Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
KPK Soroti Tata Kelola Aset Udara Mimika Rp85,8 Miliar, Bupati: Masalah Piutang Silang Akan Dihitung
Papuanewsonline.com, Mimika – Bupati Mimika, Johannes Rettob, telah memberikan klarifikasi resmi terkait sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pengelolaan aset strategis Pemerintah Kabupaten Mimika. Aset yang menjadi fokus perhatian adalah pesawat Cessna Grand Caravan C208B EX dan helikopter Airbus H125 dengan total nilai mencapai Rp85,8 miliar, yang saat ini menghadapi permasalahan piutang macet dan keterlambatan pembayaran pajak barang mewah serta dinilai menjadi beban fiskal daerah dalam jangka panjang. Bupati Johannes Rettob menjelaskan bahwa pemantauan yang dilakukan KPK melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan kegiatan tahunan yang rutin dilaksanakan. Pada pertemuan terbaru, pihak KPK lebih menitikberatkan pada pemanfaatan aset udara tersebut yang telah empat tahun tidak beroperasi dan saat ini disimpan di hanggar Bandara Mozes Kilangin."Kondisi saat ini menunjukkan adanya piutang silang antara Pemkab Mimika dengan PT Asian One Air yang bertindak sebagai operator," ungkapnya. (09/02/26) Ia menguraikan bahwa PT Asian One Air memiliki kewajiban untuk membayar sewa penggunaan aset udara kepada Pemkab Mimika, namun di sisi lain perusahaan tersebut juga memiliki klaim tagihan terkait biaya pemeliharaan yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah. "Kita tengah dalam proses penagihan kepada Asian One Air, sementara mereka juga mengajukan tuntutan terkait perawatan yang belum diselesaikan. Pembicaraan terkait hal ini telah dilakukan dan akan kita proses dengan perhitungan yang rinci," jelasnya. Tahun sebelumnya, Dinas Perhubungan telah mengalokasikan anggaran untuk melakukan perbaikan aset tersebut, namun proses lelang tidak dapat terlaksana karena tidak ada peserta atau vendor yang memenuhi persyaratan, sehingga lelang akan dilanjutkan pada tahun ini. Pada kesempatan yang sama, Bupati mengungkapkan bahwa pertemuan dengan KPK tidak hanya membahas masalah pesawat dan helikopter, melainkan juga mencakup dua poin krusial lainnya yaitu pengelolaan utang daerah dan pengelolaan lahan di kawasan pelabuhan. Ia mengakui bahwa pengelolaan aset daerah secara keseluruhan masih perlu diperbaiki dan menjadi temuan rutin dalam setiap pemantauan MCP KPK. "Kegiatan KPK merupakan bentuk pemeriksaan ulang dan pembinaan terhadap seluruh aset daerah. Kita menyadari bahwa pengelolaan aset masih belum terstruktur dengan baik dan akan diperbaiki secara bertahap," katanya. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemkab Mimika telah menyepakati serangkaian langkah bersama KPK dengan target seluruh persoalan aset dapat diselesaikan pada tahun ini. Penulis: JidEditor: GF
09 Feb 2026, 18:50 WIT
Bupati Mimika Soroti Kedisiplinan ASN, 3.185 Pegawai Belum Lengkapi SKP
Papuanewsonline.com, Timika – Bupati Mimika, Johannes
Rettob, menegaskan kedisiplinan administrasi kepegawaian dalam apel pagi di
Kantor Pusat Pemerintah Kabupaten Mimika, Senin (9/2/2026). Dalam arahannya,
Bupati mengungkapkan masih terdapat 3.185 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
belum menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).Bupati menegaskan SKP tahun 2025 harus segera diperiksa,
dilengkapi, dan diunggah melalui aplikasi MyASN untuk diverifikasi oleh Badan
Kepegawaian Negara (BKN).“Kalau SKP saja belum ada, bagaimana kami bisa memproses
karier dan jabatan kalian?” tegas Johannes Rettob di hadapan peserta apel.Menurutnya, banyak usulan pertimbangan teknis jabatan dari
Pemkab Mimika ditolak karena syarat dasar kepegawaian tidak terpenuhi. Ia
menegaskan SKP merupakan kewajiban setiap ASN dan Pemkab Mimika telah mendapat
teguran dari BKN karena data kepegawaian yang belum lengkap.Bupati juga meminta seluruh pegawai mempelajari aturan
kepegawaian dengan baik. Ia menegaskan syarat jenjang jabatan harus dipatuhi,
di antaranya:Untuk menjadi Eselon IV, minimal telah menjadi PNS selama 4
tahun.Untuk menjadi Eselon III, harus pernah menjabat sebagai
pejabat pengawas sekitar 3–4 tahun.Namun di lapangan, masih ditemukan pelanggaran seperti
pegawai yang belum pernah menjadi Eselon IV tetapi sudah menjabat Eselon III,
bahkan ada yang dari CPNS langsung menduduki jabatan Eselon III.“Pegawai yang pangkat dan jabatannya tidak memenuhi syarat
akan diberhentikan atau dinonaktifkan. Aturan ini tidak berubah, yang berubah
hanya sistemnya yang kini sudah terintegrasi secara digital dengan
kementerian,” ujarnya.Ia menambahkan, kesalahan kecil dalam administrasi kini
dapat berdampak pada rotasi dan mutasi besar. Proses penataan ini sebenarnya
telah berjalan sejak November 2025, namun masih terhambat karena kelalaian
internal.Selain SKP, Bupati juga menyoroti penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dari total 58 Organisasi
Perangkat Daerah (OPD), baru 11 OPD yang menyampaikan laporan meski surat
pemberitahuan telah dikirim dua minggu lalu.Bupati memberikan batas waktu tiga hari bagi OPD yang belum
menyerahkan LAKIP untuk segera menuntaskan laporan tersebut.Ia menegaskan, kepatuhan terhadap penyusunan LAKIP akan
menjadi catatan penting dalam evaluasi kinerja dan kemungkinan pergantian
jabatan. Proses penilaian LAKIP dilakukan secara berjenjang, mulai dari pejabat
pengawas, pejabat administrator, Wakil Bupati, hingga penandatanganan oleh
Bupati.Ke depan, Pemkab Mimika akan menerapkan evaluasi kinerja
berbasis elektronik melalui SKP. Setiap ASN diwajibkan mengisi aktivitas kerja
harian agar penilaian kinerja lebih objektif, terukur, dan dapat
dipertanggungjawabkan“Mulai tahun ini, kita tidak ingin ada lagi laporan kinerja
tinggi tanpa bukti nyata. Semua harus berbasis data dan dokumen yang jelas,”
pungkasnya. Penulis: Bim
Editor: GF
09 Feb 2026, 14:55 WIT
Kapolda Aceh Berikan Penghargaan Atas Dedikasi Kemanusian di Aceh Tamiang
Papuanewsonline.com, Aceh Tamiang – Kapolda Aceh memberikan penghargaan kepada Komandan Batalyon (Danyon) Taruna Akademi Kepolisian, personel Polda Aceh, serta Taruna Akpol yang dinilai berjasa dalam pengembangan ketahanan pangan di wilayah terdampak bencana serta aksi kemanusiaan penyelamatan seorang pemuda yang hanyut di Sungai Aceh Tamiang.Kegiatan pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan pada Jumat (6/2) pukul 10.00 WIB, bertempat di Kantor Polres Aceh Tamiang. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi pimpinan Polri atas dedikasi, kepedulian, serta respons cepat jajaran Polri dalam membantu masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Aceh menekankan pentingnya kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam kegiatan kemanusiaan dan penguatan ketahanan sosial masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana.Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago menyampaikan bahwa penghargaan tersebut mencerminkan komitmen Polri untuk selalu hadir dan bermanfaat bagi masyarakat.“Penghargaan yang diberikan Kapolda Aceh ini merupakan bentuk pengakuan institusi terhadap dedikasi personel dan Taruna Akpol yang telah menunjukkan kepedulian nyata di lapangan. Polri terus mendorong seluruh jajaran untuk responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam situasi bencana dan aksi-aksi kemanusiaan,” ujar Kombes Pol Erdi A. Chaniago.Ia menambahkan, keterlibatan Taruna Akpol dalam kegiatan ketahanan pangan dan penyelamatan warga menjadi bagian penting dari pembentukan karakter calon perwira Polri agar memiliki empati, kepekaan sosial, serta semangat pengabdian sejak dini.“Pengalaman terjun langsung membantu masyarakat akan membentuk karakter Taruna Akpol sebagai calon pemimpin Polri yang humanis, tangguh, dan responsif terhadap persoalan sosial di wilayah tugasnya nanti,” tambahnya.Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud sinergi antara Polda Aceh, jajaran Polres Aceh Tamiang, serta Taruna Akpol dalam mendukung program kemanusiaan dan ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat. PNO-12
07 Feb 2026, 19:50 WIT
Kapolda Maluku Terima Kunjungan BEM Nusantara
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Wilayah Maluku di Ruang Tamu Kapolda Maluku, Lantai II Mapolda Maluku, Jumat (6/2/2026).Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan sinergi antara Kepolisian dan elemen mahasiswa dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif di Provinsi Maluku.Kapolda Maluku didampingi Direktur Samapta Polda Maluku, Kabid Humas Polda Maluku, serta Kasubdit III Direktorat Intelkam Polda Maluku. Sementara dari BEM Nusantara Wilayah Maluku hadir Koordinator Wilayah Maluku Robert Selano bersama sejumlah perwakilan mahasiswa.Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Maluku menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kunjungan BEM Nusantara Wilayah Maluku. Ia menegaskan bahwa audiensi ini merupakan momentum penting untuk memperkuat silaturahmi, koordinasi, dan kerja sama antara Polri dan mahasiswa sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas daerah.“Saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran adik-adik semua di Polda Maluku. Ini merupakan momen penting untuk memperkuat hubungan silaturahmi dan kerja sama. Prinsipnya, jika kita berjalan bersama dan saling mendukung, maka setiap permasalahan dan tantangan yang kita hadapi akan lebih mudah diselesaikan,” ujar Irjen Pol Dadang Hartanto.Kapolda juga menegaskan bahwa Polda Maluku terbuka terhadap masukan, saran, maupun kritik dari seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian ke depan.“Kami terbuka dengan siapa saja. Setiap masukan, saran, dan kritik akan kami terima sebagai bahan koreksi untuk perbaikan pelayanan Polda Maluku,” tegasnya.Lebih lanjut, Kapolda Maluku menyoroti dinamika sosial di Maluku yang dinilai rentan terhadap provokasi. Ia mengingatkan pentingnya peran mahasiswa dan organisasi kepemudaan dalam meredam potensi konflik serta menyelesaikan persoalan sosial dengan mengedepankan etika, adab, dan cara-cara yang bermartabat.“Kita menyadari bahwa masyarakat Maluku mudah terprovokasi. Ini adalah dinamika kehidupan yang harus kita hadapi bersama. Namun, dalam setiap penyelesaian masalah, ada adab dan etika yang harus dijaga. Peran mahasiswa, OKP, dan BEM sangat dibutuhkan, terlebih dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kronis yang telah berlangsung lama,” ungkap Kapolda.Kapolda juga mengingatkan dampak negatif dari penyebaran informasi yang berlebihan di media sosial, di mana persoalan kecil dapat dengan cepat membesar dan memicu keresahan publik. Menurutnya, situasi keamanan yang kondusif menjadi kunci untuk mendorong masuknya wisatawan dan investor ke Maluku, sehingga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah.“Dengan situasi yang aman, orang dari luar dan wisatawan mancanegara akan datang ke Maluku untuk menikmati keindahan alamnya. Investor pun akan tertarik berinvestasi dan memajukan perekonomian Maluku,” tambahnya.Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Maluku juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat nilai persaudaraan dan solidaritas dalam membangun Maluku. Ia mengingatkan sejarah konflik sosial di Maluku agar tidak terulang kembali.“Kita semua bersaudara dan memiliki ikatan emosional yang kuat. Jangan sampai egoisme kelompok menjadi pintu masuk bagi pihak-pihak yang ingin memecah belah persaudaraan kita. Mari kita satukan kekuatan dan soliditas sebagai orang Maluku untuk membangun daerah yang kita cintai ini,” pesan Kapolda.Sementara itu, Koordinator BEM Nusantara Wilayah Maluku Robert Selano menyampaikan apresiasi atas penerimaan Kapolda Maluku dan jajaran. Ia menegaskan komitmen BEM Nusantara untuk terus bersinergi dengan Polda Maluku dalam menjaga kamtibmas.“Kami menyampaikan terima kasih atas penerimaan Bapak Kapolda. Ini merupakan kehormatan bagi kami bisa berdiskusi langsung. Hingga saat ini BEM Nusantara Wilayah Maluku tetap solid dan berkomitmen mendukung Polda Maluku dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.Robert juga menyampaikan sejumlah hasil kajian mahasiswa terkait penanganan konflik sosial di Maluku. Salah satu usulan yang disampaikan adalah pembangunan pos keamanan permanen di kawasan Universitas Islam Negeri (UIN) Ambon guna mencegah potensi gangguan kamtibmas.Selain itu, BEM Nusantara Wilayah Maluku berencana menggelar berbagai kegiatan edukatif dan positif di tengah masyarakat sebagai bentuk kontribusi mahasiswa dalam mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Provinsi Maluku. PNO-12
07 Feb 2026, 19:43 WIT
Operasi Keselamatan Salawaku 2026, Polda Maluku: Patuhi Aturan Lalu Lintas
Papuanewsonline.com, Ambon - Satgas preemtif Operasi Keselamatan Salawaku Polda Maluku Tahun 2026, mengajak pengguna jalan untuk tetap patuh terhadap aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.Ajakan tersebut disampaikan Iptu Abdullah Tehuayo, S.E, Kasubsatgas Preemtif Ops Keselamatan Salawaku dalam kegiatan yang dilaksankan di Persimpangan Bawah JMP dan Terminal Mardika Kota Ambon, Sabtu (7/2/2026).Dalam kegiatan sosialisasi tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas tersebut, tim Satgas Preemtif selain menyampaikan himbauan kepada masyarakat, juga membagikan brosur mengenai keselamatan dalam berkendara."Kegiatan yang kami lakukan ini merupakan wujud dari komitmen Polri untuk menurunkan angka kecelakaan lalulintas di wilayah hukum Polda Maluku menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri," ungkap Iptu Abdullah Tehuayo.Para pengguna jalan yang ditemui diingatkan untuk terus mematuhi rambu-rambu dan aturan lalulintas saat berkendara di jalan raya.Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalulintas (Kamseltibcar Lantas), kata Tehuayo, penting untuk terus diingat saat berkendara."Kami mengajak masyarakat untuk taat terhadap rambu-rambu lalulintas, lampu merah, batas kecepatan, gunakan helm dan sabuk pengaman, jangan berkendara saat lelah atau mabuk, dan selalu jaga jarak aman dengan kendaraan lain," sebutnya.Kegiatan sosialisasi terkait pentingnya kamseltibcar lantas bertujuan untuk mengurangi kecelakaan, serta menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan."Dengan kegiatan ini kami berharap dapat terus mengingatkan masyarakat terkait pentingnya keselamatan, dan masyarakat sadar akan pentingnya taat terhadap aturan lalulintas," harapnya. PNO-12
07 Feb 2026, 19:32 WIT
Audiensi Bersama DPD IMM, Kapolda Maluku Ajak IMM Rawat Demokrasi Lewat Cara Intelektual
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., menerima kunjungan silaturahmi sekaligus audiensi pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi Maluku di Ruang Tamu Kapolda Maluku, Lantai II Mapolda Maluku, Jumat (6/2/2026).Audiensi ini menjadi bagian dari penguatan sinergi antara Kepolisian dan elemen mahasiswa dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendorong pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Maluku. Kapolda Maluku didampingi Direktur Binmas, Direktur Samapta, perwakilan Direktorat Intelkam, serta Kabid Humas Polda Maluku. Sementara dari pihak IMM hadir Ketua DPD IMM Maluku Arjun Booy bersama enam orang pengurus baru.Dalam arahannya, Kapolda Maluku menyampaikan apresiasi atas inisiatif IMM menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan Polda Maluku. Ia menegaskan bahwa mahasiswa merupakan mitra strategis Polri dalam menjaga kondusivitas daerah, khususnya di tengah dinamika sosial yang kerap berkembang di Maluku.“Mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun kualitas SDM Maluku. Saya berharap kader-kader IMM mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan intelektual dan sosial masyarakat,” ujar Irjen Pol Dadang Hartanto.Kapolda juga menekankan bahwa hubungan antara Polri dan IMM selama ini telah terjalin secara harmonis dan konstruktif. Menurutnya, kolaborasi tersebut perlu terus dipertahankan dan diperkuat guna menciptakan iklim keamanan yang kondusif serta mencegah potensi konflik sosial.Sementara itu, Ketua DPD IMM Maluku Arjun Booy menyampaikan bahwa audiensi tersebut merupakan agenda perdana pengurus hasil Musyawarah Daerah (Musda). Ia mengapresiasi keterbukaan Kapolda Maluku yang dinilai konsisten merangkul elemen pemuda dan mahasiswa sebagai bagian dari mitra strategis Polri.“Kedatangan kami untuk bersilaturahmi pasca-Musda sekaligus memohon kesediaan Bapak Kapolda untuk hadir dan memberikan stadium general pada pelantikan pengurus DPD IMM Maluku yang akan datang,” ujar Arjun.Dalam dialog yang berlangsung, Kapolda Maluku juga menyampaikan sejumlah arahan dan pesan strategis. Ia menginstruksikan jajaran Direktorat Intelkam Polda Maluku untuk berkoordinasi dengan pihak IMM guna memastikan kelancaran administrasi serta pengamanan kegiatan pelantikan organisasi mahasiswa tersebut.Selain itu, Kapolda mengingatkan pentingnya peran mahasiswa dalam mengantisipasi konflik sosial. Ia meminta agar perbedaan pandangan dan dinamika demokrasi yang berkembang di tengah masyarakat tidak berujung pada gesekan fisik maupun konflik horizontal.“Mahasiswa harus menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan dan menyampaikan aspirasi secara intelektual serta bermartabat,” tegasnya.Menanggapi isu illegal fishing yang menjadi perhatian mahasiswa, Kapolda Maluku menjelaskan bahwa karakteristik wilayah Maluku yang 97 persen merupakan perairan membutuhkan kerja sama lintas sektor dan dukungan informasi yang akurat dari masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa.Audiensi tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi antara Polda Maluku dan organisasi kemahasiswaan dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Maluku.Langkah Kapolda Maluku menerima dan berdialog langsung dengan organisasi mahasiswa mencerminkan wajah baru pendekatan keamanan yang lebih partisipatif dan demokratis. Di tengah tantangan polarisasi, disinformasi, dan potensi konflik sosial, kemitraan antara Polri dan mahasiswa menjadi kebutuhan strategis, bukan sekadar formalitas seremonial.Mahasiswa memiliki posisi unik sebagai agen intelektual yang mampu menjembatani aspirasi masyarakat dengan negara. Ketika ruang dialog dibuka, potensi konflik dapat diredam sejak dini, dan demokrasi tumbuh melalui argumentasi, bukan kekerasan.Sinergi Polri dan mahasiswa, sebagaimana tercermin dalam audiensi Kapolda Maluku dengan IMM, menjadi contoh praktik baik bagaimana stabilitas keamanan dan kualitas demokrasi dapat berjalan beriringan. Demokrasi yang kuat tidak lahir dari pembungkaman, melainkan dari kolaborasi, keterbukaan, dan kedewasaan berpikir seluruh elemen bangsa. PNO-12
07 Feb 2026, 19:15 WIT
Prof. Yusril Ihza Mahendra Luncurkan Delapan Buku Rekam Jejak 70 Tahun Pengabdian untuk Bangsa
Papuanewsonline.com, Jakarta – Delapan buku bertajuk “Rekam
Jejak 70 Tahun Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra” resmi diluncurkan dalam sebuah
acara reflektif dan perayaan intelektual di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu
(7/2/2026). Momentum ini menandai perjalanan panjang pemikiran, pengabdian,
serta dedikasi Prof. Yusril dalam dunia akademik, hukum, politik, dan kenegaraan
selama lebih dari setengah abad.Peluncuran delapan buku tersebut menjadi ruang perenungan
atas kiprah seorang anak bangsa yang menempatkan ilmu, etika, dan konstitusi
sebagai fondasi utama dalam setiap langkahnya. Pada usia 70 tahun, Prof. Yusril
tidak hanya merayakan perjalanan hidup, tetapi juga menghadirkan warisan
intelektual yang merekam dinamika sejarah, transisi demokrasi, serta pergulatan
pemikiran hukum tata negara Indonesia.Rangkaian kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari
peresmian Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra Collection, sebuah arsip intelektual
tiga lantai yang telah diresmikan pada 25 Agustus 2025 di Fakultas Hukum
Universitas Indonesia. Koleksi tersebut dirancang sebagai pusat rujukan
akademik bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan generasi muda dalam memahami
pemikiran hukum, demokrasi, serta hak asasi manusia.Delapan buku yang diluncurkan menghadirkan beragam
perspektif tentang sosok Prof. Yusril, mulai dari sisi personal, perjalanan
akademik, pemikiran politik, hingga kiprah dalam berbagai perkara
konstitusional penting. Setiap karya merekam pergulatan intelektual,
pilihan-pilihan prinsipil, serta komitmen terhadap keadilan dan supremasi
konstitusi.Dalam peluncuran ini, dilakukan penyerahan simbolik buku
kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, serta Duta
Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato' Syed Mohamad Hasrin Tengku Hussin.
Prosesi tersebut mencerminkan bahwa pemikiran dan kontribusi Prof. Yusril
memiliki resonansi luas, tidak hanya dalam konteks nasional, tetapi juga di
tingkat regional Asia Tenggara.Rangkaian buku ini mencakup kisah di balik layar sejarah,
refleksi autobiografis, kajian hubungan Islam dan demokrasi, pemikiran politik,
etika hukum, dokumentasi perkara landmark, kesaksian para sahabat, hingga novel
biografis. Keseluruhan karya tersebut menyatu dalam satu narasi besar tentang
keteguhan prinsip, keberanian moral, dan kesetiaan pada nilai-nilai kebangsaan.Seluruh buku dicetak lebih dari 1.000 eksemplar dan tersedia
dalam format digital, sehingga dapat diakses secara luas oleh pembaca nasional
maupun internasional. Kehadiran versi digital diharapkan memperluas jangkauan
pemikiran Prof. Yusril lintas generasi dan lintas batas.Peluncuran ini menegaskan bahwa warisan terbesar seorang
negarawan bukan terletak pada jabatan, melainkan pada gagasan, keteladanan, dan
keberanian menjaga integritas. Di tengah dinamika zaman yang terus berubah,
karya-karya ini menjadi ruang belajar bersama tentang bagaimana ilmu
pengetahuan, kekuasaan, dan etika dapat berjalan seiring demi kepentingan
bangsa.Melalui delapan buku tersebut, Prof. Dr. Yusril Ihza
Mahendra meninggalkan jejak intelektual yang kokoh, sekaligus membuka ruang
dialog bagi generasi mendatang untuk terus merawat nilai-nilai konstitusional,
demokrasi, dan keadilan sosial di Indonesia. (GF)
07 Feb 2026, 18:42 WIT
Putus Rantai Tengkulak, Polri Fasilitasi Permodalan KUR dan Penyerapan Bulog Bagi Petani Jagung
Papuanewsonline.com, Jakarta – Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka mememperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Langkah strategis ini dilakukan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.Rakor yang diselenggarakan di Mabes Polri ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring, dipimpin Karobinkar SSDM Polri selalu wakil posko gugus tugas ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo."Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi" Ujar Brigjen Langgeng.Di sisi hulu, Polri hadir sebagai jembatan bagi Poktan jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu implementasi nyatanya terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.Danang Andi Wijanarko selaku senior vice president BRI dalam paparannya mewakili dari Himbara menyampaikan bahwa BRI sendiri pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond senilai 180T rupiah untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian termasuk ekosistem pertanian Jagung.Tidak hanya urusan modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dijual ke tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusinya, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga lebih baik.Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan Jagung dengan target 1 juta ton untuk Cadangan pangan pemerintah tahun 2026 dengan harga 6.400 Rupiah per Kilogram."Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog." Ujar Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.Program ini bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jebakan tengkulak dan meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mensejahterakan petani jagung Indonesia. PNO-12
07 Feb 2026, 13:58 WIT
Peningkatan Status Perlintasan Boven Digoel, Sekjen BNPP RI Tinjau Langsung PLBN Yetetkun
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Sekretaris Jenderal
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman,
melakukan kunjungan kerja ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun di Distrik
Ninati, Kabupaten Boven Digoel, Kamis (6/2/2026). Kunjungan ini menjadi bagian
dari upaya pemerintah pusat untuk mendorong peningkatan status perlintasan di
wilayah perbatasan Indonesia–Papua Nugini.Kehadiran Sekjen BNPP RI di PLBN Yetetkun bertujuan meninjau
langsung kondisi sarana dan prasarana perbatasan, sekaligus memastikan kesiapan
wilayah tersebut dalam mendukung peningkatan status perlintasan yang lebih
luas, aman, dan modern."Kami berharap peningkatan status perlintasan dapat
membuka akses lebih luas bagi masyarakat Boven Digoel dan meningkatkan
perekonomian daerah," kata Bupati Boven Digoel, Roni Omba S.IP, dalam
keterangan persnya.Peningkatan status perlintasan Boven Digoel juga
diproyeksikan memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Papua
Nugini, terutama dalam sektor ekonomi, sosial, dan keamanan. Hal ini dinilai
penting untuk menciptakan stabilitas kawasan perbatasan yang berkelanjutan.Sekjen BNPP RI menegaskan bahwa penguatan fungsi PLBN
Yetetkun tidak hanya berdampak pada kemudahan akses lintas negara, tetapi juga
berkontribusi terhadap peningkatan keamanan serta keselamatan masyarakat di
wilayah perbatasan yang selama ini memiliki tantangan geografis dan
infrastruktur.PLBN Yetetkun kini menjadi simbol perubahan wajah
perbatasan, dari wilayah terpencil menjadi beranda depan negara. Pada tahun
2025, survei densifikasi atau perapatan pilar batas negara RI–PNG berhasil
memasang 20 pilar batas negara, terdiri dari satu pilar tipe A dan 19 pilar
tipe B, sebagai bagian dari penegasan kedaulatan wilayah.Keberadaan infrastruktur perbatasan yang semakin memadai
diharapkan dapat mempercepat peningkatan status perlintasan Boven Digoel
menjadi pintu masuk resmi lintas negara yang representatif, sekaligus mendukung
pengembangan kawasan perbatasan terpadu.Pemerintah daerah berharap proses peningkatan status
tersebut dapat segera terealisasi, sehingga manfaat pembangunan benar-benar
dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan, akses
layanan publik, dan peluang ekonomi baru.Langkah strategis ini dinilai sebagai wujud nyata komitmen
pemerintah dalam membangun wilayah perbatasan secara inklusif dan
berkelanjutan, sejalan dengan visi memperkuat kehadiran negara hingga ke
pelosok tanah air.Penulis: HendEditor: GF
07 Feb 2026, 14:00 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
