Papuanewsonline.com
120 Jemaah Haji Mimika Bertolak ke Tanah Suci, Dilepas dengan Doa dan Haru Mendalam
182 Ribu Kasus Malaria Di Mimika, BADKO HMI PAPUA Desak Pemerintah Melakukan Intervensi Khusus
BMKG Rilis Prakiraan Cuaca Maritim Perairan Timika, Waspada Gelombang Hingga 1,5 Meter
Polres Mimika Bongkar Pabrik Sopi Ilegal di Kawasan Hutan SP 5, Pelaku Berhasil Kabur
LMA Mimika Ajak Semua Pihak Tahan Diri Jaga Perdamaian dan Lindungi Warga Sipil Papua
Pickup Pengangkut Air Terguling Di Pertigaan Hasanuddin, Pengendara Baru Belajar Mengemudi
PTFI Setor Rp4,8 Triliun: Mimika Terima Bagian Terbesar, Total Kontribusi Capai Rp75 Triliun
Lapas Timika Gelar Ikrar Bersih Dari Hp Ilegal, Narkoba, Dan Penipuan
Lima Warga Diklaim Tewas di Kali Kabur, TPNPB Soroti Operasi Militer di Tembagapura
BADKO HMI dan Polda Papua Sepakati Sinergi, Fokus Tangani Tambang Ilegal hingga Hoaks Digital
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Ini Isi Deklarasi Bersama Konflik Sosial Kapiraya, Suku Kamoro Dan Mee Berkomitmen Jaga Harmoni
Papuanewsonline.com, Timika – Sebuah deklarasi bersama telah
resmi disahkan dalam rapat koordinasi dan harmonisasi penanganan konflik sosial
wilayah Kapiraya, yang diadakan di Ballroom Grand Hotel Tembaga, Timika,
Kabupaten Mimika (25/2/26). Hal ini merupakan hasil musyawarah bersama berbagai
pihak terkait dengan tujuan menyelesaikan permasalahan yang muncul dan
menciptakan kondisi kondusif bagi seluruh masyarakat di wilayah tersebut.Deklarasi yang terdiri dari lima poin penting ditetapkan
oleh Tim Penanganan Konflik Sosial dan Tim Harmonisasi Kapiraya, bersama
masyarakat adat suku Kamoro dan suku Mee dari wilayah Provinsi Papua Tengah. Isi deklarasi memuat
komitmen bersama untuk menjalankan rencana aksi terpadu sebagai dasar
operasional dalam menangani setiap permasalahan. Selain itu, pihak terkait akan melakukan sinkronisasi data
dan batasan wilayah secara teliti untuk menghindari kesalahpahaman antar
kelompok serta mencegah terjadinya tumpang tindih masalah yang dapat mengganggu
ketertiban.Dalam deklarasi tersebut juga ditegaskan pentingnya menjamin
keamanan, stabilitas, dan kedamaian selama proses harmonisasi serta verifikasi
di lapangan berlangsung. Semua pihak diwajibkan menghormati dan menjunjung tinggi
eksistensi suku Kamoro dan suku Mee sebagai pemilik sah hak ulayat di wilayah
Kapiraya, sesuai dengan sejarah panjang dan hukum adat yang berlaku secara
turun temurun.Rapat koordinasi dihadiri oleh sejumlah pejabat utama
termasuk Bupati Mimika, Bupati Dogiyai, Bupati Deiyai beserta jajaran
Forkopimda masing-masing kabupaten, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Papua Tengah, serta unsur terkait dari tingkat provinsi dan kabupaten.
Seluruh tokoh adat juga turut hadir dan memberikan dukungan
penuh terhadap deklarasi bersama ini. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Feb 2026, 13:34 WIT
Pemprov Papua Tengah Gelar Rakor Harmonisasi Konflik Kapiraya, Tim Siap Berangkat 27 Februari
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Provinsi Papua
Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Rapat
Koordinasi (Rakor) dan Harmonisasi penanganan konflik sosial di wilayah
Kapiraya di Grand Tembaga Hotel Timika. Kegiatan ini menghadirkan tiga Bupati
beserta Forkopimda dari Kabupaten Mimika, Deiyai, dan Dogiyai, serta perwakilan
Majelis Rakyat Papua (MRP), DPRP Papua Tengah, tokoh dan lembaga adat, hingga
para kepala OPD terkait.Rakor ini bertujuan sebagai upaya penyelesaian konflik
sekaligus menetapkan jadwal pertemuan tim dari masing-masing kabupaten untuk
berdialog langsung dengan masyarakat, dengan kesepakatan tim akan berangkat ke
Kapiraya pada Jumat (27/2/26).Gubernur Papua Tengah yang diwakili Staf Ahli Bidang
Pemerintahan dan Umum Merten Ukago menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi
langkah penting untuk menyelaraskan langkah dalam mewujudkan perdamaian
berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah tidak hadir untuk menentukan batas
dari sisi birokrasi, melainkan memfasilitasi masyarakat adat agar dapat duduk
bersama, saling menghormati, dan menyepakati tanda-tanda alam serta batas
ulayat yang telah ada secara turun-temurun. "Fokus utama kita bukan mengenai batas administrasi
antar kabupaten, melainkan mendengarkan suara nurani dan sejarah yang
diwariskan leluhur melalui masyarakat adat yang memiliki hak ulayat di daerah
tersebut," ujarnya.Ia menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus lahir dari
kesepakatan murni masyarakat adat yang memegang teguh adat istiadat leluhur. Rapat diharapkan menghasilkan pemahaman bersama berbasis
pengakuan hak ulayat dan sejarah adat, komitmen antar pemerintah kabupaten
untuk mendukung kesepakatan damai para tokoh adat, serta suasana kondusif agar
masyarakat dapat menentukan batas wilayah sesuai tatanan adat. Plt Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Tengah Albertus Adii
selaku moderator menyampaikan bahwa masing-masing kabupaten telah membentuk tim
harmonisasi dan melakukan persiapan menyeluruh. "Tim sudah siap dan ketiga Bupati menyepakati untuk
menyerahkan kesempatan kepada pemilik hak ulayat untuk berbicara dan berdiskusi
dalam semangat kekeluargaan," ujarnya. Dalam rakor tersebut ditegaskan bahwa penyelesaian yang
dilakukan bukan mengenai batas administrasi pemerintahan, melainkan hak ulayat
tapal batas adat yang melibatkan suku Kamoro dan Mee asli. Rapat ditutup dengan pernyataan sikap bersama tim penanganan
konflik sosial dan tim Harmonisasi dari ketiga kabupaten, bersama unsur
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, aparat keamanan, serta masyarakat
adat suku Kamoro dan Mee. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Feb 2026, 13:21 WIT
Sat Binmas Polres Boven Digoel Serahkan Alat Pendukung Kepada Satpam Kota Tanah Merah
Papuanewsonline.com, Boven Digoel - Satuan Pembinaan
Masyarakat (Sat Binmas) Polres Boven Digoel melalui bidang Binkamsa menggelar
aksi seru untuk memperkuat sistem keamanan swakarsa di Kota Tanah Merah.
Kegiatan utama yang dilakukan adalah menyerahkan borgol plastik dan stiker
himbauan layanan Call Center 110 ke beberapa pos satuan pengamanan (Satpam)
yang ada di wilayah tersebut.Acara yang digelar mulai pukul 11.45 WIT ini dipimpin
langsung oleh Kasat Binmas AKP Gaffar beserta personelnya. Tak hanya sekadar
memberikan barang, mereka juga turut menyebarkan informasi penting terkait
Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pengamanan Swakarsa,
serta menginformasikan proses rekrutmen satpam yang sedang berlangsung. Beberapa lokasi yang menjadi tujuan distribusi antara lain
Pos Satpam Kantor DPRD Kabupaten Boven Digoel, Bank BPD Kabupaten Boven Digoel,
Bank BRI Unit Tanah Merah, dan Kantor PLN Tanah Merah. Setiap pos mendapatkan 4
buah borgol plastik dan 2 buah stiker himbauan.Tak berhenti sampai di situ, tim dari Sat Binmas juga
memberikan pemahaman mendalam dan demonstrasi langsung tentang cara menggunakan
borgol plastik dengan benar. Mereka juga menjelaskan mekanisme menghubungi Call Center
110 sebagai saluran cepat tanggap dari pihak Kepolisian jika terjadi keadaan
darurat atau masalah keamanan.Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya konkret untuk
meningkatkan kapasitas pos-pos Satpam di Kota Tanah Merah dalam menjalankan
tugas pengamanan swakarsa. Diharapkan, dengan adanya alat bantu dan pengetahuan baru
ini, para satpam dapat lebih siap dan efektif dalam menangani situasi yang
mungkin terjadi, serta dapat segera berkoordinasi dengan pihak berwenang
melalui layanan 110 untuk penanganan lebih lanjut. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Feb 2026, 13:18 WIT
Kapolda Maluku Jenguk Kapolres Tual yang Terluka Saat Leraikan Bentrokan
Papuanewsonline.com, Langgur - Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., menjenguk Kapolres Tual AKBP Whansi Des Asmoro, S.H., S.I.K., yang tengah menjalani perawatan di RSUD Karel Sadsuitubun Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Rabu (25/2/2026).Kapolres Tual dirawat pasca insiden terkena anak panah saat berupaya melerai bentrokan antar kelompok pemuda di Desa Fiditan, Kota Tual, pada Selasa (24/2/2026). Insiden tersebut terjadi ketika Kapolres memimpin langsung pengamanan dan melakukan pendekatan persuasif untuk menghentikan konflik agar tidak meluas.Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Maluku hadir bersama rombongan pejabat utama Polda Maluku, serta didampingi unsur Pemerintah Daerah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kunjungan ini menjadi bentuk perhatian dan dukungan moril pimpinan kepada jajaran di lapangan, sekaligus memastikan kondisi kesehatan Kapolres dan anggota yang turut terluka dalam peristiwa tersebut.Kapolda Maluku juga menyempatkan diri berdialog langsung dengan tim medis dan keluarga pasien guna memperoleh informasi terkini terkait perkembangan kondisi kesehatan Kapolres Tual pascakejadian.Dalam keterangannya kepada wartawan, Kapolda kembali menegaskan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya di wilayah Kota Tual, serta mengajak masyarakat untuk mengedepankan penyelesaian persoalan secara damai dan bermartabat.“Ada permasalahan di lingkungan kita, mari kita selesaikan secara baik. Apalagi jika itu melibatkan saudara dan tetangga sendiri. Kedamaian adalah cerminan budaya kita,” ujar Kapolda Maluku.Kapolda juga menyampaikan pesan tegas kepada generasi muda agar mampu menahan diri dan tidak mudah terpancing emosi maupun provokasi yang berujung pada konflik terbuka. Menurutnya, bentrokan antar pemuda tidak hanya merugikan pihak yang terlibat, tetapi juga berdampak luas terhadap rasa aman masyarakat dan citra daerah.“Tual adalah kota yang indah, alamnya luar biasa. Jangan sampai tindakan yang mengganggu keamanan membuat orang enggan datang. Dampaknya bisa dirasakan Maluku secara keseluruhan,” tegasnya.Lebih lanjut, jenderal bintang dua tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan pemerintah daerah untuk bersama-sama menjaga kedamaian sebagai fondasi utama pembangunan daerah.“Mari kita cintai negeri kita, cintai kota kita. Keamanan adalah tanggung jawab bersama,” tutup Kapolda.Usai menjenguk Kapolres Tual, rombongan Kapolda Maluku melanjutkan kunjungan ke Desa Fiditan sebagai bagian dari langkah penguatan situasi kamtibmas dan pendekatan kepada masyarakat pascainsiden. PNO-12
26 Feb 2026, 11:01 WIT
Resmikan Masjid Ar Rahman, Kasad: Tingkatkan Keimanan dan Ketakwaan Dalam Menjalani Tugas
Papuanewsonline.com, Bandung – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menegaskan bahwa masjid memiliki peran strategis bukan hanya sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai tempat berkumpul dan membina karakter prajurit. Penegasan tersebut disampaikannya saat meresmikan Masjid Ar Rahman di lingkungan Direktorat Ajudan Jenderal TNI AD (Ditajenad), Bandung, Selasa (24/2/2026).Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Kasad, didampingi Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat (Dirajenad) Brigjen TNI Ridwan serta Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana Ny. Uli Simanjuntak.Dalam sambutannya, Kasad menyampaikan bahwa pembangunan Masjid Ar Rahman merupakan bagian dari upaya pembinaan mental dan rohani prajurit serta keluarga besar TNI AD. Keberadaan masjid diharapkan dapat menjadi sarana meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam mendukung pelaksanaan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.“Masjid bukan hanya sarana ibadah dan pembinaan spiritual, jadi saya teringat waktu kecil, masjid itu tempat kumpul segala kegiatan, jadi waktu saya kecil ada lomba cerdas cermat ya di masjid, kehidupan saya tidak jauh dari masjid,” ungkap Kasad.Kasad menegaskan bahwa kekuatan spiritual memiliki peran penting dalam membentuk prajurit yang berkarakter, berintegritas, dan profesional. Dengan landasan moral yang kuat, prajurit diyakini mampu menjalankan tugas secara optimal dan bertanggung jawab.Masjid Ar Rahman yang mulai dibangun sejak Oktober 2025 tersebut hadir dengan konsep sederhana namun fungsional, serta dilengkapi fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan ibadah dan pembinaan keagamaan. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini diharapkan menjadi pusat kegiatan keagamaan yang mempererat kebersamaan antarpersonel.Usai peresmian, Kasad melanjutkan kegiatan dengan buka puasa bersama prajurit, PNS, dan anggota Persit di Markas Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI AD (Makodiklatad). Di sana, Kasad dan Ketum Persit KCK juga menyerahkan santunan kepada anak yatim yang berdomisili di sekitar Makodiklatad.“Kita harus terus pelihara dan terus tingkatkan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan nilai-nilai keagamaan kita, dan mempererat silaturahmi kita,” pungkas Kasad. PNO-12
26 Feb 2026, 07:37 WIT
"1994 Untuk Negeri", Wujud Soliditas dan Sinergitas Lintas Matra TNI–Polri
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepedulian terhadap pelestarian lingkungan hidup kembali ditunjukkan jajaran TNI–Polri. Kapolda Maluku, Dadang Hartanto, melaksanakan penanaman simbolis bibit pohon mahoni dalam kegiatan bertajuk “1994 Untuk Negeri” yang digelar di Markas Komando Polda Maluku, Kota Ambon, Selasa (24/2/2026) sore.Kegiatan tersebut merupakan bagian dari gerakan pengabdian Alumni Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) Tahun 1994 sebagai wujud kontribusi nyata bagi bangsa dan negara, khususnya dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.Acara penanaman pohon yang berlangsung pukul 16.00 hingga 17.00 WIT ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi TNI, di antaranya Pangkoarmada III Laksamana Muda TNI Dato Rusman Sutan Nurdin, Danrem 151/Binaiya Brigjen TNI Raffles Manurung, Wadankoderal IX Laksamana Pertama TNI Dr. Muhammad Risahdi, Kasrem 151/Binaiya Kolonel Inf Gatot Heru Buana, serta Liaison Officer TNI AL – Kodaeral IX Kolonel Laut (P) Ivong Wicaksono Wibowo.Program “1994 Untuk Negeri” menegaskan komitmen para alumni Akabri 1994 yang kini mengabdi di berbagai institusi strategis TNI dan Polri untuk terus berkontribusi positif di tengah masyarakat, tidak hanya melalui tugas pertahanan dan keamanan, tetapi juga lewat aksi nyata di bidang sosial dan lingkungan.Dalam sambutannya, Kapolda Maluku menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan simbol tanggung jawab moral para perwira alumni Akabri yang telah ditempa untuk mengabdi sepanjang hayat.“Sebagai alumni Akabri 1994, kami ingin meninggalkan jejak pengabdian yang nyata. Menanam pohon adalah simbol kehidupan, keberlanjutan, dan harapan untuk masa depan negeri,” ujar Kapolda.Penanaman bibit pohon mahoni dilakukan secara simbolis oleh Kapolda Maluku bersama para pejabat TNI yang hadir. Momentum ini mencerminkan soliditas dan sinergitas lintas matra TNI–Polri dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari kepentingan nasional.Kapolda juga menegaskan bahwa isu lingkungan hidup memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan nasional. Kerusakan lingkungan, menurutnya, dapat berdampak luas terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.“Menjaga lingkungan adalah bagian dari menjaga masa depan bangsa. Ketahanan nasional tidak hanya soal keamanan, tetapi juga tentang keberlanjutan alam dan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.Pohon mahoni yang ditanam di lingkungan Mako Polda Maluku diharapkan menjadi simbol pertumbuhan, kekuatan, serta keberlanjutan sinergi TNI–Polri dalam pengabdian kepada rakyat.Kegiatan penanaman berlangsung tertib, penuh semangat kebersamaan, dan berjalan aman serta kondusif. Melalui gerakan “1994 Untuk Negeri”, para alumni Akabri 1994 menegaskan komitmen untuk terus hadir, berkontribusi, dan memberikan manfaat nyata bagi bangsa, sekaligus menjaga bumi Maluku tetap hijau dan lestari bagi generasi mendatang. PNO-12
25 Feb 2026, 19:58 WIT
Optimalkan Data Teritorial, Kodim 1710/Mimika Terima Tim Pulsaji Data Satkowil Pusterad
Papuanewsonline.com, Timika - Kodim 1710/Mimika menerima
kunjungan Tim Pulsaji Data Satkowil Staf Direktur Pusat Informasi Teritorial
Pusat Teritorial Angkatan Darat TA 2026 yang dilaksanakan di Makodim
1710/Mimika, Selasa (24/2/2026).Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rekreasi Makodim
1710/Mimika, Kabupaten Mimika, sebagai bagian dari upaya peningkatan validitas
dan optimalisasi data satuan kewilayahan.Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kolonel Inf Tumpal Mangasa
Tanjung, S.Sos., selaku Ketua Tim Pulsaji Data Satkowil TA 2026 dan didampingi
Dandim 1710/Mimika Letkol Inf Redi Dwi Yuda Kurniawan, S.I.P., Kegiatan ini
turut diikuti para perwira staf, Danramil jajaran Kodim 1710/Mimika, serta para
Babinsa yang berperan sebagai ujung tombak pembinaan teritorial di wilayah.Dalam sambutannya, Dandim 1710/Mimika menyampaikan ucapan
selamat datang kepada Tim Pusterad serta berharap kegiatan ini mampu
meningkatkan kualitas penghimpunan, penyusunan, dan pemutakhiran data
teritorial, data Apkowil, serta sarana prasarana secara akurat sebagai dasar
perencanaan dan evaluasi Binter.Sementara itu, Ketua Tim dalam sambutannya menyampaikan
bahwa Kodim 1710/Mimika selama ini telah berupaya melaksanakan Binter mulai
dari pengumpulan data teritorial hingga pelaksanaan program di wilayah. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu
dibenahi agar pelaksanaan Binter dapat berjalan lebih optimal dan tepat
sasaran.Ia menegaskan bahwa kegiatan Pulsaji Data ini penting untuk
mengukur sejauh mana mekanisme pengelolaan dan penyajian data teritorial telah
dilaksanakan di jajaran Kodim 1710/Mimika. Oleh karena itu, seluruh peserta diharapkan mengikuti
kegiatan dengan serius sehingga tercapai data yang valid dan terkini guna
mendukung tugas pembinaan teritorial secara maksimal. Penulis: Risman Serang
Editor: GF
25 Feb 2026, 16:16 WIT
Aliansi Pengusaha OAP Desak Bupati Mimika Bersihkan Oknum Proyek dan Dorong DPRD Bentuk PANSUS
Papuanewsonline.com, Timika – Aliansi Peduli Pengusaha Orang
Asli Papua (OAP) merespons tegas pernyataan Bupati Mimika, Johannes Rettob
terkait larangan pencatatan nama Bupati dan Wakil Bupati dalam pengurusan
proyek pemerintah. (25/2/26)Aliansi menyatakan bahwa komitmen anti-intervensi proyek
tidak boleh berhenti pada pernyataan publik, melainkan harus diwujudkan melalui
langkah administratif dan politik yang konkret, termasuk pembentukan Panitia
Khusus (Pansus) DPRD untuk mengawasi pelaksanaan proyek Tahun Anggaran 2026.Sekretaris Aliansi, Aji Lemauk, menegaskan bahwa praktik
membawa-bawa nama pejabat bukan isu baru dan telah lama menjadi keresahan
pengusaha lokal, khususnya pengusaha Orang Asli Papua.“Kami mendukung pernyataan Bupati. Tetapi jika hanya
berhenti pada statement tanpa tindakan nyata, praktik lama bisa terus
berlanjut. Harus ada investigasi dan sanksi tegas,” ujar Aji Lemauk.Ketua Aliansi, Emus Kogoya, menyatakan bahwa dugaan adanya
oknum yang mengatasnamakan kedekatan dengan pimpinan daerah untuk memengaruhi
proyek harus dibuka secara transparan.“Kalau ada yang merasa bisa atur proyek karena mengaku
orangnya pimpinan, itu harus dibongkar. Jangan sampai ada lingkaran tertentu
yang merusak sistem,” tegas Emus Kogoya.Perwakilan Aliansi, Faya Naa, menyebut persoalan ini sudah
masuk pada level pengawasan politik dan bukan sekadar administratif teknis.“Kami mendorong DPRD Mimika dan DPR Papua Tengah membentuk
Pansus Pengawasan Pengadaan 2026 agar tidak ada intervensi dan praktik jual
nama dalam proyek pemerintah,” kata Faya Naa.Tuntutan resmi Aliansi:-
Mendesak pembentukan Pansus DPRD Pengawasan Pengadaan Tahun 2026.-
Meminta Inspektorat dan APIP Mimika membuka kanal pengaduan resmi terkait
pencatatan nama pejabat.-
Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek pengadaan 2026.-
Mewajibkan publikasi transparan daftar pemenang proyek dan tahapan tender.Aliansi menegaskan bahwa dorongan pembentukan Pansus bukan
bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan untuk menjaga integritas
sistem pemerintahan dan nama baik pimpinan daerah. “Jika sistem bersih, tidak perlu takut diawasi. Kami
memperjuangkan sistem yang adil dan bermartabat bagi pengusaha Orang Asli
Papua,” tutup Emus Kogoya. Penulis: Jid
Editor: GF
25 Feb 2026, 16:10 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
