Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Melalui Vicon, Irwasda Polda Maluku Hadiri Rapat Pendirian Pusat Studi Kepolisian
Papuanewsonline.com, Ambon – Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda Maluku, Kombes Pol I Made Sunarta, S.E., M.H, mengikuti rapat koordinasi melalui Video Conference (Vicon) terkait agenda pendirian Pusat Studi Kepolisian di jajaran Polda. Saat menghadiri rapat di Ruang Command Center Lantai 4 Markas Polda Maluku, Kamis (6/2/2026), Irwasda didampingi Karo SDM, Dir Binmas, Kabidkum, Ka SPN Polda Maluku, serta perwakilan dari Biro Ops Polda Maluku.Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri selaku Kasatgas, saat mempimpin kegiatan tersebut menekankan pentingnya pengembangan ilmu kepolisian yang adaptif terhadap dinamika sosial. Target besar dari program ini adalah peresmian pusat pendidikan dan studi kepolisian dalam waktu dekat."Diharapkan pada bulan Maret nanti sudah dapat dilaunching Pusat Pendidikan Kepolisian. Begitu pula dengan Pusat Studi Kepolisian yang ditargetkan sudah terbentuk di masing-masing Polda jajaran pada bulan Maret mendatang," kata Irjen Susilo dalam arahannya.Dalam pemaparan materi, Pusat Studi Kepolisian di perguruan tinggi akan menjadi wahana pengkajian, pembelajaran, latihan, dan pengasuhan. Hal ini bertujuan untuk mendukung proses pembelajaran di Lemdiklat Polri yang berbasis pada moralitas dan literasi dalam mentransformasi serta mengembangkan ilmu kepolisian.Adapun ruang lingkup kajian dalam Pusat Studi Kepolisian mencakup Masalah Sosial khususnya yang berkaitan atau berdampak pada keteraturan sosial; Hukum dan Keadilan yakni pengkajian mendalam terkait aspek hukum dan keadilan; Kejahatan dan Penanggulangannya meliputi strategi teknis dan taktis dalam menangani kriminalitas; Pemolisian dan Model, di mana mempelajari model serta pola-pola pemolisian modern; Isu Strategis, mengenai Isu-isu penting yang terjadi di tengah masyarakat; Dan Teknik Kepolisian yaitu teknik dan teknis dasar umum maupun khusus kepolisian.Dalam kegiatan tersebut juga memaparkan terkait Implementasi Tri Darma Pendidikan, yaitu Aktivitas Pusat Studi Kepolisian yang nantinya akan mengacu pada Tri Darma Pendidikan, yang mencakup aspek:1. Dasar Ilmu Kepolisian: Meliputi filsafat ilmu pengetahuan, etika publik, dan metodologi penelitian.2. Pokok Ilmu Kepolisian: Terdiri dari ilmu sosial, hukum, penegakan hukum dan keadilan, kriminologi, ilmu administrasi, teknologi informasi, hingga humaniora.3. Kapita Selekta: Pembahasan isu-isu aktual di tengah masyarakat seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan pertahanan.Polda Maluku sendiri berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti arahan ini guna memastikan Pusat Studi Kepolisian di wilayah Maluku dapat segera beroperasi demi mewujudkan personel Polri yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern. PNO-12
05 Feb 2026, 20:44 WIT
Wujudkan Indonesia Emas, Kapolri Perkuat Sinergitas Bersama MUI
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi dengan pengurus DPP Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025-2030 di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu dibahas sejumlah hal mulai dari menjaga NKRI hingga mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Dalam kesempatan tersebut, Sigit mengungkapkan, Polri siap menjalin kerja sama dengan MUI dalam setiap kegiatan yang menyangkut kemaslahatan Umat. Dalam audiensi itu di antaranya dihadiri oleh Nusron Wahid Menteri ATR selaku Ketua DPP MUI Bidang Penanggulangan Bencana. "Polri siap untuk bekerjasama dan melaksanakan rangkaian kegiatan pengamanan di setiap kegiatan yang akan dilaksanakan MUI untuk kemaslahatan Umat," kata Sigit dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2026). Selain itu, Sigit juga menyambut baik terkait permintaan dari MUI untuk melakukan kerja sama terkait anggotanya bersama personel Polri untuk bersama-sama memperkuat kesiapsiagaan bencana alam di Indonesia. "Kedua, kami menyambut baik rencana pembuatan MoU terkait pelatihan dan penyiapan personel-personel dari MUI yang akan diberikan pelatihan terkait kesiapsiagaan maupun tanggap bencana. Dan setelah ini tentunya kita tindaklanjuti dengan hal-hal sifatnya lebih teknis. Apakah itu latihan dan hal lain diperlukan untuk tindaklanjuti MoU atau kerja sama yang akan kita laksanakan," ujar Sigit. Lebih dalam, Sigit menegaskan bahwa, Polri bakal selalu memperkuat sinergisitas dengan MUI serta elemen bangsa lainnya untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Perlu adanya sinergitas antara Polri dengan seluruh elemen bangsa menjaga agar sitkamtibmas tetap terjaga tetap kondusif sehingga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan," ucap Sigit. Menurut Sigit, dengan terjalinnya kerja sama dan sinergisitas yang optimal serta kuat, maka ke depannya akan menciptakan cita-cita bersama yakni, mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. "Dengan cita-cita kita bersama untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, Indonesia sejahtera dan wujudkan Indonesia menjadi negara maju. Dan cita-cita kita bersama untuk mencapai apa yang diharapkan mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 bisa berjalan dengan baik," tutup Sigit. PNO-12
05 Feb 2026, 20:39 WIT
Kawal Kebijakan Bapanas 2026, Polda Maluku Perkuat Pengawasan Harga dan Mutu Pangan
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku mempertegas komitmen pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan dengan menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Satgas Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026.Menurut Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah umasugi, S.I.K kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 4 Tahun 2026 tentang pembentukan Satgas Saber Pangan, sekaligus bagian dari upaya nasional menjaga stabilitas harga, keamanan pangan, serta perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah kepulauan seperti Provinsi Maluku.Rakorda dilaksanakan pada Kamis (5/2/2026) pukul 09.00 WIT hingga selesai, bertempat di Ruangan Dirreskrimsus Polda Maluku, dan dilaporkan secara resmi kepada Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri dengan tembusan kepada Kasatgas Pangan Pusat, tambah Kombes Rositah.Ditambahkan pula oleh Kombes Rositah, Rapat koordinasi ini diikuti oleh unsur lintas sektor yang tergabung dalam Satgas Saber Pangan Maluku, meliputi personel Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Maluku, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Perum Bulog Maluku, serta Tim Badan Pangan Nasional (Bapanas).Sementara itu Dirreskrimsus Polda Maluku Kombes Pol. Piter yanottama, SH, S.I.K., MH, selaku Kasatgas Ketua Satgas Saber Pelanggaran Harga, Keamanan & Mutu Pangan Tahun 2026 menegaskan bahwa Rakorda ini menjadi fondasi penting agar kebijakan pangan nasional dapat diimplementasikan secara efektif hingga tingkat daerah.“Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi seluruh unsur Satgas Pangan di Maluku, agar pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan dapat berjalan terpadu, terukur, dan berkelanjutan sesuai arahan Badan Pangan Nasional,” ujar Dirreskrimsus Polda Maluku.Dalam Rakorda tersebut, seluruh peserta menyepakati pola pelaksanaan pengawasan yang mengedepankan pencegahan dan pembinaan. Dirreskrimsus menekankan bahwa penegakan hukum pidana tidak dijadikan langkah utama.“Dalam pelaksanaan di lapangan, kami sepakat bahwa penindakan pidana merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium. Prioritas utama adalah tindakan administratif oleh PPNS sesuai kewenangannya, sehingga iklim usaha tetap terjaga namun kepentingan masyarakat sebagai konsumen juga terlindungi,” jelasnya.Kesepakatan teknis yang dihasilkan Rakorda antara lain:* Pengawasan dilakukan berdasarkan lokasi SP2KP yang ditetapkan Dinas Perindag melalui data enumerator resmi.* Empat belas item komoditas pangan strategis menjadi fokus pada sembilan titik pengecekan dan dibagi ke dalam beberapa tim atau penanggung jawab.* Pelaporan Satgas dilakukan secara terpadu dan seragam melalui sistem pelaporan daring Bapanas.* Pengujian mutu dan keamanan pangan dilakukan dengan rapid test oleh OKKPD Dinas Ketahanan Pangan.* Penerapan sanksi administratif bertahap, mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha.* Keterlibatan unsur Satgas Pangan, PPNS Perindag, PPNS Pangan, PPNS Pertanian, Bulog, petugas SP2KP, dan OKKPD dalam setiap giat pengawasan.* Satgas Pangan Polres jajaran membentuk tim serupa untuk pengawasan di wilayah masing-masing.* Posko Satgas Saber Pangan Maluku dipusatkan di Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Maluku.Dirreskrimsus Polda Maluku juga menambahkan bahwa pengawasan pangan di wilayah kepulauan memerlukan pendekatan berbasis data dan koordinasi yang kuat.“Pengawasan dilaksanakan secara objektif berdasarkan data SP2KP dan enumerator, serta disertai pengecekan langsung terhadap mutu dan keamanan pangan. Ini penting untuk memastikan bahan pokok yang beredar di masyarakat aman, layak konsumsi, dan sesuai standar,” tambahnya.Ia juga menegaskan pentingnya peran Polres jajaran agar pengawasan menjangkau seluruh wilayah Maluku.“Kami menempatkan Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Maluku sebagai posko Satgas untuk memperkuat koordinasi. Polres jajaran kami dorong membentuk tim yang sama agar pengawasan benar-benar menjangkau seluruh kabupaten dan pulau-pulau,” tutupnya.Penguatan Satgas Saber Pangan di Maluku menegaskan transformasi peran Polri dalam menjawab isu strategis nasional di luar keamanan konvensional. Stabilitas harga, mutu, dan keamanan pangan kini menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda keamanan nasional dan perlindungan masyarakat.Pendekatan yang menempatkan sanksi administratif sebagai instrumen utama dan penegakan hukum pidana sebagai langkah terakhir mencerminkan wajah Polri Presisi yang adaptif, humanis, dan berkeadilan. Sinergi antara Polri, pemerintah daerah, Bulog, dan Badan Pangan Nasional juga menjadi model kolaborasi lintas sektor yang relevan untuk diterapkan secara nasional, terutama di wilayah dengan tantangan geografis tinggi.Dengan Rakorda ini, Maluku menjadi contoh bagaimana kebijakan pangan nasional dikawal secara serius dari hulu ke hilir demi menjamin ketersediaan pangan yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat. PNO-12
05 Feb 2026, 20:17 WIT
Kapolda Maluku Laksanakan Pengecekan Pos Pengamanan Kawasan Stain-Arbes
Papuanewsonline.com, Ambon – Dalam rangka memastikan kesiapsiagaan personel serta kelayakan sarana pendukung pengamanan wilayah, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si melaksanakan pengecekan langsung Pos Pengamanan Kawasan Stain–Arbes yang berlokasi di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2026, Pukul 17.50 WIT.Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan pimpinan terhadap pelaksanaan tugas personel di lapangan, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di kawasan Stain–Arbes yang memiliki tingkat aktivitas masyarakat cukup tinggi serta Rawan terjadinya Konflik. Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain:1. Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si2. Karo Ops Polda Maluku3. Korspripim Polda Maluku4. Kapolsek Sirimau Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease beserta personel5. Para Perwira Pengendali beserta personel pengamanan Kawasan Stain–ArbesDalam pengecekan tersebut, Kapolda Maluku meninjau langsung kesiapan personel yang bertugas di pos pengamanan, termasuk sarana prasarana penunjang operasional. Selain itu, Kapolda juga melakukan peninjauan terhadap lokasi hunian atau Pos Tetap yang diperuntukkan bagi personel pengamanan guna memastikan kondisi tempat tersebut layak dan mendukung kenyamanan anggota dalam melaksanakan tugas.Kapolda Maluku menegaskan bahwa pembangunan pos pengamanan tidak hanya sebatas sebagai tempat bertugas, namun juga harus memperhatikan kesejahteraan serta kenyamanan personel yang menjalankan tugas pengamanan.“Selain membangun pos sebagai tempat anggota berkantor dan melaksanakan tugas pengamanan, kita juga harus memastikan fasilitas pendukungnya layak, termasuk tempat istirahat personel. Ini merupakan tanggung jawab pimpinan untuk memfasilitasi anggota agar mereka dapat bekerja secara maksimal dan profesional,” ujar Kapolda Maluku.Lebih lanjut, dalam arahannya kepada seluruh personel pengamanan, Kapolda Maluku menekankan pentingnya pelaksanaan tugas yang mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat.“Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Utamakan pendekatan secara humanis kepada masyarakat. Kalian hadir sebagai Polri yang bermartabat, Polri yang dekat dengan masyarakat. Jangan menyakiti hati masyarakat, namun berbaurlah dan bangun komunikasi yang baik,” tegasnya.Menurut Kapolda, keberhasilan pengamanan wilayah tidak hanya ditentukan oleh kekuatan personel dan sarana, namun juga oleh kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Oleh karena itu, sikap ramah, sopan, dan profesional harus senantiasa ditunjukkan dalam setiap pelaksanaan tugas.Kegiatan pengecekan ini sekaligus menjadi sarana evaluasi langsung terhadap sistem pengamanan yang telah berjalan di kawasan Stain–Arbes, serta memastikan seluruh personel memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada Pukul 20.00 WIT dalam keadaan aman, tertib, dan terkendali.Melalui kegiatan ini, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat dengan mengedepankan profesionalisme, humanisme, serta tanggung jawab pimpinan dalam mendukung kesejahteraan personel di lapangan. PNO-12
05 Feb 2026, 18:43 WIT
Sinergi dengan Kelompok Tani, Polsek Tanimbar Utara Lakukan Penanaman Jagung
Papuanewsonline.com, Tanimbar - Aparat Kepolisian Sektor Tanimbar Utara bersinergi dengan kelompok tani melaksanakan penanaman jagung di lahan Temarlalan, Desa Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Rabu (4/2/2026).Penanaman jagung yang dilaksanakan untuk mendukung program pemerintah yaitu ketahanan pangan nasional ini dipimpin Kanit Sabhara Polsek Tanimbar Utara, Aiptu L. Sabono."Setelah beberapa waktu lalu kami menyiapkan lahan pertanian, hari ini kami mulai melakukan penanaman jagung bersama masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani," ungkap Kanit Sabhara Polsek Tanimbar Utara, Aiptu L. Sabono.Polsek Tanimbar Utara, kata Aiptu Sabono, telah berkomitmen untuk mendukung program ketahanan pangan nasional sebagaimana arahan pimpin Polri di tingkat pusat hingga daerah."Kami siap mendukung ketahanan pangan di wilayah hukum Polsek Tanimbar Utara," ungkapnya.Dukungan yang diberikan untuk menyukseskan program swasembada pangan ini, Polsek Tanimbar Utara bersinergi dengan masyarakat."Kami tidak sendiri namun menjalin kerja sama yang baik antara Polri dengan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani," jelasnya.Ia berharap penanaman jagung yang dilakukan hari ini dapat memberikan hasil yang baik dan bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. PNO-12
05 Feb 2026, 18:40 WIT
Pererat Silaturahmi, Kapolda Maluku Sholat Magrib Berjamaah di Masjid Nurul Ikhlas
Papuanewsonline.com, Ambon – Untuk memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat serta memastikan situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si melaksanakan Sholat Magrib berjamaah bersama warga di Masjid Nurul Ikhlas, Kawasan Arbes, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Rabu (4/2/2026).Kegiatan ibadah tersebut dilaksanakan di sela-sela agenda Kapolda Maluku dalam melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapsiagaan personel pengamanan di kawasan Stain–Arbes.Kehadiran Kapolda di lokasi tidak hanya sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan tugas anggota, namun juga menjadi wujud nyata pendekatan humanis Polri kepada masyarakat melalui kegiatan keagamaan.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolsek Sirimau, Polresta Pulau Ambon & P.p Lease beserta personel, Imam Masjid Nurul Ikhlas, serta para jamaah masjid yang dengan penuh antusias menyambut kehadiran Kapolda Maluku.Sholat Magrib berlangsung penuh khusyu, mencerminkan suasana religius serta kebersamaan antara aparat kepolisian dan masyarakat. Momentum ini dimanfaatkan Kapolda Maluku untuk semakin mendekatkan diri dengan warga sekaligus membangun komunikasi yang harmonis.Usai sholat berjamaah, Kapolda kemudian menyapa dan bersilaturahmi dengan para jamaah. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga memberikan kain sarung kepada sejumlah jamaah sebagai bentuk kepedulian serta simbol kedekatan Polri dengan masyarakat.Kapolda menyampaikan, kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya sebatas pelaksanaan tugas pengamanan, tetapi juga melalui kegiatan sosial dan keagamaan.“Polri hadir untuk memberikan rasa aman sekaligus menjalin kebersamaan dengan masyarakat. Melalui kegiatan ibadah bersama seperti ini, kita mempererat silaturahmi, membangun kepercayaan, serta memperkuat sinergi dalam menjaga kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Maluku,” kata Irjen Dadang Hartanto.Lebih lanjut, mantan Ketua STIK Lemdiklat Polri ini menegaskan bahwa stabilitas keamanan tidak dapat terwujud hanya dengan peran aparat kepolisian semata, namun memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat.“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus bersama-sama menjaga lingkungan masing-masing, saling peduli, dan segera melaporkan apabila ada potensi gangguan keamanan. Dengan kebersamaan, Insya Allah Maluku tetap aman, damai, dan harmonis,” tambahnya. PNO-12
05 Feb 2026, 13:02 WIT
Wakapolda Maluku Buka Taklimat Awal Pemeriksaan BPK RI
Papuanewsonline.com, Ambon – Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H., menghadiri sekaligus membuka secara resmi Taklimat Awal Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Polri Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Polda Maluku dan jajaran. Kegiatan strategis ini berlangsung di Aula Basudara Manise Lantai 5 Mapolda Maluku, Rabu (04/02/2026).Acara tersebut dihadiri oleh Irwasda Polda Maluku Kombes Pol I Made Sunarta, S.E., M.H., Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, Penata Kebijakan Kapolri Madya TK III, serta Auditor Kepolisian Madya TK III Itwasda Maluku. Turut hadir melalui sambungan virtual para Kapolres/ta jajaran Polda Maluku.Hadir pula tim pendamping dari Itwasum Polri, yaitu:• AKBP Heddy Tripranoto, Kasubagren Bagredalfung Rorenmin Itwasum Polri.• Penata Tegar Fajar R., Pamin Subbag Infowas Subbaganev Rorenmin Itwasum Polri.Tim BPK RI dipimpin oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku selaku Wakil Penanggung Jawab 5 BPK RI, Hari Haryanto, S.E., M.Ak., CA, CSFA., bersama Pengendali Teknis Ery Eranovia, S.E., Ak, CA, ACPA, CPA., Kasubtim 2 Adnan Nasir, serta anggota tim pemeriksa lainnya.Dalam sambutan Kapolda Maluku yang dibacakan oleh Wakapolda, ditekankan bahwa pemeriksaan yang akan berlangsung dari tanggal 4 s.d. 20 Februari 2026 ini merupakan instrumen kendali dan evaluasi guna memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai koridor hukum."Kehadiran tim BPK RI merupakan suatu kehormatan sekaligus kesempatan bagi kita untuk menerima koreksi maupun sumbangan pemikiran demi kemajuan Polda Maluku. Saya instruksikan para Kasatker, Kasubsatker, dan Kasatwil selaku objek pemeriksaan (Obrik) agar kooperatif dan memanfaatkan momen ini sebagai sarana konsultasi peningkatan kinerja," tegas Wakapolda mengutip amanat Kapolda Maluku.Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab 5 BPK RI, Hari Haryanto, menyampaikan bahwa pemeriksaan bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan fokus pada lima sasaran utama:1. Pengelolaan Aset dan Barang Milik Negara (BMN).2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).3. Belanja Barang.4. Belanja Modal.5. Pengelolaan Kas, Piutang, dan Transaksi Keuangan.Pemeriksaan ini menitikberatkan pada kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).Kegiatan diakhiri dengan penyerahan Surat Tugas dan Daftar Objek Pemeriksaan dari Wakil Penanggung Jawab 5 BPK RI kepada Wakapolda Maluku. Rangkaian acara ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol sinergitas dan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola keuangan Polri yang transparan dan akuntabel. PNO-12
05 Feb 2026, 12:53 WIT
Berlakunya KUHP–KUHAP Baru, Wamenko Otto Tekankan Reformasi Kepatuhan Dunia Usaha
Papuanewsonline.com, Jakarta — Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas), Otto Hasibuan, menegaskan bahwa dunia usaha harus segera menyesuaikan tata kelola dan sistem kepatuhan internalnya seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.Penegasan tersebut disampaikan Otto saat menjadi narasumber dalam kegiatan Intensive Learning Session bertajuk Dampak KUHP dan KUHAP Baru bagi Dunia Bisnis yang diselenggarakan Kompas Institute pada 4–5 Februari 2026 di Ruang Kompas Institute, Gedung Kompas Gramedia, Jakarta.Menurut Otto, pembaruan hukum pidana nasional membawa perubahan mendasar, terutama dalam menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dengan paradigma baru ini, risiko hukum tidak lagi semata-mata dipandang dari aspek perdata, melainkan juga pidana, sehingga menuntut perubahan signifikan dalam manajemen perusahaan.“Kini dunia usaha tidak bisa lagi melihat risiko hukum semata dari aspek perdata. KUHP baru secara tegas menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Artinya, tata kelola perusahaan, sistem pengawasan, hingga proses pengambilan keputusan menjadi faktor kunci dalam mencegah risiko pidana,” ujar Otto.Ia menjelaskan bahwa KUHP nasional yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana korporasi. Tidak hanya pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, tetapi juga pihak pemberi perintah, pemegang kendali, hingga pemilik manfaat di luar struktur formal perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.Dalam kondisi tertentu, lanjut Otto, bahkan dimungkinkan penerapan prinsip strict liability, di mana pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan tanpa harus membuktikan adanya unsur kesalahan. Hal ini menegaskan pentingnya sistem pengendalian internal yang ketat dan terukur di lingkungan korporasi.Menurutnya, perubahan ini menuntut perusahaan untuk membangun sistem kepatuhan yang kuat, komprehensif, dan berkelanjutan. Penguatan compliance tidak lagi bersifat administratif, melainkan menjadi instrumen strategis dalam melindungi korporasi dari potensi risiko hukum pidana.Dari sisi hukum acara, Otto juga menyoroti pembaruan signifikan dalam KUHAP yang diundangkan pada akhir 2025. Sejumlah mekanisme baru dinilai relevan bagi dunia usaha, seperti pengakuan bersalah dengan syarat tertentu, penerapan keadilan restoratif, serta skema Deferred Prosecution Agreement (DPA).Skema tersebut membuka ruang penyelesaian perkara yang lebih proporsional, dengan menitikberatkan pada pemulihan kerugian, perbaikan tata kelola, dan peningkatan kepatuhan hukum, tanpa mengesampingkan prinsip penegakan hukum yang adil.Kegiatan Intensive Learning Session ini menjadi forum dialog strategis antara pemerintah, praktisi hukum, media, dan pelaku usaha untuk memahami implikasi praktis berlakunya KUHP dan KUHAP nasional terhadap aktivitas bisnis di Indonesia.Selain Wamenko Otto, diskusi juga menghadirkan Redaktur Hukum Senior sekaligus Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Tri Agung Kristanto, pebisnis Anton Supit, serta advokat Patra M. Zen, yang bersama-sama membedah tantangan dan peluang reformasi hukum pidana bagi dunia usaha.Diskusi lintas sektor tersebut menggarisbawahi bahwa reformasi hukum pidana tidak hanya berdampak pada pola penegakan hukum, tetapi juga membentuk standar baru tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas korporasi, sebagai fondasi penting dalam membangun iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.(GF)
04 Feb 2026, 20:44 WIT
Boven Digoel Siap WTP, Bupati Tekankan Kesiapan OPD Hadapi Pemeriksaan BPK
Papuanewsonline.com, Boven Digoel - Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025."Kita harus serius menghadapi pemeriksaan ini agar opini WDP yang selama empat tahun kita peroleh dapat meningkat menjadi WTP," kata Bupati Boven Digoel, Roni Omba, S.IP, dalam entry meeting pemeriksaan LKPD Tahun 2026.Bupati menekankan pentingnya kesiapan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menghadapi pemeriksaan BPK, dengan menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa. Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Seluruh OPD diminta untuk bersikap proaktif selama proses pemeriksaan berlangsung, dan tidak melakukan perjalanan ke luar daerah tanpa izin dari Bupati atau Wakil Bupati. Bupati juga memerintahkan Inspektur, Kepala Badan Keuangan, serta Plh. Sekretaris Daerah untuk melakukan pemantauan intensif selama masa pemeriksaan.Dengan kerja sungguh-sungguh, Bupati optimis bahwa Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dapat mencapai target opini WTP. "Jika terdapat hal yang bersifat fiktif atau berpotensi fraud, harus diangkat menjadi temuan," tegas Bupati.Penulis: HendrikEditor: GF
04 Feb 2026, 20:27 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
