Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Wakapolda Maluku Ikuti Anev Kamtibmas Nasional
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku mengikuti analisis dan evaluasi (anev) situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terkini yang digelar Mabes Polri sebagai langkah memperkuat respons terhadap dinamika keamanan nasional.Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni mengikuti kegiatan analisis dan evaluasi (anev) situasi kamtibmas terkini yang diselenggarakan Mabes Polri secara virtual, Selasa (31/3/2026).Kegiatan yang dipimpin Asisten Utama Bidang Operasi Kapolri, Komjen Pol Dr. Mohammad Fadil Imran ini diikuti seluruh jajaran Polda di Indonesia guna memantau perkembangan situasi keamanan serta menyusun langkah antisipatif.Di Polda Maluku, Wakapolda didampingi sejumlah pejabat utama, di antaranya Direktur Samapta, Direktur Intelkam, Direktur Binmas, Direktur Reskrimum, Kabid Dokkes, Auditor Itwasda, serta perwakilan satuan kerja lainnya.Melalui forum ini, Polri menekankan pentingnya kesiapsiagaan jajaran dalam menjaga stabilitas kamtibmas, termasuk meningkatkan deteksi dini, respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan, serta penguatan koordinasi lintas fungsi.Anev kamtibmas ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Polri dalam memastikan situasi keamanan tetap kondusif di tengah dinamika sosial masyarakat.Kegiatan berlangsung lancar dan menjadi sarana konsolidasi nasional dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. PNO-12
01 Apr 2026, 22:04 WIT
Dorong Ekonomi Pesisir, Kapolda Riau Salurkan Bantuan 20 Mesin Ketinting Untuk Nelayan Meranti
Papuanewsonline.com, Kepulauan Meranti - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyerahkan 20 unit mesin ketinting kepada nelayan Desa Bokor, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (31/3/2026), sebagai langkah konkret mendorong produktivitas nelayan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.Bantuan yang diserahkan di Aula Tantya Sudhirajati Polres Kepulauan Meranti tersebut terdiri dari 10 unit mesin merek Motoya dan 10 unit Pro-Quip, yang diberikan kepada 20 nelayan sebagai penguat produktivitas sekaligus penggerak ekonomi pesisir.Kapolda menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari peran Polri yang tidak berhenti pada fungsi keamanan, tetapi juga menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat secara langsung.“Kami menyadari bahwa tugas Polri tidak hanya menjaga kamtibmas, tetapi juga sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Karena itu, kami harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat,” katanya.Ia menekankan bahwa masyarakat pesisir memiliki potensi besar yang selama ini perlu didorong dengan dukungan sarana dan akses yang memadai.“Bantuan ini diharapkan menjadi pengungkit produktivitas nelayan, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Kita ingin masyarakat terus bergerak maju, mandiri, dan mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada,” ujar lulusan Akpol 1996 itu.Dalam pandangannya, pembangunan yang kuat tidak hanya bertumpu pada program, tetapi juga pada semangat kebersamaan dan kepedulian sosial.“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dengan kebersamaan dan semangat human solidarity, kita bisa membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat, baik di bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial,” tambahnya.Sebagai bagian dari pendekatan pembangunan berkelanjutan yang terus didorong Polda Riau melalui konsep Green Policing, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penanaman delapan bibit pohon jenis jambu madu dan mangga secara simbolis, sebagai pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan kepedulian terhadap lingkungan.Sementara itu, Camat Rangsang Barat, Jefri, menyampaikan apresiasi atas langkah konkret yang dilakukan Kapolda Riau dan jajaran.“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Kapolda Riau beserta rombongan. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi nelayan kami karena dapat meningkatkan aktivitas dan produktivitas mereka, yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.Menurutnya, bantuan tersebut tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa kehadiran negara di tengah masyarakat pesisir.Senada dengan Camat Jefri, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi menilai kegiatan tersebut sebagai langkah strategis yang berdampak langsung dan berkelanjutan.Menurut Kapolres, bantuan ini tepat sasaran dan berpotensi meningkatkan produktivitas nelayan serta memperkuat ekonomi lokal. "Kehadiran Bapak Kapolda juga memberikan dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat kepada Polri, yang terlihat dari antusiasme masyarakat serta situasi kegiatan yang berlangsung aman dan kondusif,” kata Aldi.Ia menambahkan, sinergi yang terbangun antara Polri, pemerintah daerah, dan seluruh unsur Forkopimda menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sekaligus memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. PNO-12
01 Apr 2026, 21:31 WIT
Pemerintah Resmi Terbit Kebijakan WFH Setiap Hari Jum’at Untuk ASN, Berlaku Mulai Hari Ini
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah telah menetapkan
kebijakan kerja dari rumah (Work From Home/WFH) bagi seluruh Aparatur Sipil
Negara (ASN) setiap hari Jum’at. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 1 April
2026 dan akan melalui masa evaluasi setelah dua bulan pelaksanaan.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
menjelaskan bahwa regulasi ini mencakup ASN baik di instansi pusat maupun
daerah, dengan ketentuan yang diatur melalui Surat Edaran (SE) dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta SE
Kementerian Dalam Negeri (Mendagri). “Penerapan WFH satu
hari dalam seminggu merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi
dan adaptasi budaya kerja nasional,” ujar Airlangga dalam konferensi pers
virtual. Selain ASN, pemerintah juga memberikan imbauan serupa kepada
sektor swasta, dengan teknis pelaksanaan yang akan dituangkan dalam SE Menteri
Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing bidang
usaha.Beberapa sektor vital dikecualikan untuk menjamin kelancaran
pelayanan publik, antara lain kesehatan, keamanan, kebersihan, industri,
energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi,
logistik, serta keuangan.Untuk bidang pendidikan, kegiatan belajar-mengajar (KBM) di
jenjang dasar hingga menengah tetap dilaksanakan secara tatap muka penuh selama
lima hari seminggu, tanpa batasan pada kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga.
Sementara itu, jenjang pendidikan tinggi khususnya semester empat ke atas akan
menyesuaikan pola pembelajaran dengan arahan dari Kementerian Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek). Sebagai dukungan efisiensi nasional, pemerintah juga
menetapkan batasan ketat terhadap mobilitas kedinasan: penggunaan kendaraan
dinas dibatasi hingga 50 persen (kecuali operasional dan listrik), sedangkan
perjalanan dinas dipangkas 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk
luar negeri. Pemerintah daerah juga diimbau meningkatkan durasi dan cakupan Car
Free Day sesuai karakteristik daerah.Kebijakan ini diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang
signifikan.Pemerintah memperkirakan potensi penghematan anggaran APBN
dari sisi kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) mencapai Rp6,2 triliun, sementara
secara nasional total penghematan konsumsi BBM masyarakat diperkirakan mencapai
Rp59 triliun.Rangkaian kebijakan ini menjadi bagian dari implementasi 8
Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional yang bertujuan menciptakan birokrasi
yang lebih adaptif dan efisien bagi kemajuan negara. Penulis: Jid
Editor: GF
01 Apr 2026, 14:51 WIT
Satgas Ops Damai Cartenz 2026 Terapkan Pendekatan Humanis, Amankan Ibadah Di Kampung Gigobak Sinak
Papuanewsonline.com, Puncak – Satuan Tugas Operasi Damai
Cartenz tahun 2026 terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga
stabilitas keamanan di wilayah Papua Tengah. Personel melaksanakan patroli
taktis dan pengamanan ibadah di sekitar Kampung Gigobak, Distrik Sinak, untuk
memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan dengan aman dan
nyaman. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 09.00 WIT sebagai bagian dari upaya
menghadirkan kehadiran negara di tengah masyarakat.Selain melakukan patroli di area sekitar kampung, personel
juga membangun komunikasi harmonis dengan warga setempat. Kegiatan ini tidak
hanya bertujuan menjaga keamanan, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat
hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat. Selama pelaksanaan, situasi terpantau kondusif dengan
respons positif dari warga yang merasa lebih tenang dalam menjalankan aktivitas
sehari-hari dan ibadah.Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol. Dr. Faizal
Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pendekatan humanis menjadi
prioritas utama dalam setiap tugas yang dilaksanakan."Polri tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan, tetapi
juga memberikan rasa nyaman dan membangun kepercayaan bersama masyarakat.
Pengamanan ibadah dan aktivitas masyarakat adalah bentuk nyata komitmen kami
dalam melindungi seluruh lapisan masyarakat dengan cara yang penuh
penghargaan," ujarnya dalam keterangan resmi Selasa (31/3/26).Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol. Adarma
Sinaga, S.I.K., M.Hum., menambahkan bahwa kegiatan patroli akan terus dilakukan
secara konsisten untuk menjaga stabilitas keamanan. Dengan pelaksanaan patroli terencana dan terukur, Satgas Ops
Damai Cartenz 2026 berkomitmen menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif serta
memperkuat rasa aman melalui pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai
kemanusiaan. "Kami memastikan setiap aktivitas masyarakat, termasuk
ibadah, dapat berjalan dengan lancar dan aman. Kehadiran kami juga menjadi
jembatan untuk mempererat hubungan antara Polri dan seluruh masyarakat,"
ungkapnya. Penulis: Jid
Editor: GF
01 Apr 2026, 14:33 WIT
Rakernis Gabungan Divisi Polri: Integritas dan Kepercayaan Publik Jadi Prioritas
Papuanewsonline.com, Ambon – Penguatan integritas dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi pesan utama dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) gabungan divisi Polri yang digelar Mabes Polri, Selasa (31/3/2026).Arahan tersebut disampaikan Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo saat membuka Rakernis yang diikuti secara virtual melalui zoom meeting oleh seluruh jajaran Polri di tingkat polda sampai dengan Polres, termasuk Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Iman Tobroni dari Polda Maluku.Rakernis ini melibatkan Divisi Humas, Divisi Hukum, Divisi Hubungan Internasional (Hubinter), serta Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri sebagai bagian dari penguatan fungsi strategis institusi.Di Polda Maluku, kegiatan tersebut dihadiri Kabid Humas Kombes Pol. Rositah Umasugi, Kabidkum, Dir Samapta, Dir Reskrimum, Dir Resnarkoba, Auditor Itwasda, Staf Ahli Kapolda, serta para perwira perwakilan satuan kerja.Dalam arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa seluruh fungsi di tubuh Polri harus berorientasi pada kepentingan masyarakat serta mampu memperkuat kepercayaan publik.“Setiap fungsi, baik kehumasan, hukum, hubungan internasional, maupun teknologi informasi, harus memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan publik dan transparansi kinerja Polri,” tegasnya.Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas sebagai fondasi utama institusi.“Integritas adalah kunci. Tidak boleh ada ruang bagi pelanggaran yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat. Setiap anggota harus bekerja profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik,” ujarnya.Rakernis ini menjadi forum konsolidasi nasional untuk menyelaraskan kebijakan serta memperkuat sinergi antar fungsi dalam mendukung transformasi Polri yang presisi. PNO-12
01 Apr 2026, 09:23 WIT
Kunjungi Malra, Wakapolda Maluku Besuk Anggota Yang Terluka Dalam Pertikaian di Wilayah Danar
Papuanewsonline.com, Langgur - Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H., mengunjungi RSUD Karel Sadsuitubun, Langgur, Senin (30/3/2026) pagi, untuk membesuk personel Polres Maluku Tenggara yang terluka saat penanganan konflik di Kecamatan Kei Kecil Timur.Kunjungan berlangsung pukul 06.30 WIT di RSUD Karel Sadsuitubun, Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Agenda ini merupakan bentuk perhatian dan dukungan moril pimpinan Polri kepada anggota yang terluka dalam tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).Dalam kunjungan tersebut, Wakapolda didampingi Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi. Mereka membesuk dua personel yang menjadi korban, yakni Wakapolres Maluku Tenggara Kompol Jufri Jawa dan Kasat Reskrim AKP Barry Talabessy, yang mengalami luka akibat terkena panah saat penanganan konflik di wilayah Danar.Brigjen Pol. Imam Thobroni menegaskan bahwa kehadiran pimpinan di tengah anggota yang terluka merupakan bagian dari komitmen institusi dalam memberikan perhatian penuh terhadap keselamatan personel.“Polri tidak akan membiarkan anggotanya berjuang sendiri. Kami memastikan setiap personel yang terluka dalam tugas mendapatkan perawatan terbaik serta dukungan moril dari pimpinan,” ujarnya.Ia juga menekankan bahwa Polri tetap berkomitmen menjaga stabilitas keamanan di Maluku Tenggara secara profesional dan humanis, meskipun menghadapi dinamika konflik di lapangan.“Penanganan konflik tetap kami lakukan secara terukur, mengedepankan pendekatan persuasif, namun tegas demi melindungi masyarakat,” tambahnya.Kegiatan kunjungan berakhir pukul 06.50 WIT dalam situasi aman dan terkendali.Kunjungan ini menegaskan peran Polri tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai institusi yang menjunjung tinggi solidaritas dan perlindungan terhadap anggotanya dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan. PNO-12
01 Apr 2026, 09:07 WIT
Musrenbang Otsus & DTI 2027 Ditutup, 3 Bidang Utama Jadi Fokus Pembangunan Mimika 2027
Papuanewsonline.com, Timika – Kegiatan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan
Infrastruktur (DTI) tahun 2027 resmi ditutup oleh Asisten II Bidang
Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika Santy Sondang.Dalam sambutan penutupnya, ia mengajak seluruh peserta untuk
menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena seluruh
rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik hingga selesai. (31/3/2026) "Diskusi, saran, dan berbagai masukan yang disampaikan
dalam forum ini merupakan bukti nyata bahwa kita semua memiliki komitmen dan
kepedulian yang besar terhadap pembangunan Kabupaten Mimika yang kita
cintai," ujarnya.Santy menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada
seluruh pemangku kepentingan yang telah berperan dalam mengawal aspirasi
masyarakat dari tingkat bawah hingga forum kabupaten ini. Melalui Musrenbang, seluruh pihak telah menyepakati arah
kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2027 beserta berbagai program
prioritas yang disetujui bersama. Ia menegaskan bahwa dana Otsus bukan sekadar angka dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan tanggung jawab besar
untuk menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat Mimika.Sebagai hasil dari musyawarah tersebut, telah ditetapkan
tiga prioritas utama pembangunan yang akan menjadi fokus dalam APBD Tahun 2027.
Pertama, bidang Pendidikan dengan fokus pada pemberian beasiswa tepat sasaran
dan peningkatan fasilitas pendidikan di wilayah pesisir serta pedalaman. Kedua,
bidang Kesehatan yang akan difokuskan pada penurunan angka stunting dan
penguatan layanan kesehatan dasar hingga ke kampung-kampung terpencil. Ketiga, bidang Ekonomi Kerakyatan melalui pemberdayaan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis potensi lokal agar masyarakat dapat
menjadi penggerak ekonomi di daerah sendiri.Sebelum menutup kegiatan, Santy menyampaikan beberapa hal
penting yang perlu diperhatikan oleh seluruh jajaran Organisasi Perangkat
Daerah (OPD). Pertama, menjaga akurasi data dengan memastikan penerima
manfaat tepat sasaran berbasis data by name by address untuk menghindari
tumpang tindih atau penerima ganda. Kedua, menjaga transparansi dengan mengelola dana Otsus
secara bertanggung jawab dan menghindari program berulang dengan sasaran yang
sama. Ketiga, melakukan sinkronisasi agar seluruh hasil Musrenbang
selaras dengan rencana pembangunan provinsi dan pusat, sehingga dampaknya dapat
dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Penulis: Abim
Editor: GF
31 Mar 2026, 22:55 WIT
Kepala Bappeda Mimika: Musrenbang Otsus & DTI 2027 Libatkan Seluruh Pemangku Kepentingan
Papuanewsonline.com, Timika – Kepala Bappeda Mimika Septinus
Timang dalam wawancara eksklusif setelah penyelesaian Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur
(DTI) tahun 2027, menegaskan bahwa undangan acara tidak hanya ditujukan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), melainkan juga seluruh elemen
pemangku kepentingan di daerah.Termasuk di dalamnya adalah lembaga adat, tokoh masyarakat,
tokoh agama, tokoh intelektual, kelompok perempuan, serta mitra kerja
pemerintah daerah."Undangan kami tidak hanya untuk DPRK saja, tetapi juga
untuk seluruh stakeholder yang berkepentingan dalam pembangunan daerah. Mulai
dari lembaga adat hingga berbagai kelompok masyarakat, kami libatkan secara
menyeluruh karena pembangunan ke depan bukan lagi tanggung jawab pemerintah
semata, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen
masyarakat," ujarnya. Menurutnya, kehadiran berbagai unsur masyarakat dalam
Musrenbang memiliki peran krusial untuk memastikan bahwa arah pembangunan yang
dirumuskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil daerah.Terkait adanya informasi bahwa sebagian pihak merasa tidak
mendapatkan undangan, Septinus menduga hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh
kendala teknis yang terjadi selama proses distribusi. "Kemungkinan terdapat kasus undangan yang tidak sampai
ke alamat tujuan atau terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi. Namun secara
administrasi, kami telah melakukan distribusi undangan kepada semua pihak yang
telah ditentukan. Kedepan kami akan melakukan pengecekan kembali melalui
catatan ekspedisi untuk memastikan kelengkapan dan akurasi pengiriman,"
jelasnya.Ia menegaskan bahwa kehadiran para pemangku kepentingan
dalam Musrenbang sangat penting, karena forum ini menjadi wadah bersama untuk
merumuskan dan menyelaraskan arah pembangunan daerah. "Kehadiran mereka sangat krusial. Ini bukan hanya forum
untuk pemerintah, melainkan ruang bersama bagi semua elemen untuk turut
menyusun kebijakan pembangunan yang inklusif," tambahnya. Sebagian besar undangan telah hadir dengan baik, termasuk
tokoh masyarakat dan berbagai elemen lainnya. Septinus memastikan bahwa ke depan pihaknya akan terus
melakukan pendekatan aktif agar seluruh stakeholder dapat terlibat secara
maksimal dalam proses perencanaan pembangunan. Penulis: Abim
Editor: GF
31 Mar 2026, 22:52 WIT
Bupati Mimika: Isu Pemberhentian Massal PPPK Belum Ada Keputusan, Kabupaten Masih Mampu Membiayai
Papuanewsonline.com, Timika – Bupati Mimika, Johannes Rettob
memberikan tanggapan terkait isu yang mencuat tentang pemberhentian massal
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tengah diperbincangkan.
Dalam wawancara pada Senin (30/3/2026), ia menegaskan bahwa hingga saat ini
belum ada keputusan apapun terkait kebijakan tersebut di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Mimika. Bahkan, Pemkab baru saja menyelesaikan proses pengangkatan
PPPK beberapa waktu lalu."PPPK di Mimika dibiayai oleh anggaran kabupaten.
Selama daerah mampu memenuhi kewajiban tersebut, tidak akan ada persoalan. Saat
ini kondisi keuangan kita masih aman dan tidak akan mengganggu kelangsungan
PPPK," ujarnya. Bupati menekankan bahwa isu pemberhentian PPPK tidak
mengikuti kebijakan massal seperti yang terjadi di beberapa daerah lain,
melainkan tergantung sepenuhnya pada kesanggupan keuangan masing-masing daerah.
Berbeda dengan daerah yang mengalami keterbatasan anggaran,
Pemkab Mimika saat ini masih mampu memenuhi beban biaya PPPK.Meskipun demikian, evaluasi kinerja terhadap seluruh PPPK
tetap dilakukan secara berkala. Bupati menjelaskan bahwa PPPK yang menunjukkan
kinerja buruk, melanggar aturan disiplin, atau tidak menjaga integritas dalam
bekerja tetap berpotensi diberhentikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun masa kontrak PPPK di Mimika ditetapkan selama lima
tahun sesuai dengan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan, berbeda dengan
beberapa daerah lain yang hanya menetapkan masa kontrak selama satu tahun.Isu pemberhentian PPPK ini muncul terkait dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut menuntut efisiensi belanja pegawai
maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga
daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah diprediksi akan terdampak
signifikan. "Kalau ada pemberhentian di Mimika, itu bukan karena
kebijakan massal, tetapi lebih kepada masalah disiplin dan kinerja
masing-masing individu. Selama mereka bekerja dengan baik, saya kira tidak akan
ada masalah," pungkasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
31 Mar 2026, 22:47 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
