Papuanewsonline.com
Heboh! Rp8,1 Miliar Dana KPU Mimika Raib, Bayar Brosur Rp3 Miliar Ditransfer ke 5 Rekening
Audit: Rp5,5 Miliar Pengadaan KPU Mimika Tak Dapat Diyakini, Bayar ke Rekening Pribadi
Audit Temukan 30 Pengadaan KPU Mimika Tanpa HPS, 1 Kontrak Rp2,8 M Dipertanyakan
Audit Temukan 30 Pengadaan KPU Mimika Tanpa HPS, 1 Kontrak Rp2,8 M Dipertanyakan
"Tong Masih di Sini": Kreativitas Anak Muda Papua Berkumpul di Papua Kreatif
Gema Papua 2026: Kreativitas Anak Muda Ubah Budaya Jadi Peluang Ekonomi
Kontak Tembak Di Tolikara, Pemuda Palopo Tertembak di Kompleks Pertamina Lama
Kobarkan Nasionalisme, Polres Merauke Ikuti Pawai Obor HUT RI ke-81
Menembus Batas Alam Ugimba: Koops TNI Habema Hadirkan Kembali Negara di Bawah Kaki Gunung Cartenz
Bareskrim Polri Gerebek Kasino di Batam, 197 Orang Diamankan
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Gema Papua 2026: Kreativitas Anak Muda Ubah Budaya Jadi Peluang Ekonomi
Papuanewsonline.com, Jayapura – Halaman Museum Loka Budaya Universitas Cenderawasih penuh sesak, Rabu (12/8/2026). Bertepatan dengan Hari Pemuda Internasional, ratusan warga berkumpul untuk menyaksikan “Gema Papua: Film, Budaya & Kreativitas” garapan komunitas Imaji Papua.Lebih dari sekadar pesta seni, kegiatan ini menjadi ruang temu para pelaku ekonomi kreatif Papua. Dari panggung musik, stan kuliner, hingga galeri foto, semua ditampilkan untuk menunjukkan bahwa budaya bisa menjadi penggerak ekonomi.Busana Noken Tampil Modern di Panggung ModeSalah satu daya tarik utama adalah peragaan busana. Lima desainer muda Papua menampilkan karya berbasis noken: Agusta Bunai, Pretty Syul Rogi, Margaretha Uktoselya, Lusi Umbora, dan Alfianty Mandosir.Benang noken hasil rajutan tangan mama-mama Papua diolah dengan siluet modern. “Ini bukan cuma soal fashion. Kami ingin jaga warisan budaya sekaligus buka peluang ekonomi untuk mama-mama di kampung,” kata Agusta Bunai, desainer asal Wamena.Film dan Foto Angkat Cerita Orang PapuaDi layar tancap, film dokumenter “Tong Masih Disini” karya Yulika Anastasia diputar. Film itu mengisahkan empat tokoh dari Wamena, Jayapura, dan Merauke yang hidupnya terhubung lewat komoditas lokal: kopi, pinang, dan sagu.Cerita sederhana itu ingin menegaskan: kekuatan Papua ada pada ketekunan masyarakatnya.Di sisi lain, 240 karya foto dari 34 fotografer se-Papua dipamerkan. Kurator Yosin Kogoya berharap pengunjung tidak hanya melihat estetikanya. “Di balik setiap bingkai ada kehidupan. Ada perjuangan orang Papua yang ingin kami perkenalkan lebih luas,” ujar Yosin.Pemerintah: Ini Modal Pembangunan DaerahKegiatan ini mendapat dukungan dari Taman Budaya Papua dan Pemerintah Kota Jayapura.Kepala Taman Budaya Papua Melki Ohee menilai ruang kreatif seperti ini penting untuk memperkuat identitas budaya Papua. Sementara Staf Ahli Pemkot Jayapura Stem Meraudje menyebut kreativitas anak muda adalah aset besar.“Tong masih di sini, tong masih berkarya. Di tengah tantangan, semangat membangun daerah tidak boleh padam,” tegas Stem.Ketua Imaji Papua Yulika Anastasia menekankan pentingnya kolaborasi. “Kalau mau ekonomi kreatif Papua bertumbuh, kita harus bergandengan tangan. Saling mendukung, saling mengangkat,” katanya.Dengan semangat itu, “Gema Papua” diharapkan menjadi langkah awal lahirnya lebih banyak kreator Papua yang berdaya, dan mampu membawa nama Papua ke panggung nasional maupun internasional.Penulis: HendrikEditor: OF
16 Agu 2026, 23:03 WIT
Jelang Muktamar ke-35 NU, Forbes NU 26 Dorong Evaluasi Menyeluruh Terkait Konsesi Tambang
Papuanewsonline.com, Bogor — Dua belas hari menjelang penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Forum Bersama (Forbes) NU 26 menggelar Rembug Warga NU Jabodetabek di Institut Pertanian Bogor, Sabtu (15/8/2026). Diskusi bertajuk “Tambang Ormas NU: Menimbang Fikih, Kemandirian Ekonomi, dan Keberlanjutan Lingkungan” digelar sebulan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengoreksi dasar hukum pemberian izin pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan.Forum menegaskan bahwa persoalan konsesi tambang tidak cukup dinilai dari pertanyaan fikih semata soal “boleh atau tidak boleh”. Lebih dari itu, keputusan tersebut menyangkut kehormatan organisasi, kemandirian ekonomi, keadilan sosial dan gender, keselamatan warga, serta kelestarian lingkungan hidup. Semua aspek itu harus dipertimbangkan secara utuh dan seimbang sebelum mengambil keputusan yang berjangka panjang.Putusan MK Nomor 160/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa frasa “pemberian prioritas” dalam UU Minerba tidak boleh dimaknai sebagai penunjukan langsung. Jika pun diberikan prioritas, harus didasarkan pada parameter yang jelas, penilaian objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakjelasan prosedur dinilai berpotensi membuka ruang yang merugikan lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang.Dr. Ivanovich Agusta mengingatkan bahwa persoalan tambang harus dilihat sekaligus dengan persoalan kemandirian desa. “Jangan sampai desa kehilangan uang untuk membiayai koperasi, lalu kehilangan tanah untuk membiayai tambang. Kalau nilai tambahnya dibawa keluar, sementara desa hanya menanggung dampaknya, itu bukan kemandirian desa,” tegasnya. Pembangunan pun sebaiknya memperkuat kemampuan warga mengelola kekayaan sendiri, bukan justru menciptakan ketergantungan baru.Penulis: JidEditor: OF
16 Agu 2026, 14:42 WIT
Dunia Usaha Serahkan 2.000 Pasang Sandal untuk Masyarakat Papua, Lewat Satgas Damai Cartenz
Papuanewsonline.com, Surabaya — Kepedulian dunia usaha terhadap kesejahteraan masyarakat Papua kembali terwujud. PT Harpa Ocean Bersama (HOB) bersama PT Jayadi Lines dan PT Landasindo menyerahkan bantuan berupa 2.000 pasang sandal kepada Satgas Bantuan Operasi Damai Cartenz-2026. Penyerahan berlangsung di Kantor PT HOB, Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (14/8/2026), untuk selanjutnya dikirimkan dan disalurkan kepada warga yang membutuhkan di wilayah Timika, Papua Tengah.Bantuan diterima langsung oleh Kasatgas Bantuan Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Bambang Widiyatmoko, dari jajaran direksi ketiga perusahaan. Sandal yang dikirimkan merupakan perlengkapan kebutuhan sehari-hari yang dinilai sangat bermanfaat untuk menunjang aktivitas warga. Setelah proses pengiriman tiba di tujuan, pihak Satgas akan memastikan penyaluran dilakukan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.Kombes Pol. Bambang Widiyatmoko menyampaikan apresiasi yang mendalam atas perhatian tulus dari pihak perusahaan. “Bantuan ini adalah wujud kepedulian nyata dunia usaha kepada saudara-saudara kita di Papua. Meski sederhana, namun manfaatnya akan langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa bantuan akan didistribusikan sebaik-baiknya agar benar-benar bermanfaat bagi yang membutuhkan.Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, juga turut menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. “Sandal mungkin terlihat sederhana, namun bagi yang membutuhkan, manfaatnya sangat besar. Kepedulian ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap Papua adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat,” tegasnya. Sinergi semacam ini diharapkan terus tumbuh dan menguat.Penulis: JidEditor: OF
16 Agu 2026, 14:09 WIT
Dukung Perencanaan Anggaran, Kapolda Maluku Pastikan Setiap Program Tepat Sasaran
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku memperkuat kualitas perencanaan umum dan penganggaran sebagai fondasi utama untuk memastikan seluruh program kepolisian berjalan efektif, tepat sasaran, akuntabel, serta berdampak langsung terhadap keamanan dan pelayanan masyarakat.Penguatan tersebut menjadi fokus dalam Rapat Kerja Fungsi Perencanaan Umum dan Anggaran Polda Maluku Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Kamis (13/8/2026).Kegiatan yang merupakan tindak lanjut Rapat Kerja Perencanaan Umum dan Anggaran Polri Tahun 2026 tersebut dibuka langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si.Rapat kerja diikuti Wakapolda Maluku, Irwasda, para Kepala Biro, Direktur, Kepala Bidang, Dansat Brimob, Kepala SPN, pejabat utama lainnya, para Kasubag Renmin dan Kaur Ren Satker Polda, serta para Kabag Ren Polres jajaran beserta operator.Forum ini tidak hanya membahas aspek administratif perencanaan dan anggaran, tetapi diarahkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program dan penggunaan sumber daya organisasi benar-benar terhubung dengan kebutuhan riil masyarakat serta prioritas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).Dalam arahannya, Kapolda Maluku menekankan bahwa kondisi keamanan di wilayah Maluku secara umum semakin kondusif. Namun, kondisi tersebut harus terus dijaga melalui kemampuan jajaran kepolisian dalam merespons setiap gangguan secara cepat, tepat dan tuntas.“Situasi di wilayah kita saat ini semakin kondusif. Walaupun masih ada sedikit kejadian dan permasalahan, hal itu tidak terlalu memengaruhi situasi Kamtibmas secara keseluruhan. Indikatornya sederhana, masyarakat dapat berangkat ke kantor, sekolah, bekerja maupun ke pasar dengan aman dan lancar tanpa rasa takut,” tegas Dadang.Menurut Kapolda, kondisi Kamtibmas yang kondusif bukan alasan bagi jajaran untuk mengurangi kewaspadaan. Sebaliknya, setiap informasi mengenai kriminalitas, kejahatan jalanan, bencana alam maupun bencana musiman harus segera direspons agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.“Apabila ada informasi atau laporan tentang kejadian, baik kriminalitas, kejahatan jalanan, bencana alam maupun bencana musiman, harus direspons dengan cepat dan ditangani dengan baik hingga tuntas. Jangan sampai persoalan kecil membias ke mana-mana,” ujarnya.Kapolda juga meminta seluruh satuan kewilayahan memaksimalkan kegiatan kepolisian sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan rasa aman sekaligus mencegah berkembangnya informasi yang dapat menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.Dadang menegaskan, kualitas perencanaan harus diukur dari sejauh mana program yang disusun mampu menjawab persoalan masyarakat.Karena itu, setiap keluhan maupun komplain masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Harkamtibmas dan pelayanan kepolisian harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk melakukan pembenahan.“Apabila ada komplain dari masyarakat terkait tugas Harkamtibmas maupun pelayanan kita, harus diterima dan direspons dengan cepat. Lakukan pembenahan sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dapat terpenuhi sesuai tugas pokok kita sebagai institusi pemelihara Kamtibmas,” kata Kapolda.Ia mengingatkan bahwa tugas pokok Polri meliputi pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh tugas tersebut, kata dia, harus diterjemahkan sejak awal melalui perencanaan yang matang dan strategis.“Tugas pokok kita harus bisa diterjemahkan dalam bentuk perencanaan yang baik dan strategis. Saya harapkan rapat kerja fungsi perencanaan umum dan anggaran ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung kelancaran tugas-tugas kepolisian ke depan di wilayah Maluku,” tandasnya.Kepala Biro Perencanaan (Karo Rena) Polda Maluku menegaskan bahwa rapat kerja fungsi perencanaan dan anggaran menjadi momentum penting untuk menyelaraskan perencanaan seluruh satuan kerja dengan arah kebijakan Polri.Menurutnya, proses perencanaan tidak boleh berhenti pada pemenuhan aspek administratif, tetapi harus memastikan kesinambungan antara program, kebutuhan organisasi, dukungan anggaran dan hasil yang ingin dicapai.“Perencanaan harus menjadi instrumen untuk memastikan seluruh program kepolisian berjalan terarah, terukur dan sesuai dengan prioritas organisasi. Setiap kebutuhan harus disusun berdasarkan skala prioritas dan dikaitkan dengan target kinerja yang jelas,” ujar Karo Rena.Ia menambahkan, keterlibatan para pejabat perencanaan dari tingkat Polda hingga Polres jajaran penting untuk membangun kesamaan persepsi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.“Kita ingin memastikan bahwa perencanaan di setiap satuan kerja benar-benar menggambarkan kebutuhan pelaksanaan tugas di lapangan. Dengan demikian, dukungan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” katanya.Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan paparan mengenai timeline penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Renja) di lingkungan Polri oleh Kabag Renprograr sebagai bagian dari penyamaan pemahaman terhadap tahapan perencanaan organisasi.Rapat kerja juga dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan pelayanan publik terbaik dari Polri kepada Kapolres Buru yang diserahkan langsung oleh Kapolda Maluku.Penghargaan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kualitas pelayanan publik merupakan bagian penting dari kinerja kepolisian yang harus terus diperkuat.Kapolres Buru yang menerima penghargaan juga menyampaikan testimoni terkait capaian pelayanan publik yang diraih satuannya.Kapolda menegaskan bahwa penghargaan tersebut harus dipandang sebagai motivasi bagi seluruh jajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bukan semata-mata sebagai capaian administratif.Kabidhumas Polda Maluku menegaskan bahwa kualitas perencanaan dan penganggaran memiliki hubungan erat dengan keberhasilan Polri membangun kepercayaan publik.Menurutnya, masyarakat tidak hanya menilai Polri dari hasil penegakan hukum, tetapi juga dari kecepatan merespons persoalan, kualitas pelayanan, kehadiran polisi di tengah masyarakat dan kemampuan menjaga situasi tetap kondusif.“Perencanaan yang baik pada akhirnya harus terlihat dalam kualitas pelayanan dan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Ketika program disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan secara konsisten, maka manfaatnya akan dirasakan langsung dan kepercayaan publik terhadap Polri semakin kuat,” ujar Kabidhumas Polda Maluku.Ia mengatakan, jajaran Humas juga memiliki peran strategis dalam memastikan informasi mengenai program dan kinerja kepolisian tersampaikan secara terbuka, proporsional dan mudah dipahami masyarakat.“Transparansi informasi menjadi bagian penting dari akuntabilitas. Karena itu, capaian maupun program kepolisian harus dikomunikasikan secara tepat sehingga masyarakat mengetahui apa yang dilakukan Polri dan bagaimana manfaatnya bagi mereka,” katanya.Rapat Kerja Fungsi Perencanaan Umum dan Anggaran Polda Maluku Tahun Anggaran 2026 berlangsung lancar hingga selesai.Melalui forum tersebut, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola perencanaan yang semakin strategis, berbasis kebutuhan, terukur dan berorientasi pada hasil, sehingga setiap dukungan sumber daya organisasi benar-benar memperkuat pelaksanaan tugas Polri sekaligus memberikan rasa aman dan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku. PNO-12
13 Agu 2026, 21:44 WIT
Respons Cepat Karhutla di Namlea, Brimob Polda Maluku Padamkan Kobaran Api
Papuanewsonline.com, Buru - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku melalui Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran lahan dan hutan (karhutla) di wilayah Maluku. Langkah tersebut diwujudkan melalui respons cepat personel di lapangan untuk mencegah api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan maupun masyarakat.Respons cepat itu ditunjukkan personel Kompi 3 Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Maluku saat melakukan pemadaman api di sekitar depan Mako Kompi 3 Batalyon A Pelopor, Namlea, Kabupaten Buru, Minggu (9/8/2026).Sebanyak 30 personel yang dipimpin Komandan Kompi (Danki) 3 Batalyon A Pelopor, AKP Robby Sinay, S.Sos., dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut.Pemadaman dimulai sekitar pukul 18.20 WIT dengan mengerahkan Armoured Water Cannon (AWC) serta menggunakan peralatan pendukung yang tersedia di lapangan. Upaya tersebut dilakukan secara cepat untuk mengendalikan kobaran api agar tidak berkembang dan meluas.Setelah sekitar satu jam penanganan, api berhasil dipadamkan pada pukul 19.25 WIT. Proses pemadaman dan memastikan kondisi benar-benar aman kemudian diselesaikan pada pukul 19.35 WIT.Situasi di lokasi setelah penanganan dilaporkan aman dan terkendali.Danki 3 Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Maluku, AKP Robby Sinay, S.Sos., mengatakan pengerahan personel dilakukan sebagai bentuk respons cepat terhadap laporan adanya kebakaran.Menurutnya, penanganan api tidak boleh dilakukan secara lambat karena kebakaran yang tidak segera dikendalikan berpotensi meluas, terutama ketika berada di area yang memiliki vegetasi atau material yang mudah terbakar.“Begitu mengetahui adanya kebakaran, personel langsung kami kerahkan untuk melakukan pemadaman. Prioritas kami adalah mengendalikan api secepat mungkin agar tidak meluas dan memastikan situasi di sekitar lokasi tetap aman,” ujar Robby.Ia menegaskan, kesiapsiagaan personel menjadi bagian penting dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah hukum Polda Maluku.“Personel akan terus disiapkan untuk merespons setiap situasi yang membutuhkan penanganan cepat. Kami juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, khususnya pembakaran yang tidak terkendali,” katanya.Sementara itu, Dansat Brimob Polda Maluku Kombes Pol Tedy Purnanto, S.I.K., menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran merupakan bagian dari tugas kepolisian dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.Menurutnya, kemampuan personel untuk bergerak cepat dengan dukungan sarana yang tersedia menjadi salah satu faktor penting dalam mengantisipasi kebakaran agar tidak berkembang menjadi kejadian yang lebih besar.“Satbrimob Polda Maluku selalu menyiagakan personel dan sarana untuk mendukung penanganan berbagai situasi yang membutuhkan respons cepat, termasuk kebakaran. Prinsipnya, setiap potensi kebakaran harus ditangani sedini mungkin agar tidak meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar,” tegas Dansat Brimob Polda Maluku.Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi membutuhkan kepedulian seluruh elemen masyarakat.“Pencegahan jauh lebih penting. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api atau potensi kebakaran. Kecepatan informasi akan sangat membantu kecepatan penanganan di lapangan,” ujarnya.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan langkah cepat personel Satbrimob di Namlea menunjukkan kesiapsiagaan Polri dalam merespons berbagai potensi gangguan yang dapat berdampak terhadap keselamatan masyarakat dan lingkungan.Menurutnya, penanganan kebakaran merupakan bagian dari upaya preventif dan responsif kepolisian, khususnya dalam menghadapi potensi karhutla yang membutuhkan kecepatan, koordinasi dan keterlibatan masyarakat.“Polda Maluku berkomitmen untuk terus hadir dan bergerak cepat ketika terjadi kondisi yang dapat membahayakan masyarakat maupun lingkungan. Penanganan kebakaran di Namlea menjadi contoh bahwa kecepatan respons di lapangan sangat penting untuk mencegah api berkembang menjadi lebih besar,” kata Rositah.Ia menambahkan, upaya pencegahan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan personel dan peralatan pemadam. Kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah munculnya titik api.“Kami mengajak seluruh masyarakat Maluku untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Jangan melakukan pembakaran secara sembarangan dan segera laporkan apabila melihat adanya titik api. Semakin cepat informasi diterima, semakin cepat pula langkah penanganan dapat dilakukan,” ujarnya.Rositah menegaskan bahwa Polda Maluku akan terus memperkuat kesiapsiagaan personel di seluruh jajaran dalam menghadapi potensi kebakaran maupun berbagai keadaan darurat lainnya.“Polri tidak hanya hadir ketika situasi sudah berkembang menjadi masalah besar. Kehadiran personel sejak awal untuk mencegah dan mengendalikan potensi ancaman merupakan bagian dari komitmen kami dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat,” pungkasnya.Langkah cepat Satbrimob Polda Maluku di Namlea sekaligus menegaskan pentingnya early response dalam penanggulangan kebakaran. Dengan deteksi dini, pengerahan personel secara cepat, pemanfaatan sarana yang tersedia serta dukungan masyarakat, potensi kebakaran dapat dikendalikan sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih luas.Polda Maluku memastikan kesiapsiagaan tersebut akan terus dipelihara sebagai bagian dari komitmen Polri dalam menjaga keselamatan masyarakat, melindungi lingkungan dan memastikan keamanan wilayah Maluku. PNO-12
13 Agu 2026, 21:14 WIT
MIND ID: Emas Tersebar Merata dari Aceh hingga Papua, Perlu Tata Kelola Menyeluruh demi Kemanfaatan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Direktur Utama Holding Industri Pertambangan MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, menyoroti potensi emas di Indonesia yang tersebar sangat luas di seluruh penjuru negeri, berbeda dengan komoditas mineral lainnya. Dalam acara Mindialogue 2026: Mineral untuk Stabilitas Ekonomi RI, Rabu (12/8/2026), ia menyampaikan bahwa emas berpotensi menjadi aset strategis nasional yang memperkuat cadangan devisa negara, sekaligus menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengelolaannya.“Timah hanya ada di Bangka Belitung dan Kepulauan Riau, nikel di Sulawesi hingga Maluku. Namun emas, jika kita lihat dari Aceh sampai Papua, di seluruh tanah kita terdapat emas,” jelas Maroef. Persebaran yang merata ini membuat sumber daya emas lebih sulit dikendalikan dibandingkan mineral lain. Emas bahkan dapat ditemukan dengan relatif mudah di wilayah seperti Kalimantan Utara maupun Pulau Jawa, sehingga pengawasan dan pengelolaannya harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu.Maroef menegaskan perlunya perumusan langkah perbaikan yang komprehensif dan lintas institusi, mencakup tata kelola dari hulu hingga ke hilir. Hal ini penting agar kekayaan alam benar-benar terjaga dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan bangsa serta diwariskan kepada generasi mendatang. Tanpa sistem yang baik, potensi besar ini tidak akan memberikan manfaat maksimal bagi negara.Lebih jauh, ia juga menyoroti bahwa kekayaan mineral Indonesia selama ini justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak lain, termasuk BUMN atau badan usaha milik negara lain yang memiliki kemampuan teknologi lebih maju. Sementara BUMN pertambangan dalam negeri belum sepenuhnya mampu mengolah dan memanfaatkan kekayaan tersebut secara setara. “Bisa ditelusuri dengan jelas, namun yang memiliki teknologi hebat dan memanfaatkannya secara optimal justru bukan BUMN kita,” ungkapnya.Penulis: JidEditor: OF
12 Agu 2026, 21:26 WIT
Peringkat ke-4 Dunia dengan Cadangan Emas 3.600 Ton, MIND ID: Belum Sepenuhnya Dikelola BUMN Sendiri
Papuanewsonline.com, Jakarta – Direktur Utama Holding Industri Pertambangan MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, menegaskan bahwa kekayaan sumber daya mineral di Indonesia yang sangat besar belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara. Hal ini ia sampaikan dalam acara Mindialogue 2026 bertema “Komoditas untuk Negeri: Strategi Penguatan Cadangan Mineral untuk Stabilitas dan Kedaulatan Ekonomi RI” di Jakarta, Rabu (12/8/2026).“Saat pertama kali menerima mandat memimpin MIND ID, saya melihat banyaknya kekayaan alam kita yang belum bisa dikelola langsung oleh BUMN sendiri. Justru yang lebih banyak memanfaatkannya adalah pihak lain, termasuk badan usaha milik negara lain yang memiliki teknologi lebih maju,” ungkap Maroef. Kondisi ini menjadi refleksi bahwa penguasaan teknologi pengolahan di dalam negeri masih perlu diperkuat agar nilai tambah kekayaan mineral benar-benar kembali ke negara.Berdasarkan data U.S. Geological Survey (USGS), cadangan emas Indonesia pada tahun 2025 mencapai 3.600 ton, menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia. Di atas kita adalah Australia dengan 13.000 ton, Rusia 12.000 ton, dan Afrika Selatan 5.000 ton. Total cadangan emas dunia diperkirakan sekitar 66.000 ton. Potensi yang luar biasa ini seharusnya mampu menjadi pilar penting bagi cadangan devisa dan kedaulatan ekonomi negara.Namun kekayaan yang tersebar dari Aceh hingga Papua ini belum sepenuhnya memberikan dampak maksimal karena keterbatasan kemampuan pengolahan di dalam negeri. Maroef menegaskan perlunya langkah menyeluruh lintas institusi, mulai dari tata kelola di hulu hingga pemanfaatan di hilir, agar kekayaan alam dapat dijaga dan dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa serta diwariskan kepada generasi mendatang.Penulis: JidEditor: OF
12 Agu 2026, 21:16 WIT
Pertalite Dibatasi Bertahap untuk Golongan Atas, Pemerintah Tetap Komitmen Tidak Naikkan Harga BBM
Papuanewsonline.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membahas langkah penataan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam pertemuan di Kementerian Keuangan, Selasa (11/8/2026). Salah satu bahasan utama adalah rencana pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi ke atas, agar manfaat subsidi benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa skenarionya adalah pembatasan dilakukan secara bertahap, kemungkinan mulai berlaku beberapa bulan ke depan, ditujukan bagi kelompok pendapatan desil ke-9 hingga ke-10. “Sistem di Pertamina sudah cukup baik dan siap dilaksanakan,” ujarnya. Namun sejauh ini, rincian teknis serta aturan mainnya masih terus disiapkan agar penyaluran tetap berjalan tertib dan tepat sasaran.Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa selama ini subsidi belum sepenuhnya tepat sasaran. Banyak kendaraan mewah dan golongan yang mampu justru masih menikmati Pertalite bersubsidi. “Masa orang kaya harus kita subsidi? BMW, Mercy, masa pakai minyak subsidi?” tegasnya. Selain pendekatan berdasarkan tingkat pendapatan, pemerintah juga mengkaji opsi pembatasan berdasarkan jenis kendaraan tertentu agar subsidi tidak dinikmati oleh yang tidak berhak.Di tengah gejolak harga minyak dunia yang kembali tidak menentu, Bahlil menegaskan adanya kesepahaman dengan Kementerian Keuangan: pemerintah tetap berkomitmen tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebaliknya, jika harga minyak dunia turun, maka harga BBM non-subsidi dapat melakukan penyesuaian ke bawah. Kebijakan ini diambil agar masyarakat tetap terlindungi sekaligus anggaran negara dapat dialihkan untuk hal-hal yang lebih mendesak.Penulis: JidEditor: OF
12 Agu 2026, 20:38 WIT
Masuk Nominasi Terbaik, Kompolnas Visitasi Polda Kalteng Implementasi Kinerja dan Pelayanan Publik
Papuanewsonline.com, Palangka Raya – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menjalani visitasi ke Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangkaian penilaian Kompolnas Awards 2026, Senin (10/8/2026). Menyusul Polda Kalteng yang menjadi salah satu dari lima Polda yang masuk nominasi terbaik dari 34 Polda di Indonesia.Visitasi yang berlangsung di Aula Arya Dharma Polda Kalteng tersebut dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, jajaran Forkopimda, pejabat utama Polda Kalteng, serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat.Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan visitasi Kompolnas Awards 2026. Menurutnya, capaian Polda Kalteng masuk lima besar nasional merupakan hasil dari kerja sama yang terus dibangun antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, Forkopimda dan masyarakat.“Kami menyambut baik dan bangga atas Visitasi Penilaian Penghargaan Kompolnas ini,” tutur Agustiar.Ia menilai sinergi lintas sektor menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pembangunan di Kalimantan Tengah. Peran kepolisian, kata Agustiar, juga diperlukan dalam mendukung berbagai program pemerintah serta menghadapi persoalan yang membutuhkan penanganan bersama.Salah satunya terlihat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang membutuhkan koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, BPBD dan unsur terkait lainnya.Sementara itu, Komisioner Kompolnas Dr. Yusuf Warsyim mengatakan Polda Kalteng masuk dalam lima besar nominasi Kompolnas Awards 2026 setelah melalui tahapan penilaian sebelumnya. Visitasi dilakukan untuk memastikan capaian yang disampaikan dalam dokumen benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.“Polda Kalimantan Tengah untuk tahun 2026 ini merupakan Polda masuk lima besar Kompolnas Award tahun 2026 dari 34 Polda,” kata Yusuf.Yusuf menjelaskan, visitasi tidak hanya diarahkan untuk memeriksa kesesuaian data dan dokumen, tetapi juga melihat secara langsung implementasi kinerja, inovasi pelayanan publik, tata kelola organisasi serta dampak pelaksanaan tugas kepolisian terhadap masyarakat.“Yang kedua, kami memvalidasi. Baru yang ketiga, penilaian secara khusus untuk apa dan bagaimana peran Polda Kalimantan Tengah di dalam pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.Dalam proses penilaian, Kompolnas melihat sejumlah aspek yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, meliputi manusia, kesejahteraan, lingkungan, kemitraan dan kedamaian.Aspek tersebut antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan publik, dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, penanganan persoalan lingkungan seperti karhutla, penguatan kerja sama lintas instansi, hingga upaya menjaga toleransi dan mencegah konflik di tengah masyarakat.Selain Polda Kalteng, tim Kompolnas juga akan melakukan visitasi terhadap nominator lainnya di wilayah Kalimantan Tengah, yakni Polres Barito Selatan pada kategori perseorangan dan Polres Kotawaringin Barat pada kategori Polres B.Visitasi tersebut menjadi bagian dari upaya Kompolnas memastikan kesesuaian antara hasil penilaian tahap awal dengan kondisi nyata di lapangan, termasuk memverifikasi inovasi dan praktik baik yang dijalankan jajaran kepolisian.Bagi Polda Kalteng, proses tersebut sekaligus menjadi momentum evaluasi untuk memperkuat kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas kepolisian. Dengan karakteristik wilayah yang luas dan masyarakat yang beragam, penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI dan seluruh elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan Kalimantan Tengah. PNO-12
12 Agu 2026, 13:27 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
