Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Realisasi APBD Mimika Disorot, Dewan Adat dan Pengusaha Desak Pemerintah Selamatkan Ekonomi
Papuanewsonline.com, Mimika – Lambatnya realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun 2026 menjadi
perhatian serius berbagai elemen masyarakat Papua. Ketua Dewan Adat Daerah
Mimika, Vinsen Oniyoma, bersama Aliansi Peduli Pengusaha Papua Kabupaten Mimika
melalui Ketua Faya Naa menyampaikan pernyataan sikap bersama terkait kondisi
tersebut.Dalam pernyataannya, mereka menilai keterlambatan realisasi
anggaran berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat
Amungme dan Kamoro sebagai pemilik negeri, lima suku kekerabatan, serta Orang
Asli Papua secara umum.Kabupaten Mimika diketahui memiliki APBD tahun 2026 sekitar
Rp5,6 hingga Rp5,7 triliun. Namun hingga pertengahan Mei 2026, realisasi
anggaran disebut baru mencapai sekitar 11,38 persen. Kondisi ini dinilai sangat
memprihatinkan karena perputaran ekonomi daerah belum berjalan maksimal.Mereka mempertanyakan lambatnya realisasi anggaran meski
APBD telah ditetapkan sejak awal tahun. Dalam pernyataan tersebut, muncul
pertanyaan terkait kemungkinan adanya persoalan administrasi maupun
tarik-menarik kepentingan tertentu yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan
program dan proyek pemerintah.“Kenapa realisasi anggaran begitu lambat, padahal APBD sudah
ditetapkan sejak awal tahun? Apakah ini murni persoalan administrasi? Ataukah
ada tarik-menarik kepentingan tertentu? Atau jangan sampai ada praktik menahan
proyek dan anggaran hingga akhir tahun yang akhirnya merugikan rakyat?”
demikian bunyi pernyataan sikap tersebut.Dewan Adat dan Aliansi Pengusaha Papua menilai dampak paling
besar dirasakan masyarakat kecil. Pengusaha lokal disebut belum dapat bergerak
karena proyek pemerintah belum berjalan, sementara pencari kerja Orang Asli
Papua masih banyak yang menganggur. Mama-mama Papua, petani, hingga pelaku UMKM
juga dinilai mengalami tekanan ekonomi akibat lambatnya perputaran uang daerah.Ketua Dewan Adat Daerah Mimika, Vinsen Oniyoma, menegaskan
bahwa pembangunan di Mimika harus benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi
masyarakat adat dan Orang Asli Papua.“Masyarakat adat bukan penonton di atas tanahnya sendiri.
APBD harus dirasakan rakyat. Jangan sampai anggaran besar tetapi ekonomi
masyarakat tetap lumpuh.”Sementara itu, Ketua Aliansi Peduli Pengusaha Papua
Kabupaten Mimika, Faya Naa, menilai keterlambatan pelaksanaan proyek pemerintah
sangat memukul pengusaha lokal Papua. Menurutnya, kondisi tersebut membuat roda
ekonomi daerah berjalan lambat dan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja.“Jika proyek dan kegiatan terlambat berjalan, maka yang mati
pertama adalah ekonomi rakyat kecil. Pengusaha lokal kesulitan bergerak, tenaga
kerja tidak terserap, dan perputaran uang di daerah menjadi macet.”Dalam pernyataan sikapnya, mereka meminta Pemerintah
Kabupaten Mimika segera mempercepat proses tender dan pelaksanaan kegiatan,
mengutamakan pengusaha lokal serta tenaga kerja Orang Asli Papua, dan membuka
transparansi terkait hambatan realisasi anggaran. Mereka juga meminta
pemerintah menghentikan pola penumpukan proyek pada akhir tahun anggaran.
Selain itu, Dewan Adat dan Aliansi Peduli Pengusaha Papua
mengajak DPRK, tokoh adat, tokoh gereja, pemuda, akademisi, hingga seluruh
elemen masyarakat Papua untuk bersama-sama mengawal penggunaan APBD agar
benar-benar berpihak kepada rakyat. Mereka menegaskan bahwa APBD bukan sekadar
angka dalam dokumen pemerintah, tetapi menyangkut hak hidup masyarakat Papua di
atas tanahnya sendiri. (GF)
21 Mei 2026, 16:02 WIT
Kartu Merah untuk Disnaker Mimika, Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Dinilai Belum Maksimal
Papuanewsonline.com, Timika – Persoalan penyerapan tenaga
kerja lokal kembali menjadi sorotan di Kabupaten Mimika. Masyarakat menilai
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Mimika belum maksimal menjalankan perannya dalam
memastikan masyarakat lokal memperoleh akses kerja yang adil dan terbuka di
tengah berkembangnya investasi dan industri di daerah tersebut.Penyerapan tenaga kerja dinilai menjadi indikator penting
dalam pembangunan daerah. Namun hingga kini, tingginya angka pengangguran dan
minimnya informasi kebutuhan tenaga kerja dianggap masih menjadi persoalan yang
belum terselesaikan secara menyeluruh.Dalam evaluasi yang disampaikan sejumlah masyarakat dan
pemerhati ketenagakerjaan, Disnaker Mimika dinilai seharusnya lebih proaktif
menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan penempatan tenaga kerja,
pelatihan vokasi, pengawasan norma kerja, hingga penyedia informasi pasar kerja
yang mudah diakses masyarakat.“Penyerapan tenaga kerja adalah indikator makro yang sangat
dipengaruhi oleh kesesuaian keahlian pencari kerja dengan industri (kualitas
SDM), pertumbuhan investasi dan lapangan usaha, serta regulasi ekonomi daerah,”
demikian disampaikan dalam pernyataan yang diterima media.Masyarakat juga menyoroti lemahnya pelaksanaan program
pelatihan tenaga kerja yang dinilai belum terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Akibatnya, banyak peserta pelatihan yang masih belum memenuhi persyaratan
administrasi tambahan seperti Surat Izin Operator (SIO) maupun Surat Izin
Mengemudi (SIM) saat hendak melamar pekerjaan.“Seharusnya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika lebih Pro
aktif Berperan sebagai eksekutor kebijakan penempatan, pelatihan vokasi,
pengawasan norma kerja, serta penyedia bursa kerja/informasi pasar kerja.
Kesalahan yang mungkin terjadi di tingkat ini adalah kurang optimalnya program
pelatihan dari Hulu ke Hilir sehingga Setelah Pelatihan Masih ada syarat yang
belum lengkap seperti Sio dan SIM serta lemahnya penyuluhan informasi bursa
kerja kepada masyarakat,” tulis pernyataan tersebut.Selain itu, masyarakat juga meminta pemerintah daerah
memperkuat regulasi yang mewajibkan perusahaan memberikan prioritas kepada
tenaga kerja asli daerah. Salah satu langkah yang diusulkan adalah penerapan
kuota khusus bagi pekerja lokal melalui peraturan daerah yang tegas dan
memiliki sanksi jelas bagi perusahaan yang melanggar.Tidak hanya itu, Disnaker juga didorong membangun pusat
informasi lowongan kerja yang transparan dan mudah diakses masyarakat melalui
bursa kerja maupun portal digital resmi. Program pelatihan dan sertifikasi
kerja gratis berbasis kebutuhan industri juga dinilai perlu diperluas agar
tenaga kerja lokal memiliki daya saing yang lebih baik.Masyarakat turut meminta adanya pengawasan rutin terhadap
perusahaan untuk memastikan kepatuhan dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
Praktik diskriminasi maupun dugaan percaloan tenaga kerja juga diminta segera
ditindak melalui mekanisme mediasi dan pengawasan yang jelas.“Sampai saat ini kami Masyakat mimika tidak tau pasti angka
kebutuhan lapangan kerja yang tersedia serta Tingkat pengangguran yang sangat
Tinggi di Kabupaten Mimika. Semua itu akan Berdampak Negatif Buat Daerah,”
demikian pernyataan penutup yang disampaikan.
Sorotan terhadap kinerja Disnaker Mimika ini diharapkan
menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar persoalan tenaga kerja lokal
tidak terus menjadi polemik berkepanjangan di tengah besarnya potensi ekonomi
dan investasi yang berkembang di Kabupaten Mimika. (GF)
21 Mei 2026, 15:56 WIT
Bapenda Mimika Gandeng Samsat Untuk Data Kendaraan Berplat Luar Guna Mendorong Mutasi Pajak
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika
melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berencana bekerja sama dengan Sistem
Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) untuk melakukan pendataan menyeluruh
terhadap kendaraan bermotor berplat nomor luar daerah yang beroperasi aktif di
wilayah tersebut.Langkah ini diambil sebagai bentuk pengawasan sekaligus
upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat masih banyak
kendaraan yang mencari penghasilan di Mimika namun kewajiban perpajakannya
disetorkan di daerah asal.Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah, menegaskan pendataan
ini bertujuan memetakan jumlah kendaraan yang belum bermutasi, terutama
kendaraan niaga dan operasional. Nantinya, data yang terkumpul akan digunakan
untuk mendorong para pemilik agar segera mengurus perpindahan administrasi
kendaraan sehingga pembayaran pajak dapat disetorkan ke kas daerah. “Kami akan bergerak bersama Samsat memastikan setiap
kendaraan yang beraktivitas dan mendapatkan keuntungan di sini turut
berkontribusi bagi pembangunan Mimika,” ujarnya.Diperkirakan sekitar 50 hingga 60 persen kendaraan yang ada
di Mimika, khususnya truk dan kendaraan berat, masih menggunakan identitas
daerah lain. Hal ini dinilai merugikan keuangan daerah karena potensi
penerimaan yang seharusnya masuk justru hilang ke daerah lain. Diharapkan
setelah data lengkap disusun, sosialisasi dan aturan yang jelas dapat
diterapkan agar kepatuhan warga meningkat. Penulis: Jid
Editor: GF
19 Mei 2026, 15:06 WIT
Bapenda Mimika Perkuat Sistem Pajak melalui Digitalisasi, SDM Profesional, dan Penegakan Aturan
Papuanewsonline.com, Timika – Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Mimika terus berkomitmen memperkuat dan membenahi sistem
pengelolaan perpajakan guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta
mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Hal ini menjadi pembahasan utama dalam
Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) OPD Pendapatan Daerah yang digelar di Aula
Bapenda Mimika, Senin (18/5/2026), di mana berbagai strategi disusun untuk
mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi di tengah tantangan ekonomi yang
ada.Langkah pembenahan menyeluruh dilakukan mulai dari sistem
pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penegakan hukum
yang lebih tegas.Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah, menjelaskan bahwa
transformasi digital menjadi kunci utama pembaruan sistem. Kini, pendataan dan pemutakhiran objek pajak di lapangan
dilakukan secara daring, di mana petugas langsung mengambil foto, melakukan
penandaan lokasi, dan pemetaan data secara real time menggunakan perangkat
Android. Hal ini menjamin data menjadi lebih akurat, lengkap, dan
transparan guna mencegah kebocoran potensi pendapatan. Selain itu, sebanyak 133 unit alat EDC telah disebarkan ke
berbagai sektor usaha seperti rumah makan, hotel, hingga tempat hiburan, guna
memudahkan transaksi pembayaran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.Pengelolaan pajak yang lebih kuat ditempuh melalui dua
pendekatan strategis, yaitu internal dan eksternal. Dari sisi internal, pemerintah meningkatkan kualitas
aparatur melalui kerja sama pendidikan dan pelatihan dengan Sekolah Tinggi
Akuntansi Negara (STAN) Jakarta. Materi pelatihan mencakup teknis pemeriksaan, penilaian
Pajak Bumi dan Bangunan, hingga keahlian jurusita pajak, mengingat pengelolaan
pajak semakin kompleks dan butuh tenaga profesional. Penegakan aturan juga diperkuat lewat Satgas Pajak yang
terbukti efektif menyisir tunggakan bernilai besar, didukung koordinasi erat
dengan pihak kejaksaan dan instansi penegak hukum. Penulis: Jid
Editor: GF
19 Mei 2026, 14:29 WIT
Kapolda Sumsel Pimpin Apel Sabuk Kamtibmas dan Siaga Karhutla
Papuanewsonline.com, Lahat - Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Sandi Nugroho, memimpin langsung Apel Besar Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Sabuk Kamtibmas yang digelar di Lapangan Mapolres Lahat, Minggu (17/5/2026). Dalam arahannya, Jenderal bintang dua tersebut menegaskan perlunya aparat dan pemerintah daerah meninggalkan cara-cara konvensional dengan memprioritaskan pemanfaatan teknologi dan pendekatan yang lebih solutif bagi masyarakat.Kegiatan berskala besar ini merupakan wujud nyata sinergitas dan soliditas lintas sektoral di Kabupaten Lahat. Hadir dalam apel tersebut jajaran lengkap Forkopimda Kabupaten Lahat, di antaranya Bupati Lahat Bursah Zarnubi, S.E., Wakil Bupati Widia Ningsih, S.H., M.H., Sekretaris Daerah Dr. Ir. H. Izromaita, M.Si., dan Ketua DPRD Fitrizal Homizi, S.T., M.Si., M.M. Pada pelaksanaan apel ini, Kapolda Sumsel turut didampingi oleh sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Sumsel, yakni Dirintelkam, Dirpolairud, dan Kabid Propam.Pasukan apel yang disiagakan melibatkan kekuatan penuh dari berbagai elemen, mencakup personel gabungan TNI-Polri, Satpol PP, Dishub, BPBD, Damkar, dan Manggala Agni. Menariknya, apel ini juga melibatkan elemen sipil di tingkat tapak secara masif, mulai dari Masyarakat Peduli Api (MPA), perwakilan perusahaan, relawan Sabuk Kamtibmas, Saka Bhayangkara, Patroli Keamanan Sekolah (PKS), komunitas Ojol, Mahasiswa, hingga organisasi kemasyarakatan seperti GP Ansor dan PSHT.Dalam amanatnya, Irjen Pol Sandi Nugroho mengingatkan bahwa ancaman Karhutla harus direspons dengan kecepatan dan akurasi.“Penanganan Karhutla tidak boleh lagi menggunakan pola-pola lama. Kita harus memanfaatkan teknologi untuk memantau titik api secara *real-time*. Deteksi dini harus dilakukan, dan setiap kerawanan harus segera dipetakan,” tegas Kapolda Sumsel.Lebih lanjut, ia mendorong sinergi bersama Pemkab Lahat untuk memberikan jalan keluar nyata bagi para petani. Salah satunya melalui bantuan alat berat agar masyarakat memiliki alternatif dan tidak lagi membuka lahan perkebunan dengan cara dibakar.Selain isu lingkungan, Kapolda menggarisbawahi peran strategis Sabuk Kamtibmas. Program ini didesain tidak hanya untuk mencegah kejahatan fisik, tetapi juga sebagai cooling system di ruang digital guna membentengi masyarakat dari hoaks dan provokasi.Di hadapan peserta apel, Kapolda memberikan instruksi tegas: hilangkan ego sektoral, kedepankan edukasi yang diiringi penegakan hukum objektif tanpa pandang bulu, perkuat siskamling, dan jalankan tugas dengan prinsip kerja cerdas dan ikhlas. Ia kemudian menutup amanatnya dengan sebuah pertanyaan reflektif yang humanis, "Sudahkah Anda berbuat baik hari ini?" sebagai pedoman pengabdian personel di lapangan.Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel menekankan bahwa apel gabungan ini adalah bukti kesiapan institusi yang adaptif terhadap dinamika ancaman di masyarakat."Penegasan dari Bapak Kapolda sangat jelas, kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Keterlibatan personel dari Polri, TNI, Pemda, hingga elemen ormas, mahasiswa, dan perusahaan hari ini membuktikan bahwa ekosistem keamanan di Sumsel sudah terbangun kuat. Pendekatan kita saat ini adalah modernisasi deteksi dini dan edukasi yang memanusiakan masyarakat, namun tetap tegak lurus pada aturan hukum jika terjadi pelanggaran fatal," urai Kabid Humas.Apel kesiapsiagaan ini menjadi manifestasi nyata kehadiran negara di tengah rakyat. Melalui perpaduan sinergi teknologi, ketegasan hukum, dan kepekaan sosial, Polda Sumsel menargetkan terciptanya iklim perlindungan yang komprehensif. Dengan demikian, roda perekonomian dapat terus berputar bebas dari ancaman bencana asap, aktivitas warga berjalan tenang, dan cita-cita luhur untuk mewujudkan Kabupaten Lahat yang aman, sejuk, serta sejahtera dapat terealisasi seutuhnya. PNO-12
18 Mei 2026, 14:57 WIT
Dukung Program Presiden, Wakapolda Maluku Perkuat Ekonomi Desa Lewat Koperasi Merah Putih
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H., menghadiri peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dilaksanakan secara nasional melalui video conference bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Sabtu (16/5/2026), di Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.Kegiatan yang digelar Kementerian Koperasi Republik Indonesia tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional percepatan implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan tema “Kolaborasi Nasional untuk Percepatan Implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih”. Program ini diarahkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kemandirian desa, serta memperluas pemerataan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.Pelaksanaan video conference nasional dipusatkan di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, dan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat fondasi ekonomi nasional berbasis desa dan komunitas.Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda Maluku menegaskan komitmen Polri untuk mendukung penuh seluruh program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk penguatan sektor ekonomi kerakyatan melalui koperasi desa.“Polri siap mendukung dan mengawal program-program strategis nasional pemerintah, termasuk pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan hingga ke wilayah pedesaan,” ujar Brigjen Pol. Imam Thobroni.Menurutnya, keberhasilan program koperasi desa membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, TNI-Polri, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat secara luas.“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar program ini berjalan efektif, berkelanjutan, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara merata,” tambahnya.Kehadiran jajaran TNI-Polri bersama pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya di sektor ekonomi kerakyatan.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Pangdam XV/Pattimura, pejabat utama Kodam XV/Pattimura dan Polda Maluku, Wali Kota Ambon, Ketua DPRD Kota Ambon, unsur Kejaksaan Tinggi Maluku, pimpinan OPD Provinsi Maluku dan Kota Ambon, para kepala desa dan lurah se-Kecamatan Teluk Ambon, serta tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat setempat.Melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah berharap tercipta penguatan ekonomi masyarakat berbasis desa yang mampu meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari daerah. PNO-12
18 Mei 2026, 14:34 WIT
Melalui Vicon: Wakapolda Maluku Ikuti Ground Breaking Gudang Pangan Polri dan Launching 166 SPPG
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., MH, menghadiri kegiatan Video Conference (Vicon) Ground Breaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri dan Launching Operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri yang dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Sabtu (16/5/2026).Kegiatan nasional yang dipusatkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur tersebut diikuti secara virtual oleh seluruh jajaran Polda dan Polres se-Indonesia sebagai bentuk dukungan Polri terhadap program strategis nasional di bidang ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat.Di Mapolda Maluku, Wakapolda Maluku didampingi Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol. Jemi Junaidi, S.I.K., bersama sejumlah Pejabat Utama Polda Maluku, di antaranya Dirreskrimsus, Dirsamapta, Dirlantas, Kabidkum, Kabidpropam, Kabidhumas, Wakapolresta Ambon, serta Ps. Wadirbinmas Polda Maluku.Turut hadir pula perwakilan instansi terkait di wilayah Kota Ambon serta perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang mendukung program ketahanan pangan nasional.Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto bersama Kapolri dan pejabat terkait juga melaksanakan panen jagung kuartal II secara serentak yang diikuti seluruh jajaran Polda dan Polres di daerah masing-masing sebagai bagian dari upaya memperkuat swasembada pangan nasional.Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Polri atas dukungannya terhadap program ketahanan pangan nasional.“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolri dan seluruh jajaran Polri yang telah mendukung program ketahanan pangan nasional. Tentara dan Polisi adalah abdi negara yang harus selalu hadir untuk rakyat serta mendukung program strategis pemerintah demi kepentingan masyarakat,” ujar Presiden Prabowo.Sementara itu, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Iman Tobroni menegaskan bahwa Polda Maluku siap mendukung penuh seluruh program strategis pemerintah, khususnya di bidang ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat.“Polda Maluku berkomitmen mendukung program ketahanan pangan nasional dan operasional SPPG Polri sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan di daerah,” ungkap Brigjen Pol. Iman Tobroni.Ia menambahkan, sinergi antara Polri, pemerintah daerah, kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menyukseskan program nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia.Melalui pembangunan gudang ketahanan pangan dan operasional SPPG Polri, diharapkan distribusi pangan, stabilitas ketersediaan bahan pokok, serta pelayanan pemenuhan gizi masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan merata hingga ke daerah. PNO-12
18 Mei 2026, 14:26 WIT
Presiden Prabowo Dorong Kemandirian Pangan Nasional, Mensesneg: Cadangan Beras Tembus 5,3 Juta Ton
Papuanewsonline.com, Tuban - Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya ditunjukkan saat Presiden melakukan groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta launching operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026.Usai mendampingi Kepala Negara dalam kegiatan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa agenda di Tuban merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Menurutnya, pemerintah kini tidak hanya fokus mempertahankan capaian swasembada beras, tetapi juga memperkuat produksi jagung dan komoditas pangan strategis lainnya.“Ini salah satu upaya kita, kerja keras kita untuk memastikan pangan kita kuat, pangan kita mandiri setelah kita berhasil mencapai swasembada beras di tahun 2025 yang lalu atas kerja keras Pak Mentan beserta dengan seluruh jajaran. Kita sekarang mengejar untuk juga swasembada di bidang jagung dan seluruh komoditas pangan lainnya,” ujar Menteri Pras.Lebih lanjut, Menteri Pras juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petani Indonesia atas kontribusi mereka dalam menjaga ketersediaan pangan nasional. Menteri Pras menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan merupakan hasil kerja bersama pemerintah dan para petani di seluruh daerah.“Tentunya kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih, tidak hanya kepada Menteri Pertanian tetapi kepada seluruh petani di seluruh Indonesia karena kerja keras para petani kita dapat mencapai swasembada pangan,” imbuh Menteri Pras.Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pras turut mengungkapkan capaian strategis lain di sektor pangan nasional, yakni meningkatnya cadangan beras pemerintah yang kini mencapai 5,3 juta ton di gudang Bulog. Menurutnya, jumlah tersebut menjadi pencapaian bersejarah yang menunjukkan kondisi pangan nasional yang aman dan terkendali.“Cadangan beras pemerintah di gudang Bulog sejumlah 5,3 juta ton. sekali lagi kita ingin memastikan bahwa pangan kita aman, terkendali, harga juga terjangkau bahkan bisa memberi bantuan kepada saudara-saudara kita di negara lain,” ungkap Menteri Pras.Senada dengan Menteri Pras, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan bahwa pemerintah juga terus memperkuat dukungan sektor pertanian, termasuk memastikan ketersediaan pupuk bagi petani. Menurut Menteri Amran, stok pupuk nasional saat ini dalam kondisi lebih dari cukup, bahkan Indonesia telah mulai melakukan ekspor pupuk ke sejumlah negara.“Pupuk kita lebih dari cukup bahkan kemarin kami ekspor ke Australia, berikutnya Filipina, Brasil, India, bahkan kemarin juga Menteri Pertanian Australia langsung mengucapkan terima kasih 4 kali. Ini kehebatan Bapak Presiden Republik Indonesia gagasan besar beliau kita laksanakan dengan baik,” ujar Menteri Amran.Selain keberhasilan swasembada beras, Menteri Amran menyebut Indonesia kini juga telah mencapai swasembada jagung untuk kebutuhan pakan. Menteri Amran menambahkan bahwa harga pupuk dalam negeri pun mengalami penurunan hingga 20 persen, yang diharapkan semakin membantu produktivitas petani nasional.“Swasembada beras sudah, kemudian kita ekspor pupuk, harga pupuk dalam negeri turun 20 persen. Kemudian kita sudah swasembada jagung untuk pakan. Berikutnya industri seperti disampaikan tadi Pak Mensesneg,” pungkas Menteri Amran. PNO-12
18 Mei 2026, 14:21 WIT
Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Polda Kaltim Gelar Panen Raya Kuartal II Tahun 2026
Papuanewsonline.com, Kukar - Kepolisian Daerah Kalimantan Timur kembali menggelar Panen Raya Serentak Kuartal II Tahun 2026 di Lahan Ketahanan Pangan Kawasan PT.Kitadin, Desa Embalut, Kec.Tenggarong Seberang, Kab.Kukar, Sabtu (16/05/26).Kegiatan tersebut dihadiri langsung Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H., para Pejabat Utama Polda Kaltim, Forkopimda Prov.Kaltim dan Kab.Kukar, para Stakeholder terkait, tokoh masyarakat, kelompok tani, hingga mahasiswa.Kegiatan panen raya tersebut juga diikuti secara virtual oleh seluruh Polres jajaran Polda Kaltim yang melaksanakan panen di wilayah masing-masing sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.Dalam sambutannya, Kapolda Kaltim menegaskan bahwa program ketahanan pangan, khususnya komoditas jagung, merupakan langkah strategis Polri dalam mendukung kemandirian pangan nasional melalui optimalisasi lahan dan pemberdayaan masyarakat.“Program ketahanan pangan ini tidak akan berjalan optimal tanpa adanya sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak. Kebersamaan yang terbangun hari ini menjadi bukti nyata komitmen kita bersama dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” ujar Irjen Pol Endar.Kapolda menjelaskan, berdasarkan data Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri periode Januari hingga Mei 2026, Polda Kaltim berhasil merealisasikan penanaman jagung seluas 861,45 hektare atau 57,1 persen dari total potensi lahan 1.517,5 hektare, dengan hasil panen mencapai 368,97 ton jagung.Dari total hasil panen tersebut, sebanyak 220,24 ton jagung telah berhasil diserap oleh Perum Bulog. Sementara pada Mei 2026, Polda Kaltim juga melaksanakan panen serentak di seluruh Polres jajaran dengan total luas lahan 31,25 hektare dan proyeksi hasil panen mencapai 47,40 ton jagung.Selain itu, Kapolda Kaltim turut mengapresiasi peran aktif 207 kelompok tani binaan Polri di seluruh wilayah Kalimantan Timur, di mana 94 persen di antaranya menjalankan usaha pertanian secara mandiri.“Keberhasilan program ini merupakan hasil kerja keras bersama. Saya mengapresiasi seluruh kelompok tani yang terus menunjukkan semangat dan optimisme dalam mengelola sektor pertanian secara mandiri dan produktif,” ungkapnya.Selanjutnya, Kegiatan dilanjutkan dengan mengikuti panen raya virtual yang dipusatkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto bersama Kapolri. PNO-12
18 Mei 2026, 14:01 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
