Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Sidak Pasar Mardika, Satgas Pangan Maluku Temukan Sejumlah Komoditas Dijual di Atas HET
Papuanewsonline.com, Ambon – Tim Satgas Pangan Daerah Maluku melakukan kegiatan pengawasan harga, keamanan, dan mutu bahan pokok penting (Bapokting) di sejumlah pasar dan distributor di Kota Ambon, Jumat (6/3/2026). Kegiatan ini dipusatkan di Pasar Mardika serta beberapa titik distributor guna memastikan stabilitas harga pangan menjelang bulan suci Ramadan dan Idulfitri.Pengawasan terpadu tersebut melibatkan unsur Polda Maluku, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, serta tim dari Badan Pangan Nasional. Tim memeriksa harga dan distribusi bahan pokok di 11 titik pedagang dan distributor di Kota Ambon.Dari hasil pengecekan lapangan, sebagian harga komoditas strategis masih berada dalam batas ketentuan pemerintah. Namun tim juga menemukan beberapa komoditas yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Penjualan (HAP).Di antaranya adalah harga telur ayam yang mencapai Rp2.200 hingga Rp2.300 per butir di beberapa toko sembako, gula pasir sekitar Rp19.000 per kilogram, serta beras premium yang dijual sekitar Rp18.000 per kilogram. Beberapa komoditas hortikultura seperti cabai rawit merah dan cabai keriting juga ditemukan dijual pada kisaran Rp60.000 hingga Rp80.000 per kilogram, yang berada di atas ketentuan harga.Selain itu, tim juga menemukan salah satu distributor menjual minyak goreng merek Minyakita di atas HET, yakni sekitar Rp17.000 per liter. Pada distributor yang sama juga ditemukan produk beras dengan kemasan tertentu yang belum memiliki izin edar dari pusat.Sementara itu, sebagian distributor lain masih menjual komoditas sesuai ketentuan pemerintah, seperti minyak goreng Minyakita Rp15.700 per liter dan daging sapi sekitar Rp125.000 per kilogram.Sebagai tindak lanjut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku telah memberikan teguran tertulis kepada pelaku usaha yang menjual minyak goreng di atas HET. Pemerintah daerah bersama Satgas Pangan juga akan terus melakukan pemantauan berkala terhadap distributor dan pedagang, khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri.Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Kombes Pol Piter Yanotama, yang juga merupakan Kasatgas Pangan Daerah Maluku, menegaskan bahwa pengawasan pasar akan terus diperkuat untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan konsumen.“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya negara memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat. Kami akan terus melakukan pengawasan terhadap distributor maupun pedagang yang menjual di atas HET maupun HAP,” ujar Piter Yanotama.Ia menegaskan bahwa Satgas Pangan tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penegakan aturan apabila ditemukan pelanggaran serius.“Pendekatan yang kami lakukan adalah pembinaan dan penegakan aturan secara bertahap. Namun apabila ditemukan pelanggaran yang merugikan masyarakat secara luas, tentu akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.Satgas Pangan Maluku juga akan meningkatkan koordinasi lintas instansi untuk memantau distribusi dan stok pangan di tingkat distributor maupun pedagang. Langkah ini dilakukan guna mencegah potensi penimbunan barang, spekulasi harga, serta gangguan distribusi pangan di wilayah Maluku.Selain itu, pemerintah daerah juga akan melakukan sosialisasi kepada distributor dan pengecer mengenai ketentuan harga minyak goreng Minyakita sesuai regulasi perdagangan terbaru.Operasi pengawasan yang dilakukan Satgas Pangan Maluku menunjukkan pentingnya peran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi rakyat, khususnya pada sektor pangan. Menjelang Ramadan dan Idulfitri, kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok cenderung meningkat sehingga potensi kenaikan harga dan praktik spekulasi pasar perlu diantisipasi sejak dini.Langkah pengawasan terpadu antara kepolisian, pemerintah daerah, dan Badan Pangan Nasional menjadi bagian dari strategi nasional menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Di wilayah kepulauan seperti Maluku, pengendalian distribusi dan pengawasan harga memiliki peran strategis untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus memastikan ketahanan pangan tetap terjaga. PNO-12
08 Mar 2026, 14:30 WIT
Gubernur Papua Perintahkan PT Freeport Bayar Hak-Hak Pekerja Mogok
Papuanewsonline.com, Timika - Wakil Ketua Pansus Moker,
Abrian Kategame, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan dokumen penting
terkait kasus mogok kerja PT Freeport Indonesia.Dokumen tersebut adalah Surat Perintah Gubernur Papua Nomor
540/14807/SET tahun 2018, yang memerintahkan perusahaan untuk membayar hak-hak
dan tunjangan kepada pekerja yang dirumahkan atau di-PHK."Surat ini penting untuk kami dalami dan akan kami
uraikan satu persatu," kata Abrian Kategame dalam pernyataan yang diterima
oleh Papuanewsonline,com.pada sabtu (7/3/2026).Surat Penegasan sesuai Perihal dalam surat di maksud
Gubernur Papua tersebut menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Papua Nomor 560/1271 tanggal 12 September 2018, yang berisi penjelasan
penanganan kasus mogok kerja PT Freeport Indonesia.Poin-poin penting dalam isi surat yang ditandatangani oleh
Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH, antara lain:- Perusahaan wajib membayar hak-hak dan tunjangan tetap
berdasarkan PKB XIX PT Freeport Indonesia tahun 2015-2017, sampai ada putusan
hukum tetap sesuai UUD Nomor 13 tahun 2003.- Mogok kerja yang dilakukan pekerja PT Freeport Indonesia
sejak 1 Mei 2017 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, sehingga mogok kerja tersebut sah.Berdasarkan isi surat
juga menekankan bahwa perusahaan dilarang mengganti pekerja yang mogok kerja
dengan karyawan lain dari luar perusahaan, serta memberikan sanksi atau
tindakan balasan kepada pekerja dan pengurus serikat pekerja selama dan sesudah
melakukan mogok kerja."Temuan ini diharapkan dapat menjadi langkah penting
dalam penyelesaian kasus mogok kerja PT Freeport Indonesia dan memastikan
hak-hak pekerja dipenuhi oleh perusahaan," tutup Abrian Kategame. Penulis: Hend
Editor: GF
07 Mar 2026, 18:09 WIT
Menko Polkam Tinjau Sekolah Rakyat di Pekanbaru, Pastikan Program Pendidikan untuk Masyarakat
Papuanewsonline.com, Pekanbaru – Menteri Koordinator Bidang
Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago
meninjau langsung pelaksanaan program Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 31
Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (5/3/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian
dari upaya pemerintah memastikan program pendidikan bagi masyarakat kurang
mampu berjalan secara efektif dan tepat sasaran.Dalam kesempatan itu, Menko Polkam menegaskan bahwa
pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Sekolah
Rakyat di berbagai daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa
program pendidikan ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat
yang membutuhkan.“Karena saya juga di daerah lain, kami datangi
sekolah-sekolah rakyat seperti ini untuk menemukan apakah ada masalah, apakah
tidak kena sasaran, apakah sasarannya sudah tercapai sesuai dengan yang
diinginkan oleh pemerintah,” ujarnya di hadapan para guru dan siswa.Menko Djamari juga mengapresiasi perkembangan SRMA 31
Pekanbaru yang dinilai menunjukkan kemajuan cukup pesat meskipun baru berdiri
sekitar tujuh bulan. Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama
berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan.“Dalam waktu hanya tujuh bulan sudah terlihat perkembangan
yang sangat membanggakan. Tentunya ini bukan hasil kerja satu orang saja,
tetapi hasil kerja bersama berbagai unsur pendukung,” ujar Menko Djamari.Ia menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bagian
dari komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang
tidak mampu melanjutkan sekolah melalui jalur pendidikan reguler. Program ini
diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
kualitas sumber daya manusia.Menko Polkam juga memberikan motivasi kepada para siswa agar
memanfaatkan kesempatan belajar tersebut dengan sebaik-baiknya demi masa depan
mereka.“Belajarlah dengan baik. Kalian adalah harapan bangsa ini ke
depan. Masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri,” ujarnya.Selain memberikan motivasi kepada siswa, Menko Djamari juga
menyampaikan arahan khusus kepada para guru yang dinilai memiliki peran penting
dalam membentuk generasi masa depan. Ia meminta para guru untuk mendidik para
siswa dengan penuh tanggung jawab serta membimbing mereka agar memiliki
karakter dan mental yang kuat.Sementara itu, Kepala SRMA 31 Pekanbaru Tengku Muhammad
Hanafi Mustafa menjelaskan bahwa saat ini sekolah tersebut memiliki 47 siswa
yang berasal dari keluarga kurang mampu dan mengikuti sistem pendidikan
berasrama.“Anak-anak belajar bersama guru hingga sore hari, kemudian
dilanjutkan pembinaan di asrama oleh wali asuh. Alhamdulillah dalam tujuh bulan
ini sudah terlihat perkembangan yang baik, baik dari sisi akademik maupun
kegiatan ekstrakurikuler,” ujarnya.Salah satu siswa kelas X, Indah Lestari, mengaku sangat
terbantu dengan keberadaan Sekolah Rakyat karena berbagai kebutuhan pendidikan
telah difasilitasi oleh sekolah.“Sekolah ini sangat membantu masyarakat yang kehidupannya
cukup sulit. Semua fasilitas disediakan, seperti sepatu, baju, hingga laptop,”
ujarnya.Hal senada disampaikan oleh siswa lainnya, Raihan Syahputra,
yang menilai program Sekolah Rakyat membuka kesempatan bagi siswa dari keluarga
kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.“Program ini membantu masyarakat yang kurang mampu untuk
mendapatkan pendidikan. Saya ingin belajar lebih serius dan meraih prestasi
untuk membanggakan orang tua,” katanya.
Kunjungan kerja Menko Polkam tersebut juga menjadi momentum
evaluasi terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat sekaligus memastikan upaya
pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat terus berjalan
dengan baik. Dalam kunjungan itu turut hadir sejumlah pejabat di lingkungan
Kemenko Polkam, di antaranya Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan serta
sejumlah deputi dan staf ahli. (GF)
07 Mar 2026, 10:54 WIT
KORAMIL KOKONAO DAN TIMIKA BAGIKAN TAKJIL, KEPEDULIAN TNI SELAMA RAMADAN
Papuanewsonline.com, Timika – Koramil 1710-01/Kokonao dan
Koramil 1710-02/Timika melaksanakan kegiatan pembagian takjil kepada pengguna
jalan dan masyarakat yang melintas di Jalan Yos Sudarso, Timika, pada hari
Jumat (6/3/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian program kepedulian
TNI terhadap masyarakat yang tengah menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan 1447
H.Kegiatan pembagian takjil dilakukan sebagai bentuk perhatian
khusus bagi mereka yang belum sempat menyiapkan hidangan berbuka, terutama para
pengguna jalan yang sedang dalam perjalanan.Personel Koramil bersama dengan anggota Persit secara
langsung turun ke jalan untuk membagikan paket takjil kepada pengendara sepeda
motor, mobil, serta warga sekitar yang berada di lokasi kegiatan.Pada kesempatan pertama kali pelaksanaan, kedua Koramil
tersebut berhasil membagikan sebanyak 300 paket takjil kepada masyarakat. Antusiasme yang tinggi terlihat jelas dari wajah masyarakat
saat menerima takjil yang disiapkan dengan penuh cinta kasih oleh para prajurit
TNI. Banyak yang menyampaikan rasa terima kasih dan harapan agar
kegiatan serupa dapat terus berlanjut.Kegiatan berbagi takjil ini tidak hanya menjadi wujud
kepedulian, namun juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan silaturahmi
serta kedekatan TNI dengan masyarakat di wilayah binaan. Diharapkan langkah kecil ini dapat memberikan manfaat nyata
dan kebahagiaan bagi seluruh lapisan masyarakat yang menjalankan ibadah puasa. Pembagian takjil akan terus dilaksanakan secara rutin setiap
hari selama bulan suci Ramadan sebagai bukti semangat berbagi dan solidaritas
yang tumbuh antara TNI dengan masyarakat. Penulis: Jid
Editor: GF
07 Mar 2026, 09:10 WIT
Gelar Dialog Publik, Polda Maluku dan Tokoh Lintas Agama Serukan Ramadan Damai
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku melalui Bidang Hubungan Masyarakat menggelar Dialog Publik Interaktif di RRI Ambon pada Jumat (6/3/2026) guna membahas upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama bulan Ramadan hingga perayaan Idul Fitri di wilayah Maluku.Dialog yang disiarkan secara interaktif tersebut menghadirkan empat narasumber lintas sektor, yakni Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku Prof. Dr. Abdullah Latuapo, M.Ag, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Maluku Pdt. Richardo A. Rikumahua, akademisi dan pakar sosiologi Maluku Dr. Paulus Koritelu, S.Sos, serta Kepala Bidang Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K.Forum ini menjadi ruang dialog publik yang menegaskan pentingnya kolaborasi antara aparat keamanan, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial di daerah yang dikenal memiliki keberagaman agama dan budaya yang kuat.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K, dalam dialog tersebut, menyampaikan bahwa kepolisian telah meningkatkan langkah-langkah preventif melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas selama Ramadan.Menurutnya, meningkatnya aktivitas masyarakat pada bulan suci seperti pasar takjil, kegiatan sahur bersama, hingga mobilitas di pusat perbelanjaan memerlukan pengamanan ekstra dari aparat.“Pada bulan Ramadan terjadi peningkatan aktivitas masyarakat yang tidak terjadi di bulan lainnya, seperti penjualan takjil, kegiatan sahur bersama hingga mobilitas di pusat perbelanjaan. Situasi ini tentu memiliki potensi kerawanan sehingga Polda Maluku melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan melalui patroli di wilayah rawan, pengamanan tempat ibadah, serta pengaturan lalu lintas agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman,” ujar Rositah.Ia menambahkan, patroli dan pengawasan juga difokuskan pada lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas, termasuk wilayah yang rawan peredaran minuman keras.“Wilayah Maluku memiliki sensitivitas sosial tertentu sehingga pendekatan pencegahan menjadi prioritas kami. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan bersama aparat kepolisian,” tambahnya.Dalam kesempatan tersebut, Rositah juga menjelaskan bahwa Polda Maluku terus mengembangkan pendekatan sosial melalui program Baileo Emarina – Rumah Bersama serta Polima (Polisi Lingkungan Masyarakat).Program ini bertujuan memperkuat peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menyelesaikan persoalan sosial secara dialogis di tingkat komunitas.“Melalui program Baileo Emarina dan Polima, kami mengedepankan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam penyelesaian masalah di tengah masyarakat. Tidak semua persoalan harus berakhir di pengadilan. Pendekatan dialog dan musyawarah sering kali menjadi solusi terbaik bagi masyarakat,” jelasnya.Selain itu, Polda Maluku juga melakukan sosialisasi kepada orang tua terkait peran penting keluarga dalam membina generasi muda.“Peran orang tua sangat penting dalam mengawasi dan membina anak-anak. Jika pengawasan keluarga kuat, maka potensi konflik sosial yang melibatkan generasi muda dapat diminimalkan,” tegasnya.Sementara itu, Ketua MUI Maluku Prof. Dr. Abdullah Latuapo, M.Ag menegaskan bahwa Ramadan merupakan momentum spiritual yang mendorong umat untuk memperkuat akhlak dan toleransi.Menurutnya, para tokoh agama di Maluku secara aktif turun ke masyarakat untuk menyampaikan pesan perdamaian dan memperkuat nilai kebersamaan.“Puasa adalah madrasah bagi umat Islam untuk memperbaiki akhlak dan meningkatkan ketakwaan. Dalam kehidupan sosial, yang paling utama adalah akhlak yang baik, karena agama hadir untuk memanusiakan manusia,” kata Latuapo.Ia juga mengingatkan bahwa pembinaan generasi muda harus dimulai dari lingkungan keluarga.“Kami mengimbau para orang tua agar membina dan mengawasi anak-anak dengan baik, terutama di era media sosial saat ini. Karakter generasi muda yang baik berawal dari pendidikan dan teladan di dalam keluarga,” ujarnya.Senada dengan pernyataan Ketua MUI Maluku, Wakil Ketua I FKUB Maluku Pdt. Richardo A. Rikumahua, S.Th, M.Si, menyebut bahwa Ramadan di Maluku telah menjadi momentum kebersamaan lintas agama.Ia menilai tradisi buka puasa bersama hingga kegiatan sosial lintas komunitas menjadi simbol harmoni masyarakat Maluku.“Ramadan di Maluku sudah menjadi milik bersama. Banyak kegiatan yang melibatkan lintas agama, seperti buka puasa bersama dan kegiatan sosial lainnya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Maluku semakin matang dalam menjaga toleransi,” ujarnya.Rikumahua juga menyampaikan apresiasi kepada Polda Maluku yang dinilai konsisten menjaga keamanan wilayah.“Kami mengapresiasi kerja keras Polda Maluku dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat. Kehadiran kepolisian yang responsif sangat membantu menjaga stabilitas sosial di daerah ini,” katanya.Sementara itu, akademisi Maluku Dr. Paulus Koritelu menilai tingkat kedewasaan sosial masyarakat Maluku saat ini semakin meningkat.Ia melihat masyarakat tidak lagi mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan, terutama di media sosial.“Kesadaran masyarakat Maluku saat ini sudah semakin baik. Kita melihat beberapa informasi yang menyesatkan dapat langsung ditangkal oleh masyarakat sendiri. Ini menunjukkan bahwa pola pikir masyarakat semakin dewasa,” ujarnya.Koritelu menekankan pentingnya edukasi toleransi secara berkelanjutan, terutama bagi generasi muda.“Damai dan konflik ibarat dua sisi mata uang. Karena itu pendidikan toleransi harus terus dilakukan, tidak hanya pada momentum Ramadan tetapi secara berkelanjutan kepada generasi muda,” jelasnya.Dialog publik yang digelar Polda Maluku di RRI Ambon mencerminkan pendekatan keamanan modern yang menempatkan kolaborasi sosial sebagai pilar utama stabilitas nasional.Dalam konteks Indonesia sebagai negara multikultural, pengalaman Maluku yang pernah menghadapi konflik sosial menjadi pelajaran penting bahwa keamanan tidak hanya dibangun melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui dialog, toleransi, dan penguatan nilai-nilai kemasyarakatan.Sinergi antara Polri, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat sipil yang ditunjukkan dalam forum ini memperlihatkan model pencegahan konflik berbasis partisipasi masyarakat yang sejalan dengan konsep Polri Presisi.Jika pendekatan ini terus diperkuat, Maluku tidak hanya akan dikenal sebagai wilayah yang aman dan toleran, tetapi juga dapat menjadi model nasional pengelolaan keberagaman dan stabilitas sosial di Indonesia.Momentum Ramadan pun menjadi pengingat bahwa kedamaian sosial bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. PNO-12
06 Mar 2026, 18:48 WIT
Kapolda Maluku Pimpin Peringatan Nuzulul Qur’an 1447 H
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku memperingati momentum spiritual penting umat Islam melalui kegiatan Peringatan Nuzulul Qur’an 1447 Hijriah/2026 Masehi yang dipimpin langsung Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., di Masjid At-Taqwa Polda Maluku, Tantui, Kamis (5/3/2026).Kegiatan yang mengusung tema “Meningkatkan Iman, Taqwa dan Profesionalisme Guna Menguatkan Soliditas Dalam Mendukung Transformasi Polri Untuk Masyarakat” tersebut dihadiri Wakapolda Maluku, para Pejabat Utama Polda Maluku, Ustadz Fahrurozi Fakaubun, S.Pd., M.Si., serta personel satuan kerja Polda Maluku yang beragama Muslim.Peringatan Nuzulul Qur’an ini menjadi bagian dari pembinaan rohani dan mental bagi personel Polri, khususnya di lingkungan Polda Maluku, guna memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, serta integritas moral dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Aipda Meilani Lewenussa dari Ditlantas Polda Maluku, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh Bripda La Ode Mahmud Maliki dari Ditpolairud Polda Maluku serta saritilawah oleh Bripka Fitriana Rabul dari Ditpamobvit Polda Maluku.Suasana khidmat terasa ketika lantunan ayat-ayat suci Al-Qur’an menggema di Masjid At-Taqwa, mengingatkan seluruh peserta akan pentingnya menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup, termasuk dalam menjalankan tugas kepolisian yang sarat tanggung jawab moral.Dalam sambutannya, Kapolda Maluku mengajak seluruh personel untuk menjadikan peringatan Nuzulul Qur’an bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi sebagai momentum refleksi untuk semakin memahami dan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan dan pengabdian sebagai anggota Polri.“Kita harus menyadari bahwa setiap tugas yang kita lakukan sebagai anggota Polri merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat dan juga menjadi bagian dari amal yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” tegas Kapolda Maluku.Kapolda menjelaskan bahwa tugas kepolisian secara fungsional adalah menjaga masyarakat agar dapat hidup dengan aman, tertib, dan sejahtera. Polisi hadir untuk menjaga peradaban, memastikan ketertiban sosial, serta mencegah berbagai tindakan yang merugikan masyarakat.Menurutnya, tugas kepolisian bukan sekadar profesi, tetapi merupakan tugas kemanusiaan yang luhur, sebagaimana terkandung dalam doktrin Polri Rastra Sewakottama yang berarti abdi utama bagi nusa dan bangsa.Kapolda juga menyoroti makna ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni perintah “Iqra” atau membaca. Ia menegaskan bahwa makna membaca tidak hanya terbatas pada membaca teks, tetapi juga kemampuan membaca situasi sosial dan dinamika masyarakat.Kemampuan tersebut, kata Kapolda, sangat penting bagi anggota Polri agar mampu memahami kondisi masyarakat secara komprehensif serta mengambil keputusan yang tepat dalam setiap pelaksanaan tugas.Selain itu, Kapolda menekankan bahwa kekuatan organisasi tidak hanya ditentukan oleh fasilitas maupun teknologi, tetapi terutama oleh kualitas sumber daya manusia yang memiliki integritas, moralitas, serta semangat pengabdian.Ia juga mengingatkan pentingnya keseimbangan berbagai aspek kecerdasan yang harus dimiliki setiap anggota Polri, yakni kecerdasan intelektual (IQ), emosional (EQ), spiritual (SQ), serta kecerdasan teknologi untuk menjawab tantangan zaman.Namun demikian, menurut Kapolda, di atas semua kecerdasan tersebut terdapat satu hal yang paling menentukan, yakni hati.Kapolda mengutip hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa dalam diri manusia terdapat segumpal daging yang apabila baik maka baik pula seluruh perilakunya, dan apabila rusak maka rusak pula seluruh perilakunya, yaitu hati.“Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala senantiasa membimbing langkah kita, memberikan kekuatan dalam menjalankan tugas, serta menjadikan setiap amal perbuatan kita sebagai ibadah yang bernilai di sisi-Nya,” ujar Kapolda menutup sambutannya.Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian hikmah Nuzulul Qur’an oleh Ustadz Fahrurozi Fakaubun yang juga merupakan dosen Universitas Pattimura, serta ditutup dengan doa bersama.Momentum Ramadhan ini diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai spiritual, integritas, serta profesionalisme personel Polri dalam mendukung transformasi Polri yang Presisi dan semakin dekat dengan masyarakat.Peringatan Nuzulul Qur’an yang dilaksanakan Polda Maluku menunjukkan bahwa transformasi Polri tidak hanya berfokus pada aspek struktural dan teknologi, tetapi juga pada penguatan dimensi moral dan spiritual sumber daya manusia.Dalam konteks organisasi kepolisian modern, integritas personel menjadi faktor penentu kepercayaan publik. Upaya pembinaan rohani seperti yang dilakukan Polda Maluku menjadi bagian penting dari strategi membangun karakter aparat yang profesional sekaligus humanis.Pesan Kapolda Maluku tentang makna “Iqra” sebagai kemampuan membaca situasi sosial juga relevan dengan tantangan kepolisian masa kini. Polisi tidak hanya dituntut mampu menegakkan hukum, tetapi juga memahami dinamika masyarakat secara lebih luas.Melalui penguatan iman, ketakwaan, serta integritas moral, diharapkan lahir personel Polri yang tidak hanya profesional dalam tugas, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan komitmen pengabdian yang tinggi kepada masyarakat.Momentum Ramadhan dan peringatan Nuzulul Qur’an di lingkungan Polda Maluku pun menjadi refleksi bahwa pelayanan kepolisian yang Presisi harus bertumpu pada kekuatan karakter, nilai spiritual, serta dedikasi terhadap kepentingan bangsa dan negara. PNO-12
06 Mar 2026, 18:40 WIT
Apel Kesiapsiagaan Karhutla 2026 di Riau, Menko Polkam Tegaskan Pencegahan Dini Kebakaran hutan
Papuanewsonline.com, Pekanbaru — Pemerintah menegaskan
komitmen kuat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan
lahan (karhutla) melalui Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla Tahun 2026
yang digelar di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu (5/3/2026).Apel kesiapsiagaan tersebut dipimpin langsung Menteri
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, sebagai bagian dari
langkah antisipatif pemerintah menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan
menjelang musim kemarau.“Apel kesiapsiagaan bukan sekadar kegiatan seremonial,
melainkan wujud nyata kehadiran dan keseriusan negara dalam melindungi
masyarakat serta lingkungan,” tegas Menteri Koordinator Bidang Politik dan
Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago dalam keterangan
persnya setelah memimpin apel.Menko Djamari menambahkan bahwa apel kesiapsiagaan ini
menjadi penanda dimulainya langkah antisipatif secara lebih dini, terpadu, dan
tegas dalam menghadapi potensi karhutla. “Kesiapsiagaan adalah kunci, karena
dalam karhutla, kecepatan respons dan ketepatan koordinasi menentukan apakah
api bisa dikendalikan sejak awal atau justru menjadi bencana besar,” ujar Menko
Djamari.Ia mengungkapkan bahwa karhutla merupakan hal yang sangat
penting untuk dapat diatasi. “Bukan hanya sekedar untuk keselamatan wilayah,
keselamatan manusia yang ada di dalamnya, kesehatan dan sebagainya, tetapi juga
ada nama baik bangsa dan negara di hadapan dunia terkait penanggulanannya,”
jelasnya.Dalam amanatnya saat apel, Menko Polkam juga membahas
berbagai upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk menghadapi potensi kebakaran
hutan dan lahan. “Mitigasi dan pencegahan dapat kita lakukan termasuk
memodifikasi cuaca, water bombing, patroli helikopter, dan
mempertahankan tinggi air pada kanal dan parit di lahan gambut,"
ungkapnya.Menko Polkam juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan
manusia dengan alam sebagai bagian dari upaya mencegah kerusakan lingkungan.
"Kita perlu mengingatkan lagi bahwa alam akan bereaksi sesuai dengan aksi
yang kita lakukan. Begitu juga sebaliknya, aksi yang kita lakukan akan
menunjukkan bereaksinya alam itu kepada kita, bisakah kita memberikan sesuatu
yang baik untuk kepentingan alam," ujar Djamari.“Target kita bukan sekadar memadamkan api, tetapi menekan
kejadian karhutla serendah mungkin dan menuju kondisi yang semakin terkendali.
Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan pencegahan karhutla adalah
gabungan dari disiplin kebijakan, kesiapsiagaan lapangan, kepatuhan perusahaan,
serta partisipasi masyarakat,” ujar Menko Polkam.Pada kesempatan tersebut, Menko Polkam turut menyampaikan
apresiasi kepada seluruh unsur yang selama ini terlibat dalam upaya
penanggulangan karhutla, mulai dari pemerintah daerah, Badan Nasional
Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, TNI, Polri,
Manggala Agni, BPBD, relawan, hingga masyarakat yang berada di garis depan
penanganan bencana tersebut.Sementara itu, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni,
mengungkapkan bahwa luas kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2025 mengalami
penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. “Tahun 2024, 376.805 hektar. Namun
tahun lalu berkat kerja sama semua pihak, K/L, pusat dan daerah, bisa ditekan
menjadi 359.619 hektar. Jadi ada prestasi karena kerja kolektif kita,”
ungkapnya.Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto,
menambahkan bahwa selama tujuh tahun terakhir sejak 2019 Indonesia berhasil
mencegah kebakaran hutan dan lahan berskala besar, termasuk saat menghadapi
fenomena El Nino pada 2023. Ia menyebut pemerintah berkomitmen mempertahankan
capaian tersebut pada 2026 melalui penguatan kolaborasi lintas instansi di enam
provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.“Ketika apinya masih kecil, itu ditangani oleh pemerintah
kabupaten dan provinsi. Dari enam provinsi prioritas, baru Riau yang sudah
meminta bantuan pemerintah pusat per Maret ini, sehingga Bapak Menko Polkam
langsung memimpin kami untuk hadir di Provinsi Riau,” jelasnya.Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika, Teuku Faisal Fathani, menyampaikan bahwa kondisi
iklim Indonesia pada 2026 diperkirakan berada pada fase netral El Nino-Southern
Oscillation (ENSO). Meski tidak terdapat fenomena El Nino maupun La Nina, curah
hujan diprediksi sedikit di bawah normal dibandingkan rata-rata 30 tahun
terakhir sehingga potensi kekeringan tetap perlu diantisipasi.“Untuk mengurangi risiko tersebut, pemerintah bersama
berbagai pihak telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca dengan menyemai awan
guna mendatangkan hujan dan meningkatkan kelembapan lahan sebelum memasuki
puncak musim kemarau. Langkah ini menjadi bagian dari strategi mitigasi dini
agar wilayah rawan karhutla memiliki kondisi lahan yang lebih basah dan siap
menghadapi potensi musim kering yang lebih berat,” ujar Kepala BMKG.Menutup keterangannya kepada media, Menko Polkam juga
mengajak seluruh pihak termasuk media massa untuk berperan aktif dalam
memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan dan
mencegah kebakaran hutan.“Karena banyak masih terjadi juga bahwa ini terjadi,
kebakaran terjadi karena juga ketidak pahaman sebagian kecil masyarakat kita.
Apabila kita aktif mengedukasi masyarakat kita, tentunya kita akan mengurangi
peran itu yang muncul mengakibatkan suatu akibat yang sangat besar,” ujar Menko
Djamari. (GF)
06 Mar 2026, 16:35 WIT
Tekan Angka Kecelakaan Saat Mudik Lebaran, Ditjen Perhubungan Darat Gencarkan Rampcheck Bus
Papuanewsonline.com, Jakarta — Dalam upaya meningkatkan
keselamatan transportasi jalan sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas
selama periode Angkutan Lebaran 2026, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan melaksanakan berbagai langkah strategis, termasuk
inspeksi keselamatan armada bus atau rampcheck serta penyediaan program
mudik gratis bagi masyarakat.Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan
Darat, Aan Suhanan, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Diskusi Dialektika
Demokrasi bertema “Mudik Aman dan Nyaman: Sinergi Pemerintah dan Masyarakat
dalam Menghadapi Lonjakan Perjalanan” yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta,
Kamis (5/3/2026)."Di tahun ini sebanyak 143,9 juta orang akan melakukan
perjalanan mudik, itu sekitar 50 persen dari populasi yang ada maka diperlukan
serangkaian pengaturan dan kebijakan. Sejak tanggal 23 Februari 2026 telah
dilakukan pelaksanaan rampcheck, sebanyak 13.584 unit bus sudah
diperiksa," ungkap Dirjen Aan.Ia menjelaskan bahwa dari total kendaraan yang telah
diperiksa tersebut, sebanyak 8.680 unit atau sekitar 63,90 persen dinyatakan
diizinkan beroperasi. Sementara itu, sebanyak 2.844 unit atau 20,94 persen
diberikan peringatan perbaikan, 1.645 unit atau 12,11 persen dilarang
beroperasi, dan 415 unit atau sekitar 3,06 persen dikenai tilang sekaligus
dilarang beroperasi karena tidak memenuhi standar keselamatan.Pelaksanaan inspeksi keselamatan tersebut, lanjutnya, akan
terus dilakukan hingga 29 Maret 2026 di berbagai titik strategis. Pemeriksaan
dilakukan di Terminal Tipe A, pool bus, rest area, exit tol,
serta sejumlah daerah yang dinilai rawan kecelakaan lalu lintas selama periode
arus mudik dan arus balik."Selain itu, Kemenhub juga membuka kuota mudik gratis
dengan harapan mengurangi pemudik dengan sepeda motor melalui program mudik
gratis dengan kuota 110.112 orang dengan bus, kereta api dan kapal laut dan
12.140 sepeda motor yang diangkut dengan truk dan kereta api. Hal ini kami
upayakan karena berpergian jauh dengan sepeda motor akan sangat potensial
menyebabkan terjadinya kecelakaan," imbuhnya.Lebih lanjut, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga mengeluarkan kebijakan Work
From Anywhere (WFA). Kebijakan tersebut berlaku pada 16–17 Maret 2026 untuk
arus mudik dan 25–27 Maret 2026 untuk arus balik, yang diharapkan dapat memecah
kepadatan mobilitas masyarakat selama periode Lebaran."Untuk menyiapkan penyelenggaraan angkutan Lebaran ini
sangat diperlukan sinergi dan kolaborasi antar K/L, BUMN, Swasta bahkan
masyarakat agar terwujudnya kelancaran dan keselamatan bersama. Seperti adanya
stimulus diskon tiket transportasi yang melibatkan Kementerian Keuangan,
Kementerian BUMN, para operator transportasi dan sebagainya," jelas Dirjen
Aan.Selain itu, pemerintah bersama Kementerian Pekerjaan Umum
dan Korlantas Polri juga menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang
mengatur sejumlah kebijakan lalu lintas selama periode mudik Lebaran. Kebijakan
tersebut mencakup pembatasan angkutan barang, penerapan rekayasa lalu lintas
seperti one way, contra flow, serta sistem ganjil-genap di
sejumlah ruas jalan."Aturan pembatasan angkutan barang dilakukan untuk
keselamatan jutaan masyarakat yang akan pergi mudik dan bukan untuk membatasi
usaha melainkan mengatur agar mobilitas masyarakat dan distribusi barang bisa
sama - sama berjalan dengan lancar dan selamat," katanya.Ia menambahkan bahwa pemerintah bersama berbagai pihak
terkait juga tengah melakukan pengecekan kesiapan jalur mudik, perbaikan jalan
di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan keselamatan pelayaran,
hingga pengendalian fenomena lokal seperti pasar tumpah, lokasi wisata, serta
perlintasan sebidang."Koordinasi dengan berbagai pihak dibutuhkan agar
terbentuk sinkronisasi yang lebih baik antar pengambil kebijakan dalam
kelancaran pelaksanaan Angkutan Lebaran 2026," pungkasnya. (GF)
06 Mar 2026, 16:31 WIT
Pendaftaran Tiket Kapal Gratis Lebaran 2026 Dibuka, Kemenhub Siapkan Lebih dari 69 Ribu Kuota
Papuanewsonline.com, Jakarta — Kementerian Perhubungan
melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut secara resmi membuka pendaftaran
program Tiket Kapal Laut Gratis untuk Angkutan Laut Lebaran 2026 mulai tanggal
6 Maret 2026.Program tersebut menyediakan sebanyak 69.232 tiket gratis
bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik melalui jalur laut. Kuota
tersebut tersebar di 97 ruas trayek yang melayani berbagai wilayah kepulauan di
Indonesia, mulai dari Aceh, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.“Program tiket gratis ini adalah bentuk nyata kehadiran
negara bagi masyarakat yang ingin merayakan Lebaran bersama keluarga. Kami
ingin memastikan tidak ada warga yang terhambat pulang kampung karena kendala
biaya transportasi laut,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad
Masyhud.Dalam pelaksanaannya, program ini bekerja sama dengan lima
operator pelayaran nasional yang akan melayani berbagai rute di seluruh wilayah
Indonesia. Kelima operator tersebut yakni PT Belibis Papua Mandiri yang
melayani 22 ruas trayek, PT Pelayaran Dharma Indah dengan 54 ruas trayek, PT
Pelayaran Sakti Inti Makmur sebanyak 18 ruas trayek, PT Dharma Lautan Utama
dengan dua ruas trayek, serta PT Jembatan Nusantara yang melayani satu ruas
trayek.Untuk memperoleh informasi detail mengenai rute tujuan serta
mekanisme pendaftaran, masyarakat dapat menghubungi masing-masing operator
pelayaran atau mengakses akun Instagram resmi Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui akun @djplkemenhub151.
Pendaftaran dibuka mulai 6 Maret 2026 hingga kuota habis atau hingga tanggal
keberangkatan yang telah ditentukan oleh masing-masing operator.“Saya mengimbau masyarakat untuk segera mendaftar begitu
jalur pendaftaran dibuka. Proses pendaftaran mudah, cukup siapkan identitas
diri dan ikuti petunjuk di masing-masing operator," tambahnya.Program tiket kapal laut gratis ini juga menyediakan
berbagai rute strategis yang menjadi jalur utama mobilitas masyarakat di daerah
kepulauan. Di wilayah Papua dan Papua Barat, misalnya, tersedia rute
Sorong–Waisai dengan kapasitas 1.600 penumpang serta rute Jayapura–Biak dengan
kapasitas 700 penumpang.Sementara di kawasan Maluku, sejumlah rute juga tersedia
dari dan menuju Ambon menuju beberapa wilayah seperti Namlea, Ambalau, Leksula,
Bula, Geser, dan Gorom. Selain itu terdapat pula rute Kendari–Raha dan
Kendari–Bau-bau di Sulawesi Tenggara. Adapun di wilayah barat dan tengah
Indonesia, rute yang tersedia antara lain Banda Aceh–Sabang dengan kapasitas
1.250 penumpang, Gresik–Bawean sebanyak 1.900 penumpang, Kalianget–Kangean
sebanyak 2.000 penumpang, Jangkar–Raas dengan 2.250 penumpang, hingga rute Lembar–Surabaya
serta Balikpapan–Pare-pare.“Kami memilih rute-rute yang benar-benar dibutuhkan
masyarakat, khususnya di daerah kepulauan yang akses transportasinya terbatas,”
jelas Muhammad Masyhud.Guna memastikan program berjalan tertib dan tepat sasaran,
Ditjen Perhubungan Laut juga menetapkan sejumlah persyaratan bagi calon
penumpang. Di antaranya menyiapkan identitas diri seperti KTP, SIM, atau Kartu
Keluarga, memastikan identitas saat keberangkatan sesuai dengan data
pendaftaran, serta satu orang hanya dapat mendaftarkan maksimal empat calon
penumpang dalam satu Kartu Keluarga. Selain itu, penumpang juga dilarang
membawa benda berbahaya maupun minuman keras di atas kapal, dan tiket gratis
tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.Selain menyediakan tiket gratis, Ditjen Perhubungan Laut
memastikan aspek keselamatan pelayaran tetap menjadi prioritas utama selama
periode Angkutan Laut Lebaran 2026. Seluruh kapal yang terlibat dalam program
ini telah menjalani pemeriksaan kelaikan oleh otoritas pelabuhan setempat guna
menjamin perjalanan mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat. (GF)
06 Mar 2026, 16:26 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
