Diskusi Publik Mimika Menggema, Masyarakat Adat Desak Implementasi Nyata Otonomi Khusus

Papuanewsonline.com, Mimika – Suara kritis masyarakat adat kembali menguat dalam diskusi publik yang digelar di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu (21/5/2026). Forum yang melibatkan berbagai elemen Orang Asli Papua (OAP) itu menuntut implementasi nyata Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilai belum sepenuhnya menghadirkan keadilan bagi masyarakat asli Papua.

Diskusi tersebut menghadirkan unsur Dewan Adat Papua tingkat Mimika, asosiasi pencari kerja, pengusaha dan kontraktor OAP, tokoh pemuda, perempuan adat, ASN, hingga masyarakat dari berbagai lapisan. Sejumlah organisasi dan komunitas seperti KAPP, Aliansi Peduli Pengusaha Papua, APELCAMI, dan perwakilan mama-mama Papua turut hadir dalam forum tersebut.

Dalam diskusi, masyarakat secara terbuka menyampaikan rasa kecewa terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang mereka rasakan di tengah besarnya investasi dan kekayaan alam Papua. Peserta menilai Orang Asli Papua masih sering menjadi penonton di atas tanahnya sendiri, sementara perusahaan besar terus menikmati hasil sumber daya alam Papua.

Forum juga menyoroti tingginya angka pengangguran di kalangan anak-anak Papua. Kondisi tersebut dianggap berbanding terbalik dengan masifnya aktivitas perusahaan besar yang beroperasi di Mimika. Pertanyaan mengenai siapa yang sesungguhnya menikmati hasil pembangunan di Papua pun mengemuka dalam diskusi tersebut.

Peserta secara tegas meminta PT Freeport Indonesia agar lebih serius memperhatikan kondisi sosial masyarakat Mimika. Menurut mereka, kehadiran perusahaan besar di tanah Amungsa seharusnya memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan Orang Asli Papua, khususnya dalam akses tenaga kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Masyarakat juga menilai proses rekrutmen tenaga kerja hingga kini belum sepenuhnya berpihak kepada Orang Asli Papua. Karena itu, forum meminta agar perekrutan tenaga kerja benar-benar memprioritaskan masyarakat lokal Mimika dan tidak sekadar menjadi slogan atau formalitas tahunan.

Dalam forum tersebut, peserta turut menyoroti implementasi Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2025 yang dinilai belum berjalan maksimal di daerah. Padahal, regulasi tersebut dianggap sudah sangat jelas memberikan ruang keberpihakan terhadap pengusaha Orang Asli Papua, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Peserta meminta Pemerintah Kabupaten Mimika segera menyusun regulasi turunan yang lebih teknis agar implementasi Perpres tersebut benar-benar dirasakan masyarakat. Selain itu, forum juga mendorong pembentukan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang tenaga kerja lokal yang mengatur proses pra-perekrutan, perekrutan, hingga pasca-perekrutan tenaga kerja OAP.

Perwakilan perempuan adat dalam diskusi turut menyoroti lemahnya implementasi Perda UMKM bagi mama-mama Papua. Mereka menilai program pemberdayaan ekonomi selama ini lebih banyak berhenti pada seremoni tanpa dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adat.

Sementara itu, perwakilan ASN yang hadir menyampaikan kritik tajam terhadap implementasi Otsus di Papua.

“Apa gunanya Otonomi Khusus jika Orang Asli Papua tidak diberikan ruang yang layak untuk bekerja, berusaha, dan berkontribusi di negerinya sendiri?” ungkap salah satu perwakilan ASN dalam forum tersebut.

Melalui hasil diskusi, peserta menegaskan bahwa masyarakat Papua tidak meminta belas kasihan, melainkan menuntut hak yang seharusnya diberikan kepada Orang Asli Papua di tanahnya sendiri. Forum juga menilai masyarakat Papua kini semakin kritis dan menginginkan perubahan nyata, bukan sekadar janji maupun narasi keberpihakan tanpa implementasi konkret di lapangan. (GF)