Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Kakorlantas Hadiri Apel Terpadu Jasa Marga Siaga Operasi Ketupat 2026
Papuanewsonline.com, Jakarta - Bentuk sinergi dan kolaborasi lintas sektoral, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., menghadiri Apel Terpadu Jasa Marga Siaga Operasional Libur Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 di TMII, Selasa (10/3). Apel ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi arus mudik dan balik dalam rangka pelaksanaan Operasi Ketupat 2026.Hadir dalam kegiatan, Kementerian Pekerja Umum Wilan Octavian Direktur Utama PT. Jasa Marga Rivan A. Purwantono, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja Muhammad Awaluddin. Dalam kesempatan tersebut, Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa berbagai pihak telah menyiapkan diri untuk mendukung kelancaran operasi pengamanan Lebaran tahun ini dengan sinergi antarinstansi yang telah dibangun sejak awal."Semua kesiapan dalam rangka Operasi Ketupat, baik dari stakeholder, sinergitas, baik dari Kementerian Perhubungan, dari Kementerian PUPR, semua menteri Kabinet Merah Putih Dirut Jasa Marga, Jasa Raharja, dan seluruhnya sudah siap," ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., Apel terpadu yang digelar bersama jajaran Jasa Marga menjadi penanda bahwa seluruh unsur yang terlibat telah berada dalam kondisi siaga. Ia menilai keberhasilan pengamanan pada tahun sebelumnya menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan tahun ini."Pagi ini kita melaksanakan apel terpadu Jasa Marga Siaga, tentunya ini menandakan bahwa kita semuanya sudah siap. Suksesi pengamanan Operasi Ketupat 2025 tahun lalu cukup bagus, tetapi tahun ini tentunya harus kita tingkatkan," tambah Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., Kakorlantas juga mengapresiasi Apel Terpadu Siaga yang dilaksanakan Jasa Marga. Hal ini menjadi bagian dari kesiapan stakeholder dalam mendukung keberhasilan Operasi Ketupat 2026. "Saya sebagai pihak yang mewakili Bapak Kapolri, tentunya menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa, terutama Jasa Marga yang saat ini mempersiapkan apel terpadu," jelas Kakorlantas Polri.Operasi Ketupat 2026 tidak hanya berfokus pada pengaturan lalu lintas, tetapi juga merupakan operasi kemanusiaan yang bertujuan menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat selama periode Ramadan hingga Idul fitri."Operasi Ketupat tahun 2026 adalah operasi kemanusiaan, bukan hanya operasi di bidang lalu lintas, bukan hanya kita mengamankan arus mudik dan balik, tetapi Operasi Ketupat tahun ini, negara hadir bersama untuk bisa menjamin momen sosial dan spiritual, menjaga rangkaian kegiatan masyarakat dari bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri," tegas Kakorlantas Polri.Kunci keberhasilan Operasi Ketupat adalah kolaborasi bersama, Kakorlantas yakin dengan sinergitas kebersamaan dapat mensukseskan kelancaran arus mudik lebaran Idul fitri. "Kami yakin kata kunci dari keberhasilan Operasi Ketupat 2026 adalah kolaborasi, sinergitas, dan tentunya kebersamaan di lapangan. Together we can, bersama kita kuat, dan bersama kita berhasil," pungkas Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., PNO-12
11 Mar 2026, 20:09 WIT
Pelantikan Pejabat Pemkab Mimika, Upaya Perkuat Struktur Birokrasi Daerah
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika
secara resmi mengukuhkan, melantik, dan menerima sumpah janji jabatan bagi
Pejabat Tinggi Pertama, Pejabat Administrator, Pengawas, serta Pejabat
Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika. Acara pelantikan
dipimpin langsung oleh Bupati Johannes Rettob pada hari Rabu (11/3/2026) di
Gedung Eme Neme Yauware.Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Wakil Bupati Emanuel
Kemong, Penjabat Sekretaris Daerah Abraham Kateyau, serta seluruh jajaran
Forkopimda Mimika. Kehadiran para pembesar daerah ini menunjukkan pentingnya
acara pelantikan dalam struktur pemerintahan daerah.Pejabat yang dikukuhkan dan dilantik, yakni:1.Staf Ahli Bidang Hukum Politik, Yohana paliling.2. Staf Ahli Ekonomi, Petrus Pali Ambaa3.Kepala Kesbangpol, Ronny Marjen4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Gat Tebay.5. Kepala Dins Satpol PP, Yulius Koga.6. Kepala Dinas Pendidikan, Antonius Welerubun.7. Kepala Disperindag drh. Sabelina Fitriani.8. Kepala Bappeda, Septinus Timang.9. Penelaah Kebijakan Setda Mimika, Jeny Usmani.10. Penelaah Kebijakan Setda Mimika, Reynold Ubra.11. Penelaah Kebijakan Setda Mimika, Jania Basir.12. Kepala Dinas Pemberdayaan Kampung, Abraham Kateyau.13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Jefry Dedda14. Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah, Jacob Toisuta15. BKPSDM, Hermalina Imbiri.16. Kepala BPKAD, Marthen Mallisa.17. Kepala Dinas Pertanian dan tanaman 18. Hortikultural,
Alice Wanma.19. Disnakertrans, Paulus Yanengga20. Direktur RSUD Mimika, Faustina Helena Burdam21. Kepala Bagian Kesra, Natalia Nimpa22. Kepala Bagian Ortal, Agus Purwanto23. Kepala BPBJ, Anton Pasoro24. Kepala Bagian Umum, Julius Kadang25. Alfasiah Kabag Humas dan Protokol26. Sriyanti Ramping Kepala Bagian humas27. Kepala Tapem, Evert Hindom28. Kepala Persidangan DPRK Mimika, Karolus Jeujanan29. Plt Kadinkes, Golvierd Maturbongs30. Plt Kadis Perikanan, Klemen31. Plt Kadis Koperasi, Samuel Yogi32. Plt Inspektorat, Dwi cholifah33. Plt Sekertaris Dinkes, Sisma34. Plt Kepala Bidang Paud, Aloisiah34.Plt Kepala Bidang Pelayanan Pelayanan RSUD, dr. Juliana.35.Plt Kepala Bidang Penataan Kapasitas DLH, Devota
Leisubun.36. Plt Kabid Perhubungan Darat, Mikael Orun37. Plt Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Bapenda, Agus
Wanma38. Plt Kasie Kefarmasian Dinkes, Gregorius39. Plt Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Bapenda Agus
Wanma40. Plt Kasie Kefarmasian Dinkes GregoriusBupati Johannes Rettob menegaskan bahwa proses pelantikan
ini menjadi bagian dari langkah strategis untuk memperkuat sistem tata kelola
pemerintahan. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kinerja birokrasi
untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat Mimika. Penulis: Abim
Editor: GF
11 Mar 2026, 20:14 WIT
Wakapolri Resmikan Pusat Studi Prof. Dr. Mr. Raden Soepomo di PTIK
Papuanewsonline.com, Jakarta – Nama besar Prof. Dr. Mr. Raden Soepomo kini resmi terpatri sebagai ruh intelektual di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) melalui peresmian Pusat Studi Prof. Dr. Mr. Raden Soepomo oleh Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo dalam rangkaian acara peluncuran pusat-pusat studi kepolisian di PTIK, Selasa (10/03/2026).Dalam sambutannya, Wakapolri menegaskan bahwa penamaan gedung pusat studi tersebut merupakan bentuk penghormatan sekaligus pengingat bagi seluruh insan Polri terhadap kontribusi besar Prof. Dr. Mr. Raden Soepomo dalam sejarah bangsa.“Melalui pemilihan nama Prof. Dr. Mr. Raden Soepomo sebagai gedung pusat studi kepolisian, diharapkan dapat mengilhami seluruh personel Polri atas semangat dan jasa-jasa beliau sebagai founding father Indonesia dan sebagai salah satu pendiri PTIK Lemdiklat Polri,” ujar Wakapolri.Bangunan ini merepresentasikan apresiasi mendalam terhadap jasa Prof. Dr. Mr. Raden Soepomo sebagai pelopor pemikiran hukum Indonesia yang mengintegrasikan nilai hukum dengan kearifan lokal dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Warisan pemikiran tersebut menjadi inspirasi utama dalam pengembangan pusat studi kepolisian di lingkungan PTIK.Penamaan gedung ini juga memiliki makna strategis yang melampaui aspek seremonial. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Polri untuk terus mentransformasi pola pikir anggota agar semakin kritis, analitis, dan visioner dalam menjawab berbagai tantangan keamanan modern yang semakin kompleks.Pada gedung ini telah diresmikan 16 Pusat Studi Kepolisian dengan spesialisasi keilmuan yang beragam, antara lain: 1. Pusat Studi Polmas 2. Pusat Studi Anti Korupsi 3. Pusat Studi Terorisme 4. Pusat Studi Ilmu Kepolisian 5. Pusat Studi Kamsel Lantas 6. Pusat Studi Siber7. Pusat Studi SDM 8. Pusat Studi Pasifik Oseania 9. Pusat Studi Kehumasan Polri 10. Pusat Studi Teknologi Kepolisian 11. Pusat Studi Forensik Kepolisian 12. Pusat Studi Internasional Kepolisian 13. Pusat Studi Keamanan Nasional 14. Pusat Studi PPA 15. Pusat Studi Keadilan Restoratif dan Transformasi Konflik 16. Pusat Studi Intelijen KepolisianMelalui pendekatan interdisipliner, pusat-pusat studi ini diharapkan menjadi motor penggerak inovasi kepolisian sekaligus ruang kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Spesialisasi bidang kajian tersebut akan memperkuat kapasitas Polri dalam menghadapi tantangan era digital serta dinamika sosial yang terus berkembang.Ke depan, Gedung Pusat Studi Prof. Dr. Mr. Raden Soepomo diproyeksikan menjadi think-tank strategis Polri dalam merumuskan kebijakan di bidang hukum dan keamanan. Melalui riset yang mendalam dan terukur, Polri berkomitmen memastikan setiap kebijakan yang diambil berpijak pada data, ilmu pengetahuan, dan nilai keadilan, sejalan dengan semangat transformasi institusi menuju Polri yang presisi, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. PNO-12
11 Mar 2026, 14:06 WIT
Perkuat Kebijakan Berbasis Data, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo Rilis Dua Buku
Papuanewsonline.com, Jakarta – Di tengah tantangan era digital dan dinamika geopolitik yang kian kompleks, Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan komitmennya dalam membangun Ilmu Kepolisian berbasis riset dan data melalui peluncuran dua karya literatur yakni buku ke-39 hasil karya beliau dengan judul "Rekrutmen, Meritokrasi, dan Teknologi". Selain itu, Wakapolri bersama tokoh-tokoh besar dan akademisi kepolisian seperti Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, Komjen Pol Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, Irjen Pol Dr. Achmad Kartiko, hingga Komjen Pol (P) Prof. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel menulis buku berjudul "Prosiding Pusat Studi Kepolisian".Sebagaimana penyampaian Wakapolri dalam acara peresmian Pusat Studi Kepolisian di PTIK Lemdiklat Polri Selasa, 10 Maret 2026“Kedua buku ini membuktikan bahwa hasil penelitian akademik dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan kepolisian yang akurat dan berbasis data sehingga memastikan setiap langkah Polri dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah”Buku "Rekrutmen, Meritokrasi, dan Teknologi" merupakan catatan perjalanan kedinasan yang menawarkan visi pengelolaan SDM yang maju berkaitan dengan membentuk personel Polri yang profesional dan berintegritas. Intisari buku ini menekankan pada penggunaan pendekatan saintifik dan alat modern sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu poin utamanya adalah optimalisasi ekosistem digital melalui "Satu Data SDM" guna memastikan layanan yang transparan dan accessible bagi seluruh personel.Sementara itu, buku Prosiding Pusat Studi Kepolisian memiliki intisari sebagai sarana pengenalan Ilmu Kepolisian modern sehingga membawanya keluar dari eksklusivitas internal. Dengan begitu, Ilmu Kepolisian dapat berkembang menjad ilmu pengetahuan yang terbuka dan diakui secara nasional maupun internasional. Di dalam buku ini, terdapat penyampaian visi strategis pengembangan pusat studi kepolisian sebagai wadah pengembangan ilmu kepolisian dan evaluasi perkembangan pusat studi kepolisian. PNO-12
11 Mar 2026, 13:51 WIT
Masuki Hari ke-3, Satgas Pangan Maluku Temukan Penjualan di Atas HET dan Beras Tanpa Izin Edar
Papuanewsonline.com, Ambon – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Daerah Maluku terus memperketat pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan menjelang bulan suci Ramadan dan Idulfitri 2026. Melalui rangkaian operasi pasar yang dilaksanakan pada 4, 6, hingga 10 Maret 2026 di sejumlah pasar tradisional dan distributor di Kota Ambon, tim menemukan beberapa komoditas pangan yang dijual di atas ketentuan pemerintah serta adanya beras yang diperdagangkan tanpa izin edar.Kegiatan pengawasan tersebut melibatkan berbagai unsur, antara lain Polda Maluku, Badan Pangan Nasional, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, serta Perum Bulog wilayah Maluku–Maluku Utara.Pengawasan pada Selasa (10/3/2026) dipusatkan di distributor pangan dan Pasar Tradisional Transit Passo. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapusdatin Badan Pangan Nasional RI, Dr. Kelik Budiana.Dari hasil pemantauan di sejumlah titik distributor dan pedagang, tim menemukan sebagian besar komoditas pangan masih berada dalam kisaran harga yang relatif stabil. Di salah satu distributor, harga beras premium tercatat sekitar Rp15.625 per kilogram dan beras medium sekitar Rp13.750 per kilogram, sementara stok beras menjelang hari besar keagamaan dinyatakan aman.Namun di tingkat pedagang pasar, beberapa komoditas mengalami fluktuasi harga. Misalnya gula pasir yang dijual sekitar Rp18.000 per kilogram, minyak goreng merek Minyakita sekitar Rp18.000 per liter, serta cabai rawit yang mencapai Rp90.000 per kilogram.Selain pemantauan harga, Satgas juga menemukan dua distributor yang memperdagangkan beras tanpa dilengkapi izin edar pangan segar asal tumbuhan (PSAT). Terhadap pelaku usaha tersebut, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dari Dinas Ketahanan Pangan langsung memberikan surat teguran resmi.Pengawasan ini merupakan kelanjutan dari operasi serupa yang telah dilakukan Satgas Pangan pada 3 dan 6 Maret 2026 di sejumlah pasar dan distributor di Kota Ambon. Dalam operasi sebelumnya, tim juga menemukan beberapa komoditas seperti beras premium, telur, gula pasir, cabai, serta minyak goreng yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Penjualan (HAP).Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembinaan, sosialisasi aturan harga, serta pemberian teguran administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan.Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku yang juga Kasatgas Pangan Daerah Maluku, Piter Yanotama, menegaskan bahwa pengawasan akan terus dilakukan secara intensif untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan keamanan pangan bagi masyarakat.“Satgas Pangan bersama seluruh instansi terkait berkomitmen menjaga stabilitas harga serta menjamin keamanan dan mutu pangan yang beredar di masyarakat. Pengawasan ini kami lakukan secara berkelanjutan, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri agar tidak terjadi praktik perdagangan yang merugikan masyarakat,” ujar Kombes Pol Piter Yanotama.Ia menambahkan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak hanya penegakan hukum, tetapi juga pembinaan terhadap pelaku usaha agar mematuhi ketentuan perizinan serta harga yang telah ditetapkan pemerintah.“Kami mengedepankan langkah pembinaan dan pengawasan. Namun apabila ditemukan pelanggaran serius yang merugikan konsumen, tentu akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.Sebagai tindak lanjut, Satgas Pangan Maluku akan terus melakukan pemantauan berkala terhadap harga, distribusi, serta keamanan pangan di pasar tradisional maupun distributor. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku juga akan memperkuat sosialisasi terkait ketentuan HET minyak goreng Minyakita sesuai Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024.Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah Maluku, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.Operasi terpadu Satgas Pangan Maluku menunjukkan bahwa pengawasan terhadap rantai distribusi pangan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Di wilayah kepulauan seperti Maluku, fluktuasi harga pangan sangat dipengaruhi oleh distribusi logistik dan rantai pasok yang panjang.Melalui pengawasan berkelanjutan sejak awal Maret hingga menjelang Ramadan, pemerintah dan aparat penegak hukum berupaya menutup celah praktik perdagangan yang melanggar aturan, mulai dari penjualan di atas HET hingga peredaran pangan tanpa izin edar. Konsistensi pengawasan seperti ini menjadi kunci untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan sistem pangan nasional berjalan secara transparan, adil, dan berkelanjutan. PNO-12
11 Mar 2026, 11:40 WIT
Terima Audiensi GMNI, Kapolda Maluku Bahas Stabilitas Keamanan Hingga Isu Strategis Blok Masela
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menerima audiensi pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Maluku di Ruang Tamu Kapolda Maluku, Selasa (10/3/2026).Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara kepolisian dan organisasi kemahasiswaan untuk membahas berbagai isu strategis daerah, mulai dari stabilitas keamanan, potensi konflik sosial, hingga pengawalan pembangunan proyek strategis nasional seperti Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.Turut hadir dalam audiensi tersebut Dirintelkam Polda Maluku, Kabidkum Polda Maluku, serta Kabid Humas Polda Maluku. Sementara dari pihak GMNI hadir Ketua DPD GMNI Maluku Alberthus Y. R. Pormes, Sekretaris Jhon Lenon Solissa, Bendahara Wiwin M. Ohoibor, dan Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Sutriono Muhamadi.Ketua DPD GMNI Maluku, Alberthus Y. R. Pormes, mengatakan audiensi tersebut merupakan langkah memperkuat komunikasi antara organisasi mahasiswa dan institusi kepolisian dalam menjaga stabilitas daerah.Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi faktor penting untuk mendorong pembangunan dan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis.“GMNI Maluku memberikan apresiasi kepada Polda Maluku yang telah menjaga keamanan dan ketertiban di daerah ini dengan baik. Kami siap berkolaborasi untuk menjaga Maluku tetap aman dan damai,” ujarnya.Dalam dialog tersebut, GMNI juga menyoroti sejumlah persoalan strategis di Maluku, termasuk potensi konflik sosial, persoalan mafia tanah di wilayah Kepulauan Tanimbar, serta aktivitas penambangan ilegal di kawasan Gunung Botak.Sekretaris DPD GMNI Maluku, Jhon Lenon Solissa, menyampaikan bahwa pembangunan Blok Masela akan membawa perubahan besar bagi Maluku sehingga membutuhkan pengawalan bersama dari seluruh elemen masyarakat.“Proyek ini merupakan peluang besar bagi daerah, namun juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial apabila tidak dikelola dengan baik,” katanya.GMNI juga menyinggung sejumlah persoalan sosial yang berkembang di daerah, termasuk situasi keamanan di Kabupaten Seram Bagian Barat serta kasus kekerasan terhadap perempuan yang sempat menjadi perhatian publik di Kota Tual.Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menyampaikan apresiasi atas kontribusi pemikiran yang disampaikan oleh organisasi mahasiswa.Menurutnya, mahasiswa memiliki peran penting sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah.“GMNI merupakan salah satu mitra strategis yang dapat bekerja sama dengan kepolisian dalam membangun kemajuan daerah,” kata Kapolda.Ia menegaskan bahwa Provinsi Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari sektor pertambangan seperti emas, nikel, dan tembaga, hingga potensi energi dari proyek Blok Masela serta sektor pariwisata yang menjanjikan.Namun demikian, potensi tersebut hanya dapat berkembang apabila stabilitas keamanan di daerah tetap terjaga.“Jika konflik sering terjadi di daerah, tentu para investor akan ragu untuk berinvestasi. Karena itu stabilitas keamanan harus dijaga bersama,” ujarnya.Kapolda juga menegaskan bahwa penyampaian aspirasi dalam negara demokrasi merupakan hal yang wajar, namun harus dilakukan secara damai dan tidak menimbulkan gangguan keamanan.Terkait aktivitas penambangan ilegal di Gunung Botak, Kapolda menyatakan bahwa Polda Maluku terus melakukan langkah penertiban dan penataan agar aktivitas pertambangan dapat berjalan secara tertib serta tidak merusak lingkungan.Salah satu opsi yang tengah didorong adalah pengelolaan tambang melalui sistem koperasi masyarakat sehingga memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.Audiensi tersebut berlangsung dalam suasana dialog yang konstruktif dan penuh semangat kebersamaan, dengan harapan terbangunnya kolaborasi antara kepolisian dan mahasiswa dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan Maluku.Pertemuan antara Kapolda Maluku dan pengurus GMNI Maluku menunjukkan pentingnya sinergi antara aparat keamanan dan kalangan mahasiswa dalam menjaga stabilitas daerah. Dalam konteks Maluku yang memiliki potensi sumber daya alam besar serta menjadi lokasi proyek strategis nasional seperti Blok Masela, stabilitas keamanan menjadi faktor utama dalam menarik investasi dan mempercepat pembangunan.Dialog terbuka antara kepolisian dan organisasi mahasiswa juga menjadi ruang penting untuk menyerap aspirasi publik sekaligus membangun kesadaran bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan komunikasi yang konstruktif, berbagai potensi konflik sosial di daerah dapat dikelola secara lebih baik melalui pendekatan dialog dan kolaborasi lintas elemen masyarakat. PNO-12
11 Mar 2026, 11:33 WIT
Restrukturisasi Kelembagaan Kemenko Kumham Imipas Didorong untuk Tingkatkan Efektivitas Organisasi
Papuanewsonline.com, Jakarta – Sekretaris Kementerian
Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
(Kemenko Kumham Imipas) R. Andika Dwi Prasetya menekankan pentingnya
efektivitas organisasi melalui penataan kelembagaan guna memperkuat pelaksanaan
tugas dan fungsi kementerian koordinator.Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Focus Group
Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Akademik Penataan Kelembagaan di Lingkungan
Kemenko Kumham Imipas yang diselenggarakan pada Selasa (10/3) di The Grove by
Grand Aston, Kuningan, Jakarta.Sesmenko Andika menjelaskan bahwa kegiatan tersebut
dilaksanakan dalam rangka menyusun naskah akademik yang akan menjadi dasar
dalam melakukan restrukturisasi kelembagaan di lingkungan Kemenko Kumham
Imipas.“Penyusunan naskah akademik ini menjadi langkah penting bagi
Kemenko Kumham Imipas dalam melakukan restrukturisasi kelembagaan guna
meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam menjalankan tugas
koordinasi di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan,”
ujar Andika.Menurutnya, langkah ini merupakan upaya strategis untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mendukung pencapaian
tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.Ia menambahkan bahwa Kementerian Koordinator memiliki tugas
menyelaraskan, mengoordinasikan, dan mengintegrasikan kebijakan serta
melaksanakan fungsi koordinasi di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi,
dan pemasyarakatan.Seiring dengan dinamika kebutuhan nasional serta
perkembangan di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan, diperlukan
evaluasi terhadap struktur kelembagaan guna memastikan efektivitas, efisiensi,
serta keselarasan dengan tujuan yang telah ditetapkan.Andika juga menyoroti tantangan dalam pelaksanaan tugas,
khususnya terkait sinkronisasi kebijakan lintas kementerian maupun lembaga.
Menurutnya, tantangan tersebut tidak dapat diatasi tanpa adanya upaya
terstruktur untuk melakukan restrukturisasi kelembagaan yang komprehensif serta
berbasis data dan analisis yang mendalam.“Tanpa analisis yang mendalam dan penyajian data yang kuat
sebagai dasar pertimbangan, kemungkinan restrukturisasi dapat terwujud akan
sangat kecil,” katanya.Sementara itu, Kepala Biro SDM, Organisasi, dan Hukum
Kemenko Kumham Imipas Achmad Fahrurazi menyampaikan bahwa kegiatan ini
dilaksanakan karena masih terdapat sejumlah tugas dan fungsi yang belum
sepenuhnya terakomodasi dalam struktur organisasi yang ada saat ini.Ia menjelaskan bahwa setelah penyusunan rencana strategis
Kemenko Kumham Imipas, diterbitkannya Peraturan Menteri Koordinator Nomor 4
Tahun 2025, serta diselesaikannya peta proses bisnis Kemenko Kumham Imipas,
diperlukan langkah lanjutan berupa penataan kelembagaan agar struktur
organisasi dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi.FGD tersebut turut dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi
Hak Asasi Manusia Ibnu Chuldun, Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan
Pemasyarakatan I Nyoman Gede Surya Mataram, para pimpinan tinggi pratama, serta
jajaran di lingkungan Kemenko Kumham Imipas. (GF)
11 Mar 2026, 06:54 WIT
Kemenko Kumham Imipas Susun Pedoman SPIP untuk Perkuat Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Koordinator
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham
Imipas) terus memperkuat tata kelola organisasi melalui penyusunan Rancangan
Peraturan Menteri Koordinator tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian dan
Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan kementerian. Upaya tersebut
dibahas dalam kegiatan konsinyering yang diselenggarakan di Jakarta.Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai biro di
lingkungan Kemenko Kumham Imipas guna menghimpun masukan serta menyelaraskan
substansi rancangan regulasi. Turut hadir Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Hukum Achmad Fahrurozi serta Kepala Biro Manajemen Kinerja dan
Kerja Sama Slamet Pramoedji.Konsinyering tersebut bertujuan menyusun pedoman
penyelenggaraan SPIP yang dapat menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam
menerapkan sistem pengendalian dan pengawasan internal secara efektif,
terintegrasi, dan berkelanjutan.Penyusunan pedoman ini juga merupakan bagian dari upaya
memperkuat tata kelola organisasi guna memastikan setiap pelaksanaan program
dan kegiatan berjalan secara transparan, tertib, dan akuntabel.Inspektur Kemenko Kumham Imipas, R. Natanegara Kartika
Purnama dalam sambutan pembukaan menegaskan bahwa penyusunan pedoman SPIP
merupakan langkah strategis dalam membangun sistem pengendalian internal yang
lebih terarah dan terukur di lingkungan kementerian.“Saat ini posisi kita masih berada pada level 1. Namun saya
yakin setiap tahun akan mengalami peningkatan. Dulu kita belum memiliki pedoman
yang jelas, dan hari ini kita mulai membahasnya agar menjadi dasar bersama
dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal,” ujar Natanegara.Ia menambahkan bahwa penguatan sistem pengendalian internal
merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung terciptanya tata kelola
pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas kinerja organisasi.“Berbagai dinamika, termasuk pembatasan anggaran dan
perkembangan global, tidak boleh mengurangi kualitas kinerja kita. Justru hal
tersebut menjadi tantangan untuk tetap bekerja secara profesional, efektif, dan
akuntabel,” tegasnya.Lebih lanjut, Natanegara menekankan bahwa inspektorat
memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai
mitra bagi seluruh unit kerja dalam memastikan pelaksanaan tugas berjalan
sesuai prinsip akuntabilitas.“Inspektorat hadir untuk membantu unit kerja dalam
memastikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas berjalan dengan baik. Kami juga
berupaya menjalankan fungsi pengawasan hingga ke tingkat pimpinan tinggi serta
memberikan masukan yang konstruktif bagi perbaikan organisasi,” katanya.Dalam kesempatan tersebut, ia juga berharap Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat memberikan dukungan dan perhatian dalam
proses penguatan sistem pengendalian internal di lingkungan kementerian.“Kami berharap BPKP dapat memberikan atensi dan dukungan
untuk membantu memecahkan berbagai tantangan yang dihadapi ke depan,” ujarnya. (GF)
11 Mar 2026, 06:51 WIT
Restrukturisasi Kelembagaan Kemenko Kumham Imipas Didorong untuk Perkuat Efektivitas Organisasi
Papuanewsonline.com, Jakarta – Sekretaris Kementerian
Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
(Kemenko Kumham Imipas) R. Andika Dwi Prasetya menekankan pentingnya
efektivitas organisasi melalui penataan kelembagaan guna memperkuat pelaksanaan
tugas dan fungsi kementerian koordinator.Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Focus Group
Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Akademik Penataan Kelembagaan di Lingkungan
Kemenko Kumham Imipas yang diselenggarakan pada Selasa (10/3/2026) di The Grove
by Grand Aston, Kuningan, Jakarta.Sesmenko Andika menjelaskan bahwa kegiatan tersebut
dilaksanakan dalam rangka menyusun naskah akademik yang akan menjadi dasar
dalam melakukan restrukturisasi kelembagaan di lingkungan Kemenko Kumham
Imipas.“Penyusunan naskah akademik ini menjadi langkah penting bagi
Kemenko Kumham Imipas dalam melakukan restrukturisasi kelembagaan guna
meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam menjalankan tugas
koordinasi di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan,”
ujar Andika.Menurutnya, langkah ini merupakan upaya strategis untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mendukung pencapaian
tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.Ia menambahkan bahwa kementerian koordinator memiliki tugas
penting untuk menyelaraskan, mengoordinasikan, serta mengintegrasikan berbagai
kebijakan lintas kementerian dan lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia,
imigrasi, dan pemasyarakatan.Seiring dengan dinamika kebutuhan nasional serta
perkembangan di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan, diperlukan
evaluasi terhadap struktur kelembagaan guna memastikan efektivitas, efisiensi,
serta keselarasan dengan tujuan yang telah ditetapkan.Andika juga menyoroti berbagai tantangan dalam pelaksanaan
tugas, khususnya terkait sinkronisasi kebijakan lintas kementerian maupun
lembaga yang dinilai membutuhkan pendekatan kelembagaan yang lebih terstruktur.“Tanpa analisis yang mendalam dan penyajian data yang kuat
sebagai dasar pertimbangan, kemungkinan restrukturisasi dapat terwujud akan
sangat kecil,” katanya.Sementara itu, Kepala Biro SDM, Organisasi, dan Hukum
Kemenko Kumham Imipas Achmad Fahrurazi menyampaikan bahwa kegiatan ini
dilaksanakan karena masih terdapat sejumlah tugas dan fungsi yang belum
sepenuhnya terakomodasi dalam struktur organisasi yang ada saat ini.Ia menjelaskan bahwa setelah penyusunan rencana strategis
Kemenko Kumham Imipas, diterbitkannya Peraturan Menteri Koordinator Nomor 4
Tahun 2025, serta diselesaikannya peta proses bisnis Kemenko Kumham Imipas,
diperlukan langkah lanjutan berupa penataan kelembagaan agar struktur
organisasi dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi.FGD tersebut turut dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi
Hak Asasi Manusia Ibnu Chuldun, Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan
Pemasyarakatan I Nyoman Gede Surya Mataram, para pimpinan tinggi pratama, serta
jajaran di lingkungan Kemenko Kumham Imipas. (GF)
11 Mar 2026, 06:49 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
