APPOAP Soroti Sulitnya Pengusaha OAP Mengakses Informasi dan Peluang Usaha

Papuanewsonline.com, Timika – Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua (APPOAP) menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi dunia usaha yang dihadapi pengusaha Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Mimika. Hingga 26 Juni 2026, organisasi tersebut mengaku masih menerima banyak laporan dari pelaku usaha lokal yang kesulitan memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program pemerintah daerah maupun kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Menurut APPOAP, selama beberapa bulan terakhir pihaknya telah berupaya membangun komunikasi secara langsung dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, upaya tersebut dinilai belum berjalan efektif karena dalam sejumlah kesempatan para kepala OPD tidak dapat ditemui dengan berbagai alasan, seperti sedang mengikuti rapat, menjalankan tugas luar daerah, atau memiliki agenda kedinasan lainnya.

Kondisi yang berulang tersebut, menurut APPOAP, menimbulkan pertanyaan di kalangan pengusaha OAP mengenai sejauh mana komunikasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha lokal telah berjalan secara optimal. Di sisi lain, organisasi tersebut mengakui bahwa pemerintah daerah terus menunjukkan komitmen mempercepat pembangunan melalui berbagai arahan yang disampaikan pimpinan daerah.

APPOAP mencatat bahwa dalam berbagai apel maupun rapat awal pekan, Bupati Mimika, Wakil Bupati, hingga Sekretaris Daerah secara konsisten menginstruksikan seluruh OPD agar mempercepat pelaksanaan program serta meningkatkan serapan anggaran. Instruksi tersebut dinilai mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.

Namun demikian, APPOAP menilai masih terdapat kesenjangan antara arahan pimpinan daerah dengan kondisi yang dirasakan pelaku usaha di lapangan. Berdasarkan pemantauan terhadap sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), paket pekerjaan yang diumumkan sejauh ini masih didominasi jasa konsultansi, pengawasan, dan perencanaan. Sementara peluang pada sektor konstruksi maupun pengadaan barang dan jasa yang dapat diakses pengusaha lokal dinilai belum terlihat secara signifikan.

Situasi tersebut kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan yang menurut APPOAP perlu dijawab secara terbuka oleh pemerintah daerah. Organisasi itu mempertanyakan melalui mekanisme apa paket-paket pekerjaan dilaksanakan apabila pembangunan telah berjalan. Sebaliknya, jika sebagian besar kegiatan belum direalisasikan, APPOAP meminta penjelasan mengenai kendala yang menyebabkan percepatan pelaksanaan program belum berjalan optimal di masing-masing OPD.

APPOAP menegaskan bahwa berbagai pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk tuduhan terhadap pemerintah daerah. Sebaliknya, hal itu merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi pemberdayaan pengusaha Orang Asli Papua.

Sebagai organisasi yang lahir dari aspirasi pengusaha OAP, APPOAP menyatakan tetap mendukung program pembangunan Pemerintah Kabupaten Mimika. Namun organisasi tersebut menilai dukungan tersebut harus diiringi dengan keterbukaan informasi, kesempatan yang adil, serta komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan pelaku usaha lokal. Untuk itu, APPOAP meminta pemerintah membuka ruang audiensi resmi dengan pengusaha OAP, menyampaikan perkembangan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 secara terbuka, memperkuat komunikasi seluruh OPD dengan pelaku usaha lokal, memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi pengusaha Orang Asli Papua melalui kebijakan afirmatif.

APPOAP meyakini bahwa keberhasilan pembangunan Kabupaten Mimika tidak semata-mata diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pembangunan mampu dirasakan masyarakat melalui tumbuhnya pengusaha Orang Asli Papua sebagai pelaku utama ekonomi daerah. Organisasi tersebut berharap pemerintah menjadikan masukan tersebut sebagai bahan evaluasi bersama demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana disampaikan dalam pernyataan penutupnya, "Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang memberi kesempatan kepada masyarakatnya untuk bertumbuh bersama, bukan hanya menghadirkan angka serapan anggaran." (GF)