Sekda Papua Pegunungan Belum Konfirmasi Hadiri Rapat Koordinasi Percepatan APBD Nduga
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menjadwalkan rapat strategis bersama jajaran terkait untuk membahas keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Nduga
Papuanewsonline.com - 10 Apr 2026, 20:51 WIT
Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan
Papuanewsonline.com, Nduga – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan hingga kini masih menunggu konfirmasi dari Sekretaris Daerah (Sekda) Wasouk Demianus Siep terkait undangan rapat koordinasi yang akan membahas keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nduga.
Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, 13 April
2026 pukul 10.00 WIT di Ruang Rapat Gubernur Lantai 3 Gedung Wenehule Hubby.
Pertemuan ini dinilai penting karena menyangkut percepatan proses penetapan
APBD yang berdampak langsung pada jalannya program pemerintahan dan pelayanan
masyarakat di Kabupaten Nduga.
Berdasarkan undangan yang diterima redaksi, agenda utama rapat akan difokuskan pada evaluasi hambatan yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBD serta penyusunan langkah-langkah strategis untuk mempercepat proses tersebut.

Isi surat
Adapun isi surat tersebut berisi penjelasan agenda Rapat yang akan membahas mengenai:
1. Penyampaian laporan kepada gubernur terkait
permasalahan yang dihadapi dalam keterlambatan penetapan APBD kabupaten nduga
2. Pembahasan langkah-langkah strategis Untuk percepatan penetapan APBD
kabupaten nduga.
Media Papuanewsonline.com telah mencoba menghubungi
Sekretaris Daerah Wasouk Demianus Siep melalui aplikasi WhatsApp guna
memperoleh penjelasan resmi terkait undangan tersebut. Namun hingga berita ini
diterbitkan, belum ada tanggapan maupun pernyataan yang disampaikan pihak Sekda.
Menurut informasi dari surat undangan, rapat ini diharapkan
menjadi forum koordinasi penting antara pemerintah provinsi dan pihak terkait
untuk mencari solusi konkret atas keterlambatan yang terjadi, sehingga proses
penganggaran daerah dapat segera dituntaskan.
Keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Nduga sebelumnya
telah menjadi perhatian publik karena berpotensi menghambat pelaksanaan
berbagai program pembangunan dan pelayanan yang menyentuh langsung kebutuhan
masyarakat.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sendiri disebut
berupaya mendorong percepatan melalui langkah koordinatif, termasuk pelaporan
langsung kepada gubernur mengenai persoalan yang dihadapi di tingkat daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum adanya konfirmasi dari Sekda Papua Pegunungan membuat publik masih menunggu kepastian terkait kehadiran dan hasil pembahasan dalam rapat strategis tersebut.
Penulis: Hend
Editor: GF