Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Sosialisasi Pengendalian Korupsi, Pemkab Mimika dan BPKP Bersinergi Cegah Kebocoran Keuangan
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika
menggelar Sosialisasi Manajemen Risiko Strategis, Risiko Operasional, dan
Asistensi Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2026 di Kantor Bapenda Mimika,
Senin (8/6/26). Kegiatan ini dihadiri Bupati Johannes Rettob, Wakil Bupati
Emanuel Kemong, Kepala Perwakilan BPKP Papua Tengah Kriso Wandi Siahaan, Sekda,
para pimpinan OPD, serta seluruh jajaran aparatur, dengan tujuan mewujudkan
pemerintahan yang transparan, efektif, dan berintegritas.Kepala Perwakilan BPKP Papua Tengah, Kriso Wandi Siahaan,
menegaskan manajemen risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
menjadi fondasi utama tata kelola modern. Setiap program pasti memiliki risiko, sehingga harus
diidentifikasi dan dikendalikan sejak perencanaan agar tujuan pembangunan
tercapai. “Kegiatan ini jangan sekadar seremonial, namun harus memberi
dampak nyata. Pengawasan bukan hanya tugas pimpinan, melainkan tanggung jawab
semua aparatur,” ujarnya.Bupati Johannes Rettob menambahkan, ketiga aspek tersebut
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Manajemen risiko berfungsi mengantisipasi hal-hal yang tidak
pasti, sementara SPIP memastikan proses berjalan sesuai aturan. Ia menyoroti kelemahan yang masih terjadi, seperti
pembayaran kepada pegawai yang sudah pensiun, sebagai bukti pengawasan yang
belum maksimal dan harus segera dibenahi bersama.Ia juga mengingatkan pentingnya kerja sama antarpihak dengan
menghilangkan ego sektoral. Keberhasilan pembangunan, peningkatan pelayanan publik,
Indeks Pembangunan Manusia, serta pertumbuhan ekonomi hanya bisa diraih lewat
kolaborasi solid.“Kita tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Bersinergilah
demi kepentingan masyarakat,” tegasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
09 Jun 2026, 00:36 WIT
Serapan APBD Mimika Awal Juni Capai Rp800 Miliar, Belanja Modal Belum Signifikan
Papuanewsonline.com, Timika – Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen Tappi Mallisa, melaporkan
penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga awal Juni 2026
baru mencapai sekitar Rp800 miliar atau di bawah 15 persen dari total pagu
sebesar Rp5,6 Triliun. Angka ini mulai terlihat pergerakannya memasuki triwulan
kedua, meski sebagian besar masih didominasi oleh belanja rutin.“Progres penyerapan sudah berjalan, namun saat ini utamanya
berasal dari belanja pegawai serta belanja barang dan jasa,” ungkap Marthen
usai apel gabungan di Pusat Pemerintahan Mimika, (8/6/2026). Sementara itu, realisasi untuk pembangunan fisik atau
belanja modal belum menampilkan angka yang signifikan, dikarenakan sebagian
besar kegiatan masih dalam tahap persiapan dan kelengkapan administrasi.Marthen menjelaskan, serapan anggaran untuk sektor
pembangunan fisik diperkirakan akan meningkat tajam pada semester kedua.Kenaikan ini akan terjadi seiring dimulainya pelaksanaan
proyek di lapangan dan masuknya pekerjaan ke tahap pembayaran. “Nanti ketika pekerjaan berjalan dan progres bertambah,
penyerapan dana juga akan ikut naik mengikuti perkembangan fisik,” tambahnya.Meski realisasi semester pertama masih tergolong rendah,
pemerintah daerah tetap optimis target tahunan dapat tercapai. Optimisme ini
didasari percepatan pelaksanaan rencana kerja di seluruh Organisasi Perangkat
Daerah. Ia mengimbau seluruh pimpinan instansi segera memaksimalkan
program yang telah dirancang agar penggunaan anggaran berjalan optimal hingga
akhir tahun. Penulis: Jid
Editor: GF
09 Jun 2026, 00:13 WIT
ASN Harus Bijak Gunakan Media Sosial, Jaga Nama Baik Pemerintah
Papuanewsonline.com, Timika – Bupati Mimika, Johannes
Rettob, mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan
pemerintah daerah agar lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan
media sosial. Arahan tegas ini disampaikannya saat memimpin apel pagi di
halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (8/6/2026), menyusul
sejumlah laporan terkait aktivitas aparatur yang dinilai kurang mencerminkan
sikap dan tanggung jawab sebagai pelayan publik.Johannes menegaskan bahwa sebagai abdi negara, setiap
aparatur wajib memahami tugas, fungsi, dan tanggung jawab utama serta
senantiasa menjaga kehormatan institusi. Ia mengakui kemajuan teknologi membawa banyak manfaat, namun
di sisi lain dapat memicu masalah jika tidak digunakan dengan kedewasaan. Salah satu hal yang dilarang keras adalah mempublikasikan
urusan internal pemerintahan secara sembarangan, karena hal tersebut berisiko
menimbulkan kesalahpahaman dan kegaduhan di tengah masyarakat.Lebih lanjut, ia menyoroti kebiasaan sejumlah pegawai yang
mengunggah dokumen, proses administrasi, hingga rincian pembayaran ke media
sosial. Tindakan ini dinilai tidak profesional, apalagi jika
tujuannya terkesan ingin menunjukkan kekuasaan atau pengaruh pribadi.“Jangan jadikan media sosial sarana pamer wewenang. Segala
proses harus berjalan sesuai aturan dan prinsip kerja yang profesional,”
tegasnya.Menurutnya, kemajuan teknologi informasi harus diimbangi
dengan sikap bijak dalam berkomunikasi. Oleh sebab itu, seluruh ASN diminta memanfaatkan media
sosial untuk hal-hal yang bersifat positif, edukatif, serta mendukung kinerja
pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap aparatur mampu menjadi teladan dalam penggunaan
platform digital yang sehat dan bermanfaat. Penulis: Jid
Editor: GF
08 Jun 2026, 23:38 WIT
Percepatan Realisasi APBD 2026, Bupati Mimika Instruksikan OPD Segera Tuntaskan Program
Papuanewsonline.com, Timika – Bupati Mimika, Johannes
Rettob, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Arahan tegas ini disampaikannya saat
memimpin apel pagi di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin
(8/6/2026), guna memastikan seluruh rencana pembangunan dapat berjalan sesuai
jadwal.Johannes mencatat bahwa realisasi belanja jasa sudah
menunjukkan perkembangan cukup baik dengan capaian sekitar 50 persen. Meski demikian, ia menegaskan percepatan harus terus
dilakukan agar seluruh pekerjaan yang direncanakan dapat segera diselesaikan
tepat waktu. Sementara itu, kondisi berbeda terlihat pada belanja modal,
di mana progres pelaksanaannya dinilai masih jauh dari target yang ditetapkan,
disebabkan sebagian besar OPD belum mendelegasikan kewenangan kepada bagian
pengadaan barang dan jasa.Hasil evaluasi menunjukkan keterlambatan ini dipicu oleh
sikap saling menunggu antarinstansi, keterbatasan tenaga pelaksana, serta
administrasi yang belum dimulai. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pimpinan
OPD dan ASN segera mengambil langkah konkret. “Saya berharap dalam laporan minggu ini sudah banyak
pekerjaan yang dilimpahkan ke bagian pengadaan agar proses segera berjalan,”
tegasnya.Selain itu, masih banyak pekerjaan melalui penunjukan
langsung yang tertahan akibat kenaikan harga barang dan jasa mencapai 25 hingga
30 persen. Peninjauan harga memang diperlukan, namun ia mengingatkan
agar proses evaluasi tidak berlarut-larut berbulan-bulan. Tantangan ekonomi nasional dan global seperti kenaikan BBM,
biaya transportasi, serta fluktuasi nilai tukar juga menjadi catatan, namun
tidak boleh dijadikan alasan penundaan. Penulis: Jid
Editor: GF
08 Jun 2026, 23:35 WIT
Bapenda Mimika Luncurkan Layanan Pajak Keliling, Dekatkan Pelayanan Hingga ke Distrik
Papuanewsonline.com, Timika – Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Mimika mulai menggelar pelayanan pajak keliling pada Senin,
8 Juni 2026. Langkah ini menjadi strategi utama pemerintah daerah untuk
mendekatkan akses layanan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban
perpajakan.Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah, menjelaskan layanan ini
akan hadir di titik-titik keramaian seperti Pasar Sentral, Diana Mall, Karang
Senang, hingga SP2, sehingga warga dapat membayar pajak, berkonsultasi, dan
memperbarui data tanpa perlu datang ke kantor. “Ini bentuk layanan ‘jemput bola’, kami yang mendatangi
masyarakat,” ujarnya.Sebelumnya, Bapenda juga telah melaksanakan sosialisasi
perpajakan ke Distrik Agimuga pada 9 Mei lalu, sejalan dengan visi pembangunan
dari kampung ke kota. Materi yang disampaikan berfokus pada pemahaman Pajak Bumi
dan Bangunan serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, disertai penjelasan
jenis pajak daerah lainnya.Dwi menegaskan pendekatan ini berbeda dari sebelumnya, di
mana meski potensi pajak di distrik relatif kecil, kehadiran edukasi tetap
diprioritaskan. “Tujuan kami bukan mengejar angka, melainkan menanamkan
pemahaman bahwa pajak menjadi sumber utama pembangunan daerah,” jelasnya.Ke depannya, cakupan sosialisasi akan diperluas hingga ke
wilayah pesisir seperti Kokonao dan Atuka, agar seluruh lapisan masyarakat
memiliki wawasan yang sama mengenai aturan perpajakan. Meskipun di daerah pelosok minim sektor usaha seperti hotel
atau restoran, edukasi dianggap penting sebagai investasi jangka panjang. Dwi berharap pemahaman ini tertanam sejak dini, terutama
bagi generasi muda, sehingga kesadaran untuk berkontribusi melalui pajak tumbuh
secara alami.Saat ini, kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) tercatat sekitar Rp400 miliar per tahun, dan menjadi sekitar Rp500
miliar jika digabungkan dengan retribusi. Angka ini masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan
total APBD Mimika yang mencapai Rp5 hingga Rp6 triliun, karena sebagian besar
pendapatan masih bersumber dari dana perimbangan dan sektor pertambangan.Berbagai inovasi layanan dan pendekatan langsung ini
diharapkan perlahan meningkatkan peran PAD bagi kemandirian keuangan daerah. Penulis: Jid
Editor: GF
08 Jun 2026, 23:24 WIT
Lemhannas Tutup P3N XXVII, 85 Peserta TNI-Polri hingga Kementerian Jadi Alumni
Papuanewsonline.com, Jakarta - Lemhannas RI menutup Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional atau P3N Angkatan XXVII Tahun 2026. Sebanyak 85 peserta dari unsur TNI, Polri, kementerian, organisasi kemasyarakatan, hingga perguruan tinggi resmi dikukuhkan sebagai alumni. Upacara penutupan digelar di Gedung Pancagatra Lantai 1, Lemhannas RI, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily mengatakan pendidikan P3N berlangsung selama tiga setengah bulan. Para peserta dibekali materi kepemimpinan nasional, wawasan kebangsaan, hingga kajian strategis menghadapi dinamika global.“Hari ini Lemhannas RI menyelenggarakan penutupan Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional atau P3N Angkatan XXVII Tahun 2026. Pendidikan ini dilaksanakan selama tiga bulan setengah dan diikuti 85 peserta,” ujar Ace Hasan.Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily mengatakan Lemhannas ingin mencetak pemimpin nasional yang berkarakter negarawan, berjiwa patriotik, serta mampu berpikir strategis, komprehensif, dan holistik. Menurutnya, pemimpin nasional juga harus mampu beradaptasi dengan situasi geopolitik dan geoekonomi global yang berpengaruh terhadap Indonesia.Para peserta, kata Ace, digembleng dengan nilai-nilai empat konsensus kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mereka juga mendapatkan penguatan ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, serta kajian strategis di tingkat global, regional, dan nasional. “Harapannya, ketika kembali ke instansi masing-masing, para alumni memiliki bekal yang cukup untuk mengambil kebijakan. Mereka juga diharapkan punya cara pandang yang lebih visioner untuk bangsa ini,” katanya.Dalam acara tersebut, Lemhannas memberikan dua penghargaan kepada peserta terbaik. Penghargaan bidang akademik diberikan kepada Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi, sedangkan penghargaan penulisan Kertas Kerja Perorangan atau KKP diberikan kepada Laksma TNI Ignatius Bayu.Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily menegaskan integritas menjadi salah satu nilai penting yang ditekankan dalam pendidikan P3N. Para peserta juga mendapatkan penguatan antikorupsi dan komunikasi publik agar mampu menjadi pemimpin nasional yang berintegritas serta dekat dengan masyarakat. PNO-12
07 Jun 2026, 22:14 WIT
Kolaborasi Kemanusiaan, Polda Riau Bantu 310 Warga Ikut Operasi Katarak Gratis
Papuanewsonline.com, Pekanbaru - Sebanyak 310 warga dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Riau mengikuti bakti sosial operasi katarak gratis yang diselenggarakan Polda Riau bekerja sama dengan Rumah Sakit Awal Bros, Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) Riau-Kepri, dan Sekar Ayu Jiwanta Foundation.Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Kegiatan yang dipusatkan di Rumah Sakit Awal Bros Panam, Pekanbaru, tersebut menjadi wujud nyata kolaborasi kemanusiaan lintas sektor dalam menghadirkan layanan kesehatan bagi masyarakat sekaligus mengembalikan harapan bagi para penderita katarak yang selama ini mengalami keterbatasan penglihatan.Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengatakan, kegiatan ini adalah bentuk nyata solidaritas kemanusiaan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.Menurutnya, hidup yang bermakna adalah hidup yang mampu memberikan manfaat bagi sesama manusia.“Hari ini kita menguatkan satu nilai yang sangat penting, yaitu human solidarity. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat kepada sesama manusia. Karena itu, kegiatan ini bukan hanya soal operasi medis, tetapi bagaimana menghadirkan kembali harapan bagi saudara-saudara kita,” kata Irjen Herry dalam sambutannya, Jumat (5/6/2026).Dalam sambutannya, Kapolda turut membagikan pengalaman pribadinya saat mendampingi sang ayah yang mengalami gangguan penglihatan ketika menjalankan ibadah di Tanah Suci.Pengalaman tersebut, menurut Herry, membuat dirinya memahami betapa berharganya kemampuan melihat dan betapa besar arti sebuah penglihatan bagi kualitas hidup seseorang.“Saya merasakan sendiri bagaimana seseorang harus menjalani aktivitas dengan keterbatasan karena tidak dapat melihat dengan baik. Karena itu, ketika hari ini ada 310 masyarakat yang mendapatkan kesempatan untuk kembali melihat dunia dengan lebih jelas, maka sesungguhnya kita sedang menghadirkan harapan dan kebahagiaan bagi mereka dan keluarganya,” ujarnya.Herry menegaskan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi masyarakat.“Ketika seseorang kembali bisa melihat, ia bisa melihat anak dan cucunya, bisa berjalan lebih mandiri, bisa beraktivitas kembali, dan bisa menikmati kehidupan dengan lebih baik. Inilah makna sesungguhnya dari pengabdian kepada sesama,” ungkapnya.Ketua Pembina Sekar Ayu Jiwanta Foundation, Emi Wiranto, mengatakan kegiatan operasi katarak gratis tersebut merupakan bagian dari komitmen yayasan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya mereka yang mengalami keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan mata.Menurut Emi, penglihatan merupakan salah satu anugerah paling berharga dalam kehidupan. Karena itu, membantu masyarakat mendapatkan kembali kemampuan melihat merupakan bentuk pengabdian kemanusiaan yang memiliki dampak besar bagi kualitas hidup seseorang.“Kami percaya bahwa kebaikan harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Melalui kolaborasi bersama Polda Riau, Rumah Sakit Awal Bros, dan Perdami, kami ingin membantu masyarakat yang selama ini hidup dengan keterbatasan penglihatan agar dapat kembali melihat dan menjalani hidup dengan lebih baik,” kata Emi.Ia mengatakan tingginya jumlah peserta yang mengikuti program tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan layanan kesehatan mata.Karena itu, Sekar Ayu Jiwanta Foundation berkomitmen untuk terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak guna menghadirkan program-program sosial yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.“Bagi kami, keberhasilan kegiatan ini bukan sekadar jumlah operasi yang dilakukan. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika para peserta dapat kembali melihat wajah keluarga mereka, kembali beraktivitas, dan kembali memiliki harapan untuk menjalani hidup yang lebih baik,” ujarnya.Emi juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Riau yang memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan kemanusiaan tersebut, serta kepada Rumah Sakit Awal Bros dan para dokter spesialis mata yang telah berkontribusi menyukseskan operasi katarak gratis bagi ratusan masyarakat Riau.Sementara itu, CEO Rumah Sakit Awal Bros Arfan Awaloeddin mengatakan kolaborasi tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk memperluas akses pelayanan kesehatan mata bagi masyarakat yang membutuhkan.Menurut Arfan, masih banyak masyarakat yang hidup dengan gangguan penglihatan akibat katarak bukan karena penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan, melainkan karena keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan.“Katarak bukan penyakit tanpa solusi. Yang sering menjadi tantangan adalah bagaimana masyarakat dapat menjangkau layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Karena itu, hari ini kami bersama Polda Riau, Perdami, dan Sekar Ayu Jiwanta Foundation berupaya menghadirkan pelayanan tersebut secara langsung kepada masyarakat,” katanya.Arfan juga mengapresiasi gagasan Green Policing yang diinisiasi Kapolda Riau. Menurutnya, konsep tersebut tidak hanya berbicara tentang lingkungan, tetapi juga tentang bagaimana menghadirkan manfaat yang nyata bagi kehidupan manusia.“Awalnya saya mengira Green Policing hanya berbicara soal penghijauan. Namun semakin saya memahami, ternyata filosofi yang dibangun jauh lebih besar, yaitu bagaimana menjaga kehidupan dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Semangat itulah yang kami rasakan dalam kegiatan ini,” ujarnya.Seluruh peserta operasi mendapatkan pelayanan menggunakan teknologi phacoemulsification modern yang menjadi standar layanan operasi katarak di Rumah Sakit Awal Bros.Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Riau, jajaran Perdami Riau-Kepri, pimpinan Rumah Sakit Awal Bros Group, para dokter spesialis mata, pejabat utama Polda Riau, relawan sosial, serta ratusan peserta operasi katarak gratis. *Melindungi Tuah, Menjaga Marwah*Silakan laporkan jika ada aduan mengenai aktivitas terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba di tempat tinggal Anda melalui WA ke no 08136306547.Apabila masyarakat memerlukan pelayanan bantuan polisi lebih cepat silahkan laporkan ke Call Center 110. PNO-12
07 Jun 2026, 21:42 WIT
Kunker ke Ambon, Kapolda Maluku Sambut Kedatangan Wakasal
Papuanewsonline.com, Ambon – Kunjungan kerja Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Edwin, S.H., M.H., M.Han ke Provinsi Maluku menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antarlembaga untuk mendukung pembangunan sektor maritim, menjaga keamanan laut, dan memperkokoh posisi Indonesia Timur sebagai kawasan strategis nasional.Kedatangan Wakasal di Bandara Pattimura Ambon, Kamis (4/6/2026), disambut Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku dan sejumlah pejabat lintas instansi.Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka menghadiri sejumlah agenda strategis di Maluku, termasuk pelantikan Pengurus Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Provinsi Maluku, sekaligus memperkuat koordinasi berbagai program yang berkaitan dengan pembangunan kemaritiman dan pembinaan potensi daerah berbasis kelautan.Turut hadir dalam penyambutan tersebut Wakil Gubernur Maluku, Duta Besar Republik Seychelles untuk ASEAN dan Indonesia, Kabinda Maluku, Dankodaeral IX, Danrem 151/Binaiya, unsur Kejaksaan Tinggi Maluku, TNI Angkatan Laut, Bakamla, pengurus PODSI Provinsi Maluku, serta sejumlah pejabat daerah dan tamu undangan lainnya.Kapolda Maluku menegaskan bahwa Maluku memiliki posisi strategis dalam peta pembangunan nasional sebagai provinsi kepulauan yang didominasi wilayah perairan dan menjadi bagian penting dari jalur kemaritiman Indonesia.Menurutnya, penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan kawasan maritim sekaligus menjaga stabilitas keamanan di wilayah Indonesia Timur.“Maluku memiliki potensi kelautan dan kemaritiman yang sangat besar. Karena itu sinergi seluruh unsur pemerintah, TNI-Polri, dan stakeholder terkait harus terus diperkuat agar potensi tersebut dapat dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan nasional,” kata Kapolda.Ia menjelaskan bahwa keamanan dan pembangunan maritim merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Potensi sumber daya kelautan yang besar memerlukan dukungan stabilitas keamanan yang kuat agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.Karena itu, Polda Maluku berkomitmen mendukung berbagai program strategis yang berkaitan dengan penguatan sektor kemaritiman, pembangunan wilayah kepulauan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.“Kami menyambut baik kunjungan kerja Wakasal di Provinsi Maluku. Kehadiran beliau menjadi momentum penting untuk mempererat koordinasi dan kolaborasi dalam menjaga keamanan wilayah serta mendukung kemajuan Maluku sebagai salah satu daerah maritim terpenting di Indonesia,” ujarnya.Selain agenda kemaritiman, kunjungan Wakasal juga berkaitan dengan pelantikan Pengurus PODSI Provinsi Maluku yang dinilai memiliki nilai strategis dalam pembinaan olahraga sekaligus penguatan karakter generasi muda di daerah kepulauan.Kapolda menilai olahraga dayung memiliki keterkaitan erat dengan identitas masyarakat Maluku sebagai masyarakat bahari yang hidup dan berkembang di lingkungan kepulauan.“Olahraga dayung tidak hanya menjadi sarana prestasi, tetapi juga dapat menjadi wadah pembinaan generasi muda, memperkuat semangat sportivitas, disiplin, serta menumbuhkan kecintaan terhadap budaya maritim yang menjadi identitas masyarakat Maluku,” jelasnya.Menurut Kapolda, pembinaan olahraga berbasis kemaritiman juga dapat menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi muda yang sehat, tangguh, berkarakter, dan memiliki kepedulian terhadap potensi kelautan daerahnya.Kehadiran Wakasal di Maluku sekaligus mencerminkan kuatnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan kawasan Indonesia Timur yang memiliki peran penting dalam mendukung visi Indonesia sebagai negara maritim yang maju, berdaulat, dan berdaya saing.Soliditas yang ditunjukkan oleh Forkopimda, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan dalam penyambutan tersebut menjadi gambaran kuatnya komitmen bersama untuk menjaga stabilitas keamanan, mempercepat pembangunan, dan mengoptimalkan potensi kemaritiman Maluku sebagai salah satu gerbang strategis Indonesia di kawasan timur.Melalui sinergi yang semakin kuat antara institusi pertahanan, keamanan, dan pemerintah daerah, Maluku diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai pusat pertumbuhan maritim, mendukung ketahanan nasional, serta menjadi salah satu motor penggerak pembangunan Indonesia Timur di masa mendatang. PNO-12
07 Jun 2026, 21:32 WIT
Siapkan Operasi Patuh Salawaku 2026, Kombes Ronald Tekankan Profesionalisme dan Kepercayaan Publik
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku mulai mematangkan kesiapan pelaksanaan Operasi Patuh Salawaku 2026 dengan menggelar Latihan Pra Operasi (Latpraops) yang diikuti personel lintas satuan tugas di ruang rapat utama Basudara Manise, Markas Polda Malu ku, Rabu (3/6/2026).Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku tersebut menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kesiapan personel, serta memastikan pelaksanaan operasi berjalan profesional, humanis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.Latpraops dibuka oleh Kepala Biro Operasi Polda Maluku, Kombes Pol Ronald R. Rumondor, didampingi Direktur Lalu Lintas Polda Maluku. Kegiatan diikuti personel Direktorat Lalu Lintas, Bidang Propam, Direktorat Intelkam, serta satuan-satuan kerja lain yang merupakan unsur satuan tugas yang akan terlibat dalam pelaksanaan Operasi Patuh Salawaku 2026.Dalam arahannya, Kombes Pol Ronald Rumondor menegaskan bahwa keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari aspek penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuan personel membangun kepercayaan masyarakat melalui tindakan yang profesional dan humanis di lapangan."Operasi Patuh Salawaku 2026 harus dilaksanakan secara profesional, humanis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Jangan sampai ada tindakan kontraproduktif yang justru merusak tujuan operasi maupun menurunkan kepercayaan publik terhadap Polri," tegas Ronald.Menurutnya, setiap personel yang terlibat harus mampu menjaga sikap, etika, dan integritas selama bertugas, terutama menjelang peringatan Hari Bhayangkara yang menjadi momentum penting bagi institusi Polri untuk menunjukkan komitmen pelayanan terbaik kepada masyarakat."Momentum menjelang Hari Bhayangkara harus menjadi kesempatan bagi seluruh personel untuk menunjukkan dedikasi terbaik dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepercayaan publik harus dijaga melalui tindakan nyata di lapangan," ujarnya.Selain menekankan profesionalisme personel, Karoops juga meminta satuan tugas deteksi dan intelijen untuk meningkatkan sensitivitas terhadap perkembangan situasi dan potensi kerawanan di lapangan. Analisis serta perkiraan keadaan yang akurat dinilai penting guna mendukung efektivitas pelaksanaan operasi.Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antar-satuan tugas agar seluruh tahapan operasi dapat berjalan secara terpadu dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan Latpraops menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh personel memahami sasaran operasi, pola bertindak, serta standar operasional yang harus diterapkan selama pelaksanaan Operasi Patuh Salawaku 2026."Latihan Pra Operasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh personel memahami sasaran, pola bertindak, dan standar operasional yang harus dijalankan selama Operasi Patuh Salawaku 2026," kata Rositah.Ia menegaskan bahwa Polda Maluku berkomitmen mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis dalam pelaksanaan operasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas."Polda Maluku berkomitmen mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas serta mendukung terwujudnya budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan," ungkapnya.Menurut Rositah, keberhasilan Operasi Patuh tidak semata-mata diukur dari jumlah pelanggaran yang ditindak, tetapi juga dari meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas dan tumbuhnya kepercayaan publik terhadap pelayanan Polri."Keberhasilan Operasi Patuh tidak hanya diukur dari jumlah penindakan, tetapi juga dari meningkatnya disiplin masyarakat dan tumbuhnya kepercayaan publik terhadap pelayanan Polri," tambahnya.Melalui Latpraops ini, Polda Maluku berharap seluruh personel yang terlibat memiliki kesiapan teknis, taktis, dan mental yang optimal sehingga Operasi Patuh Salawaku 2026 dapat berjalan efektif dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas sekaligus memperkuat kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. PNO-12
07 Jun 2026, 21:20 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
