Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Menko Yusril: Ambang Batas Parlemen Harus Dikaji Rasional dan Komprehensif dalam Sistem Demokrasi
Papuanewsonline.com, Jakarta — Menteri Koordinator
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham
Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa penerapan parliamentary threshold
dalam sistem Pemilu merupakan pilihan politik terbuka dalam sistem demokrasi
yang perlu dikaji secara rasional dan komprehensif.Hal tersebut disampaikan Yusril saat menjadi pemateri dalam
Seminar Parliamentary Threshold, Selamatkan Suara Rakyat yang digelar oleh Gerakan
Kedaulatan Suara Rakyat di Gedung Sekretariat GKSR, Jakarta, Selasa (3/3/2026).Dalam paparannya, Yusril menekankan bahwa demokrasi memang
merupakan sistem yang rumit dan sering kali memerlukan proses panjang dalam
pengambilan keputusan politik. Meski demikian, menurutnya hingga saat ini belum
ada sistem pemerintahan yang dinilai lebih baik daripada demokrasi.“Demokrasi adalah situasi yang rumit dan bertele-tele,
tetapi tidak ada sistem yang lebih baik dari demokrasi. Soal threshold, itu
adalah pilihan politik terbuka,” ujar Yusril.Ia menjelaskan bahwa keberadaan ambang batas parlemen tidak
secara otomatis berkaitan dengan stabilitas pemerintahan. Stabilitas politik,
menurutnya, lebih banyak ditentukan oleh kemampuan para aktor politik membangun
kompromi dan konsensus.“Sebenarnya threshold tidak ada kaitannya langsung dengan
stabilitas pemerintahan. Kompromi politiklah yang menjamin stabilitas, bukan
semata-mata ambang batas parlemen,” tegasnya.Yusril juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat
ratusan partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum, sehingga
penyederhanaan sistem kepartaian tidak dapat semata-mata dijadikan alasan
pembenar bagi penerapan threshold. Ia menilai perdebatan mengenai besaran
ambang batas parlemen masih perlu didasarkan pada pertimbangan rasional yang
jelas.“Harus ada rasionalitas mengenai berapa jumlah ambang batas
parlemen yang benar-benar dapat menjamin stabilitas pemerintahan dan
efektivitas kerja parlemen,” jelasnya.Dalam kesempatan yang sama, Ketua GKSR Oesman Sapta Odang
menyampaikan kritik terhadap kebijakan parliamentary threshold yang dinilai
berpotensi menyederhanakan sistem kepartaian tanpa menjamin peningkatan
kualitas lembaga legislatif.“Tidak boleh ada suara rakyat yang dianggap tidak penting
dalam demokrasi. Mekanisme yang menghapus suara rakyat pada hakikatnya adalah
prosedur kosong yang mengkhianati kedaulatan rakyat,” ujarnya.Oesman menambahkan bahwa Indonesia membutuhkan sistem
kepartaian yang lebih inklusif dan mampu memberikan ruang representasi politik
yang adil bagi berbagai kelompok masyarakat.“Jika demokrasi ingin kuat, maka suara rakyat harus
didengar, bukan disaring,” tambahnya.Seminar tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh nasional, di
antaranya Mahfud MD, Arief Hidayat, serta pakar hukum tata negara Titi
Anggraini, bersama para ketua dan anggota partai politik nonparlemen.Melalui forum diskusi ini, para peserta berharap muncul
rekomendasi konkret bagi perbaikan sistem pemilu ke depan, sehingga dapat
menciptakan sistem demokrasi yang lebih adil, rasional, dan tetap menjunjung
tinggi prinsip kedaulatan rakyat. (GF)
06 Mar 2026, 16:21 WIT
Gelar Operasi Pengawasan, Satgas Pangan Daerah Maluku Jatuhkan Sanksi Kepada 2 Pelaku Usaha
Papuanewsonline.com, Ambon – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Daerah Maluku mengintensifkan pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan dengan menggelar operasi Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2026 di sejumlah pasar dan distributor di Kota Ambon, Rabu (4/3/2026).Kegiatan yang dipimpin Satgas Pangan Daerah Maluku ini melibatkan unsur kepolisian, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, serta Tim Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI. Fokus pengawasan dilakukan di Pasar Mardika Ambon serta jaringan distributor bahan pokok dan barang penting (Bapokting) guna menjaga stabilitas harga dan melindungi hak konsumen, khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri.Tim Satgas melakukan pengecekan harga dan distribusi Bapokting pada 11 titik, mulai dari pedagang eceran hingga distributor beras, minyak goreng, daging, cabai, bawang, telur, dan gula. Hasilnya, ditemukan sejumlah komoditas yang dijual di atas ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP), serta indikasi pelanggaran administratif pada distribusi beras.Selain itu, Satgas juga menemukan adanya produk beras kemasan yang diperdagangkan tanpa izin pusat, serta perbedaan harga yang signifikan pada komoditas strategis seperti cabai, beras premium, telur, ayam, dan minyak goreng di tingkat distributor maupun pengecer.Dirreskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol Piter Yanotama, S.H., S.I.K., M.H., selaku Kepala Satgas Pangan Daerah Maluku menegaskan bahwa pengawasan ini merupakan langkah tegas negara dalam menjamin keadilan harga dan keamanan pangan bagi masyarakat.“Satgas Pangan hadir untuk memastikan distribusi dan harga pangan berjalan sesuai ketentuan. Kami tidak akan mentolerir praktik penjualan di atas HET maupun peredaran pangan yang tidak memenuhi aspek perizinan dan mutu. Setiap temuan akan ditindaklanjuti secara profesional dan proporsional,” tegas Kombes Pol Piter Yanotama.Ia menambahkan, stabilitas pangan menjadi isu strategis nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan akan terus diperketat, terutama pada momentum hari besar keagamaan yang rawan terjadi lonjakan harga.Dari hasil kegiatan tersebut, tercatat dua pelaku usaha yang menjual Bapokting di atas ketentuan HET dan HAP. Saat ini, temuan tersebut masih dalam kajian dinas terkait untuk diberikan sanksi administratif berupa surat teguran. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku juga akan melakukan sosialisasi ulang ketentuan HET Minyakita sesuai Kepmendag Nomor 1028 Tahun 2024 kepada distributor dan pengecer.Satgas Pangan Maluku memastikan pemantauan harga dan mutu pangan akan terus dilakukan secara berkala, khususnya pada rantai distribusi beras dan minyak goreng, guna mencegah spekulasi harga dan praktik perdagangan yang merugikan masyarakat.Melalui kegiatan ini, negara menegaskan kehadirannya dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi masyarakat Maluku.Operasi sapu bersih Satgas Pangan Maluku menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum tidak tinggal diam menghadapi potensi gejolak harga pangan. Temuan beras tanpa izin dan penjualan di atas HET menunjukkan pentingnya pengawasan berlapis dari hulu ke hilir. Menjelang Ramadan dan Idulfitri, langkah preventif dan penegakan aturan yang konsisten menjadi kunci menjaga daya beli masyarakat sekaligus kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan nasional. PNO-12
05 Mar 2026, 21:36 WIT
Kapolri Apresiasi Progam Pembangunan Rumah Tilahu Untuk Masyarakat Jawa Barat
Papuanewsonline.com, Jawa Barat - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan dan Pangdam Siliwangi Mayjen TNI Kosasih terkait program pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni (rutilahu) buat masyarakat Jawa Barat.Hal ini disampaikan Kapolri dalam acara silaturahmi Ramadhan di Polda Jawa Barat, Rabu (4/3/2026)."Terima kasih pak Gubernur, pak Kapolda, Pangdam yang terus bersinergi membuat program yang tentunya menyentuh masyarakat kelas bawah yang membutuhkan," kata Sigit.Menurut Sigit, program pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ia pun menyebut program ini menjawab harapan masyarakat terhadap institusi Polri."Polri harus bisa melaksanakan dan mendengar apa yang menjadi aspirasi dan harapan masyarakat sehingga kemudian makin hari institusi Polri bisa melaksanakan tugas sesuai dengan harapan dan apa yang diinginkan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat," ucapnya.Pada program di Jawa Barat, tercatat ada 168 pembangunan rumah tidak layak huni. Rinciannya 67 telah selesai pembangunan dan 101 masih dalam proses pembangunan.Dalam kesempatan ini, mantan Kabareskrim Polri ini meminta masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan. Apalagi situasi global yang tak pasti dan eskalasi di timur tengah yang meningkat."Situasi yang sedang kita hadapi dampak global yang kita hadapi tentunya ini butuhkan kebersamaan persatuan. Itu adalah kunci utama menjaga agar stabilitas kamtibmas tetap terjaga," katanya.Lebih lanjut, Sigit menuturkan, apapun kondisi global yang dihadapi Indonesia, pemerintah tetap melaksanakan amanatnya untuk mendukung mendorong terjadinya pertumbuhan dan menyejahterakan masyarakatnya. Semua itu, katanya, bisa dilalui apabila bersatu. "Tentunya apa yang menjadi program terkait masalah ketahanan pangan, program ketahanan energi tentunya jugaharus kita kawal. Karena ini sebagai bagian dari upaya kita untuk hadapi dinamika global yang ada," katanya. PNO-12
05 Mar 2026, 21:29 WIT
Kapolda Maluku Pimpin Rapat Kesiapan Operasi Ketupat 2026
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K, M.Si, memimpin rapat internal kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 sekaligus analisis dan evaluasi (anev) wilayah-wilayah penanganan potensi konflik menjelang dan sesudah perayaan Hari Raya Idul Fitri. Guna mewujudkan mudik aman keluarga bahagiaRapat strategis tersebut berlangsung pada Rabu (4/3/2026) pukul 12.15 hingga 16.15 WIT di Ruang Command Center Lantai IV Polda Maluku, serta diikuti seluruh Kapolres dan jajaran melalui zoom meeting.Agenda rapat mencakup data awal dsn target capaian, strategi dan cara bertindak, kesiapan sumber daya organisasi dalam pelaksaan Operasi Ketupat 2026, pemetaan wilayah rawan konflik, serta evaluasi penanganan potensi konflik sosial di wilayah hukum Polda Maluku, termasuk pelakssnaan Polima dan Baileo Emarina.Rapat dihadiri Wakapolda Maluku, Irwasda Maluku, para Pejabat Utama Polda Maluku, serta seluruh Kapolres dan Kapolresta jajaran. Kehadiran lengkap unsur pimpinan menunjukkan keseriusan Polda Maluku dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat selama momentum Idul Fitri.Dalam arahannya, Kapolda Maluku menekankan bahwa pengamanan Idul Fitri tidak hanya berfokus pada arus mudik dan perayaan keagamaan, tetapi juga pada upaya pencegahan dini terhadap potensi konflik sosial.“Operasi Ketupat bukan sekadar pengamanan hari raya, tetapi momentum strategis untuk memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga. Deteksi dini, langkah pencegahan, dan kehadiran negara di tengah masyarakat harus benar-benar dirasakan,” tegas Irjen Pol. Dadang Hartanto.Kapolda juga mengingatkan jajaran agar meningkatkan koordinasi lintas fungsi serta memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam mengantisipasi kerawanan konflik.“Pendekatan humanis dan komunikasi yang baik dengan masyarakat menjadi kunci utama. Polri harus hadir sebagai penjaga keamanan sekaligus penyejuk di tengah dinamika sosial menjelang dan pasca Idul Fitri,” lanjutnya.Langkah Polda Maluku menggelar rapat internal khusus kesiapan Operasi Ketupat 2026 menunjukkan keseriusan Polri dalam mengantisipasi dinamika keamanan jelang Idul Fitri. Tidak hanya menitikberatkan pada pengamanan arus mudik dan perayaan hari besar keagamaan, Polda Maluku juga secara aktif memetakan potensi konflik sosial sebagai bagian dari strategi preventif.Pendekatan ini sejalan dengan semangat Polri Presisi yang mengedepankan prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Dengan perencanaan matang dan sinergi lintas sektor, Polda Maluku diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan wilayah sehingga masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan aman, nyaman, dan penuh khidmat. PNO-12
05 Mar 2026, 21:22 WIT
Polda Maluku Siapkan 2.135 Personel Gabungan Amankan Idul Fitri 1447 H
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku memperkuat kesiapan pengamanan arus mudik dan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 melalui Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Maluku.Rakor yang digelar pada Kamis (5/3/2026) tersebut dibuka oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan dihadiri Kapolda Maluku Irjen Pol prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K., M.Si, unsur TNI, Forkopimda, serta pimpinan instansi terkait di wilayah Maluku.Kegiatan ini menjadi langkah awal konsolidasi lintas sektor untuk memastikan keamanan, kelancaran transportasi, serta pelayanan publik selama periode Ramadan hingga Idul Fitri.Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto menegaskan bahwa pengamanan Lebaran merupakan operasi kemanusiaan Polri yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.Sebagai bagian dari Operasi Ketupat 2026, Polda Maluku menyiapkan 2.135 personel gabungan, terdiri dari 1.478 personel Polri dan 697 personel dari unsur TNI serta instansi terkait.“Pengamanan Idul Fitri merupakan tanggung jawab bersama. Kami telah melaksanakan berbagai operasi cipta kondisi untuk menekan potensi gangguan kamtibmas sehingga masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan aman dan nyaman,” ujar Kapolda.Selain itu, Polda Maluku juga akan mendirikan 78 pos pengamanan dan pelayanan yang tersebar di berbagai titik strategis, termasuk pelabuhan, bandara, terminal, pusat keramaian, dan rumah ibadah.Sebanyak 1.068 objek pengamanan telah dipetakan sebagai bagian dari langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan selama masa libur Lebaran.Kapolda juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan darurat Polri 110 yang dapat diakses secara gratis untuk melaporkan gangguan keamanan maupun meminta bantuan kepolisian.“Layanan 110 ini bebas pulsa dan siap melayani masyarakat selama 24 jam. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkannya jika membutuhkan bantuan kepolisian,” tegasnya. PNO-12
05 Mar 2026, 21:09 WIT
Polda Maluku Gelar Pemeriksaan Kesehatan Peserta Seleksi PTIK 2026
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku melalui Biro Sumber Daya Manusia (SDM) menggelar pemeriksaan kesehatan bagi peserta Seleksi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Panitia Daerah (Panda) Polda Maluku Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu (4/3/2026) dan berlangsung secara transparan serta profesional sesuai standar rekrutmen Polri.Pemeriksaan kesehatan ini dilaksanakan oleh Biro SDM Polda Maluku bekerja sama dengan Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polda Maluku sebagai bagian dari tahapan seleksi yang menitikberatkan pada prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).Sebanyak 10 orang peserta mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan, dengan rincian 9 peserta menjalani pemeriksaan langsung di Bid Dokkes Polda Maluku, sementara 1 peserta mengikuti pemeriksaan kesehatan di Bareskrim Polri.Kepala Biro SDM Polda Maluku, Kombes Pol. Jemi Junaidi, S.I.K., M.M., yang juga meninjau langsung pelaksanaan kegiatan tersebut, menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan merupakan tahapan krusial dalam menjaring calon perwira Polri yang berkualitas dan berintegritas.“Pemeriksaan kesehatan ini bertujuan memastikan seluruh peserta seleksi PTIK benar-benar memenuhi standar kesehatan jasmani dan rohani yang telah ditetapkan. Proses seleksi dilakukan secara objektif, transparan, dan bebas dari intervensi,” tegas Kombes Pol. Jemi Junaidi.Ia menambahkan bahwa rekrutmen PTIK tidak hanya menilai aspek akademik dan psikologi, tetapi juga kondisi fisik yang prima sebagai bekal pengabdian di institusi Kepolisian.Sementara itu, Kepala Bidang Dokkes Polda Maluku Kombes Pol dr. M. Faizal Zulkarnaen, M.H, Sp.F, menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan secara menyeluruh dengan mengacu pada standar medis yang berlaku di lingkungan Polri.“Seluruh peserta menjalani pemeriksaan kesehatan secara komprehensif, mulai dari pemeriksaan fisik umum, kesehatan organ dalam, hingga aspek penunjang lainnya. Hasil pemeriksaan murni berdasarkan kondisi kesehatan peserta tanpa rekayasa,” ujar Kabid Dokkes Polda Maluku.Menurutnya, keterlibatan tenaga medis profesional bertujuan memastikan seleksi berjalan adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara medis maupun administrasi.Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan seleksi PTIK Panda Polda Maluku Tahun Anggaran 2026 ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mencetak calon perwira yang unggul, sehat, dan siap menjawab tantangan tugas Kepolisian di masa depan.Tahapan pemeriksaan kesehatan yang digelar Polda Maluku mencerminkan keseriusan Polri dalam menjaga kualitas dan kredibilitas proses rekrutmen. Dengan pengawasan langsung pimpinan serta keterlibatan tenaga medis profesional, seleksi PTIK 2026 diharapkan mampu melahirkan perwira Polri yang tidak hanya cerdas dan berintegritas, tetapi juga memiliki kesiapan fisik dan mental untuk melayani masyarakat secara presisi. PNO-12
05 Mar 2026, 20:42 WIT
Teken Perjanjian Kerja Sama, Polda Maluku Bersama Unpatti Luncurkan Pusat Studi Kepolisian
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku bersama Universitas Pattimura (Unpatti) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) sekaligus meluncurkan Pusat Studi Kepolisian, Selasa (3/3/2026) pukul 14.00 WIT, bertempat di Kampus Universitas Pattimura, Ambon. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara institusi kepolisian dan dunia akademik.Penandatanganan kerja sama tersebut dihadiri Wakil Kepala Polda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H., jajaran pejabat utama Polda Maluku, antara lain Karo SDM, Kabidhumas, Kabidkum, Ka SPN, serta Kabagkerma Biro Ops. Dari pihak universitas, hadir Rektor Universitas Pattimura beserta para Wakil Rektor dan jajaran pengelola kerja sama dan kehumasan.Dalam sambutannya, Rektor Universitas Pattimura menyampaikan bahwa hubungan kelembagaan antara Unpatti dan Polda Maluku selama ini telah terjalin secara intens dan produktif. Kolaborasi tersebut meliputi berbagai kegiatan akademik, riset, serta pengabdian kepada masyarakat yang mendukung tugas-tugas kepolisian.Ia menegaskan, penandatanganan PKS ini menjadi tonggak legal formal kerja sama yang sebelumnya telah dibangun secara substantif. Kerja sama tersebut diwujudkan secara konkret melalui pembentukan “Police Corner” atau Pojok Kepolisian di lingkungan kampus sebagai ruang interaksi antara mahasiswa dan institusi Polri.“Police Corner diharapkan menjadi pusat informasi layanan kepolisian, edukasi kamtibmas, rekrutmen Polri, hingga pencegahan narkotika dan tindak kriminal lainnya. Mahasiswa perlu melihat kepolisian sebagai mitra strategis, bukan institusi yang berjarak dari dunia akademik,” ujar Rektor.Selain itu, pihak universitas juga berharap adanya dukungan pelatihan dan pembinaan dari Polda Maluku bagi petugas keamanan (security) kampus guna meningkatkan kemampuan deteksi dini dan pencegahan gangguan keamanan.Sementara itu, Brigjen Pol. Imam Thobroni dalam sambutannya menyatakan bahwa penandatanganan PKS dan peluncuran Pusat Studi Kepolisian merupakan tonggak sejarah penting bagi Polda Maluku dalam membangun Polri yang profesional, modern, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.Ia mengungkapkan bahwa tantangan kepolisian ke depan semakin kompleks, mulai dari kejahatan siber, dinamika sosial lintas batas (borderless), hingga karakteristik geografis Maluku yang sekitar 97 persen wilayahnya merupakan lautan, sehingga menuntut pendekatan dan strategi penanganan yang berbasis riset dan data ilmiah.“Keterbatasan personel, termasuk regulasi terbaru yang mensyaratkan penyidik minimal berpendidikan S1, menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi,” ungkap Wakapolda.Menurutnya, Polda Maluku sangat terbuka bagi mahasiswa dan akademisi yang ingin melakukan penelitian, magang, maupun kajian ilmiah terkait kepolisian dan isu sosial kemasyarakatan. Sinergi antara teori akademik dan praktik lapangan diyakini akan menjadi dapur pemikiran strategis dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di Bumi Raja-raja.Kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan PKS dan pemotongan pita sebagai simbol resmi diluncurkannya Pusat Studi Kepolisian Universitas Pattimura. Serta peninjauan lokasi police corner yang berada di gedung perpustakaan universitas Pattimura.Kerja sama ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi penguatan institusi Polri, pengembangan dunia pendidikan tinggi, serta peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Maluku.Kolaborasi Polda Maluku dan Universitas Pattimura mencerminkan arah baru transformasi Polri Presisi yang semakin menempatkan ilmu pengetahuan, riset, dan pendekatan akademik sebagai fondasi kebijakan dan operasional kepolisian. Kehadiran Pusat Studi Kepolisian dan Police Corner di lingkungan kampus bukan hanya simbol kedekatan institusional, tetapi juga ruang strategis dalam membangun kepercayaan publik, khususnya generasi muda, terhadap Polri. Sinergi ini menjadi model kolaborasi ideal antara aparat penegak hukum dan perguruan tinggi dalam menjawab tantangan keamanan modern di wilayah kepulauan seperti Maluku. PNO-12
05 Mar 2026, 20:27 WIT
Propam Polda Maluku Gelar Rakernis 2026, Perkuat Soliditas dan Sinergi Antar Personel
Papuanewsonline.com, Ambon - Dalam rangka memperkuat profesionalisme serta soliditas pengawasan internal di tubuh Kepolisian, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Maluku menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Tahun Anggaran 2026, Selasa (3/3/2026), bertempat di Ruang Rapat Utama Lantai V Markas Polda Maluku.Rakernis tahunan yang diselenggarakan oleh Bidang Propam Polda Maluku ini dibuka secara resmi oleh Irwasda Polda Maluku Kombes Pol I Made Sunarta, S.E., M.H., didampingi Kabid Propam Polda Maluku Kombes Pol Indera Gunawan, S.I.K., serta Kasubid Wabprof Kompol Jamaludin Malawat, S.H.Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Kasi Propam Satker Polda Maluku dan Kasi Propam Polres jajaran, baik secara langsung maupun SECARA daring (melalui Zoom meeting), sebagai wujud keterpaduan sistem pengawasan internal dari tingkat Polda hingga Polres.Dalam sambutannya, Irwasda Polda Maluku Kombes Pol I Made Sunarta menegaskan bahwa Propam memiliki peran strategis sebagai garda terakhir penjaga marwah dan integritas institusi Polri. Ia mengajak seluruh personel Propam untuk terus bekerja secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab, tanpa mengharapkan imbalan maupun pujian.“Bekerja secara profesional adalah bekerja dengan ikhlas, melaksanakan setiap arahan pimpinan seberat apa pun tugasnya. Propam memiliki peran yang hampir serupa dengan fungsi pengawasan Itwasda, sehingga harus mengedepankan profesionalisme, soliditas, dan kepatuhan terhadap SOP internal Polri,” tegas Irwasda.Ia juga menyampaikan apresiasi pimpinan Polda Maluku atas dedikasi dan kinerja jajaran Propam yang selama ini konsisten menjaga disiplin, etika, dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.Pada kesempatan yang sama, Kabid Propam Polda Maluku Kombes Pol Indera Gunawan dalam pengantarnya meminta seluruh peserta Rakernis agar mengikuti setiap materi dan arahan narasumber secara sungguh-sungguh. Menurutnya, Rakernis ini menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas dan sinergi antar-personel Propam di seluruh wilayah Maluku.“Melalui Rakernis ini, kami berharap terbangun kesamaan persepsi, peningkatan kapasitas, serta penguatan soliditas Propam Polda Maluku dan Polres jajaran dalam menjalankan fungsi pengawasan internal secara profesional dan presisi,” ujarnya.Rakernis Bidang Propam Polda Maluku Tahun Anggaran 2026 berlangsung dengan lancar hingga selesai, serta diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan internal yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.Pelaksanaan Rakernis Propam Polda Maluku ini menjadi cerminan komitmen institusi kepolisian dalam mengawal Transformasi Polri Presisi, khususnya pada aspek penguatan pengawasan internal dan penegakan disiplin anggota. Dengan Propam sebagai garda terakhir, profesionalisme dan integritas personel menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Polri. PNO-12
05 Mar 2026, 20:12 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
