182 Ribu Kasus Malaria Di Mimika, BADKO HMI PAPUA Desak Pemerintah Melakukan Intervensi Khusus

Papuanewsonline.com, Timika — Tingginya kasus malaria di Kabupaten Mimika kembali menjadi perhatian publik. Berdasarkan data yang sebelumnya dipublikasikan Dinas Kesehatan Mimika pada 26 Februari 2026, jumlah kasus malaria sepanjang Januari hingga akhir Desember 2025 mencapai 182.980 kasus dan disebut menjadi yang tertinggi di Indonesia.

Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Tanah Papua. Wakil Sekretaris Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia BADKO HMI Tanah Papua, M Ardhi Chairun, menilai tingginya angka malaria di Mimika tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.

Menurut Ardhi, tingginya penyebaran malaria berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Ia meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Mimika segera mengambil langkah lebih serius dan terfokus untuk menangani persoalan tersebut.

“Kasus malaria yang sangat tinggi di Kabupaten Mimika jangan dianggap biasa, baik oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Mimika, karna ini menyangkut dengen kualitas hidup masyarakat Mimika,” kata Ardhi dalam keterangannya, Sabtu (10/5/2026).

Ia menjelaskan, malaria bukan hanya berdampak pada kesehatan fisik masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap produktivitas dan kualitas sumber daya manusia di daerah.

“Kami mengkaji bahwa Malaria ini dapat menurunkan kecerdasaran ‘alias bikin bodoh dan membuat orang tidak produktif bahkan dapat merusak limpa’,” ucap Ardhi.

Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk hidup sehat dan berkualitas. Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya berfokus pada pengobatan pasien, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan dan pengendalian penyebaran malaria, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil.

Ardhi menilai upaya pemeriksaan dan pengobatan yang selama ini dilakukan tenaga kesehatan sudah berjalan cukup baik. Namun, ia menegaskan diperlukan langkah tambahan berupa pembentukan satuan intervensi khusus pengendalian vektor malaria di wilayah Kota Timika dan sekitarnya.

“Untuk itu kami meminta kepada Gubernur Papua Tengah dan Bupati Mimika untuk membentuk satuan intevensi vektor secara fokus di Kota Timika, melihat kerja-kerja pemeriksaan dan pengobatan sudah berjalan cukup baik,” ujarnya.

Selain itu, BADKO HMI Tanah Papua juga mendorong adanya kerja kolaboratif lintas sektor dalam menangani malaria. Menurut Ardhi, persoalan malaria tidak bisa sepenuhnya dibebankan hanya kepada sektor kesehatan semata.

Ia menyebut penanganan malaria membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, hingga sektor lingkungan dan infrastruktur untuk memastikan pengendalian berjalan maksimal.

Ardhi juga menyoroti minimnya informasi publik terkait perkembangan kasus malaria di Mimika. Ia meminta pemerintah lebih aktif memberikan edukasi dan membuka data perkembangan kasus secara berkala agar masyarakat memahami bahaya malaria serta pentingnya pencegahan dini.

“Kita tidak banyak mendapatkan informasi tentang malaria ditengah Publik, jadi kasus malaria perlu di umumkan tiap bulan ke masyarakat, agar masyarakat paham babwa malaria itu menular dan dapat mengancam jiwa,” tutup Ardhi.

Tingginya angka malaria di Mimika selama beberapa tahun terakhir memang menjadi tantangan besar bagi sektor kesehatan di Papua Tengah. Faktor iklim, lingkungan, hingga mobilitas masyarakat disebut menjadi penyebab penyebaran malaria masih sulit ditekan.

Pemerintah daerah sebelumnya terus melakukan berbagai langkah penanganan seperti pemeriksaan massal, pembagian kelambu, pengasapan, hingga pengobatan gratis bagi warga yang terpapar malaria. Namun, tingginya jumlah kasus menunjukkan perlunya strategi yang lebih terpadu dan berkelanjutan. 

(GF)