Diduga KPK Ditipu Pemkab Mimika; Pesawat dan Helikopter Jadi Besi Tua di Hanggar

Papuanewsonline.com, Timika — Janji manis Pemerintah Daerah melalui Bupati Mimika Johanes Rettob kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pengoperasian pesawat Cessna Grand Caravan C208B EX dan helikopter Airbus H125, yang dibeli dengan  menguras APBD Kabupaten Mimika Tahun anggaran 2015–2022 senilai total Rp 85,8 miliar, tak kunjung direalisasi.

Informasi yang diterima Media Papuanewsonline.com pada Sabtu (2/5/2026) menyebutkan bahwa dua aset tersebut kini tidak layak terbang dan hanya parkir di Hanggar bandara Mozes Kilangin Mimika, ibarat Besi Tua yang dipaksakan untuk terbang.

Hingga kini belum ada juga vendor yang berani untuk mengelola aset miliaran tersebut. Karena bertahun-tahun aset mewah ini tidak difungsikan.

Beberapa persyaratan mutlak untuk pengoprasian juga diabaikan pemerintah daerah.

Pertanyaanya siapa yang bakal bertanggungjawab? Sudah tentu bahwa para pihak yang mulai dari pengadaan aset mewah ini, yaitu Bupati Mimika saat ini Johanes Rettob dan adik Iparnya Silvi Herawaty selaku direktur PT Asian One Air sebagai pengelola.

Salah satu sumber Media ini menyebutkan Pesawat dan Helikopter bertahun-tahun tinggal di Hanggar tanpa perawatan. Maka untuk kelayakan terbang memerlukan banyak hal, dan tidak mungkin kembali menguras APBD Mimika, mengingat tidak ada manfaat yang dinikmati maupun dirasakan Masyarakat Mimika.

Pada beberapa waktu lalu KPK memanggil beberapa pihak termasuk Bupati Johanes Rettob dalam rapat koordinasi untuk pemanfaatan dua aset milik pemda ini, namun KPK diduga kena tipu karena sudah lewat tenggang waktu sesuai kesepakatan, pesawat dan helikopter masi tinggal jadi besi tua di hanggar.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyalakan alarm keras soal tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.

Sorotan tajam lembaga antirasuah KPK ini menyasar Pesawat dan Helikopter aset milik pemda Mimika yang hingga kini diduga sudah jadi besi tua di hanggar, Bandara Mozes Kilangin Mimika.

KPK akan menelusuri lebih dalam terkait pengelolaan aset mewah tersebut, karena berptensi merugikan keuangan daerah.

Hasil identifikasi Media ini juga menyebutkan bahwa asas manfaat dari dua aset Mewah ini nihil terhadap masyarakat, mulai dari pengadaan, hingga pengelolaan, bahkan hingga kini bertahun-tahun tidak beroperasi karena sudah tidak layak terbang.

Walaupun pengadaan dua aset mewah ini menguras APBD puluhan Miliar, namun hal ini justru terbalik 100% karena  tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, dan justru berubah menjadi beban fiskal dan potensi kerugian negara.

Dikutip dari situs Website resmi KPK.go.id, Senin (2 /2/2026), KPK menyebutkan, dua aset udara mewah yaitu, pesawat Cessna Grand Caravan C208B EX dan helikopter Airbus H125, yang dibeli menggunakan APBD 2015–2022 senilai total Rp 85,8 miliar, kini dalam kondisi “mati suri”.

Ironisnya, menurut KPK, aset yang semestinya memperkuat pelayanan publik itu justru menyisakan piutang macet, pajak barang mewah selangit.

Dalam Rapat Koordinasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (30/1), terungkap kerja sama pemanfaatan aset dengan PT Asian One Air (AOA) telah menimbulkan piutang Rp 18,8 miliar yang belum dilunasi sejak 2019.

Fakta ini memperlihatkan kegagalan serius tata kelola aset daerah. Dari total piutang sewa pesawat dan helikopter periode 2019–2022 sebesar Rp 23,4 miliar, Pemkab Mimika baru menerima Rp 4,5 miliar hingga Oktober 2025.

Artinya, sebagian besar uang rakyat masih menggantung tanpa kepastian, dan meninggalkan misteri.

Direktur Korsup Wilayah V KPK, Imam Turmudhi, menegaskan aset publik yang tidak dikelola secara transparan berpotensi menjadi ladang pemborosan dan penyimpangan.

“Jika aset daerah tidak dimanfaatkan secara akuntabel, ini bukan lagi aset, tapi beban dan celah korupsi,” tegas Imam.

Kata Imam, sebagai barang mewah, pesawat dan helikopter tersebut dibebani Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 67,5 persen, angka yang berdampak signifikan pada postur keuangan daerah.

Kondisi makin mengkhawatirkan karena aset udara itu tidak beroperasi lebih dari tiga tahun.

"Negara membayar mahal, namun rakyat tak merasakan manfaat, " Ujarnya.

KPK juga mengingatkan, di wilayah Papua, aset daerah sangat rentan hilang, dialihkan, atau dikuasai pihak ketiga tanpa pengawasan memadai.

Penertiban aset dan kewajiban mitra usaha dinilai mendesak untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Sebagai langkah konkret, KPK merekomendasikan Pemkab Mimika segera menetapkan nilai piutang sesuai audit BPK terakhir.

Bila PT Asian One Air tak memenuhi jadwal pelunasan, gugatan perdata menjadi opsi yang tak terelakkan.

Namun ada tanda tanya perdata dari Pemda ke pihak ke tiga PT Asian One Air? Lalu siapa PT Asian One Air dan siapa Bupati Mimika?

Jangan sampai " Saya Gugat Saya".

Semmentara itu Kepala Satgas Korsup Wilayah V.2 KPK, Nurul Ichsan Alhuda, menekankan perlunya evaluasi total, dari kondisi fisik aset, status hukum, pola sewa, hingga biaya melekat yang terus menggerogoti keuangan daerah.

Selain aset udara, KPK juga menyoroti Pelabuhan Pomako yang belum optimal, meski Pemkab Mimika telah mengakuisisi 500 hektar lahan.

Sengketa kepemilikan dan mandeknya sertifikasi tanah dinilai memperlihatkan lemahnya koordinasi antarinstansi.

Namun publik bertanya, aset mahal ini apakah untuk beroperasi harus kembali menguras APBD Mimika? Apakah KPK sudah menelusuri aset puluhan miliar yang tidak produktif ini? Apakah KPK sudah menelusuri utang bea cukai puluhan miliar tentang Helikopter ini?

Penulis: Hendrik

Editor: GF