Krisis Tata Kelola Mimika: Kepala Kampung Purna Tugas, Proyek Air Bersih Di Iwaka Disebut Gagal

Papuanewsonline.com, Mimika - Pemerintahan tingkat kampung di Kabupaten Mimika tengah menghadapi kekosongan kepemimpinan serius. Seluruh kepala kampung dilaporkan berstatus purna tugas sejak Januari hingga Mei 2026 karena tidak ada perpanjangan Surat Keputusan dari pemerintah daerah.

Ketua Komunitas Pemuda Kei, Edoardus Rahawadan, menegaskan kondisi itu berdampak langsung pada terhentinya roda pemerintahan kampung. "Seluruh desa atau kampung di Mimika kini mengalami kekosongan kepemimpinan," kata Edoardus, usai meninjau Kampung Iwaka.

Menurut Edoardus, kekosongan ini memicu kekhawatiran warga terkait pelayanan publik, pengelolaan dana desa, hingga stabilitas sosial di tingkat akar rumput. Sejumlah tokoh masyarakat mendesak pemerintah kabupaten segera mengambil langkah darurat untuk mengisi kekosongan tersebut.

Proyek Air Bersih Disorot

Selain krisis kepemimpinan, proyek penyediaan air bersih di Desa Iwaka juga menjadi sorotan. Edoardus menyebut proyek yang digembar-gemborkan Pemkab Mimika itu gagal. "Saya lihat beberapa titik air bersih di Desa Iwaka, ternyata itu proyek gagal. Pipa airnya sudah karat dan sampai hari ini masyarakat masih menanti hujan," ujarnya.

Ia menilai proyek air bersih di wilayah pesisir Mimika tidak memberi manfaat nyata. "Masyarakat masih bersandar pada air hujan. Ini proyek gagal dan hanya memperkaya pemerintah serta kontraktor," kata Edoardus.

Warga di beberapa kampung pesisir seperti Ipaya, Paripi, dan Yaraya disebut masih mengandalkan air hujan sebagai sumber air minum sehari-hari. “Kami masih minum air hujan. Tidak ada perubahan meskipun proyek air bersih sudah lama dijanjikan,” kata salah satu warga pesisir yang enggan disebut namanya.

Polemik Sekretaris Desa Iwaka

Dalam uji petik di Kampung Iwaka, muncul keluhan warga terkait penunjukan aparatur kampung. Warga mempertanyakan adanya pendatang yang dinilai memaksakan diri menjabat sebagai Sekretaris Desa Iwaka. “Mengapa orang dari luar harus dipaksakan menjadi Sekretaris Desa, sementara masih banyak anak asli kampung yang mampu?” ungkap seorang tokoh masyarakat setempat.

Edoardus menilai persoalan ini menambah daftar panjang tantangan tata kelola pemerintahan di Mimika, mulai dari krisis kepemimpinan, kegagalan program infrastruktur dasar, hingga konflik sosial terkait representasi masyarakat lokal.

Hingga berita ini diturunkan, papuanewsonline,com. masih berupaya meminta konfirmasi resmi dari Pemkab Mimika terkait kekosongan kepala kampung, evaluasi proyek air bersih, dan polemik penunjukan Sekdes Iwaka.

Masyarakat berharap pemerintah daerah segera memberi klarifikasi dan solusi konkret untuk memastikan stabilitas pemerintahan serta terpenuhinya hak dasar warga.

Penulis: Hendrik

Editor: GF