Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Usai Pimpin Perdamaian, Kapolda Maluku Sholat Magrib dan Buka Puasa Bersama Warga Fiditan
Papuanewsonline.com, Tual – Usai memimpin langsung pelaksanaan Perjanjian Damai serta Penyerahan Senjata Tajam dan Bom Molotov pasca bentrokan antarwarga, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K., M.Si, melanjutkan agenda dengan melaksanakan Sholat Magrib Berjamaah dan Buka Puasa Bersama masyarakat Desa/Ohoi Fiditan, Kota Tual. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis (26/2/2026) pukul 18.35 WIT di Balai Desa Fiditan (Masjid Sementara As-Sholeh), Kecamatan Dullah Utara, dalam suasana penuh kekhusyukan, keteduhan, dan kebersamaan yang mencerminkan kembalinya harmoni sosial pasca konflik. Kata Kabis Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K.Acara ini turut dihadiri jajaran Polda Maluku, unsur TNI, Pemerintah Kota Tual, Kejaksaan, Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta perwakilan warga dari Kompleks Fiditan Kampung Lama dan Kompleks Fiditan Kampung Baru.Selanjutnya menurut Kabid Humas, Pelaksanaan sholat berjamaah dan buka puasa bersama menjadi rangkaian lanjutan dari kesepakatan damai yang telah dicapai sebelumnya. Momentum ini dimaknai sebagai simbol berakhirnya konflik sekaligus dimulainya kembali kehidupan sosial masyarakat yang rukun, aman, dan harmonis.Kapolda Maluku tampak berbaur tanpa sekat dengan masyarakat, duduk dan berbuka puasa bersama para tokoh agama, pemuda, serta warga dari kedua kompleks yang sebelumnya terlibat pertikaian. Suasana yang sempat diliputi ketegangan kini berubah menjadi hangat dan penuh kekeluargaan. Sementara itu, Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Maluku menegaskan bahwa bulan suci Ramadhan merupakan momentum terbaik untuk introspeksi diri, menahan emosi, serta memperkuat ukhuwah dan persaudaraan.“Ramadhan mengajarkan kita untuk menahan diri, memperbaiki sikap, dan memperkuat persaudaraan. Perdamaian yang sudah kita sepakati hari ini harus kita jaga bersama, bukan hanya secara simbolis, tetapi diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Kapolda.Ia menekankan pentingnya sikap saling menghormati, menjauhi provokasi, serta mengedepankan musyawarah dan dialog dalam menyelesaikan setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat.“Jangan lagi ada kekerasan. Setiap persoalan bisa diselesaikan dengan duduk bersama, berdialog, dan mengedepankan akal sehat demi masa depan daerah kita,” tegasnya.Kapolda Maluku juga mengimbau seluruh elemen masyarakat, khususnya para pemuda, agar menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, menjauhi tindakan melanggar hukum, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah persatuan.Ia menegaskan bahwa Polri bersama TNI dan pemerintah daerah akan terus hadir mengawal perdamaian, namun keberhasilan menjaga stabilitas keamanan sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat.Kegiatan buka puasa bersama ini menjadi wujud nyata sinergitas TNI–Polri, Pemerintah Daerah, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di Kota Tual, khususnya di Desa Fiditan.Kehadiran unsur TNI, Kejaksaan, Pemerintah Kota Tual, serta tokoh adat dan tokoh agama menunjukkan komitmen kolektif dalam mengawal perdamaian yang telah disepakati sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektoral dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.Setelah sholat berjamaah dan buka puasa bersama, kegiatan ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan, persatuan, dan kemajuan Desa Fiditan serta Kota Tual secara umum.Langkah Kapolda Maluku melanjutkan agenda perdamaian dengan sholat berjamaah dan buka puasa bersama warga menunjukkan pendekatan kepemimpinan yang humanis dan membumi. Tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, Kapolda tampil sebagai pemimpin yang menyentuh sisi kemanusiaan dan spiritual masyarakat.Momentum Ramadhan dimanfaatkan secara tepat sebagai ruang rekonsiliasi sosial, memperkuat pesan bahwa konflik tidak dapat diselesaikan dengan kekerasan, melainkan dengan dialog, empati, dan kebersamaan. Kehadiran lintas sektor dalam suasana ibadah bersama mempertegas bahwa perdamaian Fiditan bukan hanya komitmen aparat, tetapi kesepakatan kolektif seluruh elemen masyarakat.Pendekatan ini patut menjadi model nasional penanganan konflik berbasis rekonsiliasi, kearifan lokal, dan nilai keagamaan, guna mewujudkan keamanan yang berkelanjutan serta masyarakat yang damai dan bermartabat. PNO-12
28 Feb 2026, 19:03 WIT
Berkas Dugaan Korupsi Dana Hibah KPU Mimika “Parkir” di Meja Kapolda Sejak September 2025
Mimika,
Papuanewsonline.com — Drama pengelolaan dana hibah Pilkada 2024 di KPU
Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah memasuki babak baru. Setelah
berbulan-bulan menjadi sorotan, kini Polda Papua Tengah resmi menaikkan status
kasus ini ke tahap penyelidikan. Alarm bahaya telah dibunyikan.Namun yang patut disesalkan, berdasarkan data dan himpunan
informasi yang dihimpun, Papuanewsonline.com, sabtu ( 28 / 2 /
2026 ), ternyata proses penyelidikan kasus ini sudah lama ” Parkir “ di meja kerja Kapolda Papua Tengah, sejak bulan september 2025, hingga kepemimpinan Kapolda Papua Tengah Brigjen Jeremias Rontini juga belum ada kabar kasus ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan publik.Hal ini terbukti melalui surat perintah penyelidikan,
ditandatangani Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Tengah, Kombes Abdullah
Wakhid Prio Utomo, S.I.K, M.H, tertanggal 15 September 2025, kasus dugaan
korupsi dana hibah Pilkada KPU Mimika ratusan miliar rupiah, sudah naik status
penyelidikan oleh tim penyidik Polda Papua Tengah.Dari dokumen yang diperoleh media Papuanewsonline.com, dari
orang dalam di Polda Papua Tengah yang bermarkas di Kota Nabire, Kapolda Papua
Tengah, melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Tengah, Kombes
Abdullah Wakhid Prio Utomo, S.I.K, M.H, sudah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/41.a/IX/RES.3.3/2025/Ditreskrimsus
tertanggal 15 September 2025, untuk melakukan tugas penyelidikan dugaan tindak
pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan dana pilkada pada KPU Kabupaten
Mimika, tahun anggaran 2024. “Untuk
mencari suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat
tidaknya dilakukan penyidikan, maka
perlu dikeluarkan surat perintah,” demikian kutipan dalam dokumen resmi
tersebut yang ditanda tangani Ditreskrimsus Polda Papua Tengah.Surat
perintah penyelidikan tersebut merujuk pada Laporan Informasi Nomor:
LI/II/IX/2025/Subdit III Tipidkor tertanggal 12 September 2025. Ini berarti
dugaan tersebut telah melewati tahap telaah awal dan dinilai cukup serius untuk
ditindaklanjuti.Dalam surat
itu, Ditreskrimsus Polda Papua Tengah, memerintahkan para perwira dan bintara
yang nama, pangkat, dan jabatanya tercantum dalam surat perintah yang turut
ditandatangani yang memberi perintah Ajun Komisaris Polisi Ibnu Rudihartono, S.T.K, S.I.K untuk mengusut dugaan korupsi dana Pilkada KPU
Mimika 2024, mengumpulkan alat bukti dan keterangan, berkoordinasi dengan
instansi terkait dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan. Hingga
berita ini diturunkan, KPU Kabupaten Mimika belum menyampaikan klarifikasi
resmi. Publik pun bertanya-tanya: mengapa belum ada penjelasan terbuka?Kasus ini
tak hanya menyangkut potensi kerugian negara. Ini menyentuh jantung demokrasi
lokal. Jika dana Pilkada yang seharusnya menjaga integritas pemilu justru
diselewengkan, maka yang runtuh bukan hanya anggaran tetapi kepercayaan rakyat.Kini mata
masyarakat Mimika dan Papua Tengah tertuju pada Ditreskrimsus Polda Papua
Tengah. Akankah kasus ini dibongkar hingga tuntas? atau akan menguap seperti
sejumlah kasus besar sebelumnya.Direktur
Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Tengah, Kombes Abdullah Wakhid Prio Utomo,
S.I.K, M.H, yang dikonfirmasi via whaatsap Jumat ( 27 / 2 ), belum membalas
konfirmasi media Papuanewsonline.com, walaupun sudah membaca isi pesan
konfirmasi. Selanjutnya
Pemimpin Redaksi Papuanewsonline.com , Nerius Rahabav, kembali melakukan
konfirmasi via telepon selulernya, sabtu ( 28 / 2 ), pukul 10.23 WIT, namun
karena kesibukan tinggi, Kapolda Papua Tengah melalui Direktur Reserse Kriminal
Khusus Polda Papua Tengah, Kombes Abdullah Wakhid Prio Utomo, S.I.K, M.H, juga
belum menerima telepon konfirmasi media ini.Komisioner
KPU Mimika Akui Diperiksa Penyidik Polda Papua TengahSementara
itu Ketua KPU Mimika, Dete Abugau, melalui Anggota Komisioner KPU Devisi Hukum
dan Pengawasan, Hironimus Kia Ruma yang dikonfirmasi, Papuanewsonline.com, Jumat
( 20 / 2 ) membenarkan LHP BPK RI di KPU Kabupaten Mimika, dengan potensi penyimpangan
keuangan negara mencapai Rp 28 Miliar.” Benar,
dugaan penyimpangan keuagan negara dana hibah pada KPU Kabupaten Mimika, sudah
ditangani Polda Papua Tengah. Kami para komisioner KPU Mimika sudah diundang
dan dimintai keterangan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Papua Tengah di
tingkat penyelidikan tahun 2025 lalu, “ Tegas Ruma.Penulis : Nerius Rahabav
28 Feb 2026, 13:12 WIT
Kedatangan KRI Balongan-908 dan Dorang-874 di Tual Perkuat Operasi Trisila 26
Papuanewsonline.com, Tual – Pada saat diwawancara media ini,
Pasops Lanal Tual, Mayor Laut (P) Petrus Jayanta, memastikan kehadiran dua
kapal perang TNI AL, KRI Balongan-908 dan KRI Dorang-874, di Kota Tual pada
Sabtu, 28 Februari 2026. Kedatangan kedua unsur laut tersebut merupakan bagian
dari Operasi Trisila 26 yang digelar di wilayah kerja Komando Armada III
(Koarmada III), meliputi Papua, Maluku, dan Maluku Tenggara, selama kurang
lebih 40 hari.Mayor Laut Petrus menjelaskan bahwa Operasi Trisila 26
difokuskan untuk meningkatkan keamanan laut di wilayah kerja Koarmada III,
menegakkan kedaulatan negara, serta memastikan kesiapsiagaan TNI AL dalam
menjaga perairan Indonesia. Operasi ini juga menjadi sarana membangun pemahaman
masyarakat tentang fungsi dan peran alutsista TNI AL.Menurutnya, selain aspek pertahanan, kegiatan ini turut
membawa misi sosial dan edukatif. Melalui pendekatan humanis, TNI AL ingin
mempererat hubungan dengan masyarakat di wilayah operasional sekaligus
menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga laut sebagai aset
strategis bangsa.Kedua kapal dijadwalkan bersandar hingga 3 Maret 2026.
Sebagai tuan rumah, Lanal Tual telah berkoordinasi dengan Forkopimda Kota Tual
dan Forkopimda Kabupaten Maluku Tenggara serta mengundang para pejabat terkait
untuk menghadiri prosesi penyambutan.Selama kapal bersandar, masyarakat diberi kesempatan
mengikuti kegiatan Open Ship yang terbuka untuk umum. Kegiatan ini berlangsung
pada Sabtu, 28 Februari 2026 pukul 10.00–13.00 WIT, Minggu, 1 Maret 2026 pukul
08.00–12.00 WIT, serta Senin, 2 Maret 2026 pukul 09.00–12.00 WIT di Dermaga
Umum Yos Sudarso Tual.Dalam kegiatan tersebut, warga dapat naik ke atas kapal,
melihat fasilitas, serta mendapatkan penjelasan langsung dari prajurit TNI AL
mengenai sistem persenjataan dan tugas operasional di laut. Antusiasme
masyarakat diharapkan menjadi wujud kedekatan antara kekuatan pertahanan negara
dan rakyat.“Kehadiran kapal perang di Kota Tual diharapkan dapat
meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa kapal perang ini adalah milik rakyat.
TNI Angkatan Laut hanya bertugas sebagai pengawak dan perawat alutsista,
sementara kepemilikan utamanya adalah milik seluruh warga negara Indonesia.
Masyarakat diizinkan untuk berkunjung, melihat fasilitas, bertanya, dan
memahami apa saja yang ada di kapal perang,” ujar Mayor Petrus.Tidak hanya Open Ship, Lanal Tual juga menggelar sejumlah
kegiatan sosial. Pada Sabtu sore dilaksanakan pembagian takjil bagi masyarakat
di depan Mako Lanal Tual dalam rangka menyambut bulan Ramadan.Rangkaian kegiatan berlanjut pada Minggu pagi dengan bakti
sosial pembersihan Taman Makam Pahlawan Maluku Tenggara, kemudian silaturahmi
santai di Mako Lanal Tual pada sore harinya. Senin pagi, siswa SMK Negeri 1
Tual dijadwalkan mengikuti kunjungan edukatif ke kapal guna pembinaan jiwa
kebaharian, dan sore harinya dilaksanakan pembersihan Gereja Sion.Pada Selasa pagi, Lanal Tual juga akan memberikan penyuluhan
kepada siswa SMK Negeri 1 Tual mengenai bahaya narkoba dan kesehatan remaja.
Mayor Laut Petrus menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan ini menekankan
sinergi antara pertahanan negara dan kepedulian sosial, sekaligus memperkuat
semangat kebangsaan dan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan laut di
wilayah Maluku Tenggara. (GF)
28 Feb 2026, 07:08 WIT
Bapenda Mimika Gelar Buka Puasa Bersama, Pererat Silaturahmi di Bulan Penuh Berkah
Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Mimika menggelar kegiatan buka puasa bersama dalam rangka
mempererat silaturahmi di bulan suci Ramadan (27/02/26). Kegiatan yang
berlangsung penuh kehangatan ini dihadiri oleh seluruh jajaran pegawai di
lingkungan Bapenda.Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah, dalam sambutannya
menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antarpegawai dalam lingkup kantor.
Menurutnya, momentum buka puasa bersama bukan sekadar kegiatan seremonial,
melainkan bagian dari upaya memperkuat kebersamaan dan kekompakan dalam
menjalankan tugas.“Buka bersama ini menjadi bagian dari pada mempererat tali
silaturahmi sesama pegawai. Dengan hubungan yang baik dan solid, tentu kinerja
kita dalam melayani masyarakat juga akan semakin optimal,” ujarnya.Selain sambutan dari pimpinan, kegiatan juga diisi dengan
tausiah Ramadan yang disampaikan oleh Ustaz Zakir. Dalam ceramahnya, ia
mengingatkan bahwa waktu menjelang berbuka puasa merupakan salah satu waktu
yang mustajab untuk berdoa.“Sesaat lagi kita akan berbuka puasa. Inilah waktu yang
mustajab untuk berdoa, maka marilah kita memperbanyak doa kepada Allah
Subhanahu wa Ta’ala,” tuturnya.Ia juga menegaskan bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan
lapar dan dahaga, tetapi menjadi madrasah bagi jiwa untuk melatih kesabaran,
ketakwaan, serta meningkatkan kepedulian sosial. Melalui Ramadan, umat Islam
diajak untuk merasakan penderitaan saudara-saudara yang kekurangan dan
terdorong untuk lebih peduli serta gemar berbagi.Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa momentum buka puasa
bersama menjadi ajang mempererat silaturahmi dan memperkuat persaudaraan, baik
ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama Muslim), ukhuwah wathaniyah
(persaudaraan sebangsa), maupun ukhuwah insaniyah (persaudaraan sesama
manusia).
Kegiatan ditutup dengan doa bersama menjelang azan Magrib
dan dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama dalam suasana penuh kebersamaan
dan kekeluargaan.Penulis: JidEditor: GF
27 Feb 2026, 22:45 WIT
KIPP Empat DOB Papua Target Selesai 2028, Wamendagri Berharap Diresmikan Presiden
Papuanewsonline.com, Papua – Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menetapkan
target penyelesaian pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di empat
Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua pada tahun 2028. Wakil Menteri Dalam Negeri
Ribka Haluk menyampaikan harapan agar proyek strategis ini dapat langsung
diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat yang tepat."Kita memiliki tekad yang kuat untuk menyelesaikan
pembangunan KIPP sebagai fondasi kemajuan daerah di Papua, semoga Presiden
Prabowo Subianto atau Wakil Presiden dapat hadir secara langsung pada acara
peresmiannya," ujarnya (26/02/26).Ribka menjelaskan bahwa pembangunan KIPP mencakup
pembangunan fasilitas utama seperti kantor gubernur, gedung DPRD, kantor
Majelis Rakyat Papua (MRP), serta infrastruktur pendukung meliputi jalan raya,
sistem sanitasi, dan fasilitas publik lainnya. Proses pembangunan harus senantiasa mengedepankan kepastian
hukum serta kerja sama sinergis antara berbagai kementerian dan lembaga
terkait. Berdasarkan hasil kunjungan kerja sebelumnya, progres
pembangunan di sebagian DOB menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan,
meskipun masih terdapat beberapa aspek hukum dan administrasi yang perlu segera
diselesaikan. "Kami meminta dukungan penuh dari gubernur
masing-masing daerah, bersama masyarakat dan Forkopimda untuk menjaga
kelancaran seluruh tahapan pembangunan," tambahnya.Salah satu fokus utama adalah percepatan pembangunan di
Provinsi Papua Pegunungan yang masih memerlukan penyelesaian dokumen kelayakan
atau feasibility study (FS) serta master plan yang komprehensif. Pembahasan
terkait penentuan lokasi KIPP di provinsi tersebut telah dilakukan pada tanggal
6 Februari lalu. Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), pihak
berwenang berharap acara peresmian dapat dilakukan oleh Presiden atau Wakil
Presiden setelah seluruh tahapan pembangunan selesai secara sempurna. "KIPP bukan hanya sekadar infrastruktur fisik,
melainkan juga menjadi simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan bagi seluruh
rakyat Papua," jelas Ribka.Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti
menyebutkan bahwa tiga provinsi di antara empat DOB telah menunjukkan progres
yang baik. Provinsi Papua Barat Daya sudah rampung, Papua Selatan
bahkan telah dapat difungsikan, dan Papua Tengah memasuki tahap pelaksanaan
pembangunan yang intensif. Sedangkan Papua Pegunungan masih dalam tahap menunggu
kelengkapan dokumen FS dan master plan yang ditargetkan selesai pada tahun ini
agar pembangunan segera dapat berjalan lancar."Kita berharap target tahun 2028 dapat terealisasi
sesuai kesepakatan bersama Komisi II DPR RI. Semoga dengan pembangunan KIPP
ini, kita dapat membawa perubahan nyata yang berdampak positif bagi kehidupan
masyarakat di Papua," pungkas Diana dengan harapan yang tinggi. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Feb 2026, 14:45 WIT
Menhub Dudy Tegaskan Keselamatan Penerbangan Jadi Prioritas Strategis Nasional Jelang Lebaran 2026
Papuanewsonline.com, Jakarta – Menteri Perhubungan Dudy
Purwagandhi menegaskan bahwa keselamatan penerbangan merupakan prioritas
strategis pemerintah dan menjadi mandat negara yang tidak dapat ditawar.
Penegasan itu disampaikan dalam CEO Safety Meeting 2026 yang digelar di Kantor
Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (25/2/2026).Menurut Menhub, dalam kerangka Asta Cita Kabinet Merah
Putih, Indonesia menargetkan diri menjadi negara maju, berdaulat, dan berdaya
saing dengan konektivitas nasional yang kuat serta sistem logistik yang
efisien. Sektor transportasi, khususnya penerbangan, memegang peranan sentral
dalam mewujudkan agenda besar tersebut.Ia menekankan bahwa keselamatan merupakan fondasi utama bagi
terwujudnya konektivitas, pertumbuhan ekonomi, serta kepercayaan publik. Tanpa
keselamatan, distribusi logistik, sektor pariwisata, arus investasi, hingga
reputasi Indonesia di mata dunia dapat terdampak secara signifikan."Karena itu, keselamatan penerbangan adalah bagian dari
strategi besar pembangunan bangsa. Keselamatan harus menjadi prioritas utama
industri penerbangan nasional," kata Menhub.Lebih lanjut, Menhub menilai sistem keselamatan juga
mencerminkan reputasi negara dalam tata kelola transportasi. Industri
penerbangan, sebagai simbol teknologi dan profesionalisme, tidak boleh
memandang keselamatan hanya sebagai persoalan teknis, melainkan sebagai isu
strategis yang menyangkut kredibilitas bangsa."Keselamatan bukan sekedar pemenuhan regulasi,
melainkan komitmen moral dan tanggung jawab hukum. Setiap kebijakan perusahaan
harus berpijak pada prinsip bahwa keselamatan adalah prioritas utama,” ujar
Menhub Dudy.Penegasan ini menjadi bagian dari penguatan sistem
keselamatan nasional sekaligus langkah antisipatif menghadapi Angkutan Lebaran
2026 yang diperkirakan mengalami lonjakan penumpang dan frekuensi penerbangan.
Menhub mengingatkan bahwa periode puncak mudik dan arus balik akan meningkatkan
tekanan operasional maskapai.Ia meminta seluruh maskapai memastikan pemeriksaan
kelaikudaraan, kesiapan awak pesawat, kelengkapan dokumen teknis, prosedur
operasional, hingga aspek human factor berjalan sesuai standar yang berlaku.
Tidak boleh ada penurunan standar hanya demi mengejar peningkatan layanan atau
jadwal tambahan penerbangan."Saat Lebaran nanti, tekanan operasional akan
meningkat. Di titik inilah disiplin keselamatan diuji, tidak boleh ada kompromi
terhadap keselamatan dalam menghadapi peak season. Ramp check harus
dilaksanakan secara konsisten, menyeluruh, dan tanpa toleransi terhadap
penyimpangan. Saya meminta para CEO untuk tidak melihat ramp check sebagai
beban, melainkan sebagai mekanisme perlindungan bersama," tegas Menhub
Dudy.Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa,
menambahkan bahwa tanggung jawab keselamatan berada langsung di tangan pimpinan
tertinggi maskapai. Ia menyoroti pentingnya budaya pelaporan terbuka dan
pengelolaan risiko berbasis data untuk mencegah potensi insiden selama periode
angkutan Lebaran.“Keselamatan bukan hanya tugas regulator atau safety
manager. Keselamatan adalah tanggung jawab langsung pimpinan tertinggi
perusahaan. Setiap keputusan bisnis dan operasional harus dilandasi
pertimbangan keselamatan,” kata Lukman.Dalam forum tersebut, regulator turut memaparkan capaian
kinerja keselamatan nasional serta rencana penguatan pengawasan menjelang
puncak Lebaran. Evaluasi berbasis indikator Effective Implementation (EI) ICAO
dan target Rencana Keselamatan Penerbangan Nasional 2024–2026 menjadi pijakan
dalam meningkatkan standar operasional penerbangan nasional.
Penguatan komitmen bersama antara pemerintah dan pelaku
industri ini diharapkan mampu menjamin bahwa peningkatan mobilitas udara,
termasuk selama periode Lebaran, tetap berlangsung aman, tertib, dan andal.
Pemerintah menegaskan keselamatan penumpang akan selalu menjadi prioritas
tertinggi dalam setiap fase operasional penerbangan nasional. (GF)
27 Feb 2026, 14:33 WIT
BPK “Semprot” KPU Mimika: Kelebihan Bayar Puluhan Miliar, Sisa Dana Hibah Pilkada Terlambat
MIMIKA, Papuanewsonline.com– Aroma carut-marut pengelolaan anggaran Pilkada 2024 di tubuh KPU Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah kian menyengat.Dari data yang dimiliki, Papuanewsonline.com, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara tegas mengeluarkan sejumlah rekomendasi keras setelah menemukan dugaan kelebihan pembayaran belanja hingga puluhan miliar rupiah serta keterlambatan pelaporan dan pengembalian sisa dana hibah.
Temuan ini bukan angka kecil. BPK memerintahkan Ketua KPU Kabupaten Mimika, Dete Abugau, untuk segera mengambil langkah tegas terhadap jajarannya, khususnya Sekretaris KPU selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Kelebihan Bayar Miliaran Rupiah
Dalam hasil pemeriksaannya, BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa, di antaranya: PT APM sebesar Rp 2.880.400.000 dan CV BCL sebesar Rp 888.550.000.
Tak berhenti di situ, kelebihan pembayaran belanja Pilkada juga tercatat mencapai angka fantastis sebesar Rp 24.413.155.465.
Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari berbagai komponen belanja, termasuk perjalanan dinas dan kegiatan lainnya.
BPK secara tegas memerintahkan agar kelebihan pembayaran tersebut ditagih kepada penyedia dan disetorkan kembali ke kas negara.
Pajak Kurang Setor
Masalah lain yang tak kalah serius adalah temuan kekurangan penerimaan negara dari sisi pajak sebesar, Rp 44.224.540.
" Bendahara pengeluaran diperintahkan agar lebih cermat dalam melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, sekaligus mempertanggungjawabkan kekurangan tersebut dengan penyetoran ke kas negara, " Pintah BPK.Dana Hibah Rp 140,9 Miliar DipersoalkanDalam rangka Pilkada Serentak 2024, KPU Kabupaten Mimika menerima dana hibah bersama KPU Kabupaten Puncak sebesar: Rp 140.910.206.500, sesuai (NPHD Nomor 639/KU.07/9404/2023 tertanggal 10 November 2023).Namun menurut BPK, sesuai ketentuan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), KPU wajib, menyampaikan laporan penggunaan dana hibah tepat waktu, mengembalikan sisa dana hibah yang tidak digunakan ke kas daerah sesuai batas waktu yang ditetapkan.Faktanya?, Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan, laporan penggunaan dana hibah akhir tahun 2024 tidak disampaikan tepat waktu.
Laporan penggunaan dana akhir dan penyetoran sisa dana hibah terlambat disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Mimika.
Padahal, KPU Mimika telah mengusulkan pengesahan calon terpilih ke DPRD pada 26 Februari 2025.
" Artinya, tahapan politik berjalan, tetapi aspek administrasi keuangan justru dinilai bermasalah, " Sorot BPK.
Soal Ketelitian dan Pengawasan Dipertanyakan
BPK juga menyoroti lemahnya pengawasan internal dan pengendalian anggaran.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diminta lebih cermat dalam persiapan pengadaan barang dan jasa, pengendalian kontrak, verifikasi dan pengujian bukti pertanggungjawaban belanja.
Pertanyaannya kini mengemuka, bagaimana mungkin anggaran ratusan miliar rupiah untuk pesta demokrasi bisa menyisakan persoalan administrasi dan kelebihan bayar dalam skala besar?.
Salah satu praktisi hukum di Mimika, menegaskan, pilkada bukan sekadar soal menang dan kalah, tetapi juga soal akuntabilitas dan integritas pengelolaan dana publik.
" Dana hibah yang bersumber dari APBD adalah uang rakyat. Temuan BPK ini menjadi alarm keras bagi KPU Mimika untuk segera membenahi tata kelola keuangan sebelum kepercayaan publik tergerus lebih jauh, " Sindirnya.
Dia mempertanyakan, apakah rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti secara transparan? ataukah temuan ini akan berakhir sebatas dokumen pemeriksaan?.
Penulis : Nerius Rahabav
27 Feb 2026, 10:46 WIT
Satgas Ops Damai Cartenz 2026 Bagikan Bantuan Sosial, Tunjukkan Sentuhan Kemanusiaan Di Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Satgas Operasi Damai Cartenz
2026 menunjukkan bahwa peran mereka tidak hanya terbatas pada menjaga keamanan,
melainkan juga menghadirkan sentuhan kemanusiaan melalui kegiatan bantuan
sosial bagi masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Mimika.Kegiatan yang diselenggarakan ini dipimpin langsung oleh
Kasatgas Banops Ops Damai Cartenz 2026 Kombes Pol Bambang Widiatmoko S.H.,
M.M., bersama personel Satgas Banops dan didukung oleh tim Satgas Humas. "Kita ingin menunjukkan bahwa kehadiran negara bukan
hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memberikan dukungan nyata yang
dirasakan secara langsung oleh masyarakat," ujarnya.Sebelum menuju lokasi tujuan, seluruh personel melakukan
sesi konsolidasi guna memastikan kesiapan dan koordinasi yang terjalin dengan
baik. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Yayasan Ibu dan Anak Cinta Bella di
Kelurahan Karang Senang, Kuala Kencana. Di lembaga ini, personel menyerahkan bantuan sosial
sekaligus melakukan interaksi erat dengan pengurus yayasan dan anak-anak yang
tinggal di sana. Suasana yang hangat dan penuh kasih sayang terasa sangat
kental, mencerminkan komitmen Polri untuk menjadi sahabat serta pelindung bagi
seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan ke Rumah Al Quran
Misbah Usmaillah yang berlokasi di Jalan Utama Pelabuhan Pomako. Bantuan sosial kembali disalurkan sebagai bentuk kepedulian
terhadap lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki peran penting dalam
membangun karakter serta membentuk masa depan generasi muda Papua.Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Brigjen Pol Dr Faizal
Ramadhani S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian
yang tak terpisahkan dari pendekatan humanis yang selalu diusung dalam setiap
langkah operasi."Operasi Damai Cartenz senantiasa mengedepankan dua
aspek yang tidak dapat dipisahkan: stabilitas keamanan dan peningkatan
kesejahteraan sosial. Kami ingin memastikan bahwa manfaat dari kehadiran negara
benar-benar dapat dirasakan oleh saudara-saudara kita di tanah Papua,"
tegasnya. Senada dengan itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026
Kombes Pol Adarma Sinaga S.I.K., M.Hum., menyampaikan bahwa kegiatan bantuan
sosial ini bermanfaat untuk mempererat hubungan antara aparat keamanan dan
masyarakat. "Semoga kepercayaan serta rasa kebersamaan yang
terjalin saat ini dapat menjadi pondasi yang kuat untuk membangun Papua yang
aman, damai, dan sejahtera," pungkasnya dengan penuh harapan. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Feb 2026, 10:01 WIT
Menteri Agama Akan Percepat Pembentukan Kanwil Kemenag Di Empat Provinsi Papua Baru
Papuanewsonline.com, Papua – Menteri Agama Nasaruddin Umar
menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat proses pembentukan Kantor
Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama di empat provinsi baru di Papua. Hal
tersebut disampaikan saat menerima audiensi New Papua Foundation di Kantor
Kementerian Agama pada Kamis (26/02), dengan tujuan memastikan layanan
keagamaan lebih efektif dan terjangkau bagi masyarakat setempat."Kita sedang giat menyelesaikan proses administratif
bersama sejumlah kementerian terkait, agar kehadiran negara bisa dirasakan
secara nyata di pelosok Papua," ujar Menag dengan penuh tekad. Ia juga menambahkan, "Papua adalah bagian tak
terpisahkan dari NKRI, dan setiap warganya berhak mendapatkan pelayanan yang
terbaik dari negara."Empat provinsi yang menjadi fokus pembentukan Kanwil baru
adalah Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.Menurut Menag, langkah ini sangat strategis untuk menjamin
layanan keagamaan berjalan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi
masyarakat di daerah otonomi baru tersebut. Proses pembentukan sedang dilaksanakan secara menyeluruh
dengan melakukan koordinasi erat bersama Kementerian Keuangan, Kementerian
PAN-RB, dan Bappenas untuk menyelesaikan segala aspek yang diperlukan."Kerja sama lintas kementerian adalah kunci
keberhasilan pembentukan Kanwil ini, karena tidak hanya soal struktur
organisasi, tetapi juga tentang dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang
memadai," jelas Menag.Menag menjelaskan bahwa kerja sama lintas kementerian sangat
penting agar pembentukan Kanwil tidak hanya terbentuk secara struktural, tetapi
juga didukung oleh kesiapan anggaran, formasi sumber daya manusia yang
kompeten, serta tata kelola yang akuntabel. "Ini bukan hanya soal pembentukan kantor secara fisik,
melainkan memastikan setiap layanan bisa sampai ke masyarakat dengan tepat dan
berkualitas," ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari
komitmen negara untuk memberikan pelayanan yang merata di seluruh wilayah
Indonesia."Kita ingin memastikan bahwa tidak ada satu daerah pun
yang tertinggal dalam mendapatkan akses layanan keagamaan yang
berkualitas," tandasnya.Dalam kesempatan yang sama, Management Partner New Papua
Foundation Baharuddin Farawowan menyampaikan harapan agar percepatan
pembentukan Kanwil juga disertai dengan afirmasi bagi putra-putri terbaik Papua
untuk memimpin di daerahnya sendiri. "Kami berharap anak-anak muda Papua bisa mendapatkan
kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan
daerahnya sendiri," ucapnya. Menanggapi hal ini, Menag menyatakan bahwa prinsip afirmasi
sejalan dengan semangat otonomi khusus, selama tetap sesuai dengan peraturan
yang berlaku. "Kita ingin memberikan ruang bagi anak-anak muda Papua
untuk berkembang dan memimpin, namun tetap berlandaskan aturan yang ada,"
tambahnya. Selain itu, Menag juga menekankan pentingnya memperkuat
moderasi beragama di Papua sebagai rumah toleransi yang harus terus dijaga. "Kerukunan antarumat beragama di Papua harus tetap
menjadi contoh terbaik bagi seluruh negeri, kita akan terus bekerja untuk
memperkuatnya," pungkas Menag. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Feb 2026, 09:58 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
