Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Kadistrik Iwaka Tinjau Lokasi Kebakaran, 2 Rumah Ludes Terbakar
Papuanewsonline.com, Mimika – Kepala Distrik Iwaka, Jhon
Kemong, turun langsung meninjau lokasi kebakaran yang menghanguskan rumah warga
di Kampung Naena Muktipura (SP 6), Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, pada Selasa
(7/4/2026). Kunjungan ini dilakukan bersama tim Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) sebagai bentuk respons cepat pemerintah terhadap musibah yang
menimpa masyarakat setempat.Dalam peninjauannya, Jhon Kemong melihat langsung kondisi
bangunan yang hangus terbakar serta menyapa para korban untuk memberikan
dukungan moril. Ia juga memastikan agar proses pendataan awal segera
dilaksanakan guna mengetahui besaran kerugian materiil serta mencatat kebutuhan
mendesak yang harus dipenuhi oleh para keluarga yang terdampak.“Kehadiran kami di sini untuk memastikan kondisi warga dan
mempercepat langkah penanganan, termasuk pendataan kerugian serta kebutuhan
darurat,” ujar Jhon di lokasi kejadian. Diketahui, api yang membesar tersebut berhasil melalap habis
sedikitnya dua unit rumah hunian warga hingga tidak tersisa, menyebabkan
pemiliknya kehilangan tempat tinggal.Jhon Kemong menegaskan komitmen pemerintah untuk selalu
hadir di tengah masyarakat, terutama saat situasi darurat, guna memastikan
penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran. Sementara itu, para korban dan warga sekitar berharap adanya
bantuan lanjutan, baik berupa kebutuhan pokok sehari-hari maupun dukungan untuk
pembangunan kembali rumah mereka yang hangus. Penulis: Jid
Editor: GF
07 Apr 2026, 19:17 WIT
Kontroversi Pernyataan Bupati Mimika tentang Aktivitas Pendulang Emas Ilegal
Papuanewsonline.com, Mimika - Pernyataan Bupati Mimika,
Johannes Rettob, tentang aktivitas pendulang emas ilegal telah memicu
kontroversi. Dalam pernyataannya pada 26 Maret 2026, bupati menekankan bahwa
aktivitas pendulang harus sesuai aturan dan tidak bisa dilegalkan tanpa proses
hukum yang kuat.Namun, Pengacara Hendra Jamlaay, S.H., menilai pernyataan
bupati tersebut melanggar undang-undang karena menyatakan aktivitas pendulang
ilegal tanpa kapasitas yang jelas. "Pernyataan bupati ini berarti mengakui
bahwa aktivitas pendulang ilegal, tapi tidak ada tindakan nyata untuk menghentikannya,"
Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa baru sekarang bupati
bicara soal ilegalitas aktivitas pendulang? Selama bertahun-tahun, PT Freeport
Indonesia (PTFI) tidak pernah melarang aktivitas pendulang. Kata Hendra Kata ilegal yang dikeluarkan oleh bupati“Ini bukan hanya soal membantu masyarakat, tapi bagaimana
kita memastikan semua berjalan sesuai aturan. Aktivitas yang selama ini
dianggap ilegal tidak bisa langsung dilegalkan tanpa proses dan dasar hukum
yang kuat,” terangnya. Kata bupati yang di kutip dari media Penapapua,com.Jika aktivitas pendulang memang ilegal, maka pajak dari
pembeli emas juga bisa dianggap hasil perbuatan ilegal. "Ini menimbulkan
pertanyaan tentang legitimasi pajak yang diterima oleh pemerintah," tambah
Hendra.Bupati Mimika, Johannes Rettob, belum memberikan pernyataan
resmi terkait isu ini. Namun, dalam pernyataannya sebelumnya, ia menekankan
pentingnya memastikan semua aktivitas berjalan sesuai aturan.Kontroversi ini masih terus berkembang dan memicu perdebatan
di kalangan masyarakat. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan
memberikan informasi terbaru kepada publik. Penulis: Hend
Editor: GF
06 Apr 2026, 21:51 WIT
Isu Perselingkuhan ASN Timika Mencuat, Bupati Johannes Rettob Peringatkan Sanksi Tegas
Papuanewsonline.com, Timika – Isu perselingkuhan yang
melibatkan kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) tengah menjadi perbincangan
hangat di media sosial dan masyarakat luas. Menanggapi hal tersebut, Bupati
Mimika, Johannes Rettob, memberikan peringatan keras kepada seluruh pegawai di
lingkungan pemerintah daerahnya. Ia meminta para abdi negara untuk senantiasa
menjaga martabat dan etika profesi sebagai pelayan masyarakat."Kita saat ini melihat banyak berita yang beredar di
mana-mana, secara khusus di Timika, mengenai kasus-kasus perselingkuhan di
antara Pegawai Negeri," ujarnya. (05/4/2026) Bupati menegaskan bahwa pihaknya terus memantau berbagai
pemberitaan dan rumor yang beredar di tengah masyarakat, dan tidak akan tinggal
diam jika isu tersebut terbukti kebenarannya.Johannes Rettob menekankan bahwa setiap pelanggaran
disiplin, termasuk masalah moral dan perselingkuhan, akan ditindaklanjuti
secara tegas sesuai dengan regulasi yang berlaku bagi ASN. "Apabila kita tahu dan terbukti, kita akan lakukan
sanksi sesuai dengan aturan ASN. Itu saja," tegasnya dengan tegas. Peringatan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah sangat
serius dalam menjaga integritas dan citra birokrasi di mata publik.Meski telah mendengar berbagai informasi tersebut, Bupati
mengaku saat ini masih mendalami dan mencari tahu kebenaran dari
laporan-laporan yang beredar. "Saya belum tahu pasti (identitasnya). Kalau saya tahu,
saya akan bertindak," pungkasnya. Hingga saat ini, pihaknya masih melakukan verifikasi data
untuk memastikan fakta di balik isu yang berkembang sebelum mengambil langkah
hukum dan administrasi lebih lanjut. Penulis: Jid
Editor: GF
06 Apr 2026, 10:48 WIT
Nduga di Titik Terendah: Pemerintah Kehilangan Arah, Rakyat Kehilangan Harapan
Papuanewsonline.com, Nduga - Situasi di Kabupaten Nduga,
Papua Pegunungan, semakin memprihatinkan. Bupati Yoas Beon menghadapi sorotan
tajam dari masyarakat karena keterlambatan pencairan dana triwulan pertama dan
pembentukan pansus untuk mengisi jabatan wakil bupati yang tidak efektif.Apa yang sedang terjadi di Kabupaten Nduga hari ini bukan
sekadar persoalan administratif biasa. Ini adalah potret nyata dari krisis
kepemimpinan yang semakin terang benderang di hadapan publik. Janji soal
pencairan dana triwulan pertama yang tak kunjung terealisasi bukan hanya soal
keterlambatan—ini soal kepercayaan yang dilukai."Di saat situasi genting membutuhkan kehadiran
pemimpin, justru muncul persepsi bahwa bupati lebih sering berada di luar
daerah—di Timika, Jayapura, hingga Jakarta," kata Yeben, salah satu warga
Nduga. Masi tidak percaya dari masyarakat bukanlah sesuatu yang muncul
tiba-tiba; ia lahir dari akumulasi kekecewaan yang terus dibiarkan.Bukti pernyataan Hoax Dari Bupati ndugaDugaan pernyataan hoax yang diucapkan Yoas Beon terhadap
masyarakat ini terjadi dalam pertemuan bersama di Kabupaten Nduga pada Sabtu
(21/3).Yang dikatakan Bupati berkaitan tentang pencairan anggaran
APBD Kabupaten Nduga Triwulan satu yang belum masuk ke Kas Daerah, dalam hal
ini belum dicairakan, sehingga menghambat pelaksanaan program yang bersentuhan
langsung dengan masyarakat di Kabupaten Nduga.Apa yang dikatakan Bupati Yoas Beon tidak sesuai kenyataan,
karena setelah pertemuan itu, ada beberapa masyarakat yang memperoleh informasi
kalau dana APBD Triwulan satu telah dicairkan dan sudah digunakan.Hal ini memicu reaksi Masyarakat Nduga yang merasa ditipu
oleh Bupati Yoas Beon.Pembentukan Pansus oleh DPRDKabupaten Nduga untuk mengisi jabatan wakil bupati justru
berakhir tanpa arah. Kegagalan ini memperlihatkan lemahnya koordinasi politik
dan ketidakseriusan dalam menjaga stabilitas pemerintahan.Lebih memprihatinkan lagi, rakyat harus membongkar gudang
beras demi bertahan hidup. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum—ini adalah
sinyal keras bahwa negara absen. Ketika masyarakat kelaparan di tanahnya
sendiri, maka yang gagal bukan hanya program, tetapi kemanusiaan.Yang paling mengkhawatirkan adalah kaburnya arah pengelolaan
anggaran. Hingga April 2026, APBD belum jelas, dan DPA belum dibagikan ke OPD.
Ini bukan sekadar kelalaian administratif—ini adalah tanda lumpuhnya sistem
pemerintahan.Pemerintah daerah harus segera memilih: memperbaiki diri
secara total, atau menghadapi runtuhnya kepercayaan publik secara permanen.
Masyarakat Nduga berharap pemerintah segera bertindak dan memperbaiki situasi.
Mereka ingin hidup yang lebih baik, dengan akses yang lebih luas terhadap
layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Penulis: Hend
Editor: GF
04 Apr 2026, 19:00 WIT
UNIFIL Gelar Upacara Memorial Khidmat untuk Tiga Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon
Papuanewsonline.com, Beirut – United Nations Interim Force
in Lebanon (UNIFIL) menggelar upacara Memorial Service sebagai bentuk
penghormatan terakhir kepada tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)
yang gugur dalam misi perdamaian dunia di Lebanon Selatan. Upacara berlangsung
khidmat, aman, dan lancar di Hanggar Lebanese Air Force, Beirut.Tiga prajurit yang mendapat penghormatan tersebut adalah
Mayor Inf Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan,
dan Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon. Ketiganya gugur saat menjalankan tugas
perdamaian di wilayah konflik Lebanon Selatan pada 29 dan 30 Maret 2026.Upacara yang dilaksanakan pada Kamis, 2 April 2026 pukul
16.00 waktu setempat itu dipimpin langsung oleh Force Commander (FC)/Head of
Mission UNIFIL, Mayor Jenderal Diodato Abagnara. Prosesi tersebut turut
dihadiri Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon beserta jajaran KBRI,
Atase Pertahanan RI di Kairo, perwakilan United Nations Headquarters (UNHQ) New
York, serta unsur militer Lebanon dan kontingen internasional lainnya.Rangkaian upacara militer dilaksanakan secara lengkap,
dimulai dari pembukaan, penghantaran peti jenazah ke area upacara, pembacaan
riwayat singkat, doa bersama, hingga penganugerahan medali kehormatan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Angkatan Bersenjata Lebanon (Lebanese
Armed Forces/LAF) secara anumerta.Prosesi dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga oleh
pejabat UNIFIL, perwakilan Indonesia, serta unsur militer Lebanon. Setelah itu,
acara diisi dengan amanat pejabat, penghormatan militer, mengheningkan cipta,
hingga pengantaran kembali jenazah dengan pengawalan penuh kehormatan.Sebagai bentuk penghormatan tambahan, Force Commander UNIFIL
secara simbolis menyematkan scarf PBB pada peti jenazah. Ia juga menyampaikan
belasungkawa secara langsung kepada seluruh kontingen Indonesia yang hadir
dalam upacara tersebut.Upacara memorial ini juga melibatkan unsur pasukan gabungan,
termasuk satu satuan setingkat peleton Infanteri dan Polisi Militer Lebanon,
unsur korsik, serta pasukan Kontingen Garuda (Konga) yang selama ini bertugas
dalam misi perdamaian di Lebanon.Dalam pernyataan resminya, UNIFIL menyampaikan penghargaan
atas dedikasi dan pengabdian ketiga prajurit TNI yang gugur saat menjalankan
tugas mulia menjaga perdamaian dunia.Sekretaris Jenderal PBB António Guterres bersama Dewan
Keamanan PBB juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap seluruh personel
penjaga perdamaian yang bertugas di wilayah konflik. UNIFIL turut menyampaikan
duka cita mendalam kepada keluarga korban, rekan sesama prajurit, serta seluruh
personel yang terdampak.Peristiwa ini kembali menegaskan komitmen Indonesia melalui
Kontingen Garuda dalam menjaga stabilitas dan perdamaian internasional,
sekaligus menjadi pengingat atas besarnya pengorbanan prajurit TNI di medan
tugas dunia. (GF)
03 Apr 2026, 23:05 WIT
Kepala Distrik Mimika Timur Komitmen Lanjutkan Program dan Tingkatkan Pelayanan
Papuanewsonline.com, Mimika — Kepala Distrik Mimika Timur,
Raymond Tanser, S.Sos., menyampaikan kondisi terkini wilayahnya dalam wawancara
pada Jumat (3/4/2026). Ia menilai kinerja pemerintahan sebelumnya sudah
berjalan cukup baik dan menjadi dasar untuk melanjutkan pembangunan ke depan.Sebagai pejabat yang baru dilantik pada 16 Maret 2026,
Raymond menegaskan komitmennya untuk meneruskan program-program yang telah ada,
sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.“Saya melihat yang sudah berjalan ini baik, sehingga ke
depan kami akan melanjutkan dan berusaha memberikan yang terbaik bagi
masyarakat Mimika Timur,” ujarnya.Dalam rencana kerja ke depan, Distrik Mimika Timur akan
memprioritaskan program padat karya yang mencakup lima kampung dan satu
kelurahan. Program tersebut direncanakan mulai berjalan setelah Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) diterima.“Kami sudah siapkan program padat karya. Setelah DPA kami
terima, kami akan langsung mulai bekerja,” jelasnya.Selain itu, pihak distrik juga telah mengusulkan sejumlah
program kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya bantuan
perumahan, sektor perikanan, serta dukungan dari dinas pekerjaan umum dan
pertanian.Untuk prioritas pembangunan, Raymond menekankan pentingnya
perbaikan infrastruktur jalan. Menurutnya, kondisi jalan yang baik sangat
berpengaruh terhadap aktivitas dan mobilitas masyarakat.“Yang paling utama adalah perbaikan jalan, baik jalan utama
yang berlubang maupun jalan lingkungan di kampung,” tegasnya.Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, Distrik Mimika Timur
juga merencanakan berbagai program lain pada tahun 2026, seperti penerangan
jalan, penimbunan jalan, peningkatan kebersihan lingkungan, serta penataan
fasilitas umum seperti tugu dan pengecatan.Di sisi lain, program sosial juga menjadi perhatian,
termasuk pemberian makanan tambahan bagi ibu menyusui dan lansia, serta
penanganan stunting yang akan dilaksanakan melalui skema padat karya.“Program-program ini sudah kami rencanakan untuk 2026,
tinggal pelaksanaannya saja,” tutupnya.
Penulis: BimEditor: GF
03 Apr 2026, 21:08 WIT
Rekrutmen Polri 2026 Diawasi Ketat, Polda Maluku Gandeng Dukcapil hingga LLDIKTI
Papuanewsonline.com, Ambon - Panitia daerah (Panda) Polda Maluku memulai tahapan seleksi penerimaan Bintara Polri 2026 dengan menggelar pemeriksaan administrasi awal (Rikmin) di Ambon, Rabu (1/4/2026), dengan melibatkan instansi eksternal untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.Biro SDM Polda Maluku melaksanakan tahapan pemeriksaan administrasi awal (Rikmin) bagi calon peserta seleksi Bintara Polri dengan kompetensi khusus Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Tahun Anggaran 2026.Kegiatan yang berlangsung di Gedung Plaza Presisi, Tantui, Ambon ini menjadi bagian awal dari rangkaian seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Daerah (Panda) Polda Maluku.Untuk memastikan proses seleksi berjalan objektif dan akuntabel, panitia melibatkan sejumlah instansi eksternal, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, LLDIKTI, Ombudsman, LSM serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.Karo SDM Polda Maluku, Kombes Pol Jemi Junaidi, menegaskan bahwa keterlibatan pihak eksternal merupakan bentuk komitmen Polri dalam menerapkan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).“Kami memastikan seluruh dokumen peserta diverifikasi secara faktual oleh instansi berwenang, sehingga data yang digunakan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.Sebanyak 100 peserta mengikuti tahapan Rikmin awal ini. Pemeriksaan meliputi verifikasi ijazah, transkrip nilai, akta kelahiran, kartu keluarga, hingga identitas kependudukan lainnya.Selain itu, panitia juga melakukan pengukuran tinggi dan berat badan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.Melalui rekrutmen Bintara dengan kompetensi khusus SPKT, Polri menargetkan terjaringnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan profesional.Tahapan ini menjadi pintu awal bagi peserta sebelum mengikuti seleksi lanjutan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panda Polda Maluku.Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, lancar, dan kondusif.Pelibatan instansi eksternal dalam tahapan awal seleksi menjadi indikator penting reformasi rekrutmen Polri yang semakin terbuka. Transparansi tidak hanya sebatas slogan, tetapi mulai diterapkan secara sistematis melalui verifikasi lintas lembaga.Langkah ini juga menjadi strategi untuk menekan praktik kecurangan yang selama ini kerap menjadi sorotan publik. Namun, konsistensi pengawasan pada tahap lanjutan tetap menjadi kunci agar integritas proses seleksi benar-benar terjaga hingga akhir. PNO-12
03 Apr 2026, 13:54 WIT
Wujudkan Seleksi BETAH; Polda Maluku Gelar Rikmin Awal Taruna/Taruni Akpol 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku memulai tahapan pemeriksaan administrasi (Rikmin) awal calon Taruna/Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 dengan menegaskan komitmen seleksi yang transparan, objektif, dan bebas pungutan.Panitia Daerah Penerimaan Anggota Polri TA. 2026 Polda Maluku melaksanakan tahapan pemeriksaan administrasi (Rikmin) awal bagi calon Taruna/Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 di Gedung Plaza Presisi, Tantui, Ambon, Rabu (1/4/2026).Tahapan ini merupakan bagian dari rangkaian seleksi penerimaan terpadu anggota Polri yang dilaksanakan secara serentak dengan mengedepankan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).Sebanyak 71 peserta mengikuti tahapan Rikmin awal, terdiri dari 62 calon taruna dan 9 calon taruni.Kepala Biro SDM Polda Maluku, Kombes Pol Jemi Junaidi selaku Ketua Panitia Daerah, menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilaksanakan secara ketat dan transparan guna menjaring calon perwira Polri yang berkualitas.“Rikmin awal ini menjadi tahap penting untuk memastikan seluruh peserta memenuhi persyaratan administrasi secara sah dan valid. Kami menjamin proses ini berjalan objektif, transparan, dan tanpa pungutan biaya apa pun,” tegasnya.Ia juga menekankan bahwa keterlibatan pengawas eksternal menjadi bagian penting dalam menjaga integritas seleksi.“Seluruh tahapan diawasi secara berlapis, baik oleh pengawas internal maupun eksternal. Ini sebagai bentuk komitmen kami untuk mencegah praktik penyimpangan,” ujarnya.Dalam pelaksanaannya, Polda Maluku turut menggandeng sejumlah instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan, LLDIKTI, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan keabsahan dokumen peserta.Selain itu, pengawas eksternal juga dilibatkan guna memastikan proses seleksi berjalan sesuai ketentuan dan prinsip akuntabilitas.Karo SDM juga mengimbau peserta dan orang tua agar tidak percaya pada pihak yang menjanjikan kelulusan.“Percayalah pada kemampuan diri sendiri. Tidak ada ruang bagi praktik percaloan dalam seleksi Polri. Kelulusan ditentukan oleh kemampuan masing-masing peserta,” tegasnya.Melalui tahapan Rikmin awal yang ketat ini, Polda Maluku berharap dapat menghasilkan calon perwira Polri yang profesional, berintegritas, dan siap mengabdi kepada masyarakat. PNO-12
03 Apr 2026, 13:45 WIT
Respon Isu Kelangkaan BBM, Polda Maluku Gelar Rakor Pastikan Stok Masih Tersedia
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama pemerintah daerah, Pertamina, dan pemangku kepentingan terkait untuk merespons isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kota Ambon, Kamis (2/4/2026).Rakor yang berlangsung di Ambon ini dipimpin oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, didampingi jajaran Polda Maluku, termasuk Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit) dan Direktorat Intelkam.Sejumlah pejabat turut hadir, antara lain perwakilan Pertamina wilayah Maluku-Papua, Dinas ESDM, Disperindag Kota Ambon, serta para pengelola SPBU.Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan bahwa antrean panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir lebih dipicu oleh kepanikan masyarakat akibat isu kelangkaan BBM, bukan karena keterbatasan stok.“Kondisi ini dipengaruhi informasi yang beredar di masyarakat, terutama melalui media sosial. Padahal, ketersediaan BBM di Ambon dalam kondisi cukup dan normal,” ujarnya.Ia juga menyoroti masih adanya SPBU yang belum konsisten dalam pelayanan, seperti tutup saat dibutuhkan atau kehabisan stok saat antrean panjang, yang memperkuat persepsi kelangkaan.Direktur Pam Obvit Polda Maluku menegaskan pihaknya akan meningkatkan pengawasan distribusi BBM hingga ke tingkat SPBU.“Kami minta seluruh jajaran Polsek memantau distribusi BBM. Jika ditemukan penimbunan atau penjualan di luar ketentuan, akan ditindak tegas sesuai hukum,” tegasnya.Ia juga menambahkan bahwa stabilitas distribusi BBM menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban dan mencegah gangguan kamtibmas.Perwakilan Pertamina wilayah Maluku dan Papua memastikan stok BBM, termasuk Pertalite dan Pertamax, dalam kondisi aman dan mencukupi.“Terminal BBM Wayame menjadi pusat distribusi utama, dan saat ini stok dalam kondisi aman. Pasokan juga terus berjalan, termasuk setelah kedatangan kapal pengangkut BBM,” jelasnya.Pertamina mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan (panic buying) dan tetap membeli BBM sesuai kebutuhan.Rakor ini menghasilkan komitmen bersama antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan Pertamina untuk memperkuat koordinasi, transparansi informasi, serta pengawasan distribusi BBM.Langkah ini diharapkan mampu meredam keresahan masyarakat serta memastikan distribusi energi berjalan lancar menjelang momentum hari besar keagamaan.Isu kelangkaan BBM di Ambon menunjukkan bahwa krisis informasi bisa sama berbahayanya dengan krisis pasokan. Dalam banyak kasus, kepanikan publik justru dipicu oleh persepsi, bukan realitas di lapangan.Langkah cepat Polda Maluku menggelar rakor lintas sektor patut diapresiasi sebagai upaya meredam disinformasi sekaligus menjaga stabilitas sosial. Namun, tantangan ke depan bukan hanya soal ketersediaan BBM, melainkan konsistensi pelayanan SPBU dan transparansi distribusi. PNO-12
03 Apr 2026, 13:36 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
