Tata Kelola Pesawat Dan Helikopter: Ketua KPKM Minta Bupati Transparan Ke Publik

Papuanewsonline,com, Timika - Pengelolaan pesawat dan helikopter yang telah menguras APBD Mimika menuwai sorotan publik. Hingga mandulnya Lembaga Antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum berani membongkar praktek mafia tersebut kehadapan publik.

Ketua Komunitas Pemuda Kei Kabupaten Mimika, Edoardus Rahawadan menyebutkan publik berhak tahu apa kendala dua aset mewah tersebut, yang hingga kini belum dimanfaatkan oleh Masyarakat di Kabupaten Mimika.

"Kalau tidak ada manfaat untuk masyarakat berarti totalloos potensi kerugianya, karena kami juga menduga ada kelalaian yang berpotensi merugikan keuangan daerah," ucap Bung Edward di Timika, Sabtu (2/5/2026).

Bung Edward mengatakan pengelolaan pesawat Caravan dan Helikopter tersebut  melibatkan Johanes Rettob dan Asian One Air secara pribadi, sehingga tidak ada kaitan dengan Pemerintah Daerah.

"Apabila ada anggaran Daerah dikuras lagi untuk operasional dua aset ini, maka harus dipertanggungjawabkan secara hukum, karena anggaran daerah puluhan miliar sudah dikuras untuk pembelian, kemudian diberikan pengelolaan ke pihak ketiga dimana tidak ada kejelasan sampai hari ini, padahal yang digunakan uang rakyat Mimika," Tegasnya.

Bung Edward minta KPK sebagai lembaga penegsk hukum seharusnya jangan mandul dalam menelusuru dua aset pemda tersebut sehingga benar-benar memberikan manfaat terhadap Masyarakat di Kabupaten Mimika.

Pengakuan Bupati Melalui Video Resmi Yang Beredar

Menurut Edoardus, Bupati Mimika dalam rilis video resmi tanggal 10 Februari 2026 yang dipublikasikan salah satu media di Timika, mengakui kalau ada beban tanggung jawab yang harus diselesaikan kedua belah pihak, yakni Pemkab Mimika dan operator penerbangan.

"Pernyataan ini, menurut kami bahwa adanya masalah dalam pengelolaan aset ini, sehingga harus ada transparansi ke Publik," Sorot Bung Edward.

Ia menilai kerugian yang terjadi bukan sekadar kelalaian, melainkan unsur kesengajaan.

"Bupati Mimika sudah bersepakat dengan pihak Asian One Air untuk menyelesaikan utang terkait pengelolaan pesawat dan helikopter ini, Namun hingga kini belum ada tindakan konkret yang diambil,” Pungkasnya.

Bung Edward juga menyoroti dugaan pembohongan publik terkait klaim pesawat dalam kondisi siap operasi.

“Hingga kini tidak ada satu pun operator penerbangan di wilayah ini yang berani mengoperasikan pesawat bekas dengan kondisi yang belum jelas kelayakan terbangnya,” Sorotnya.

Kata Dia, Persoalan ini memunculkan pertanyaan serius dari publik soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah, terutama menyangkut keselamatan dan penggunaan anggaran Daerah.

Bung Edward juga menagih janji manis Bupati Mimika tentang transparansi birokrasi.

“Mana janji politik terkait transparansi pemerintah dalam setiap pengelolaan birokrasi, khususnya kasus pesawat dan helikopter ini, " jangan sampai janji tinggal janji abuti jalan terus," Pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan atau langkah konkret penyelesaian dari Pemkab Mimika maupun pihak Asian One Air, terkait persoalan ini.

Penulis: Hendrik

Editor: GF