Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Tokoh Pemuda Mimika Minta Kapolres Mimika Transparan Soal Kasus Jembatan Waa Banti
Papuanewsonline.com, Mimika - Tokoh pemuda Mimika, Edoardus
Rahawadan meminta Kapolres Mimika menyampaikan secara terbuka kepada publik
terkait perkembangan proses hukum dugaan kasus Jembatan Waa Banti di Distrik
Tembagapura.Permintaan itu disampaikan menyusul penanganan perkara yang
sebelumnya ditangani Unit Tipikor Polres Mimika. Edoardus menyebut kasus
tersebut sempat masuk tahap penyidikan.Menurut Edoardus, Kapolres Mimika sendiri pernah
menyampaikan dua poin penting kepada publik melalui media. Pertama, sebanyak 6 saksi telah dipanggil untuk dimintai
keterangan. Kedua, dalam proses pemeriksaan, keenam saksi disebut bersikap
kooperatif.Namun hingga saat ini, publik belum memperoleh penjelasan
resmi terkait perkembangan lanjutan penanganan perkara tersebut.“Kami meminta Kapolres Mimika menjelaskan secara terbuka
kepada masyarakat. Kalau kasus itu masih berlanjut, maka prosesnya sudah sampai
di mana? Tetapi kalau kasus tersebut tidak dilanjutkan, maka apa alasannya? Ini
penting agar publik mengetahui secara jelas perkembangan penanganannya,” tegas
Edoardus Rahawadan. Dalam rilis yang diterima media papuanewsonline,com pada (14/5/26).Edoardus menegaskan permintaan tersebut bukan bentuk
tekanan, melainkan bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi atas
penegakan hukum yang dilakukan institusi kepolisian.“Ini amanat undang-undang, bukan karena saya mau tegasnya
Polres Mimika dalam hal ini Kapolres perlu menyampaikan secara terbuka kepada
publik,” ujarnya.Permintaan keterbukaan informasi itu merujuk pada
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
khususnya Pasal 13 dan Pasal 14. Ia juga mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019
tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menegaskan penyidikan harus dilakukan
secara profesional, prosedural, transparan, dan akuntabel.Selain itu, Edoardus menyebut Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan hak kepada masyarakat
memperoleh informasi publik secara benar dan jujur, termasuk penanganan perkara
yang menjadi perhatian publik sepanjang tidak menghambat proses hukum.Edoardus berharap Polres Mimika dapat memberikan penjelasan
resmi sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat terkait
keberlanjutan penanganan kasus tersebut.Hingga berita ini dipublikasikan Papuanewsonline.com belum
mendapat konfirmasi dari Polres Mimika terkait perkembangan kasus Jembatan Waa
Banti. Penulis: Hend
Editor: GF
15 Mei 2026, 14:19 WIT
IPTU Esterlina Titiheru Raih 3 Medali Internasional
Papuanewsonline com, Johor Bahru - Polri kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat internasional melalui keberhasilan Perwira Polisi Wanita (Polwan) Polda Maluku, IPTU Esterlina Titiheru, A.Md., yang meraih tiga medali dalam kejuaraan binaraga “NPC Regional TNT Global Classic Malaysia 2026” di Hotel Holiday Villa, Johor Bahru, Malaysia, Minggu (10/5/2026).IPTU Esterlina yang sehari-hari bertugas sebagai PS. Kapolsek Baguala Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease Polda Maluku berhasil menunjukkan bahwa personel Polri tidak hanya hadir menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, namun juga mampu mengukir prestasi di tingkat dunia.Dalam kejuaraan yang diikuti peserta dari berbagai negara Asia tersebut, IPTU Esterlina berhasil meraih:Juara 1 (Medali Emas) kategori Women’s Physique;Juara 2 (Medali Perak) kategori Women’s Figure;Juara 2 (Medali Perak) kategori Women’s Wellness.Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. dalam keterangan tertulisnya memberikan apresiasi tinggi atas capaian tersebut dan menegaskan bahwa prestasi itu mencerminkan kualitas sumber daya manusia Polri yang unggul, disiplin, dan berdaya saing internasional.“Seorang Kapolsek tidak hanya dituntut mampu menjaga stabilitas kamtibmas di wilayahnya, tetapi juga harus menjadi teladan dalam disiplin, semangat hidup sehat, dan prestasi. Apa yang diraih IPTU Esterlina membuktikan bahwa personel Polri mampu menjalankan tugas negara sekaligus berprestasi di tingkat internasional,” ujar Wakapolri.Sebagai Pembina Utama Komite Olahraga Polri (KOP), Wakapolri juga terus mendorong pembinaan olahraga di lingkungan Polri agar menjadi bagian dari penguatan kualitas personel dan budaya hidup sehat.Menurutnya, KOP dibentuk sebagai wadah serius untuk mengembangkan potensi dan bakat olahraga anggota Polri sehingga mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang membawa nama baik institusi dan bangsa.“Polri akan terus memberikan dukungan terhadap personel yang memiliki potensi dan prestasi olahraga. Pembinaan harus dilakukan secara sportif, profesional, dan berkelanjutan agar mampu melahirkan atlet-atlet Polri yang membanggakan,” tegas Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo.Keberhasilan IPTU Esterlina diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh personel Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga kesehatan dan kebugaran, serta menghadirkan semangat pengabdian melalui karya dan prestasi nyata.Melalui Komite Olahraga Polri (KOP), Polri juga terus berkomitmen memberikan dukungan, pembinaan, dan ruang pengembangan bagi personel yang memiliki potensi di bidang olahraga secara sportif, profesional, dan berkelanjutan. Kehadiran KOP menjadi bagian penting dalam membangun sumber daya manusia Polri yang sehat, disiplin, berprestasi, serta mampu mengharumkan nama institusi maupun bangsa di tingkat nasional dan internasional. PNO-12
15 Mei 2026, 12:16 WIT
Studi Banding Sampah Mimika Dinilai Zonk, Ketua KPK Timika: Jangan Jadi Program Seremonial
Papuanewsonline.com, Timika – Ketua Komunitas Pemuda Kei
(KPK) Timika, Edoardus Rahawadan mempertanyakan efektivitas program studi
banding pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Daerah Mimika ke sejumlah
wilayah di Pulau Jawa.Menurut Edoardus, masyarakat hingga saat ini belum melihat
dampak positif yang nyata dari program tersebut terhadap penanganan sampah di
Kabupaten Mimika.Edoardus menilai program studi banding yang dilakukan Pemda
Mimika terkesan hanya menghabiskan anggaran daerah tanpa menghasilkan perubahan
signifikan bagi masyarakat.Ia juga menyoroti rencana besar terkait daur ulang sampah
yang dinilai masih sebatas wacana dan belum diwujudkan dalam langkah konkret di
lapangan.“Kalau hanya pergi studi banding tetapi kondisi sampah di
Mimika tetap sama, maka masyarakat tentu mempertanyakan manfaatnya. Jangan
sampai hanya menjadi program seremonial yang menghabiskan uang daerah,” tegas
Edoardus. Dalam rilis yang diterima media Papuanewsonline.com (14/5/26).Ia meminta Pemerintah Daerah Mimika agar lebih fokus pada
program nyata yang langsung menyentuh masyarakat, dibanding membuat kegiatan
yang berpotensi sia-sia dan membebani anggaran.Menurut Edoardus, penanganan sampah tidak bisa hanya
dilakukan pemerintah sendiri, tetapi harus melibatkan masyarakat secara aktif. Karena itu, ia mendorong Pemda Mimika untuk membangun kerja
sama dengan masyarakat, organisasi kepemudaan, RT dan RW dalam menciptakan
sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan.Selain itu, Edoardus meminta agar pemerintah memperbanyak
sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga
kebersihan lingkungan serta pengelolaan sampah dan daur ulang yang benar.“Edukasi itu penting. Kalau masyarakat diberikan pemahaman
yang baik dan dilibatkan secara langsung, maka persoalan sampah bisa diatasi
bersama,” ujarnya.Hingga berita ini ditayangkan, Papuanewsonline.com belum
mendapat konfirmasi dari Pemerintah Daerah Mimika terkait kritik tersebut. Penulis: Hend
Editor: GF
14 Mei 2026, 20:10 WIT
Warga Desa Talem Kabupaten Nduga Keluhkan Dana Desa Tidak Cair Sejak 2018
Papuanewsonline.com, Nduga – Warga Desa Talem, Distrik
Geselema, Kabupaten Nduga mengeluhkan dana desa yang tidak pernah sampai ke
masyarakat sejak 2018. Keluhan itu disampaikan Itan Kwijangge kepada wartawan
Papuanewsonline.com melalui telepon WhatsApp pada Selasa, (13/052026).Menurut Itan, Kepala Desa Talem bernama Kenas Kogoya sudah
tidak berada di desa sejak 2018.“Desa Talem itu dia keluar dari 2018. Sampai 2018 itu, Pak
Desa itu dia keluar dari kabupaten,” kata Itan dengan nada keras.Ia menyebut pengelolaan dana desa selama ini dilakukan oleh
pihak dari kabupaten atas nama Dian atau Deinus Gwijangge.“Dian selaku ASN yang pegang kendali buku tabungan dengan
cap Talem itu tra perna desa datang cairkan dana, tra perna aparat datang
cairkan dana juga. Hanya Aisen Kabupaten Nduga atas nama Dian atau Deinus
Gwijangge yang kelola dana desa,” ujarnya.Itan yang mengaku sebagai sekretaris kampung mengatakan
dirinya disuruh mengambil honor dana desa, namun tidak pernah menerima.“Saya ini sebagai sekretaris di kampung baru. Bapak punya,
saya punya bapak itu sekretaris, dia suruh saya ngambil honor, honor dana
desa,” katanya.Ia menambahkan, seluruh aparat desa bersama kepala desa baru
yang mengelola uang tersebut.“Udah punya aparat desa itu semua di kampung dengan kepala
desa baru yang kelola uang itu, Pak Dian Gwijangge, yang ngasih kabupaten
juga,” ucapnya.Itan menyatakan hingga 2026, dana kampung tidak pernah
sampai ke masyarakat maupun perangkat desa.“Jadi dana kampung itu sampai sekarang dari 2018 sampai 2026
ini tidak pernah sampai ke masyarakat maupun perangkat desa. Honor juga begitu
Pak,” katanya.Ia juga mengeluhkan sulitnya menghubungi kepala desa karena
tidak memiliki nomor kontak. “Di kampung itu tidak ada kepala desa punya nomor, hanya
mungkin dia punya aparat itu, dia yang pegang,” ujarnya.Itan berharap persoalan ini mendapat perhatian agar dana
desa dapat dicairkan dan sampai kepada masyarakat sesuai peruntukannya. Penulis: Hendrik
Editor: GF
14 Mei 2026, 20:04 WIT
Perkuat Sinergi, Kapolda Maluku Terima Pengurus IKASSI
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Dadang Hartanto menerima audiensi Pengurus Ikatan Keluarga Besar Siri Sori Islam (IKASSI) di Mapolda Maluku, Rabu (13/5/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Polri dan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan harmoni sosial di Maluku.Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang tamu lantai dua Mapolda Maluku tersebut, Kapolda Maluku didampingi Direktur Intelkam Polda Maluku dan Kabid Humas Polda Maluku. Audiensi berlangsung hangat dan penuh keakraban dengan membahas dukungan bersama terhadap pelaksanaan pelantikan Raja Siri Sori Islam yang direncanakan berlangsung dalam waktu dekat.Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Pengurus IKASSI serta komitmen masyarakat adat dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Maluku.“Polda Maluku menyambut baik silaturahmi ini sebagai bentuk sinergi antara Polri dan tokoh masyarakat. Kami berharap kolaborasi seperti ini terus diperkuat untuk menjaga keamanan, persatuan, dan stabilitas sosial di Maluku,” ujar Kapolda.Ia juga menegaskan bahwa Polda Maluku mendukung penuh pelaksanaan agenda adat dan budaya masyarakat sepanjang dilaksanakan secara aman, tertib, dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan.Turut hadir dalam audiensi tersebut jajaran Pengurus IKASSI, yakni Prof. Hasbollah Toisuta selaku Ketua Umum, Drs. Hi. Rustam Holle sebagai Pembina, Hi. Lutfi Sanaky selaku Pembina, Azis Tuhepaly sebagai Wakil Ketua Umum, Hasan Mulud selaku Wakil Ketua Umum, Said Kaplale sebagai Ketua Pokja, Ahmad Pelupessy selaku Sekretaris Pokja, Irfan Saimima selaku Sekretaris Pokja, Husen Toisuta dari Media IKASSI, serta M. Fauzan Salatalohy dari Media IKASSI.Sementara itu, perwakilan Pengurus IKASSI, Prof. Hasbollah Toisuta, menyampaikan terima kasih atas penerimaan Kapolda Maluku beserta jajaran.Menurutnya, masyarakat Siri Sori Islam selama ini terus mendukung langkah-langkah Polda Maluku dalam menjaga keamanan daerah serta memperkuat persatuan masyarakat di tengah keberagaman Maluku.Dalam kesempatan tersebut, pihak IKASSI juga mengundang Kapolda Maluku untuk menghadiri pelantikan Raja Siri Sori Islam bersama Gubernur Maluku dan unsur Forkopimda lainnya. Selain itu, panitia pelantikan berencana melibatkan putra-putri TNI-Polri asal Siri Sori Islam dalam rangkaian prosesi adat dan pengamanan kegiatan.Menanggapi hal tersebut, Kapolda Maluku menyatakan dukungannya terhadap pelibatan personel TNI-Polri asal Siri Sori Islam dalam kegiatan adat dimaksud, dengan tetap memperhatikan mekanisme dan koordinasi bersama jajaran kewilayahan.“Kami berharap pelantikan Raja Siri Sori Islam dapat berjalan aman, lancar, dan menjadi contoh positif bagi desa-desa lain di Maluku dalam menjaga nilai adat, persaudaraan, dan kamtibmas,” kata Kapolda.Audiensi tersebut menjadi simbol penguatan kolaborasi antara institusi Polri dan tokoh adat di Maluku dalam menjaga keamanan berbasis kearifan lokal, sekaligus mempererat persatuan masyarakat di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. PNO-12
14 Mei 2026, 18:53 WIT
Polda Maluku Luncurkan “Polisi Mengajar”, Strategi Humanis Bentuk Generasi Emas
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku terus memperkuat pendekatan humanis Polri melalui dunia pendidikan dengan meluncurkan program “Polisi Mengajar”, sebuah inovasi pembinaan karakter pelajar yang menyasar sekolah-sekolah hingga wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) di Maluku.Program yang menjadi gagasan Kapolda Maluku tersebut mendapat apresiasi luas dalam dialog Aspirasi Maluku Bersama Polda Maluku bertema “Polisi Mengajar: Inovasi Humanis Polda Maluku dalam Membangun Generasi yang Cerdas, Disiplin dan Berkarakter” yang berlangsung di Studio Programa 1 RRI Ambon.Dialog menghadirkan Plt. Wadir Binmas Polda Maluku Kompol Johanis Horhoruw, AMK., S.H., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Dr. Sarlota Singerin, S.Pd., M.Pd., serta Psikolog Prisca D. Sampe, S.Psi., M.Psi.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan Program Polisi Mengajar merupakan bentuk nyata komitmen Polda Maluku dalam menghadirkan Polri yang humanis, edukatif, dan dekat dengan generasi muda.“Program ini bukan sekadar kegiatan mengajar di sekolah, tetapi bagian dari upaya membangun karakter, disiplin, kesadaran hukum, serta menanamkan nilai kebangsaan kepada pelajar sejak dini. Kami ingin polisi hadir sebagai sahabat dan teladan bagi generasi muda Maluku,” ujar Kombes Pol. Rositah.Menurutnya, pendekatan preventif melalui dunia pendidikan menjadi langkah strategis dalam menekan berbagai persoalan sosial yang melibatkan pelajar dan remaja di tengah perkembangan era digital saat ini.“Polda Maluku berharap Program Polisi Mengajar mampu menciptakan ruang edukasi yang positif bagi pelajar, termasuk di wilayah 3T, sehingga seluruh anak-anak Maluku memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan karakter dan pemahaman hukum secara baik,” tambahnya.Dalam dialog tersebut, Kompol Johanis Horhoruw menjelaskan bahwa Program Polisi Mengajar lahir sebagai terobosan Polda Maluku untuk menjawab tantangan kamtibmas yang melibatkan kalangan muda dan pelajar.Menurutnya, kehadiran polisi di sekolah bukan hanya sebatas memberikan materi pembelajaran, tetapi juga membangun kedekatan emosional dengan siswa agar tercipta hubungan yang positif antara Polri dan generasi muda.“Polisi hadir bukan untuk menakuti, tetapi menjadi sahabat pelajar, tempat berdiskusi, sekaligus memberikan edukasi tentang disiplin, budaya lokal, etika, dan kesadaran hukum,” jelas Kompol Johanis.Ia menambahkan, Polda Maluku telah menyiapkan personel pengajar mulai dari perwira pertama hingga perwira menengah guna mendukung pelaksanaan program secara berkelanjutan di seluruh wilayah Maluku.Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Dr. Sarlota Singerin menyampaikan bahwa program tersebut menjadi langkah strategis dalam membangun sinergitas antara dunia pendidikan dan kepolisian.Menurutnya, para kepala sekolah di Maluku memberikan respons positif terhadap program tersebut, bahkan mengusulkan agar durasi pembelajaran diperpanjang agar materi dapat diterima siswa secara lebih maksimal.“Anak-anak perlu dikenalkan sejak dini bahwa polisi adalah sahabat masyarakat dan mitra pendidikan dalam membangun karakter generasi muda,” katanya.Untuk mendukung pemerataan pelaksanaan program hingga wilayah terpencil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku bersama Polda Maluku juga telah menyiapkan modul pembelajaran berisi 16 materi utama.Materi tersebut meliputi kesadaran hukum, budaya lokal, hidup orang basudara, lalu lintas, bahaya narkoba, bullying, etika bermedia sosial, kenakalan remaja, intoleransi, hoaks, etika pergaulan, hingga hukum dan HAM.Dr. Sarlota Singerin juga menyebut Program Polisi Mengajar sebagai langkah awal menuju terwujudnya Generasi Emas Maluku 2045.“Program Polisi Mengajar ini menjadi langkah awal menuju terwujudnya Generasi Emas Maluku 2045, ‘Par Maluku pung bae’. Karena pendidikan karakter, disiplin, dan kesadaran sosial harus dibangun sejak dini melalui kolaborasi seluruh pihak,” ungkapnya.Psikolog Prisca D. Sampe menilai Program Polisi Mengajar sangat positif karena mampu menghadirkan polisi sebagai figur teladan atau role model bagi pelajar.Menurutnya, pendidikan karakter menjadi kebutuhan penting di tengah meningkatnya persoalan sosial di lingkungan remaja, termasuk kasus bullying dan penyalahgunaan media sosial.“Pelajar tidak hanya membutuhkan ilmu akademik, tetapi juga pembentukan mental, kedisiplinan, etika, dan karakter yang kuat agar mampu menghadapi tantangan sosial saat ini,” ujarnya.Dalam sesi interaktif, masyarakat juga mempertanyakan jangkauan pelaksanaan program hingga wilayah 3T di Maluku. Menanggapi hal tersebut, Kompol Johanis memastikan Program Polisi Mengajar akan diterapkan secara menyeluruh di seluruh kabupaten/kota di Maluku, termasuk daerah terpencil.Ia menjelaskan bahwa seluruh Kapolres jajaran bersama Kepala Cabang Dinas Pendidikan telah dilibatkan sejak awal peluncuran program melalui pertemuan virtual yang juga dihadiri Gubernur Maluku dan Kapolda Maluku sebagai bentuk komitmen bersama mendukung keberlanjutan program tersebut.Selain itu, evaluasi program akan dilakukan secara berkala melalui kolaborasi antara Polda Maluku dan Dinas Pendidikan guna mengukur perubahan perilaku, kedisiplinan, serta pemahaman siswa setelah menerima materi pembelajaran.Program Polisi Mengajar diharapkan menjadi model pendekatan humanis Polri dalam dunia pendidikan sekaligus langkah konkret membangun Generasi Emas Maluku 2045 yang cerdas, disiplin, berkarakter, dan memiliki kesadaran hukum yang kuat. PNO-12
14 Mei 2026, 18:10 WIT
Polri Dorong Kolaborasi Nasional Lindungi Karya Anak Bangsa di Era Digital
Papuanewsonline.com, Jakarta – Fenomena pembajakan digital masih menjadi ancaman serius bagi industri perfilman nasional di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan distribusi konten digital. Berdasarkan data Coalition Against Piracy (CAP) tahun 2025, kawasan Asia-Pasifik mengalami lebih dari 215 miliar kunjungan ke situs ilegal streaming dan unduhan film, dengan Indonesia masuk dalam lima besar negara dengan tingkat akses tertinggi.Kondisi tersebut mendorong pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat perlindungan terhadap karya anak bangsa sekaligus meningkatkan keamanan ruang digital. Melalui kegiatan Divhumas Polri melaksanakan Pertemuan Production House (PH) bertema “Melindungi Karya Anak Bangsa di Era Digital: Sinergi Nasional Melawan Pembajakan dan Kejahatan Siber serta Penguatan Edukasi Etika Kepolisian dalam Industri Perfilman”, para pemangku kepentingan berupaya membangun kesamaan persepsi dan langkah strategis dalam menjaga keberlangsungan industri perfilman Indonesia.Sambutan Kadivhumas Polri yang disampaikan oleh Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo menegaskan bahwa Polri memiliki peran strategis dalam melindungi hak kekayaan intelektual serta menjaga keamanan ruang digital sebagai ekosistem baru industri perfilman. Menurutnya, Polri dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan dunia digital yang terus berkembang.“Penanganan permasalahan industri perfilman tidak dapat dilakukan secara parsial dan membutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat,” ujarnya.Ia juga menekankan bahwa Polri membuka ruang kolaborasi dengan insan perfilman untuk menghadirkan gambaran Polri yang profesional, humanis, dan edukatif. Melalui pertemuan bersama Production House, diharapkan terbangun kesamaan visi, komitmen bersama, serta langkah nyata yang berkelanjutan dalam melindungi karya anak bangsa.“Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan, solusi, dan kerja sama strategis untuk kemajuan industri perfilman Indonesia,” tambahnya.Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Sonny Hendra Sudaryana menyampaikan bahwa kepercayaan atau trust menjadi faktor utama dalam pertumbuhan dan penguatan ekonomi digital nasional. Untuk memperkuat ekosistem digital, pemerintah memperkenalkan kerangka strategi 6C yang mencakup Connectivity, Competency, Capital, Catalysis, Commerce, dan Compliance sebagai fondasi pengembangan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.Menurutnya, penguatan infrastruktur digital nasional harus diiringi dengan peningkatan talenta dan literasi digital masyarakat agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Selain itu, dukungan investasi, pembiayaan, serta percepatan akselerasi ekosistem digital juga dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan industri kreatif dan teknologi digital nasional.Sonny menilai pembajakan konten digital tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pelaku industri, tetapi juga melemahkan semangat berkarya dan menghambat pertumbuhan ekosistem kreatif nasional secara berkelanjutan. Karena itu, platform digital diharapkan memiliki mekanisme pemblokiran yang efektif guna mencegah penyebaran konten ilegal sekaligus membangun kepercayaan publik sebagai platform distribusi konten yang sehat dan berkualitas.Sementara itu, perwakilan Dittipidsiber Bareskrim Polri Kompol Jeffrey Bram menekankan pentingnya penguatan keamanan siber pada production house maupun platform distribusi film untuk mencegah kebocoran konten dan penyebaran film secara ilegal sebelum maupun sesudah distribusi resmi.Ia menjelaskan bahwa pengamanan sistem digital pada industri perfilman perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan sistem penyimpanan data, kontrol akses distribusi, hingga perlindungan terhadap server dan platform digital. Menurutnya, penanganan digital piracy tidak dapat hanya mengandalkan pemblokiran situs ilegal semata, tetapi juga membutuhkan pendekatan preventif melalui edukasi dan peningkatan literasi digital masyarakat.“Edukasi kepada masyarakat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait penggunaan konten digital secara legal serta dampak negatif pembajakan terhadap industri kreatif nasional,” jelasnya.Jeffrey juga menyampaikan bahwa regulasi terkait moderasi konten digital mengacu pada Pasal 40 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan UU ITE, PP Nomor 43 Tahun 2023, serta Kepmen Nomor 522 Tahun 2024 yang mengatur kewajiban penanganan konten ilegal oleh platform digital.Melalui pertemuan tersebut, seluruh pihak berharap tercipta kolaborasi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku industri perfilman, platform digital, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem perfilman nasional yang aman, sehat, dan berdaya saing di era digital. PNO-12
14 Mei 2026, 17:50 WIT
Patroli Humanis Satgas Damai Cartenz di Sugapa, Ciptakan Rasa Aman bagi Masyarakat
Papuanewsonline.com, Intan Jaya - Upaya menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Tengah terus dilakukan Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 melalui patroli humanis yang dilaksanakan di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Selasa (12/5/2026).Kegiatan patroli tersebut dipimpin oleh AKP Syahri Aditya, S.Trk., S.I.K. Patroli dilakukan sebagai bentuk kehadiran aparat keamanan di tengah masyarakat guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah Distrik Sugapa.Personel yang melakukan pemantauan di pasar, kemudian melanjutkan kegiatan menuju Bank Papua Sugapa guna memastikan keamanan objek vital dan aktivitas pelayanan masyarakat tetap berjalan lancar.Selama pelaksanaan kegiatan, personel juga berinteraksi secara langsung dengan masyarakat sebagai bagian dari pendekatan humanis yang terus dikedepankan dalam pelaksanaan Operasi Damai Cartenz-2026.Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen. Pol. Dr. Faizal Ramadhani,S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa patroli humanis menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat di wilayah operasi.“Kehadiran personel di tengah masyarakat bertujuan untuk memberikan rasa aman sekaligus memastikan aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik. Kami terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga situasi kamtibmas di Papua,” ujarnya.Ia juga menambahkan bahwa pengamanan terhadap pusat aktivitas masyarakat dan objek vital menjadi prioritas guna mencegah potensi gangguan keamanan.Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes. Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., mengatakan bahwa patroli rutin di wilayah rawan akan terus dilakukan secara konsisten sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat.“Patroli ini tidak hanya berfokus pada aspek pengamanan, tetapi juga membangun komunikasi dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Dengan kehadiran personel di lapangan, kami berharap masyarakat merasa lebih aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” katanya.Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 memastikan kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna menjaga keamanan serta mempererat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat di Kabupaten Intan Jaya. PNO-12
14 Mei 2026, 17:35 WIT
Minat Sertifikasi Tanah di Mimika Masih Rendah, Kantor Pertanahan: Kondisi Papua Berbeda dengan Jawa
Papuanewsonline.com, Timika – Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Mimika, Yosep Simon Done, mengakui antusiasme masyarakat setempat
dalam mengikuti program sertifikasi tanah masih jauh di bawah daerah lain,
khususnya wilayah Pulau Jawa. Hal ini disampaikannya dalam wawancara di Aula
Kantor Pertanahan Mimika (12/5/2026).Menurutnya, perbedaan budaya dan pemahaman membuat
pendekatan pelayanan di Papua tidak bisa disamakan dengan daerah lain; jika di
Jawa warga berdatangan sendiri mengurus berkas, di sini petugas harus turun
langsung ke lokasi, membantu pengurusan surat, hingga mendampingi proses
pengukuran.Yosep juga menjelaskan adanya perubahan aturan yang
membatasi pengulangan program di lokasi yang sudah pernah mendapat layanan. Pihaknya pun masih terus mengusulkan pengecualian kebijakan
bagi wilayah Papua, mengingat kondisi geografis dan luas wilayah yang sangat
besar. “Luas tanah di Mimika sangat luas, sementara kemampuan kami
terbatas. Tahun ini misalnya baru bisa selesaikan sekitar 50 hektare, padahal
masih banyak lahan yang belum tersentuh,” ujarnya. Kendala utama lainnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat
akan pentingnya kepastian hukum hak milik tanah.Masih banyak warga yang bersikap acuh tak acuh karena belum
paham manfaat memiliki sertifikat, sementara sebagian lainnya yang sudah
mengerti justru sangat antusias dan aktif menyiapkan berkas.Agar proses berjalan lancar dan cepat, Yosep mengimbau
masyarakat yang ingin mengurus sertifikasi untuk menyiapkan syarat utama: surat
bukti kepemilikan, pemasangan patok batas tanah, serta membersihkan lokasi dari
semak belukar. Dokumen pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga, dan bukti
pembayaran PBB juga wajib disiapkan agar administrasi tidak terhambat. Penulis: Jid
Editor: GF
13 Mei 2026, 19:47 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
