Rapor Merah Satu Tahun Kepemimpinan JOEL di Kabupaten Mimika

Papuanewsonline.com, Timika-

Eforiah memperingati satu tahun kepemimpinan Bupati Johanes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong dalam memimpin Kabupaten Mimika dirayakan dengan mewah di Gedung Eme Neme Yaware beberapa hari lalu di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, namun selama setahun memimpin  meninggalkan sejumlah persoalan serius.

Diketahui Peringatan satu tahun kepemimpinan JOEL di Mimika ditandai dengan refleksi dan pemaparan capaian, program strategis, serta berbagai kegiatan publik, namun Euforia ini tidak menonjolkan kombinasi kerja nyata yang benar-benar dirasakan manfaat oleh  masyarakat.

Dari data dan informasi yang diterima Media Papuanewsonline.com, pada Minggu (29/3) terdapat   sejumlah kegagalan dalam kepemimpinan JOEL di Kabupaten Mimika, selama satu tahun memimpin.

Pasangan JOEL belum maksimal dalam merealisasikan janji politik, serta realisasi Visi dan Misi sehingga masi pincang, karena tidak didukung OPD. 

OPD selama kepemimpinan satu tahun JOEL tidak mampu menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam meningkatkan kesejahteraaan masyarakat dari semua sektor.

Publik Mimika Jadi Saksi Sejumlah Persoalan Serius Dalam Satu Tahun Kepemimpinan JOEL

Kebijakan pelarangan pesta budaya bakar batu dengan anggaran APBD Mimika, menutup sumber ekonomi mama - mama Papua yang berjualan tanaman pangan lokal.

Pembiaran Penyelesaian konflik berdarah, tapal batas antara Mimika dan Deiyai/Dogiyai di Kapi Raya sehingga menyebabkan konflik horizontal sampai terjadi pembakaran rumah-rumah warga, dan masyarakat korban jiwa.

Lambanya penyelesaian  Konflik/ Perang di Distrik Kwamki Narama, sehingga menyebabkan banyak masyarakat kehilangan nyawa.

Kurangnya lapangan kerja, sehingga memicuh berbagai Kasus kriminal, termasuk banyak Begal yang merajalela di Mimika.

Demo Pendulang emas secara berulang-ulang, namun belum ada solusi dari Pemerintahan JOEL.

Pasangan JOEL mengabaikan Hak ASN OAP yang dijamin Undang-Undang  Otonomi Khusus, saat melakukan rotasi dan roling jabatan dalam penataan birokrasi, sehingga memicuh aksi demo di kantor Bupati.

Kebijakan Bupati Johanes Rettob dalam Pengangkatan Direksi BUMD PT. MAS (Perseroda) dilakukan tanpa mekanisme, dan sarat nepotiseme karena mengangkat kaka kandung Bupati sebagai Komisaris.

Keberadaan Saham 7 Persen PT. FI milik Pemda Mimika dan Masyarakat Adat Amungme - Kamoro  belum jelas keberadaannya.

Penunjukan ketua Organisasi olahraga secara langsung oleh Bupati Mimika Johanes Rettob tanpa melalui mekanisme organisasi yang berlaku.

Pengabaian Pengungsian korban operasi militer di Wilayah Mimika, kasus Jila dan Tembagapura.

Tarik ulur penyatuan lembaga adat LEMASA dan LEMASKO.

Melalui disposisi Bupati akhirnya pembayaran Tanah Bundaran Petrosea mengabaikan hak masyarakat adat, dimana Pemda Mimika lebih berpihak kepada PT Petrosea yang sahamnya didominasi warga negara asing (Australia).

Pembiaran aset Daerah dalam hal ini pesawat dan helikopter terbengkalai, sehingga tidak ada manfaat bagi masyarakat.

Janji kosong Air bersih, karena hingga kini belum dinikmati oleh masyarakat, sebagaimana ada  7 titik proyek air bersih tersebar dari  Mimika barat sampai Mimika timur dengan anggaran ratusan miliar, namun proyek  air bersih ini gagal, mirisnya Kejaksaan Negeri Mimika turut mengaminkan kegagalan proyek air bersi di Kabupaten Mimika, karena baru-baru ini Kejari Mimika dapat hibah dari Pemda Mimika.

Pesawat dan Helikopter milik Pemda sampai hari ini masyarakat sangat dirugikan karena baik Pemda maupun asian one air masing masing berhutang, Asian One air berhutang ke Pemda terkait kontrak, sedangkan Pemda berhutang kepada Asian One air tentang maintenance, Masalah ini masyarakat sebagai pihak yang dirugikan secara permanen, mirisnya pascah dipanggil KPK dua aset mewah yang menguras APBD Mimika ini, masi jadi besi tua di hanggar bandara Mozes Kilangin Mimika.

Katanya paham birokrasi namun saat roling, ada beberapa pimpinan OPD yang dilantik dan ditempatkan  tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, sehingga akan berpengaruh pada penjabaran Visi Misi melalui program-program unggulan, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedepan.

Pasangan JOEL dengan Misi Membangun dari Kampung ke kota, namun hingga kini belum ada satupun kepala Kampung di Mimika yang SK diperpanjang sesuai perintah Undang-Undang, padahal SK semua kepala kampung di Mimika SK berakhir Desember 2025, hal ini berpotensi semua kepala kampung akan bermasalah dengan hukum.

Pembentukan Mimika Center mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dengan Dinas Infokom, dimana pembentukan Mimika Center menguras APBD namun tidak ada manfaat dan terkesan pembentukan Mimika Center menghamburkan uang rakyat Mimika.

Program 100 hari kerja tidak berjalan dengan baik, Semoga kepemimpinan Bupati Johanes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong di Mimika memberikan dampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Mimika.

Penulis: Hendrik

Editor.  : GF