Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Hadirkan Terobosan Baru Pelayanan, Kombes Indera: Aduan Pelanggaran Bisa Melalui Aplikasi
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku mencatat sebanyak 75 laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran anggota Polri sejak diluncurkannya layanan digital Divpropam Polri pada Oktober 2025.Polda Maluku terus mendorong transparansi penanganan pelanggaran anggota Polri melalui layanan pengaduan digital. Sejak diluncurkan pada 13 Oktober 2025, tercatat sebanyak 75 laporan masyarakat telah diterima melalui layanan Dumas QR Code Yanduan Divpropam Polri.Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Maluku, Kombes Pol Indera Gunawan, mengatakan seluruh laporan tersebut ditangani sesuai mekanisme yang berlaku.“Dari total 75 laporan yang masuk, sebanyak 46 laporan ditangani oleh Paminal Polda Maluku, sementara 29 laporan lainnya ditangani oleh Polres jajaran sesuai wilayah kejadian,” jelasnya.Ia menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif podcast (Potkes) yang digelar Tribun Ambon, Kamis (2/4/2026).Menurutnya, kehadiran layanan pengaduan berbasis digital, seperti aplikasi Quick Response Propam Polri, menjadi langkah strategis untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan.“Aplikasi ini memungkinkan masyarakat melapor dengan mudah tanpa harus datang ke kantor. Cukup melalui ponsel, laporan bisa langsung diterima dan ditindaklanjuti,” ujarnya.Selain mempermudah akses, layanan ini juga bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan pelanggaran anggota Polri.Indera menegaskan, setiap laporan yang masuk akan diproses sesuai prosedur dan tidak akan diabaikan.“Kami menjamin setiap laporan ditindaklanjuti. Tidak perlu takut melapor, karena setiap pelanggaran pasti ada konsekuensinya,” tegasnya.Polda Maluku juga terus melakukan sosialisasi layanan pengaduan ini kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti brosur, pduk, dan edukasi langsung.Dalam kesempatan itu, Kabid Propam turut mengingatkan seluruh personel Polri di wilayah Maluku untuk menjaga integritas dan menghindari pelanggaran.“Sekecil apa pun pelanggaran akan berdampak pada citra institusi. Kami tidak akan mentolerir setiap bentuk pelanggaran anggota,” ujarnya.Melalui layanan pengaduan digital ini, diharapkan pengawasan terhadap kinerja anggota Polri semakin terbuka dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif.Digitalisasi layanan pengaduan oleh Propam Polri merupakan langkah maju dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas institusi kepolisian. Data 75 laporan yang telah masuk menunjukkan bahwa kanal pengaduan ini mulai dimanfaatkan oleh masyarakat, sekaligus menjadi indikator meningkatnya kepercayaan publik untuk melapor.Konsistensi dalam penanganan perkara serta keterbukaan informasi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan.Karena itu, kolaborasi antara masyarakat sebagai pengawas eksternal dan institusi Polri sebagai pelaksana penegakan kode etik menjadi sangat penting. Jika dikelola secara konsisten, sistem pengaduan digital ini dapat menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan Polri yang profesional dan Presisi. PNO-12
03 Apr 2026, 13:26 WIT
Masa Depan Boven Digoel Disusun Matang Lewat Rakor Tekrenbang 2026
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Pemerintah Kabupaten
Boven Digoel menggelar Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakor
Tekrenbang) 2026 bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Selatan, Senin (30/3/2026). Kegiatan ini menjadi
langkah strategis dalam menyusun arah pembangunan daerah secara lebih terukur
dan berkelanjutan.Rakor tersebut dihadiri langsung oleh Bupati, Wakil Bupati,
serta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Boven Digoel. Kehadiran seluruh unsur pemerintah ini
menegaskan komitmen bersama dalam merancang masa depan daerah dengan
perencanaan yang matang.Dalam arahannya, Bupati Boven Digoel menekankan bahwa
keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas dokumen
perencanaan yang disusun sejak awal. Menurutnya, perencanaan yang baik akan
menjadi fondasi utama bagi pelaksanaan program pembangunan yang tepat sasaran."Kualitas pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas
dokumen perencanaan yang disusun," katanya.Ia juga meminta seluruh OPD agar segera menuntaskan dokumen
Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen Standar Satuan Data Daerah (DSSD)
sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan yang berbasis data.Selain itu, Bupati menyoroti pentingnya koordinasi lintas
sektor agar setiap program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri,
melainkan saling terintegrasi dan mendukung tujuan pembangunan daerah secara
menyeluruh.Pemanfaatan sistem digital juga menjadi perhatian dalam
rapat tersebut. Pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan teknologi dalam
proses penyusunan data, monitoring program, hingga evaluasi capaian pembangunan
agar lebih efektif dan transparan.Sementara itu, Plt. Kepala Bapperida Boven Digoel menegaskan
bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya berfokus pada penyusunan dokumen
administratif, tetapi harus berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan
masyarakat."Penyusunan dokumen perencanaan wajib selaras dengan
visi dan misi kepala daerah serta berbasis data yang valid," katanya.Melalui Rakor Tekrenbang 2026 ini, Pemerintah Kabupaten
Boven Digoel berharap kualitas perencanaan pembangunan semakin kuat sehingga
mampu menjadi pijakan utama dalam mendorong kemajuan daerah dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Penulis: HendrikEditor: GF
02 Apr 2026, 23:28 WIT
Propam Polda Maluku Sosialisasikan Inovasi Baru Layanan Pengaduan Online QR Rekrutmen Polri 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melalui Bidpropam memperkuat pengawasan rekrutmen anggota Polri Tahun Anggaran 2026 dengan menyosialisasikan layanan pengaduan masyarakat berbasis QR Code di Gedung Presisi, Rabu (31/3/2026).Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku menggelar sosialisasi penggunaan QR Code layanan pengaduan masyarakat online Divpropam Polri dalam rangka pelaksanaan Pakta Integritas rekrutmen penerimaan anggota Polri TA 2026.Kegiatan ini berlangsung di Gedung Presisi Polda Maluku dan diikuti oleh 1.213 peserta seleksi bersama orang tua/wali masing-masing peserta sebagai bagian dari upaya memperkuat prinsip rekrutmen yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.Kabid Propam Polda Maluku menegaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan memberikan akses pelaporan yang mudah, cepat, dan transparan kepada masyarakat, khususnya peserta seleksi.“Kami ingin memastikan seluruh proses rekrutmen Polri berjalan bersih dan bebas dari praktik kecurangan. Melalui QR Code ini, peserta dapat langsung melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran, baik oleh oknum calo maupun panitia,” tegas Kabid Propam.Ia menjelaskan, sistem pengaduan online tersebut terintegrasi mulai dari tingkat Polda hingga Mabes Polri, sehingga setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara berjenjang dan profesional.Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman teknis terkait cara penggunaan aplikasi pengaduan, termasuk jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan, seperti praktik percaloan dan janji kelulusan.Kabid Propam menambahkan, langkah ini merupakan bentuk komitmen institusi dalam menjaga integritas serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen Polri.“Kami mengajak seluruh peserta untuk tidak ragu melapor. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya dan setiap laporan akan ditindaklanjuti secara serius,” tambahnya.Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif. Sosialisasi ini diharapkan mampu menekan potensi pelanggaran serta memastikan seleksi anggota Polri berjalan objektif dan profesional.Langkah Polda Maluku menghadirkan sistem pengaduan berbasis QR Code menjadi indikator kuat transformasi pengawasan internal Polri ke arah digital dan partisipatif. Transparansi tidak lagi bersifat administratif, tetapi juga membuka ruang kontrol publik secara langsung. Jika diimplementasikan konsisten, mekanisme ini berpotensi menekan praktik percaloan yang selama ini menjadi isu klasik dalam rekrutmen anggota Polri. PNO-12
02 Apr 2026, 20:18 WIT
Perkuat Ketahanan Pangan Polda Maluku, Karo SDM: Tingkatan Produktivitas di Setiap Polres
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Biro SDM Polda Maluku, Kombes Pol Jemi Junaidi, memimpin video conference (vicon) bersama para Wakapolres dan Kabag SDM Polres jajaran dalam rangka evaluasi dan penguatan program ketahanan pangan Polri.Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan produktif di wilayah hukum Polda Maluku guna mendukung program ketahanan pangan nasional.Dalam arahannya, Karo SDM menekankan pentingnya peningkatan produktivitas di setiap Polres, meskipun dihadapkan pada tantangan cuaca yang kurang mendukung.“Saya berharap seluruh jajaran tetap konsisten meningkatkan kegiatan penanaman. Kendala cuaca harus disikapi dengan kerja keras agar hasil produksi tahun ini bisa lebih optimal,” ujar Jemi.Ia juga meminta jajaran untuk terus berinovasi dalam pengelolaan program ketahanan pangan, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.Kegiatan vicon turut diikuti para perwira Polda Maluku yang terlibat dalam program tersebut, sebagai bentuk sinergi internal dalam mendukung keberhasilan program prioritas Polri.Program ketahanan pangan sendiri merupakan bagian dari strategi Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah.Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar dan diharapkan mampu meningkatkan kinerja jajaran dalam pelaksanaan program di lapangan.Langkah Polda Maluku memperkuat koordinasi melalui vicon menunjukkan bahwa program ketahanan pangan Polri tidak hanya bersifat simbolik, tetapi mulai diarahkan pada peningkatan output nyata.Namun, tantangan utama tetap berada pada implementasi di lapangan, terutama faktor cuaca dan konsistensi pengelolaan. Tanpa evaluasi berkelanjutan dan inovasi lokal, program ini berpotensi stagnan dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap kebutuhan pangan masyarakat. PNO-12
02 Apr 2026, 20:06 WIT
Video Protes di Sekretariat KAPP Mimika Viral, Soroti Dugaan Penumpukan Proposal
Papuanewsonline.com, Timika – Sebuah rekaman video yang
menyebar melalui aplikasi pesan instan memperlihatkan seorang perempuan
melakukan aksi protes di ruko yang digunakan sebagai sekretariat Badan Pengurus
Daerah Kamar Adat Pengusaha Papua (BPD KAPP) Kabupaten Mimika. Video tersebut
menarik perhatian publik karena memuat serangkaian tudingan terkait penumpukan
proposal pengusaha Papua serta dugaan pengelolaan dana yang tidak jelas. (2/3/2026)Dalam rekaman tersebut, perempuan tersebut mengajukan
pertanyaan mengenai banyaknya proposal yang menumpuk di sekretariat dan menduga
adanya penyalahgunaan dana terkait pengajuan proposal dari pengusaha asal
Papua. Ia juga menuntut agar pihak pengurus memberikan penjelasan terbuka
kepada masyarakat luas. Peristiwa ini terjadi di salah satu ruko sewaan yang
difungsikan sebagai kantor BPD KAPP Mimika, dengan perempuan tersebut juga
meminta agar tempat tersebut segera dikosongkan jika tidak ada kejelasan
terkait pengelolaan administrasi dan keuangan organisasi.Video tersebut juga memperlihatkan kondisi fasilitas kantor
yang tampak tertutup, meskipun sebelumnya ada aktivitas pengumpulan dokumen
dari masyarakat. Situasi ini memicu sorotan publik terkait transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan dokumen serta proposal yang telah dihimpun. Sejumlah elemen masyarakat juga menyoroti peran pengurus
KAPP Mimika, termasuk kepemimpinan yang disebut melakukan pengumpulan dokumen
tanpa menjelaskan mekanisme dan tanggung jawabnya. Bahkan, muncul dugaan bahwa dokumen tersebut akan digunakan
untuk mengajukan dukungan anggaran kepada pemerintah daerah, meskipun belum ada
klarifikasi resmi terkait hal ini.Berbagai tudingan yang beredar, mulai dari dugaan
penyalahgunaan dana hingga praktik pencucian uang, belum dapat dipastikan
kebenarannya.Hingga saat ini, pihak BPD KAPP Mimika belum memberikan
keterangan resmi terkait kasus ini. Upaya untuk mengkonfirmasi informasi kepada
pihak terkait masih terus dilakukan guna memastikan kebenaran sesuai prinsip
jurnalistik. Penulis: Jid
Editor: GF
01 Apr 2026, 23:20 WIT
Menko Polkam Desak Investigasi Menyeluruh atas Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia
menegaskan sikap tegas atas insiden yang menyebabkan gugurnya prajurit TNI
dalam misi perdamaian di Lebanon. Menteri Koordinator Bidang Politik dan
Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menyatakan
pemerintah menuntut investigasi menyeluruh dan pertanggungjawaban hukum bagi
pihak yang terlibat.Menurut Menko Polkam, serangan yang menyebabkan gugurnya
serta terlukanya personel TNI dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) merupakan tindakan yang tidak dapat diterima. Pemerintah Indonesia
meminta agar penyelidikan dilakukan secara cepat, transparan, dan komprehensif.“Pemerintah menuntut dilaksanakannya investigasi secara
menyeluruh atas insiden yang menyebabkan gugur dan terlukanya prajurit TNI
dalam misi perdamaian di Lebanon. Pemerintah juga menuntut penyelidikan PBB
yang cepat, transparan, dan komprehensif, serta menegaskan bahwa pelaku harus
dimintai pertanggungjawaban secara hukum tanpa adanya kekebalan.”Ia menegaskan bahwa serangan berulang terhadap personel
Indonesia menunjukkan rendahnya komitmen pihak-pihak yang bertikai terhadap
jaminan keselamatan pasukan penjaga perdamaian di wilayah konflik.Menurutnya, perlindungan terhadap pasukan perdamaian
merupakan prinsip utama yang harus dihormati oleh seluruh pihak dalam konflik
bersenjata, terlebih mereka bertugas di bawah mandat resmi PBB.Pemerintah Indonesia juga mendorong Dewan Keamanan PBB untuk
mengambil langkah tegas dan konsisten dalam menindaklanjuti hasil investigasi
yang dilakukan.“Serangan berulang terhadap personel Indonesia merupakan
tindakan yang tidak dapat diterima dan mencerminkan rendahnya komitmen terhadap
jaminan keselamatan Pasukan Perdamaian oleh pihak yang bertikai.”Selain mendorong proses investigasi internasional, Kemenko
Polkam akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga melalui Tim
Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP).Langkah tersebut dilakukan bersama Kementerian Pertahanan,
TNI, serta Kementerian Luar Negeri untuk memastikan perlindungan maksimal bagi
seluruh personel yang bertugas di daerah misi.Pemerintah juga akan melakukan peninjauan ulang terhadap
protokol keamanan, khususnya yang berkaitan dengan dinamika situasi di wilayah
Lebanon selatan yang saat ini masih berpotensi mengalami eskalasi konflik.
Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan personel
TNI yang sedang menjalankan mandat perdamaian dunia, sekaligus menegaskan
komitmen Indonesia dalam mendukung misi perdamaian internasional secara
profesional dan bertanggung jawab. (GF)
01 Apr 2026, 23:07 WIT
Dari London hingga Seoul, Buku Rasa Bhayangkara Nusantara Perkuat Diplomasi Indonesia
Papuanewsonline.com, Jakarta – Buku Rasa Bhayangkara
Nusantara terus menorehkan jejak diplomasi budaya Indonesia di panggung
internasional. Setelah menjangkau sejumlah kota dan forum dunia, mulai dari
London, Davos, Washington D.C., Jeddah, hingga Jepang, kini buku tersebut resmi
hadir di Korea Selatan sebagai bagian dari penguatan kerja sama dan pertukaran
kebijakan publik antarnegara.Kehadiran buku bertajuk Taste of Nusantara: 80 Bhayangkara
Menu for Indonesia’s Free Nutritious Meals Program ini menjadi kelanjutan dari
perjalanan global yang membawa semangat budaya Indonesia melalui pendekatan
gastrodiplomasi. Buku tersebut memuat 80 menu bergizi khas Nusantara yang
sekaligus merepresentasikan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
sebagai kebijakan prioritas nasional.Perjalanan internasional buku ini sebelumnya dibawa oleh
Dirgayuza Setiawan, B.Med.Sc., M.Sc., Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi
dan Analisa Kebijakan, yang berkolaborasi dengan Wakapolri Komjen Pol. Prof.
Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dalam berbagai lawatan strategis
ke sejumlah negara.Wakapolri menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari
strategi besar diplomasi Indonesia yang mengedepankan budaya sebagai bahasa
universal.“Perjalanan Rasa Bhayangkara Nusantara dari Eropa, Amerika,
Timur Tengah, Jepang hingga Korea Selatan menunjukkan bahwa Indonesia mampu
menghadirkan pendekatan baru dalam diplomasi—melalui gastrodiplomasi yang
menggabungkan kebijakan, budaya, dan nilai kemanusiaan. Buku ini kami tulis
bersama sebagai kontribusi nyata untuk memperkuat posisi Indonesia di mata
dunia,” tegas Wakapolri.Di Korea Selatan, buku tersebut diserahkan langsung kepada
Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Cecep Herawan, dalam
momentum yang juga menjadi ruang diskusi tentang implementasi program makan
bergizi di negara tersebut.Dirgayuza menyampaikan bahwa Korea Selatan menjadi salah
satu negara yang memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan program serupa
secara nasional.“Hari ini saya memberikan buku Taste of Nusantara dan Pangan
Biru MBG kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Bapak Cecep.
Bapak Cecep merupakan duta besar yang sangat menaruh perhatian terhadap
pelaksanaan program MBG, terutama dalam hal apa saja yang dapat kita pelajari
dari implementasi MBG di Korea Selatan.”Menurutnya, Korea Selatan telah mengembangkan sistem makan
bergizi gratis di sekolah secara bertahap selama kurang lebih dua dekade,
dengan dukungan anggaran yang sangat besar.“Setiap tahunnya, Korea Selatan mengalokasikan anggaran
sekitar 80 triliun rupiah dan membutuhkan waktu kurang lebih 20 tahun untuk
menerapkan MBG secara nasional. Di Korea, MBG telah menjadi bagian dari kultur
bangsa, bahkan ditampilkan dalam berbagai acara televisi yang menunjukkan peran
dapur sekolah dalam menyediakan makanan bergizi bagi siswa.”Ia menjelaskan bahwa pendekatan Korea Selatan yang berbasis
dapur langsung di sekolah menjadi salah satu model pembelajaran yang relevan
bagi pengembangan program serupa di Indonesia.“Dengan adanya buku ini, kami berharap dapat meningkatkan
diplomasi kuliner antara Indonesia dan Korea Selatan, di mana kedua negara
sama-sama menjalankan kebijakan MBG nasional bagi seluruh anak sekolah,”
tambahnya.Lebih dari sekadar karya kuliner, buku Rasa Bhayangkara
Nusantara kini telah berkembang menjadi instrumen komunikasi kebijakan
Indonesia kepada dunia. Setiap persinggahan internasional, dari London hingga
Seoul, mempertegas peran budaya dalam membangun citra bangsa di level global.Dirgayuza kembali menegaskan bahwa buku ini hadir sebagai
jembatan dialog kebijakan lintas negara.“Buku Rasa Bhayangkara Nusantara kami hadirkan sebagai
jembatan komunikasi kebijakan Indonesia kepada dunia, agar dapat dipahami
melalui bahasa budaya yang universal.”Melalui gastrodiplomasi, Indonesia menunjukkan bahwa
kebijakan strategis nasional tidak hanya dapat disampaikan melalui forum resmi,
tetapi juga lewat budaya, kuliner, dan nilai kemanusiaan yang mampu diterima
secara universal.Langkah ini sekaligus menegaskan peran Polri bersama
pemerintah dalam membawa inovasi, identitas bangsa, serta gagasan kebijakan
Indonesia ke panggung dunia, sejalan dengan semangat diplomasi modern yang
humanis dan inklusif. (GF)
01 Apr 2026, 23:02 WIT
Pimpin Pakta Integritas, Wakapolda Maluku: 1.213 Peserta Ikuti Seleksi Anggota Polri TA. 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Sebanyak 1.213 peserta mengikuti penandatanganan Pakta Integritas seleksi penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026 di Polda Maluku, sebagai wujud komitmen rekrutmen bersih dan transparan berbasis prinsip “BETAH”.Polda Maluku resmi memulai tahapan seleksi penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026 dengan menegaskan komitmen integritas melalui prinsip “BETAH” (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).Komitmen tersebut ditandai dengan pengambilan sumpah dan penandatanganan Pakta Integritas yang dipimpin Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni di Gedung Plaza Presisi Tantui, Ambon, Selasa (31/3/2026).Kegiatan ini diikuti sebanyak 1.213 peserta seleksi, yang terdiri dari:* 71 peserta Akpol (62 pria dan 9 wanita),* 1.068 peserta Bintara/Brigadir (895 pria dan 173 wanita),* 74 peserta Tamtama (pria).Selain peserta, kegiatan juga dihadiri panitia seleksi, pengawas internal dan eksternal, serta orang tua atau wali peserta.Dalam amanat Kapolda Maluku yang dibacakannya, Wakapolda menegaskan bahwa Pakta Integritas bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen nyata untuk memastikan seluruh tahapan seleksi berlangsung jujur, objektif, dan berkeadilan.“Seleksi ini harus dijalankan secara transparan dan bebas dari praktik KKN dalam bentuk apa pun. Kami ingin memastikan yang lulus adalah mereka yang benar-benar memenuhi syarat dan berkompeten,” tegasnya.Ia menambahkan, kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama keberhasilan Polri, sehingga proses rekrutmen harus mampu melahirkan anggota yang profesional dan berintegritas.Wakapolda juga mengingatkan peserta dan orang tua agar tidak mudah percaya terhadap oknum atau calo yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu.“Jangan percaya pada pihak yang menjanjikan kelulusan. Seleksi ini murni berdasarkan kemampuan peserta,” ujarnya.Untuk menjamin akuntabilitas, Polda Maluku menerapkan sistem pengawasan berlapis. Pengawasan internal dilakukan oleh Itwasda dan Bidpropam, sementara pengawasan eksternal melibatkan Ombudsman, Mafindo, unsur media, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.Sejumlah pejabat utama Polda Maluku turut hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk Karo SDM dan para kepala bidang terkait.Melalui penandatanganan Pakta Integritas ini, Polda Maluku berharap seluruh tahapan seleksi berjalan objektif dan menghasilkan calon anggota Polri yang berkualitas, sejalan dengan semangat PRESISI. PNO-12
01 Apr 2026, 22:12 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
