Biaya Logistik Nasional Masih Tinggi, Kemenhub Pacu Integrasi Multimoda dan Digitalisasi

Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) terus mendorong percepatan integrasi transportasi multimoda dan digitalisasi logistik nasional sebagai langkah strategis menekan biaya logistik Indonesia yang masih mencapai 14,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, Risal Wasal, saat menghadiri kegiatan Launching Supply Chain Indonesia Exhibition & Conference 2026 di Westin Jakarta, Kamis (30/4/2026). Menurutnya, tingginya biaya logistik masih menjadi tantangan besar dalam meningkatkan daya saing nasional di tingkat global.

“Biaya logistik kita masih relatif tinggi, dan ini menjadi tantangan utama bagi daya saing nasional. Karena itu, integrasi transportasi multimoda harus menjadi strategi utama dalam sistem distribusi barang,” ujar Risal.

Ia menjelaskan, sektor transportasi dan pergudangan saat ini memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data terbaru, sektor tersebut berkontribusi sekitar 6,16 persen terhadap PDB dengan pertumbuhan mencapai 8,98 persen pada triwulan IV tahun 2025, tertinggi dibandingkan sektor lainnya.

Meski menunjukkan pertumbuhan positif, Risal mengakui masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu dibenahi. Mulai dari rendahnya integrasi antarwilayah, tingginya ketergantungan pada moda transportasi darat, hingga ketimpangan distribusi barang dan kepadatan lalu lintas di kawasan perkotaan.

Menurutnya, penguatan sistem angkutan multimoda menjadi salah satu solusi utama untuk menjawab berbagai persoalan tersebut. Sistem ini dinilai mampu menghubungkan berbagai moda transportasi dalam satu layanan terpadu yang lebih efisien dan fleksibel.

“Angkutan multimoda mampu mengintegrasikan berbagai moda transportasi dalam satu sistem layanan. Ini bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan fleksibilitas dalam pengiriman barang,” jelasnya.

Risal menegaskan, penerapan sistem multimoda dapat memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi biaya dan waktu distribusi barang. Bahkan, pendekatan tersebut diproyeksikan mampu memangkas biaya logistik hingga 25 persen dan meningkatkan efisiensi waktu pengiriman sampai 30 persen.

“Dengan pendekatan multimoda, kita bisa menurunkan biaya logistik hingga sekitar 25% dan meningkatkan efisiensi waktu pengiriman hingga 30%. Ini angka yang sangat signifikan untuk mendorong daya saing,” tegas Risal.

Selain integrasi moda transportasi, pemerintah juga terus mempercepat transformasi digital di sektor logistik melalui implementasi National Logistic Ecosystem (NLE). Program ini disebut mampu meningkatkan efisiensi proses logistik antara 24,6 hingga 49,5 persen melalui penyederhanaan layanan dan integrasi data nasional.

Di sisi lain, pemerintah turut memperkuat konektivitas logistik nasional melalui berbagai program strategis seperti Tol Laut dengan 41 trayek aktif, pengembangan angkutan kargo udara perintis, hingga integrasi jaringan logistik berbasis kereta api dan pelabuhan.

Dalam kesempatan tersebut, Risal juga menyoroti pengembangan konsep layanan on call logistics yang dinilai relevan untuk menjawab tantangan distribusi di wilayah terpencil, kepulauan, dan kawasan 3TP seperti Papua dan Maluku.

“Kita mulai mengarah pada sistem logistik yang lebih fleksibel melalui konsep on call, di mana layanan transportasi disediakan sesuai kebutuhan lokasi dan waktu. Ini penting untuk menjawab tantangan distribusi di wilayah seperti Maluku, Papua, dan daerah 3TP,” ujarnya.

Ia menilai, transformasi logistik nasional tidak dapat dilakukan melalui langkah-langkah kecil semata, melainkan membutuhkan perubahan besar yang terintegrasi dari sisi transportasi, digitalisasi, hingga tata kelola data nasional.

“Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan perbaikan incremental. Kita membutuhkan lompatan strategis melalui integrasi multimoda, digitalisasi menyeluruh, dan tata kelola data nasional untuk menurunkan biaya logistik menuju kisaran yang lebih kompetitif,” tegasnya.

Risal juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem logistik nasional yang kuat dan berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan transformasi logistik tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga keterlibatan dunia usaha dan asosiasi.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong kolaborasi dan inovasi agar sistem logistik nasional menjadi lebih efisien, andal, dan berdaya saing global,” tutup Risal.

Kegiatan Supply Chain Indonesia Exhibition & Conference 2026 diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat integrasi transportasi multimoda sekaligus mempercepat transformasi logistik nasional di tengah meningkatnya kebutuhan distribusi barang dan dinamika perdagangan global yang semakin kompetitif. (GF)