Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Wakapolda Maluku Hadiri Tradisi Pukul Sapu Lidi
Papuanewsonline.com, Leihitu – Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku menghadiri tradisi adat Pukul Sapu Lidi yang digelar dalam rangka 7 Syawal 1447 Hijriah di Negeri Morela dan Mamala, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Sabtu (28/3/2026).Tradisi yang telah berlangsung sejak abad ke-17 ini merupakan refleksi perjuangan Kapitan Tulukabessy dalam melawan penjajah Belanda di Benteng Kapahaha. Hingga kini, tradisi tersebut terus dilestarikan dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Maluku.Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tanggal 7 Syawal ini berlangsung meriah dan sarat makna, serta dihadiri unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh adat, dan masyarakat, bahkan turut disaksikan wisatawan mancanegara.Rangkaian acara diawali dengan penyambutan tamu kehormatan melalui Tari Manuhua di Lapangan Tulukabessy, dilanjutkan dengan prosesi sakral pembakaran obor Kapitan Tulukabessy sebagai simbol semangat perjuangan leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi.Berbagai pertunjukan seni tradisional turut memeriahkan suasana, di antaranya Tari Rete, Tari Salewangi, Tari Lissa Kapahaha, hingga Tari Cakalele yang mencerminkan nilai kepahlawanan masyarakat Maluku.Raja Negeri Morela, Fadil Sialana, menyampaikan bahwa tradisi Pukul Sapu Lidi bukan sekadar ritual budaya, tetapi memiliki nilai filosofis yang mendalam.“Tradisi ini bukan ajang balas dendam, melainkan wujud syukur, sarana mempererat silaturahmi, serta memupuk keberanian dan semangat persatuan di tengah masyarakat,” ujarnya.Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, juga mengapresiasi konsistensi masyarakat dalam menjaga warisan budaya tersebut.“Pukul Sapu Lidi adalah warisan luhur yang membentuk karakter, memperkuat persatuan, dan menanamkan nilai sportivitas dalam kehidupan bermasyarakat,” kata Gubernur.Sementara itu, Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni menegaskan bahwa kehadiran Polri dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya lokal sekaligus upaya menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat.“Tradisi Pukul Sapu Lidi mengandung nilai-nilai positif seperti keberanian, persaudaraan, dan persatuan. Ini menjadi kekuatan sosial yang harus terus dijaga bersama sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Maluku,” ungkap Wakapolda.Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas daerah, termasuk melalui pelestarian tradisi budaya.Kehadiran Forkopimda dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam merawat warisan budaya sekaligus memperkuat persatuan masyarakat di Bumi Raja-Raja. PNO-12
30 Mar 2026, 14:13 WIT
Bupati Mimika Menyerukan Penataan Birokrasi, ASN Wajib Disiplin Dan Berbasis Kompetensi
Papuanewsonline.com, Timika – Dalam apel Senin pagi pasca
libur lebaran yang digelar di pusat pemerintahan sp 3 Bupati Mimika Johanes
Rettob menegaskan pentingnya penataan birokrasi, peningkatan disiplin Aparatur
Sipil Negara (ASN), serta pembangunan berbasis data sebagai fondasi kemajuan
daerah.Dalam arahannya, Bupati Rettob menyampaikan bahwa
pembangunan di Kabupaten Mimika ke depan harus direncanakan mulai dari tingkat
kampung hingga kota dengan mengacu pada data akurat dan terintegrasi. "Data yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Kampung (DPMK) akan menjadi dasar perencanaan program seluruh Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) untuk Tahun 2027. Dengan data yang valid, setiap
kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran dan terukur," ujarnya.
(30/3/0/26) Selain itu, Bupati Rettob mengingatkan seluruh jajaran
pemerintah untuk menjalankan Program Strategis Nasional (PSN) sesuai arahan
Menteri Dalam Negeri, sekaligus menyampaikan apresiasi atas dedikasi ASN dalam
mendukung pemerintahan. Namun, ia menilai kondisi birokrasi saat ini masih
perlu dibenahi. Bersama Wakil Bupati Mimika, ia berkomitmen melakukan
penataan menyeluruh, termasuk melalui rotasi jabatan yang disesuaikan dengan
kompetensi dan kualifikasi."ASN tidak boleh memaksakan diri menduduki jabatan
apabila pangkat dan persyaratan belum terpenuhi, karena dapat berdampak pada
kinerja dan berpotensi menimbulkan persoalan," jelasnya.Rotasi jabatan sebelumnya telah menyesuaikan posisi sejumlah
pejabat sebagai hasil seleksi objektif dan job fit.Bupati Rettob mengungkapkan bahwa sistem pengawasan terhadap
ASN kini semakin ketat, disertai penerapan sanksi tegas termasuk kemungkinan
pemblokiran bagi pelanggaran tertentu. Mimika menjadi salah satu daerah di Papua yang cukup cepat
dalam pelaksanaan penataan birokrasi setelah melalui tahapan seleksi jabatan,
job fit, dan profiling menyeluruh. Ia juga meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia (BKPSDM) menyusun buku saku sebagai pedoman bagi ASN. Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM, ia menekankan bahwa
jabatan tertentu seperti eselon III membutuhkan pendidikan minimal sarjana,
dengan profiling lanjutan yang ditargetkan rampung dalam satu bulan sebagai
dasar pelantikan berikutnya.Penerapan sistem e-Kinerja juga menjadi perhatian serius,
dimana seluruh ASN diwajibkan mengisi laporan kinerja harian untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas. Di akhir arahannya, Bupati Rettob mengajak seluruh ASN
bekerja dengan disiplin, menjaga integritas, serta menggunakan sumber daya
secara efisien termasuk bahan bakar operasional. Ia menegaskan tidak ada ruang untuk manipulasi dalam proses
kepegawaian karena seluruh tahapan diawasi langsung oleh dirinya bersama Wakil
Bupati. Melalui berbagai langkah tersebut, Pemkab Mimika berharap
ASN dapat menjadi aparatur profesional, berintegritas, dan memiliki dedikasi
tinggi dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab. Penulis: Jid
Editor: GF
30 Mar 2026, 12:24 WIT
Festival Balon Udara Meriah, Kemenhub Tekankan Keselamatan Penerbangan
Papuanewsonline.com, Wonosobo - Festival balon udara yang
menjadi tradisi khas masyarakat saat perayaan Idul Fitri kembali digelar meriah
di dua daerah, yakni Pekalongan dan Wonosobo, dengan tetap menempatkan aspek
keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama.Kegiatan yang difasilitasi Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara Kementerian Perhubungan ini sekaligus menjadi sarana edukasi bagi
masyarakat agar tradisi menerbangkan balon udara dapat berlangsung aman dan
sesuai ketentuan yang berlaku.Acara puncak festival dilaksanakan pada 28 Maret 2026 di
Pekalongan dan berlanjut pada 29 Maret 2026 di Wonosobo. Kegiatan tersebut
melibatkan masyarakat luas serta pelaku usaha lokal yang turut memeriahkan
suasana Lebaran.Mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Direktur
Navigasi Penerbangan Syamsu Rizal hadir dan menegaskan komitmen pemerintah
dalam menjaga keamanan ruang udara nasional.Ia menyampaikan bahwa pengawasan terhadap aktivitas
masyarakat yang berpotensi mengganggu operasional penerbangan terus dilakukan
melalui koordinasi bersama AirNav Indonesia, kepolisian, dan pemerintah daerah.“Balon udara ilegal berisiko tinggi terhadap keselamatan
penerbangan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk mematuhi ketentuan yang
berlaku. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana hingga 2 tahun penjara atau
denda maksimal Rp500 juta,” tegasnya.Menurut Syamsu Rizal, festival ini bukan hanya menjadi
hiburan tahunan, tetapi juga momentum penting untuk meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang risiko balon udara yang diterbangkan tanpa kendali.“Festival ini menjadi momentum untuk mengedukasi masyarakat
bahwa balon udara yang diterbangkan tanpa kendali dapat membahayakan
operasional penerbangan. Tidak hanya keselamatan penerbangan, jika balon udara
diterbangkan dengan menggunakan bahan petasan dan gas tentunya dapat
membahayakan lingkungan sekitar jika terjadi ledakan," ucapnya.Selain nilai budaya, festival ini juga memberikan dampak
ekonomi yang positif. Kehadiran pelaku usaha lokal di sekitar lokasi kegiatan
ikut menggerakkan sektor ekonomi masyarakat selama masa libur Lebaran.Pemerintah menilai tradisi ini tetap bisa terus dilestarikan
sepanjang masyarakat mematuhi aturan teknis yang telah ditetapkan.Penggunaan balon udara sendiri telah diatur dalam Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Balon Udara pada
Kegiatan Budaya Masyarakat.Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa balon udara wajib
menggunakan minimal tiga tali tambatan, berwarna mencolok, memiliki diameter
maksimal empat meter, tinggi maksimal tujuh meter, dan diterbangkan pada
ketinggian tidak lebih dari 150 meter.Selain itu, lokasi penerbangan juga harus memenuhi standar
keamanan, yakni berjarak minimal 15 kilometer dari bandar udara, heliport, dan
fasilitas umum lainnya.Waktu penerbangan pun dibatasi hanya pada pagi hingga sore
hari, serta tidak diperbolehkan menggunakan bahan berbahaya maupun bahan yang
mudah meledak.Setiap penyelenggaraan kegiatan juga diwajibkan
berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan keselamatan dan
kelancaran acara.Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengapresiasi seluruh
pihak yang telah mendukung terselenggaranya festival secara tertib dan aman.Dengan kepatuhan terhadap aturan, tradisi balon udara
diharapkan tetap menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat yang dapat
dinikmati tanpa mengganggu keselamatan penerbangan nasional. (GF)
30 Mar 2026, 10:25 WIT
Rapor Merah Satu Tahun Kepemimpinan JOEL di Kabupaten Mimika
Papuanewsonline.com, Timika- Eforiah memperingati satu tahun kepemimpinan Bupati Johanes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong dalam memimpin Kabupaten Mimika dirayakan dengan mewah di Gedung Eme Neme Yaware beberapa hari lalu di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, namun selama setahun memimpin meninggalkan sejumlah persoalan serius.Diketahui Peringatan satu tahun kepemimpinan JOEL di Mimika ditandai dengan refleksi dan pemaparan capaian, program strategis, serta berbagai kegiatan publik, namun Euforia ini tidak menonjolkan kombinasi kerja nyata yang benar-benar dirasakan manfaat oleh masyarakat.Dari data dan informasi yang diterima Media Papuanewsonline.com, pada Minggu (29/3) terdapat sejumlah kegagalan dalam kepemimpinan JOEL di Kabupaten Mimika, selama satu tahun memimpin.Pasangan JOEL belum maksimal dalam merealisasikan janji politik, dan Visi dan Misi berjalan pincang, karena tidak didukung OPD. OPD selama kepemimpinan satu tahun JOEL tidak mampu menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam meningkatkan kesejahteraaan masyarakat dari semua sektor.Publik Mimika Jadi Saksi Sejumlah Persoalan Serius Dalam Satu Tahun Kepemimpinan JOELKebijakan pelarangan pesta budaya bakar batu dengan anggaran APBD Mimika, menutup sumber ekonomi mama - mama Papua yang berjualan tanaman pangan lokal.Pembiaran Penyelesaian konflik berdarah, tapal batas antara Mimika dan Deiyai/Dogiyai di Kapi Raya sehingga menyebabkan konflik horizontal sampai terjadi pembakaran rumah-rumah warga, dan masyarakat korban jiwa.Lambanya penyelesaian Konflik/ Perang di Distrik Kwamki Narama, sehingga menyebabkan banyak masyarakat kehilangan nyawa.Kurangnya lapangan kerja, sehingga memicuh berbagai Kasus kriminal, termasuk banyak Begal yang merajalela di Mimika.Demo Pendulang emas secara berulang-ulang, namun belum ada solusi dari Pemerintahan JOEL.Pasangan JOEL mengabaikan Hak ASN OAP yang dijamin Undang-Undang Otonomi Khusus, saat melakukan rotasi dan roling jabatan dalam penataan birokrasi, sehingga memicuh aksi demo di kantor Bupati.Kebijakan Bupati Johanes Rettob dalam Pengangkatan Direksi BUMD PT. MAS (Perseroda) dilakukan tanpa mekanisme, dan sarat nepotiseme karena mengangkat kaka kandung Bupati sebagai Komisaris.Keberadaan Saham 7 Persen PT. FI milik Pemda Mimika dan Masyarakat Adat Amungme - Kamoro belum jelas keberadaannya.Penunjukan ketua Organisasi olahraga secara langsung oleh Bupati Mimika Johanes Rettob tanpa melalui mekanisme organisasi yang berlaku.Pengabaian Pengungsian korban operasi militer di Wilayah Mimika, kasus Jila dan Tembagapura.Tarik ulur penyatuan lembaga adat LEMASA dan LEMASKO.Melalui disposisi Bupati akhirnya pembayaran Tanah Bundaran Petrosea mengabaikan hak masyarakat adat, dimana Pemda Mimika lebih berpihak kepada PT Petrosea yang sahamnya didominasi warga negara asing (Australia).Pembiaran aset Daerah dalam hal ini pesawat dan helikopter terbengkalai, sehingga tidak ada manfaat bagi masyarakat.Janji kosong Air bersih, karena hingga kini belum dinikmati oleh masyarakat, sebagaimana ada 7 titik proyek air bersih tersebar dari Mimika barat sampai Mimika timur dengan anggaran ratusan miliar, namun proyek air bersih ini gagal, mirisnya Kejaksaan Negeri Mimika turut mengaminkan kegagalan proyek air bersi di Kabupaten Mimika, karena baru-baru ini Kejari Mimika dapat hibah dari Pemda Mimika.Pesawat dan Helikopter milik Pemda sampai hari ini masyarakat sangat dirugikan karena baik Pemda maupun asian one air masing masing berhutang, Asian One air berhutang ke Pemda terkait kontrak, sedangkan Pemda berhutang kepada Asian One air tentang maintenance, Masalah ini masyarakat sebagai pihak yang dirugikan secara permanen, mirisnya pascah dipanggil KPK dua aset mewah yang menguras APBD Mimika ini, masi jadi besi tua di hanggar bandara Mozes Kilangin Mimika.Katanya paham birokrasi namun saat roling, ada beberapa pimpinan OPD yang dilantik dan ditempatkan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, sehingga akan berpengaruh pada penjabaran Visi Misi melalui program-program unggulan, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedepan.Pasangan JOEL dengan Misi Membangun dari Kampung ke kota, namun hingga kini belum ada satupun kepala Kampung di Mimika yang SK diperpanjang sesuai perintah Undang-Undang, padahal SK semua kepala kampung di Mimika SK berakhir Desember 2025, hal ini berpotensi semua kepala kampung akan bermasalah dengan hukum.Pembentukan Mimika Center mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dengan Dinas Infokom, dimana pembentukan Mimika Center menguras APBD namun tidak ada manfaat dan terkesan pembentukan Mimika Center menghamburkan uang rakyat Mimika.Program 100 hari kerja tidak berjalan dengan baik, Semoga kepemimpinan Bupati Johanes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong di Mimika kedepan memberikan dampak signifikan dalam membangun Mimika dan mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Mimika.Penulis: HendrikEditor. : GF
29 Mar 2026, 01:50 WIT
One Way Diberlakukan, Menhub Urai Kepadatan Tol Trans Jawa
Papuanewsonline.com, Bekasi - Kementerian Perhubungan
bersama Korlantas Polri mengambil langkah cepat dengan memberlakukan rekayasa
lalu lintas one way di ruas Tol Trans Jawa guna mengurai kepadatan arus balik
Lebaran 2026.Kebijakan ini diterapkan mulai dari KM 132 hingga KM 70,
menyusul meningkatnya volume kendaraan yang bergerak menuju wilayah Jakarta
pada Jumat (27/3/2026).Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan bahwa
kondisi lalu lintas secara umum masih sesuai dengan prediksi, namun adanya
hambatan di sejumlah titik menyebabkan terjadinya kepadatan.“Kondisi lalu lintas di lapangan saat ini sebenarnya sesuai
dengan prediksi, tidak terlalu tinggi. Namun demikian, karena ada hambatan di
beberapa ruas khususnya di sejumlah rest area, maka terjadi kepadatan sehingga
kami memberlakukan one way sepenggal dari KM 132 hingga KM 70,” ujar Menhub
Dudy di Command Center KM 29 Korlantas Polri Tol Cikampek, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat, Jumat (27/3).Menhub menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau
perkembangan arus lalu lintas setelah penerapan one way tahap pertama tersebut.Jika terjadi peningkatan volume kendaraan, maka rekayasa
lalu lintas akan diperluas secara bertahap sesuai diskresi kepolisian, mulai
dari KM 169 hingga KM 70, hingga kemungkinan penerapan one way nasional dari
Tol Kalikangkung.“Demikian pula apabila masih terjadi peningkatan arus yang
signifikan, maka one way nasional dari Tol Kalikangkung bukan tidak mungkin
akan diberlakukan. Akan tetapi untuk saat ini, pemberlakuan one way sepenggal
diharapkan mampu mengurai kepadatan yang terjadi di sejumlah titik sejak pagi
hari,” ungkap Menhub.Selain itu, masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan
dengan baik, termasuk memanfaatkan aplikasi Travoy atau layanan Call Center
Jasa Marga guna memperoleh informasi terkini terkait kondisi lalu lintas.Menhub juga mengingatkan para pelaku usaha angkutan logistik
untuk mematuhi aturan pembatasan operasional kendaraan selama masa arus balik
Lebaran.“Saya kembali meminta agar para pelaku usaha angkutan
logistik untuk tidak mengoperasikan kendaraan sumbu tiga ke atas sampai waktu
yang telah ditentukan, yakni tanggal 29 Maret 2026. Sekali lagi saya sampaikan,
ini demi menjaga keselamatan para pemudik,” tuturnya.Dalam kesempatan tersebut, Menhub turut menyampaikan capaian
positif selama masa Angkutan Lebaran 2026, di mana angka fatalitas kecelakaan
mengalami penurunan signifikan.Data Korlantas Polri menunjukkan penurunan angka fatalitas
sebesar 30,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara jumlah kecelakaan
selama Operasi Ketupat turun 5,3 persen.“Saya mengapresiasi seluruh stakeholder, khususnya
Kepolisian, Jasa Marga, hingga Jasa Raharja yang telah berhasil menekan angka
fatalitas korban kecelakaan selama masa Angkutan Lebaran 2026. Ini menunjukkan
bahwa manajemen lalu lintas yang disiapkan dan diberlakukan benar-benar
efektif,” tutur Menhub.Berdasarkan data Jasa Marga, jumlah kendaraan yang telah
memasuki wilayah Jakarta hingga pukul 06.00 WIB mencapai 2,3 juta unit atau
sekitar 69 persen dari total proyeksi arus balik.Sementara itu, volume kendaraan yang kembali ke wilayah
Jabotabek pada H+4 Lebaran tercatat sebanyak 206.243 unit, menunjukkan bahwa
arus balik masih akan terus berlangsung dalam beberapa hari ke depan.
Dengan berbagai langkah strategis yang dilakukan, pemerintah
berharap arus balik Lebaran tahun ini dapat berjalan lebih lancar, aman, dan
nyaman bagi seluruh masyarakat. (GF)
28 Mar 2026, 23:37 WIT
Polda Maluku Gelar Rakor Lintas Sektoral, Pastikan Pengamanan Jumat Agung dan Paskah 2026
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral guna memastikan kesiapan pengamanan perayaan Jumat Agung dan Paskah 2026 di Kota Ambon, Jumat (27/3/2026).Rakor yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, tersebut dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Iman Tobroni, unsur TNI, BIN, serta perwakilan lembaga keagamaan dan instansi terkait lainnya.Dalam sambutannya, Sadali Ie menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas keamanan dan kelancaran pelaksanaan ibadah umat Kristiani.“Perayaan Jumat Agung dan Paskah merupakan momentum sakral bagi umat Nasrani. Karena itu, seluruh pihak harus mengantisipasi potensi gangguan sejak dini agar pelaksanaannya berjalan aman dan khidmat,” ujarnya.Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas harga bahan pokok selama momentum hari besar keagamaan guna menghindari kelangkaan di masyarakat.Sementara itu, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Iman Tobroni menegaskan bahwa Polri bersama TNI dan instansi terkait berkomitmen memberikan pengamanan maksimal.Ia mengungkapkan, situasi kamtibmas di wilayah Maluku, termasuk adanya konflik di Maluku Tenggara, menjadi perhatian serius dalam penyusunan strategi pengamanan.“Kami berharap masukan dari seluruh peserta rakor agar langkah pengamanan dapat lebih optimal, sehingga masyarakat dapat beribadah dengan aman dan nyaman,” katanya.Dari unsur TNI, perwakilan Kodam XV/Pattimura menegaskan kesiapan dukungan personel untuk membantu pengamanan di seluruh wilayah, termasuk pengamanan rumah ibadah dan pusat keramaian.Hal senada disampaikan Kepala BIN Daerah Maluku yang menekankan pentingnya deteksi dini terhadap potensi gangguan, termasuk pengaturan arus lalu lintas dan pengendalian keramaian saat perayaan berlangsung.Rakor lintas sektoral ini menjadi langkah strategis dalam menyatukan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas instansi guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif selama rangkaian perayaan Paskah di Maluku.Rakor lintas sektoral ini menunjukkan bahwa pendekatan pengamanan di Maluku tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan kolaboratif. Keterlibatan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga intelijen memperlihatkan model pengamanan modern yang berbasis koordinasi dan deteksi dini.Namun demikian, tantangan nyata masih terlihat dari dinamika konflik di wilayah Maluku Tenggara. Hal ini menjadi indikator bahwa stabilitas keamanan di Maluku membutuhkan konsistensi pengawasan serta respons cepat berbasis kewilayahan.Ke depan, keberhasilan pengamanan hari besar keagamaan tidak hanya diukur dari minimnya gangguan, tetapi juga dari rasa aman yang benar-benar dirasakan masyarakat. PNO-12
28 Mar 2026, 14:06 WIT
Pemkab Boven Digoel Luncurkan Program Mudik Gratis Lebaran dan Paskah
Papuanewsonline.com, Boven Digoel - Pemerintah Kabupaten
Boven Digoel melalui Dinas Perhubungan (Dishub) meluncurkan program Mudik
Gratis Hari Raya Lebaran dan Paskah. Program ini bertujuan memberikan pelayanan
transportasi bagi masyarakat yang akan merayakan hari besar keagamaan bersama
keluarga."Program mudik gratis ini merupakan bentuk komitmen
pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel, Lusius Apayman, S.H., M.M.,
dalam sambutannya pada Rabu (25/3/2026).Apayman juga berpesan kepada para penumpang agar turut
menjaga kebersihan armada bus selama pelaksanaan mudik berlangsung. "Kami
siap membantu masyarakat dalam setiap momentum mudik hari raya,"
tambahnya.Bupati Boven Digoel, Roni Omba, S.IP., memberikan apresiasi
kepada Dinas Perhubungan atas terselenggaranya program mudik gratis tersebut.
"Pelayanan yang diberikan mungkin belum sepenuhnya maksimal dan masih
terdapat berbagai kendala yang akan terus dievaluasi ke depan," ujarnya.Program mudik gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat umum,
bukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah kembali aktif bekerja. Jadwal
pelayanan bus Dishub Tanah Merah – Merauke dan Merauke – Tanah Merah telah
ditentukan.Jadwal Pelayanan Bus Dishub:Tanah Merah – Merauke:- Rabu, 25 Maret 2026- Senin, 30 Maret 2026- Selasa, 7 April 2026Merauke – Tanah Merah:- Kamis, 26 Maret 2026- Selasa, 31 Maret 2026- Rabu, 8 April 2026Pemerintah Kabupaten Boven Digoel berharap masyarakat dapat
melakukan perjalanan mudik dengan aman, nyaman, serta mempererat tali
silaturahmi dalam perayaan Hari Raya Lebaran dan Paskah. Penulis: Hendrik
Editor: GF
27 Mar 2026, 21:11 WIT
4 Personel Polda Maluku Lolos Seleksi S2-PTIK 2026
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku kembali menorehkan capaian dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) Polri. Sebanyak empat personel dinyatakan lulus seleksi S2 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Tahun Anggaran 2026, setelah melalui proses seleksi berjenjang yang ketat, transparan, dan akuntabel dari tingkat daerah hingga pusat.Pengumuman hasil seleksi tersebut disampaikan melalui video conference (vicon) yang dipimpin langsung oleh Karo Dalpers SSDM Polri, Brigjen Pol Erthel Stephan, SH, S.I.K., M.Si., Kamis (26/3/2026), dan diikuti Wakapolda Maluku Brigjen Pol Iman Thobroni dari ruang vicon Mapolda Maluku.Wakapolda didampingi Irwasda Polda Maluku Kombes Pol I Made Sunarta, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, Kabag Dalpers Biro SDM, panitia seleksi, pengawas internal, serta para peserta seleksi S2-PTIK Panda Polda Maluku.Dari total 10 peserta yang mengikuti seleksi di tingkat daerah (Panda Polda Maluku), sebanyak 5 orang dinyatakan lulus dan berhak melanjutkan ke seleksi tingkat pusat di Mabes Polri. Selanjutnya, melalui tahapan seleksi pusat yang lebih kompetitif, meliputi uji akademik, penelusuran mental kepribadian, rekam jejak, hingga penilaian komprehensif lainnya, sebanyak 4 peserta akhirnya dinyatakan lulus terpilih, sementara 1 peserta Lulus tidak terpilih.Proses seleksi tersebut dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan pengawasan internal dan eksternal, serta mengedepankan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis (BETAH) sebagai komitmen Polri dalam rekrutmen dan pendidikan.Wakapolda Maluku Brigjen Pol Iman Thobroni menegaskan bahwa keberhasilan ini mencerminkan meningkatnya daya saing SDM Polri di wilayah Maluku di tingkat nasional.“Keberhasilan empat personel ini menunjukkan bahwa SDM Polda Maluku mampu bersaing secara nasional melalui proses seleksi yang objektif, transparan, dan akuntabel. Ini bukan hanya capaian individu, tetapi juga hasil pembinaan yang berkelanjutan di lingkungan Polda Maluku,” ujar Wakapolda.Ia menambahkan, pendidikan S2-PTIK merupakan jalur strategis dalam mencetak perwira Polri yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan tugas ke depan.“Kami berkomitmen mendorong peningkatan kualitas SDM Polri. Para peserta yang lulus diharapkan dapat mengikuti pendidikan dengan baik dan kembali membawa kontribusi nyata bagi institusi maupun masyarakat,” tambahnya.Pelaksanaan vicon pengumuman hasil seleksi berlangsung lancar dan menjadi bagian dari upaya Polri menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam setiap tahapan seleksi pendidikan. PNO-12
27 Mar 2026, 15:05 WIT
Kapolda Maluku Pimpin Rapat Kesiapan Pengamanan Paskah dan Tradisi Pukul Sapu
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto memimpin langsung rapat kesiapan pengamanan Paskah 2026 dan tradisi adat Pukul Sapu di Negeri Mamala–Morella, Kamis (26/3/2026).Rapat yang digelar di Command Center Polda Maluku ini menjadi langkah strategis memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, serta pola pengamanan terpadu dalam menghadapi dua agenda besar: perayaan keagamaan umat Kristiani dan tradisi budaya yang menjadi ikon Maluku.Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda, Irwasda, pejabat utama Polda Maluku, serta diikuti seluruh Kapolres jajaran melalui virtual meeting.Dalam arahannya, Kapolda menegaskan pengamanan harus dilakukan secara terencana, terukur, dan humanis, dengan mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat.“Pengamanan Paskah harus dilaksanakan secara maksimal dengan mengedepankan sinergitas seluruh personel, guna memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah,” tegas Kapolda.Ia menekankan, Paskah merupakan momentum sakral yang membutuhkan jaminan keamanan agar seluruh rangkaian ibadah berlangsung khusyuk dan kondusif.Kapolda juga menginstruksikan seluruh jajaran untuk melakukan pemetaan potensi kerawanan secara menyeluruh, termasuk pengamanan rumah ibadah, jalur mobilitas masyarakat, serta titik-titik keramaian.Selain itu, pengamanan tradisi Pukul Sapu di Mamala dan Morella menjadi perhatian khusus mengingat tingginya partisipasi masyarakat dan daya tariknya bagi wisatawan.“Tradisi Pukul Sapu adalah warisan budaya yang harus dijaga. Pengamanannya harus profesional agar tetap berjalan lancar tanpa mengurangi nilai sakralnya,” ujarnya.Kapolda menegaskan pentingnya sinergitas lintas sektor, termasuk dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh adat dalam menjaga stabilitas keamanan “Kedepankan langkah preventif dan deteksi dini. Setiap potensi gangguan harus diantisipasi agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata,” tegasnya.Seluruh personel juga diingatkan untuk menjaga profesionalisme dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama pengamanan berlangsung.Rapat kesiapan ini menegaskan komitmen Polda Maluku dalam menjaga stabilitas keamanan daerah sekaligus mendukung pelestarian budaya lokal sebagai identitas Maluku. PNO-12
27 Mar 2026, 15:02 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
