Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Dankorbrimob Tutup Latrapaops Amole I-2026, 415 Personel Siap Amankan Freeport
Papuanewsonline.com, Bogor – Komandan Korps Brimob (Dankorbrimob)
Polri Komjen Pol. Ramdani Hidayat resmi menutup Latihan Pra Operasi Pasukan
Korps Brimob Polri BKO Polda Papua Tengah dalam rangka Operasi Amole I Tahun
2026.Upacara penutupan berlangsung Senin, 11 Mei 2026, di
Lapangan Nagara Janottama Satlat Brimob Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor. Latihan
ini disiapkan untuk pengamanan PT Freeport Indonesia di wilayah hukum Polda
Papua Tengah.Komandan Resimen II Pasukan Pelopor Kombes Pol. Bambang
Yudho Martono bertindak sebagai Komandan Upacara. Sementara Teknisi Jibom Madya
TK. III Korbrimob Polri Kombes Pol. Siswara Hadi Chandra bertugas sebagai
Perwira Upacara.Sejumlah pejabat tinggi Korbrimob hadir dalam kegiatan
tersebut. Hadir Wadankorbrimob Polri Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, Teknisi
KBRN Utama Tk. I Irjen Pol. Almas Widodo Kolopaking, dan Teknisi Jibom Utama
Tk. I Irjen Pol. Suhendri.Turut hadir pula Karorenminops Korbrimob Polri Brigjen Pol.
Yuri Karsono, Danpas Pelopor Brigjen Pol. Gatot Mangkurat Putra Perkasa
Jumantara, serta Danpas Gegana Brigjen Pol. Mulyadi. Hadir juga para Pati,
Teknisi Utama Tk. II, Pejabat Utama, dan Teknisi Madya jajaran Korbrimob Polri.Latpraops dilaksanakan selama 28 hari, mulai 12 April hingga
9 Mei 2026. Lokasi latihan tersebar di Satlat Brimob Cikeas, PT Antam Pongkor,
dan kawasan Gunung Halimun Salak, Bogor, Jawa Barat.Sebanyak 415 personel dari Korbrimob dan Satbrimob Polda
mengikuti seluruh rangkaian latihan. Fokus pelatihan diarahkan pada kesiapan
mental, fisik, kemampuan, dan naluri tempur personel.Materi yang diberikan mencakup teknik pengamanan wilayah,
penindakan massa anarkis, pengamanan objek vital nasional, hingga pengejaran
terbatas terhadap kelompok bersenjata. Tujuannya memperkuat soliditas,
loyalitas, dan profesionalisme personel dalam operasi.“Dengan memohon rahmat Tuhan yang maha esa pada hari ini,
Senin 11 Mei 2026 di Satuan Latihan Brimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Latpraops
Pasukan Korps Brimob Polri BKO Polda Tengah dalam rangka Operasi Amole I tahun
2026 pengamanan PT Freeport Indonesia di wilayah hukum Polda Papua Tengah
secara resmi saya nyatakan ditutup,” ujar Komjen Ramdani.Penutupan latihan menjadi simbol kesiapan penuh Korps Brimob
Polri dalam mendukung stabilitas keamanan PT Freeport Indonesia. Diharapkan
personel mampu menerapkan materi latihan di lapangan dengan mengedepankan
pendekatan humanis dan sinergitas antarunsur. Penulis: Hendrik
Editor: GF
13 Mei 2026, 12:56 WIT
Bapenda Mimika Penuhi Lokasi Strategis dengan Poster Gebyar Pajak, Ajak Warga Taat Bayar Pajak
Papuanewsonline.com, Timika – Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Mimika kembali menggelar Gebyar Sadar Pajak Daerah 2026
sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat yang taat membayar kewajiban
perpajakan. Sosialisasi gencar dilakukan lewat pemasangan pduk dan poster di
berbagai tempat umum seperti rumah makan, kafe, hingga hotel agar program ini
dikenal luas dan mendorong partisipasi warga dalam pembangunan daerah.Kepala Bidang Pajak Bapenda Mimika, Melianus Selitubun,
menjelaskan hadiah utama yang disiapkan berupa empat unit sepeda motor, dibagi
dalam dua kategori: dua unit untuk pembayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
serta dua unit lagi untuk wajib pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Selain itu, tersedia juga beragam hadiah menarik lainnya
mulai dari kulkas, mesin cuci, televisi, hingga handphone bagi peserta yang
beruntung.Ia mengingatkan, bukti pembayaran yang sah untuk diunggah
adalah struk resmi dari mesin M-POS, bukan bukti tulisan tangan. Khusus pembayaran
PBB, periode berlangsung dari Januari hingga 31 Agustus 2026, dan pengundian
hadiah dijadwalkan pada 6 Oktober mendatang. Caranya sangat mudah: cukup simpan struk pembayaran saat
bertransaksi, lalu unggah ke laman pajak.mimikakab.go.id untuk masuk ke dalam
daftar peserta undian.“Mari menjadi warga bijak dan taat pajak, karena apa yang
kita bayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan daerah. Terima kasih atas
partisipasi dan kontribusi Bapak/Ibu selama ini. Semoga Gebyar ini semakin
meningkatkan kesadaran kita bersama, dan keberuntungan berpihak kepada seluruh
warga Mimika yang sudah patuh dan tertib membayar pajak daerah,” ujar Melianus. Penulis: Jid
Editor: GF
13 Mei 2026, 11:48 WIT
Menaker Dorong Sertifikasi Ahli Komunikasi untuk Pekerja Media Sosial dan Digital
Papuanewsonline.com, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) menyoroti pentingnya peningkatan kualitas komunikasi publik di era
digital, khususnya bagi para pekerja yang bergerak di bidang komunikasi dan
media sosial. Melalui kerja sama dengan Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Padjadjaran (IKA FIKOM Unpad), pemerintah mendorong lahirnya
program sertifikasi ahli komunikasi untuk para pekerja di sektor tersebut.Dorongan itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of
Understanding (MoU) antara Kementerian Ketenagakerjaan dan IKA FIKOM Unpad yang
berlangsung di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin (11/5/2026).
Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal IKA FIKOM Unpad Ivan Garda
dan Sekretaris Jenderal Kemenaker Cris Kuntadi, serta disaksikan langsung
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.Dalam keterangannya, Kemenaker menyebut jumlah peserta
program magang nasional kini terus meningkat hingga mencapai 150 ribu pekerja,
dengan mayoritas bergerak di bidang komunikasi. Kondisi itu dinilai perlu
diimbangi dengan peningkatan kompetensi dan pemahaman etika komunikasi digital
yang baik.Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan profesi di
bidang komunikasi kini menjadi salah satu sektor yang paling diminati
perusahaan karena memiliki peran penting dalam proses bisnis dan kebijakan
publik.“Saya kira perlu ada pembekalan komunikasi dari para ahli
komunikasi, bagaimana menggunakan media sosial saat ini,” ungkap dia, dalam
pendantanganan MoU Kementerian Ketenagakerjaan dengan Ikatan Alumni Fikom
Universitas Padjadjaran, Senin (11/5).Yassierli menilai perkembangan media sosial dan algoritma
digital saat ini sangat memengaruhi pola konsumsi informasi masyarakat. Karena
itu, pekerja komunikasi perlu memiliki kemampuan khusus agar mampu menciptakan
ruang digital yang sehat dan tidak memperkeruh suasana publik.”Saat baru tahu kalau sosial media diatur oleh algoritma.
Sekali kita meninton satu tiopik. Kita akan disuguhkan dengan konten sejenis.
Saya setuju Menkomdigi mengatur itu. Saya juga mendorong IKA Fikom dan Fikom
Unpad membekali para pekerja itu dengan kemampuan dan keahlian komunikasi yang
baik dengan sertifikasi ahli komunikasi,” ujar dia.Ketua IKA FIKOM Unpad, Hendri Satrio atau yang akrab disapa
Hensa, mengatakan kerja sama tersebut membawa semangat perubahan positif
melalui penguatan kualitas komunikasi publik di Indonesia."Tujuannya adalah supaya Indonesia lebih baik lagi,
tapi kami bungkus kerja sama ini dengan tagline 'komunikatif, produktif, dan
kompeten'," ujar Hensa.Menurut Hensa, komunikasi saat ini bukan lagi sekadar
kemampuan berbicara, tetapi telah menjadi kompetensi strategis yang menentukan
produktivitas dan kualitas hubungan antara pemerintah, dunia usaha, pekerja,
dan masyarakat luas."Kita perlu pesan-pesan komunikasi yang
menyejukkan," ujar Hensa.Ia juga menyoroti perubahan lanskap media yang kini memasuki
era “homeless media”, di mana informasi tidak hanya hadir melalui media arus
utama, tetapi juga menyebar cepat lewat algoritma media sosial, potongan video,
hingga berbagai platform digital lainnya.“Kita sekarang hidup di era homeless media, ketika informasi
hadir juga melalui algoritma, media massa, sampai potongan-potongan konten
sehingga tantangan komunikasi saat ini tentu semakin kompleks”, jelasnya.Menurut Hensa, kondisi tersebut turut memengaruhi nasib
pekerja media dan jurnalis yang kini harus bersaing dengan influencer, buzzer,
hingga arus konten digital yang bergerak sangat cepat.“Yang juga harus kita pikirkan adalah nasib pekerja media.
Di era homeless media, jurnalis tidak hanya bersaing dengan sesama media,
tetapi juga dengan algoritma, buzzer, influencer, dan potongan konten yang
sering kali lebih cepat menyebar dibandingkan berita yang terverifikasi,” kata
Hensa.Kerja sama antara Kemenaker dan IKA FIKOM Unpad ini mencakup
dukungan komunikasi publik, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, hingga
pemanfaatan sarana dan prasarana Kemenaker untuk mendukung kegiatan organisasi
alumni tersebut.Sementara itu, Wakil Dekan FIKOM Unpad, Centurion
Chandratama Priyatna, menegaskan pihak kampus siap menyelenggarakan sertifikasi
pekerja di bidang komunikasi guna meningkatkan standar profesionalisme dan
kualitas komunikasi publik di Indonesia.“Kami siap menyelenggarakan sertifikasi pekerja bekerjasama
derngan IKA Fikom Unpad,” terang dia. (GF)
13 Mei 2026, 11:18 WIT
Kemenhub Ancam Cabut Izin PO Bus yang Tidak Masuk Terminal
Papuanewsonline.com, Jakarta — Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menegaskan akan memberikan sanksi
tegas kepada perusahaan otobus (PO) yang tidak mematuhi kewajiban masuk
terminal. Penegasan itu disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan
Suhanan, dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (11/5/2026).Menurut Aan, langkah tersebut dilakukan demi memastikan
keselamatan operasional angkutan umum serta meningkatkan pengawasan terhadap
kendaraan dan pengemudi yang beroperasi di jalan raya.“Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administratif
hingga pembekuan izin trayek dan pencabutan izin penyelenggaraan angkutan
orang. Hal ini tercantum dalam UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam
Trayek,” ungkap Dirjen Aan.Ia menjelaskan, kewajiban masuk terminal bagi setiap bus
bertujuan memastikan kendaraan yang dioperasikan benar-benar laik jalan,
pengemudi dalam kondisi sehat, serta data penumpang tercatat dengan baik.
Selain itu, petugas terminal juga melakukan pemeriksaan administrasi dan
kelengkapan kendaraan.Kementerian Perhubungan, kata Aan, tidak akan segan
menghentikan perjalanan kendaraan apabila ditemukan tidak memenuhi persyaratan
keselamatan maupun administrasi yang berlaku.“Sebagai perpanjangan tangan Ditjen Perhubungan Darat, Balai
Pengelola Transportasi Darat di seluruh wilayah kerjanya melalui satuan
pelayanan di Terminal Tipe A wajib memperkuat pengawasan kelaikan operasional
angkutan jalan melalui inspeksi keselamatan atau rampcheck,” jelasnya.Aan menambahkan, pengawasan tersebut mencakup evaluasi
menyeluruh terhadap perizinan, dokumen uji KIR, kepatuhan perusahaan otobus
terhadap standar keselamatan angkutan jalan, hingga pengawasan terhadap
kompetensi serta kesehatan pengemudi bus.Selain pengawasan operasional, Ditjen Perhubungan Darat juga
akan melakukan audit terhadap pemenuhan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan
Angkutan Umum (SMK PAU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 85 Tahun 2018.Sistem tersebut mencakup 10 elemen penting, di antaranya
komitmen dan kebijakan perusahaan, pengorganisasian, manajemen risiko,
fasilitas pemeliharaan kendaraan, dokumentasi dan data, peningkatan kompetensi
pengemudi, tanggap darurat, pelaporan kecelakaan internal, monitoring dan
evaluasi, hingga pengukuran kinerja keselamatan perusahaan.Menurut Aan, langkah penguatan pengawasan ini dilakukan
untuk meningkatkan aspek keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sekaligus
menurunkan risiko kecelakaan fatal pada angkutan umum yang kerap menimbulkan
korban jiwa.
“Ke depan, koordinasi petugas di lapangan dengan Ditlantas,
Dinas Perhubungan dan operator jalan perlu ditingkatkan untuk penanganan titik
- titik rawan kecelakaan. Selain itu, kita perlu memperkuat sosialisasi budaya
keselamatan transportasi kepada seluruh pihak baik pengemudi, perusahaan otobus
serta masyarakat,” pungkasnya. (GF)
13 Mei 2026, 11:11 WIT
Indonesia–Australia Perkuat Keselamatan Transportasi Lewat Forum Strategis di Canberra dan Sydney
Papuanewsonline.com, Australia — Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Australia kembali menegaskan komitmen bersama dalam
memperkuat kerja sama keselamatan transportasi melalui penyelenggaraan
Indonesia-Australia Transport Safety Forum yang berlangsung di Canberra dan
Sydney, Australia, pada 4–8 Mei 2026.Forum tersebut menjadi agenda strategis tingkat pejabat
tinggi di sektor transportasi dalam kerangka kerja sama Indonesian Transport
Safety Assistance Package (ITSAP) antara Indonesia dan Australia. Pertemuan ini
menjadi wadah penting memperkuat kolaborasi bilateral demi mendukung sistem
transportasi yang selamat, aman, dan berkelanjutan.Delegasi Republik Indonesia dipimpin Sekretaris Jenderal
Kementerian Perhubungan, Arif Toha. Ia didampingi Kepala Pusat Fasilitasi
Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI) Amiruddin, Pelaksana Tugas
Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) Triono, serta perwakilan
dari Basarnas, KNKT, AIRNAV, dan sejumlah unit kerja terkait lainnya.Sementara itu, delegasi Australia dipimpin Secretary of the
Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications,
Sport and the Arts, Jimm Betts. Forum tersebut juga dihadiri perwakilan
otoritas keselamatan transportasi, regulator maritim, serta para pemangku
kepentingan dari kedua negara.Dalam forum itu, kedua negara membahas evaluasi kerja sama
keselamatan transportasi yang telah berjalan sekaligus menyusun action plan
kerja sama periode 2026–2027. Berbagai isu strategis menjadi fokus pembahasan,
mulai dari keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, koordinasi
pencarian dan pertolongan (SAR), hingga investigasi insiden transportasi.Selain itu, penguatan kebijakan dan regulasi keselamatan
transportasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di
sektor transportasi juga menjadi agenda utama yang dibahas secara mendalam.Pelaksana Tugas Direktur KPLP, Triono, mengungkapkan bahwa
dalam rangkaian forum tersebut juga dilaksanakan Subworking Group Meeting
antara Direktorat KPLP dan Australian Maritime Safety Authority (AMSA).“Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas
sejumlah program tindak lanjut di bidang perlindungan lingkungan maritim yang
akan dilaksanakan secara kolaboratif,” ujar Triono.Adapun sejumlah program kerja sama yang akan ditindaklanjuti
meliputi Basic Equipment Operation (BEO Training), OILMAP Training, SPILL ASIA,
National Plan Exercise Australia, Regional MARPOL Exercise, hingga Oil Sampling
Training. Program-program tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas
penanganan keselamatan dan pencemaran laut di kawasan regional.Menurut Triono, kerja sama ini menjadi langkah penting untuk
memperkuat sinergi kedua negara dalam menghadapi tantangan sektor transportasi
modern yang semakin kompleks, terutama di kawasan maritim Indo-Pasifik.“Melalui forum ini, Indonesia dan Australia menegaskan
komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi dan kerja sama di sektor
transportasi, khususnya dalam mewujudkan sistem transportasi yang selamat,
aman, dan berkelanjutan demi mendukung konektivitas regional dan pertumbuhan
ekonomi kedua negara,” tutup Triono.
Forum Indonesia-Australia Transport Safety Forum sendiri
menjadi bagian penting dalam hubungan bilateral kedua negara yang selama ini
aktif menjalin kerja sama di bidang transportasi laut, udara, dan keselamatan
publik. Selain memperkuat koordinasi antarotoritas, forum ini juga diharapkan
mampu mendorong transfer pengetahuan dan teknologi keselamatan transportasi
yang lebih modern dan terintegrasi. (GF)
13 Mei 2026, 11:03 WIT
Kesabaran Habis, Perempuan Pengusaha Papua Gelar Aksi Bakar Ban di Kantor Disperkimtan Mimika
Papuanewsonline.com, Timika — Situasi di depan Kantor Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Mimika
memanas pada Senin pagi, 12 Mei 2026. Sejumlah perempuan yang tergabung dalam
kelompok Perempuan Pengusaha Papua menggelar aksi bakar ban tepat di pintu
masuk kantor dinas.Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap sikap
Kepala Dinas yang dinilai sengaja menghindar dari aspirasi mereka. Hal itu
disampaikan Dianu Omaleng, salah satu pengusaha perempuan yang tergabung dalam
kelompok Perempuan Pengusaha Papua sekaligus menjadi narasumber dalam aksi
tersebut.Menurut Dianu Omaleng, para pengusaha perempuan asli Papua
telah beberapa kali mengajukan permohonan audiensi secara resmi, namun upaya
tersebut tidak pernah membuahkan hasil. “Setiap kali kami datang, jawaban yang
kami terima dari staf selalu sama, yaitu Kepala Dinas sedang tidak berada di
tempat atau sedang menjalankan tugas dinas luar,” ujarnya. Dalam rilis yang
diterima media papuanewsonline,com via Whatsapp.Kondisi itu, lanjut Dianu, telah menimbulkan kekecewaan yang
mendalam. "Kami sudah sekian kali datang dengan cara baik-baik untuk
menghadap, tetapi alasannya selalu sama, sedang keluar. Hal ini benar-benar
memancing amarah kami. Kepala Dinas seharusnya melayani semua pihak, bukan
menghindar dari tanggung jawab," tegasnya di sela-sela aksi.Dianu Omaleng menjelaskan, tuntutan utama dari kelompok
Perempuan Pengusaha Papua adalah adanya transparansi dan kejelasan mengenai
distribusi proyek perumahan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus.
Menurutnya, mekanisme pembagian proyek saat ini dinilai masih jauh dari prinsip
keadilan bagi pengusaha lokal Orang Asli Papua.“Sebelumnya, dugaan adanya praktik monopoli dan berbagai
skandal terkait proyek di dinas ini memang sempat menjadi sorotan lembaga
legislatif dan organisasi mahasiswa di Mimika,” tambah Dianu.Pantauan di lokasi, asap hitam pekat dari ban yang terbakar
membubung tinggi di area kantor. Dianu Omaleng menyebut aksi bakar ban ini
merupakan simbol perlawanan terhadap sistem birokrasi yang dianggap tidak
transparan. Ia menegaskan bahwa para peserta aksi tidak akan membubarkan diri
sebelum Kepala Dinas bersedia menemui mereka secara langsung untuk memberikan
jawaban yang pasti.Hingga berita ini rilis pada Senin, 13 Mei 2026, belum
terdapat pernyataan resmi dari pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan Kabupaten Mimika terkait aksi unjuk rasa tersebut.Sementara itu, situasi di lokasi aksi masih berada dalam
pemantauan aparat keamanan setempat. Langkah ini dilakukan guna memastikan aksi
demonstrasi berlangsung tertib dan tidak menimbulkan kerusakan terhadap
fasilitas umum yang lebih luas. Penulis: Hendrik
Editor: GF
13 Mei 2026, 10:43 WIT
Gugus Tugas Reforma Agraria Dibentuk Kembali, Pastikan Tanah Bermanfaat Dan Sejahterakan Masyarakat
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika
kembali membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai langkah strategis
nasional dalam menata penguasaan dan kepemilikan tanah, yang pelaksanaannya
berjenjang mulai dari pusat hingga ke daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 62 Tahun 2023, di tingkat kabupaten tim ini dipimpin langsung oleh
Bupati, sementara Kantor Pertanahan berperan aktif memfasilitasi dan
mengoordinasikan seluruh program yang dijalankan.Pembentukan ini merupakan kelanjutan kegiatan yang sempat
berjalan pada tahun 2022 dan kemudian terhenti, kini diaktifkan kembali demi
mengakselerasi manfaat tanah bagi warga. (12/05/26) Kepala Kantor Pertanahan Mimika, Yosep Simon Done,
menjelaskan bahwa reforma agraria tidak hanya sekadar memberikan kepastian
hukum lewat penerbitan sertifikat tanah, baik melalui program redistribusi
maupun Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Lebih dari itu, tujuan utamanya adalah memastikan tanah yang
sudah bersertifikat dapat dikelola secara produktif. Ia menegaskan peran masing-masing lembaga: BPN berfokus pada
aspek hukum dan administrasi, sedangkan pemerintah daerah melalui Organisasi
Perangkat Daerah wajib menghadirkan program ekonomi seperti pertanian,
peternakan, hingga pengembangan koperasi agar lahan bernilai guna.Langkah ini juga bertujuan mencegah terjadinya tanah
terlantar yang kerap menjadi pemicu konflik sosial di masyarakat. Yosep mengingatkan agar tanah yang sudah diserahkan kepada
warga di wilayah seperti Kadun Jaya, Mandiri Jaya, Mimika Barat, dan Nambuwa
tidak dibiarkan begitu saja. Diperlukan kerja sama lintas sektor agar lahan
tersebut segera dimanfaatkan untuk kegiatan yang menghasilkan nilai ekonomi.Ke depannya, seluruh pembangunan yang berkaitan dengan
penggunaan tanah akan dikoordinasikan lebih erat antara pemerintah daerah dan
BPN agar selaras dan tepat sasaran.“Kami berharap Gugus Tugas ini dapat bekerja dengan baik,
penuh tanggung jawab, dan mampu menjembatani berbagai kepentingan. Semoga
keberadaan tim ini membawa perubahan nyata, menjamin hak masyarakat atas tanah,
sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi seluruh warga
Kabupaten Mimika,” harap Yosep Simon Done. Penulis: Jid
Editor: GF
13 Mei 2026, 10:33 WIT
Kantor Pertanahan Mimika Genjot PTSL 2026, Targetkan 495 Bidang Tanah
Papuanewsonline.com, Timika – Kantor Pertanahan Kabupaten
Mimika terus mendorong pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
guna mempercepat sertifikasi dan validasi seluruh bidang tanah di wilayah
tersebut. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, Yosep
Simon Done dalam wawancara di Aula Kantor Pertanahan Mimika, Selasa (12/5/2026).Program PTSL bertujuan mendata dan mencatat seluruh bidang
tanah secara resmi ke dalam satu sistem pemetaan lengkap, baik yang belum
maupun yang sudah memiliki sertifikat.Berbeda dengan cara lama, PTSL kini dilakukan secara
digital. Sertifikat yang sudah terbit pun akan divalidasi ulang agar memiliki
titik koordinat pasti dan terintegrasi dalam sistem, sehingga data tanah tidak
hilang atau rancu. “Dulu masih manual, sekarang kita sesuaikan dengan kondisi
lapangan agar batas wilayah jelas dan sah,” ujar Yosep. Jika seluruh wilayah perkotaan selesai dipetakan dan
tervalidasi, Mimika berhak menyandang predikat “kota lengkap” dalam hal
pertanahan.Untuk tahun 2026, target pelaksanaan ditetapkan sebanyak 495
bidang tanah. Saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan kementerian terkait
aturan baru penetapan lokasi. Yosep berharap dalam dua minggu ke depan wilayah kerja sudah
ditetapkan sehingga kegiatan pengukuran dan pendataan bisa segera berjalan. Ia menegaskan bahwa seluruh layanan dalam program PTSL ini
gratis dan tidak dipungut biaya sepeser pun dari masyarakat. Penulis: Andi Ilham
Editor: GF
13 Mei 2026, 10:01 WIT
Pemkab Mimika dan Kantor Pertanahan Bentuk Gugus Tugas Reforma Agraria 2026
Papuanewsonline.com, Timika – Kantor Pertanahan Kabupaten
Mimika bersama Pemerintah Kabupaten Mimika resmi menggelar rapat pembentukan
Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun 2026 di Aula Kantor Pertanahan, Selasa
(12/5/26). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Asisten III Bidang Administrasi
Umum Setda Mimika, Herry Onawame, yang hadir mewakili pemerintah daerah untuk
memperkuat langkah strategis pemerataan aset tanah dan kebijakan pertanahan di
wilayah tersebut.Dalam sambutannya, Herry Onawame menegaskan bahwa reforma
agraria bukan sekadar soal pembagian tanah atau kepemilikan semata, melainkan
instrumen utama mewujudkan keadilan sosial, kepastian hukum, serta peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Program ini dinilai sangat penting untuk mengurangi
ketimpangan penguasaan lahan, menjaga stabilitas sosial, serta mendukung
pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh warga Mimika.Pembentukan gugus tugas ini bertujuan mempererat koordinasi
antarinstansi terkait agar seluruh kebijakan dan pelaksanaan program berjalan
lebih optimal, terpadu, dan tepat sasaran. Melalui tim ini, pemerintah berharap berbagai permasalahan
pertanahan dapat diselesaikan dengan lebih cepat, transparan, dan memberikan
kepastian hukum bagi warga yang selama ini menanti hak atas tanahnya
masing-masing.“Terima kasih kepada
seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan berkomitmen dalam kegiatan ini.
Semoga gugus tugas yang terbentuk dapat bekerja dengan sinergi, melahirkan
kebijakan yang bermanfaat nyata, serta membawa keadilan dan kemakmuran yang
merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mimika ke depannya,” ujarnya. Penulis: Jid
Editor: GF
13 Mei 2026, 09:55 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
