Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Harumkan Nama Indonesia, Polwan Polda Maluku Raih 3 Medali di Ajang Bodybuilding Asia
Papuanewsonline.com, Ambon - Personel Polisi Wanita (Polwan) Polda Maluku kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat internasional. IPTU Esterlina Titiheru, A.Md., personel Polwan yang menjabat sebagai Ps. Kapolsek Baguala Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, berhasil meraih tiga medali pada ajang NPC Regional TNT Global Classic Malaysia 2026.Kejuaraan binaraga dan kebugaran fisik internasional yang diselenggarakan oleh TNT Fitness Pro dan Global Classic di bawah naungan National Physique Committee (NPC) tersebut berlangsung di Hotel Holiday Villa, Johor Bahru, Malaysia, Minggu (10/5/2026), dan diikuti peserta dari berbagai negara di kawasan Asia.Dalam kompetisi tersebut, IPTU Esterlina tampil membawa nama Indonesia dan sukses meraih:Juara 1 (Medali Emas) kategori Women’s Physique;Juara 2 (Medali Perak) kategori Women’s Figure;Juara 2 (Medali Perak) kategori Women’s Wellness.Prestasi tersebut menjadi capaian membanggakan tidak hanya bagi Polda Maluku, tetapi juga bagi institusi Polri dan Indonesia di kancah olahraga internasional.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras personel Polwan yang mampu menunjukkan prestasi di luar tugas kepolisian.“Prestasi yang diraih IPTU Esterlina merupakan kebanggaan bagi Polda Maluku dan Polri. Ini membuktikan bahwa personel Polwan tidak hanya profesional dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga mampu berprestasi dan bersaing di level internasional,” ujar Kombes Rositah.Menurutnya, keberhasilan tersebut juga mencerminkan disiplin, semangat juang, serta komitmen personel Polri dalam menjaga kualitas diri dan kebugaran fisik.“Keikutsertaan dalam kejuaraan internasional ini dipersiapkan secara serius selama kurang lebih empat bulan. Bahkan yang bersangkutan mengikuti kompetisi dengan pembiayaan mandiri demi membawa nama Indonesia dan institusi Polri di ajang internasional,” jelasnya.Sementara itu, IPTU Esterlina Titiheru mengaku menjalani persiapan intensif selama empat bulan sebelum mengikuti kejuaraan tersebut. Persiapan dilakukan melalui latihan fisik yang disiplin, pengaturan pola makan, hingga menjaga konsistensi di tengah pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri.“Persiapan yang saya lakukan cukup panjang dan tidak mudah karena harus membagi waktu antara tugas kedinasan dengan latihan. Selama sekitar empat bulan saya fokus menjaga pola latihan, pola makan, dan kondisi fisik agar bisa tampil maksimal di kejuaraan ini,” ungkap IPTU Esterlina.Ia juga mengaku bangga dapat tampil membawa nama Indonesia dan Polda Maluku di ajang internasional meskipun seluruh pembiayaan keberangkatan dan persiapan dilakukan secara mandiri.“Saya bersyukur bisa memberikan hasil terbaik dan membawa nama Indonesia di podium internasional. Ini menjadi pengalaman sekaligus motivasi untuk terus berkembang dan membuktikan bahwa Polwan juga mampu berprestasi di bidang olahraga internasional,” katanya.Kabid Humas berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh personel Polri, khususnya Polwan, untuk terus mengembangkan potensi diri serta mengharumkan nama bangsa melalui prestasi positif di berbagai bidang.Ajang NPC Regional TNT Global Classic Malaysia 2026 sendiri merupakan salah satu kompetisi bodybuilding dan fitness internasional bergengsi di kawasan Asia yang mempertemukan atlet-atlet fisik terbaik dari berbagai negara. PNO-12
11 Mei 2026, 21:46 WIT
Gubernur Nawipa Soroti Pemotongan Dana Otsus: Kontribusi Freeport Besar, tapi Anggaran Menurun
Papuanewsonline.com, Timika – Gubernur Papua Tengah, Meki
Fritz Nawipa, mengangkat isu krusial terkait penurunan alokasi dana Otonomi
Khusus (Otsus) yang dinilai bertentangan dengan amanat undang-undang. Dalam
forum strategis pembangunan, Senin (11/5/2026), ia menegaskan pandangan
pemerintah pusat sering kali keliru, menganggap persoalan Papua selesai hanya
karena sudah menerima anggaran besar.“Di Jakarta dikatakan sudah cair
ratusan triliun, namun realitas di lapangan jauh berbeda. Kebijakan sering kali
tidak sinkron dengan kondisi nyata,” tegasnya.Ia memaparkan data penurunan yang signifikan: Papua turun
Rp363,5 miliar (2025–2026), sedangkan Papua Barat mengalami penurunan
berturut-turut, mencapai Rp476 miliar pada periode sama. Ironisnya, PT Freeport
Indonesia tercatat menyumbang sekitar Rp95 triliun ke kas negara tahun 2025,
namun justru diiringi pemotongan anggaran daerah. “Ketika pembangunan tidak maksimal, kita yang dituduh gagal.
Padahal sumber daya besar disumbangkan, tapi dana untuk pembangunan rakyat
justru dikurangi,” ungkapnya.Selain anggaran, ia menyoroti ketimpangan prioritas
pembangunan. Di Daerah Otonomi Baru (DOB), alokasi APBN lebih banyak digunakan
untuk gedung kantor pemerintahan, sementara kebutuhan dasar kesehatan dan
pendidikan diabaikan. Akses perguruan tinggi pun masih terpusat di pesisir,
meninggalkan wilayah pedalaman tertinggal. Ia juga mengingatkan program nasional seperti Makan Bergizi
Gratis tidak bisa diterapkan seragam, melainkan harus disesuaikan dan
melibatkan unsur lokal seperti gereja serta komunitas agar efektif.“Pembangunan Papua butuh strategi khusus, bukan sekadar
aturan administrasi standar,” ujar Nawipa. Ia berharap
pemerintah pusat lebih peka dan memulihkan alokasi dana sesuai aturan agar
kekayaan alam benar-benar kembali untuk kesejahteraan warga. “Terima kasih telah mendengarkan suara kami. Semoga
perhatian ini membawa perubahan nyata, keadilan anggaran, dan kemajuan merata
bagi seluruh masyarakat Papua,” ucapnya penuh harap. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Mei 2026, 21:26 WIT
Forum Strategis Pembangunan Papua Digelar di Timika, Bahas Optimalisasi Dana Otsus Rp12,69 Triliun
Papuanewsonline.com, Timika – Forum Strategis Percepatan
Pembangunan Papua resmi dibuka di Hotel Horison Diana Timika, Senin
(11/5/2026), ditandai pemukulan tifa sebagai simbol dimulainya konsolidasi
pembangunan. Acara yang berlangsung dua hari ini dihadiri oleh Gubernur, 42 Bupati/Walikota,
pimpinan DPRP, MRP, kementerian, hingga mitra pembangunan, dengan tema
penguatan kebijakan Otonomi Khusus demi kesejahteraan masyarakat.Penjabat Sekda Papua Tengah sekaligus Ketua Panitia, dr.
Silwanus Sumule, menyebut momentum ini sangat strategis menyusul kenaikan
alokasi Dana Otsus 2026 menjadi Rp12,69 triliun, sebagai bukti komitmen pusat
mempercepat kemajuan daerah.Pembahasan hari pertama difokuskan pada kebijakan strategis,
mulai dari implementasi UU No. 2 Tahun 2021, rancang bangun pembangunan, hingga
arah penggunaan dana Otsus. Sementara hari kedua akan membahas teknis pengelolaan,
sistem pemantauan SIPD-SIKD, dan tata kelola pemerintahan. Namun, Tim Leader
SKALA, Petrarca Karetji, menyoroti tiga tantangan utama: rendahnya kepercayaan
publik, lemahnya data sosial ekonomi Orang Asli Papua, serta minimnya
kolaborasi antarpihak. “Banyak warga masih bertanya mengapa pendidikan, kesehatan,
dan infrastruktur belum membaik. Ini tugas besar kita pulihkan kepercayaan
itu,” ujarnya.Gubernur Papua Tengah sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Daerah
Se-Tanah Papua, Meki Fritz Nawipa, menegaskan semangat persatuan. “Sudah ada enam provinsi, namun kita tetap satu Papua. Harus
satu hati, satu tujuan agar masa depan lebih baik,” tegasnya. Ia mengingatkan agar dana Otsus benar-benar tepat sasaran,
transparan, dan menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat, agar kekayaan alam
Papua sejalan dengan kesejahteraan warganya. Pemerintah pusat lewat sambutan Mendagri Tito Karnavian juga
mendorong integrasi sistem data agar perencanaan dan pengawasan berjalan
efektif dan terukur.“Selamat berdiskusi dan menyatukan gagasan dalam forum ini.
Terima kasih atas komitmen tinggi seluruh pemimpin dan pemangku kepentingan
yang hadir. Semoga hasil yang diperoleh menjadi langkah nyata mewujudkan
pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta membawa
kita menuju visi Indonesia Emas 2045,” ucap Silwanus. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Mei 2026, 21:23 WIT
BPJS Ketenagakerjaan Mimika Tekankan Kewajiban Perusahaan Lindungi Pekerja
Papuanewsonline.com, Timika – Kepala BPJS Ketenagakerjaan
Kabupaten Mimika, Andika Catur Putra, menegaskan pentingnya perlindungan
jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja di wilayah tersebut. Pernyataan ini
disampaikannya saat wawancara di Swiss-Belinn Timika, Senin (11/5/2026).
Sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan
empat program utama meliputi jaminan kecelakaan kerja, hari tua, kematian,
hingga pensiun.Ia mengingatkan bahwa perlindungan ini adalah hak normatif
pekerja, sekaligus kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap pemberi
kerja sesuai peraturan perundang-undangan.“Program this berfungsi sebagai jaring pengaman sosial agar
pekerja tidak kehilangan penghasilan secara drastis saat menghadapi risiko
seperti kecelakaan, kematian, hingga pemutusan hubungan kerja,” ujar Andika. Ia menjelaskan bahwa perlindungan ini juga menjadi tanggung
jawab perusahaan demi menciptakan rasa aman dan nyaman, yang pada akhirnya
berdampak langsung pada peningkatan produktivitas kerja. Lebih dari itu, manfaatnya sangat luas, termasuk santunan
dan beasiswa pendidikan bagi dua anak ahli waris mulai dari TK hingga perguruan
tinggi, guna mencegah munculnya kemiskinan baru.Pihaknya juga menegaskan aturan tegas bagi perusahaan yang
tidak patuh, sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2011 dan PP No. 86 Tahun
2013, dengan ancaman sanksi administratif hingga pidana. Pelanggaran yang
sering ditemui antara lain perusahaan yang belum mendaftarkan pekerja sama
sekali, atau hanya mendaftarkan sebagian tenaga kerja, upah, maupun jenis
program. Untuk itu, langkah awal yang dilakukan adalah sosialisasi
dan teguran, namun akan ditindak lanjuti kunjungan dan pemanggilan jika tetap
mengabaikan aturan yang berlaku.Andika menambahkan, sinergi dengan pemerintah daerah dan
Kejaksaan Negeri Mimika telah berjalan lama melalui pendampingan dan bantuan
hukum demi memastikan hak pekerja terjaga. “Kami mengajak seluruh perusahaan untuk segera mendaftarkan
tenaga kerjanya tanpa terkecuali. Selamat dan terima kasih atas kepatuhan serta
kepedulian Bapak/Ibu pemberi kerja. Semoga kerja sama ini membawa keberkahan,
keamanan, dan kesejahteraan bagi kita semua, keluarga besar pekerja di Mimika,”
pungkasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Mei 2026, 20:54 WIT
Harga Barang di Mimika Naik Tajam, Pemerintah Imbau Ganti Plastik dengan Wadah Ramah Lingkungan
Papuanewsonline.com, Timika – Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika, Sabelina Fitriani, menyampaikan
usai apel di pusat pemerintahan sp 3 Senin (11/5/2026) bahwa harga kebutuhan
pokok dan barang penunjang mengalami lonjakan sangat signifikan belakangan ini.
Kenaikan tersebut tercatat mencapai 30 hingga 70 persen dan merambah ke
berbagai jenis produk, termasuk air minum kemasan yang kini harganya juga naik
hingga di lingkungan sekolah.Meski ada wacana penurunan harga di masa depan, hingga kini
belum ada kepastian kapan harga akan kembali stabil seperti semula. Kondisi ini merupakan dampak langsung dari ketegangan
geopolitik dan konflik bersenjata di sejumlah negara, yang sangat mempengaruhi
rantai pasok serta harga minyak mentah di pasar internasional.Mengingat minyak menjadi bahan baku utama pembuatan plastik,
kelangkaan bahan baku dan kenaikan biaya produksi tak terelakkan, dan beban
biaya tersebut akhirnya dirasakan hingga ke tingkat konsumen di daerah.Menyikapi situasi ini, pemerintah mengimbau masyarakat untuk
mulai beralih menggunakan kemasan alternatif. Wadah berbahan kertas seperti paper bag, gelas kertas, atau
bahan ramah lingkungan lain disarankan menggantikan plastik maupun tinwall,
selain karena ketersediaannya terbatas, plastik juga diketahui sulit terurai
dan merusak lingkungan.Langkah ini diharapkan menjadi solusi sementara yang bijak
bagi semua pihak.“Kita berharap kondisi ekonomi global segera membaik agar
harga kembali terjangkau. Mari kita dukung anjuran ini demi kebaikan bersama
dan kelestarian alam kita,” ujar Sabelina. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam atas
pengertian, kesabaran, dan kerja sama seluruh masyarakat Mimika yang telah
beradaptasi dengan baik menghadapi situasi ini demi ketertiban bersama. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Mei 2026, 20:18 WIT
Stok LPG Mimika Menipis Akibat Pasokan Nasional, Diperkirakan Normal Kembali pada 20 Mei
Papuanewsonline.com, Timika – Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika, Sabelina Fitriani, menyampaikan
keterangan usai apel pagi di Pusat Pemerintahan SP 3, Senin (11/5/2026). Ia
menjelaskan bahwa kelangkaan elpiji atau LPG yang dirasakan masyarakat bukanlah
masalah lokal semata, melainkan dampak dari keterbatasan pasokan secara
nasional.Kondisi ini terjadi karena sebagian kebutuhan masih
bergantung pada barang impor, ditambah lagi dengan keterlambatan jadwal
kedatangan kapal pengangkut yang membuat distribusi ke daerah menjadi terhambat
dan stok di pasaran menipis.Kabar baiknya, situasi ini diprediksi akan berubah total
mulai tanggal 20 Mei mendatang. Pasokan untuk wilayah Mimika dipastikan kembali
normal dengan kuota mencapai 7 metrik ton setiap minggunya, sehingga masyarakat
diharapkan kembali mudah memperoleh LPG di pengecer maupun toko. Meski demikian, kenaikan harga yang terjadi saat ini adalah
dampak logis dari lonjakan biaya pengangkutan dari Makassar maupun Surabaya
akibat mahalnya bahan bakar kapal, yang tercatat naik sekitar 12 persen atau
bertambah Rp40.000 per pengiriman.Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat agar tetap bijak
dan hemat dalam menggunakan energi, mengingat tantangan ketersediaan bahan
bakar masih dirasakan di tingkat nasional maupun internasional. Di sisi lain, pengawasan ketat terus dilakukan di kawasan
Pasar Timika oleh 20 petugas yang bekerja dalam dua shift. “Semoga situasi pasokan dan harga ini segera kembali stabil
sepenuhnya seperti sedia kala. Mari kita saling mendukung dengan menggunakan
energi secukupnya demi kebaikan kita semua dan kelancaran bersama,” ujar
Sabelina. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam atas
pengertian, kesabaran, serta kerja sama seluruh masyarakat Mimika dalam
menghadapi kondisi ini dengan tertib. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Mei 2026, 20:12 WIT
PTFI Setor Rp4,8 Triliun: Mimika Terima Bagian Terbesar, Total Kontribusi Capai Rp75 Triliun
Papuanewsoline.com, Mimika - PT Freeport Indonesia (PTFI)
kembali menyalurkan pembagian keuntungan bersih tahun 2025 kepada pemerintah
pusat dan daerah sebesar Rp4,8 triliun pada 8 April 2026. Penyetoran ini
menjadikan total sumbangsih perusahaan bagi negara kini menembus angka Rp75
triliun. Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, menegaskan seluruh penyetoran
dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab.“Dana ini kami harapkan benar-benar bermanfaat untuk
memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat,” ujarnya.Dari total nilai tersebut, Pemerintah Pusat menerima Rp1,92
triliun, Provinsi Papua Tengah mendapat Rp720,5 miliar, dan Kabupaten Mimika
memperoleh porsi terbesar daerah yakni Rp1,2 triliun. Selain Mimika, tujuh
kabupaten lain seperti Nabire, Paniai, hingga Intan Jaya masing-masing
mendapatkan Rp137,2 miliar dengan akumulasi mencapai Rp960,4 miliar. Secara keseluruhan, dari Rp75 triliun kontribusi, Rp16,9
triliun berupa dividen untuk MIND ID, sedangkan Rp13,48 triliun disalurkan ke
pemerintah daerah, di mana Rp10,6 triliun telah dibayarkan sepanjang 2025 lalu.
Semoga dana ini mempercepat pembangunan infrastruktur dan
pelayanan publik di Mimika dan wilayah lainnya.Tony Wenas menjelaskan nilai setoran berpotensi tumbuh
seiring harga komoditas yang masih menguntungkan, meski saat ini produksi baru
berjalan 40–50 persen. Kondisi ini terjadi pasca insiden di tambang bawah tanah
Grasberg Block Cave, dan pemulihan operasional masih berlangsung bertahap. Perusahaan menargetkan kembali berproduksi maksimal pada
awal tahun 2028 mendatang. Ia berharap proses pemulihan berjalan lancar dan aman,
sehingga target produksi tercapai dan manfaat ekonomi bagi Mimika serta seluruh
rakyat Indonesia semakin besar di masa depan.Tak hanya menyetor ke kas negara, PTFI juga menyalurkan dana
kemitraan dan pengembangan masyarakat sebesar Rp2 triliun sepanjang tahun 2025.
Program sosial ini diagendakan berjalan terus hingga tahun 2041 dengan nilai
sekitar Rp1,7 triliun per tahun. “Bagi kami, keberhasilan perusahaan terlihat jelas saat
taraf hidup masyarakat sekitar tambang semakin maju dan sejahtera,” tegas Tony. Penulis: Jid
Editor: GF
09 Mei 2026, 19:52 WIT
DPRD Mimika Siapkan Sertifikasi Gratis, Jalan Terbuka bagi Pencari Kerja Lokal
Papuanewsonline.com, Mimika — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Mimika mendorong program pelatihan sertifikasi gratis bagi
pencari kerja lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP), melalui Rapat Dengar
Pendapat (RDP) bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Mimika dan Asosiasi
Pencari Kerja Lokal Carstenz Mimika (APELCAMI). (6/5/26)Ketua Komisi III DPRD Mimika, Herman Ghafur, menyatakan
bahwa langkah ini diambil untuk mengatasi hambatan utama yang selama ini
dihadapi masyarakat dalam mengakses dunia kerja, yakni tingginya biaya
sertifikasi.“Selama ini masih banyak kontraktor yang menjadikan
ketiadaan sertifikasi sebagai alasan untuk tidak menerima tenaga kerja lokal,
dengan dalih kurangnya keterampilan yang dibuktikan melalui sertifikasi,” ujar
Herman.Ia menjelaskan, biaya pelatihan sertifikasi yang umumnya
dikelola lembaga swasta bisa mencapai sekitar Rp10 juta per peserta. Angka
tersebut dinilai sangat memberatkan, terutama bagi masyarakat lokal yang ingin
meningkatkan keterampilan kerja.Sebagai solusi, DPRD Mimika bersama pemerintah daerah
menyepakati agar anggaran pelatihan tahun 2026 yang bersumber dari dana Otonomi
Khusus (Otsus) difokuskan untuk membiayai sertifikasi secara penuh.“Harapannya, seluruh peserta bisa mengikuti pelatihan secara
gratis tanpa pungutan biaya, karena sudah ditanggung pemerintah. Jadi bukan
lagi subsidi, tetapi pembiayaan penuh,” jelasnya.Selain itu, DPRD juga mendorong keterlibatan lembaga
asosiasi dalam pelaksanaan pelatihan agar lebih terstruktur dan tepat sasaran.
Langkah ini diharapkan mampu memastikan akses pelatihan terbuka luas bagi
pencari kerja lokal tanpa hambatan administratif maupun biaya.Terkait kebutuhan data tenaga kerja, DPRD Mimika menilai
pentingnya penguatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD). Herman
menegaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja pada dasarnya telah memiliki data tenaga
kerja, namun masih perlu dioptimalkan melalui integrasi lintas instansi.“Dengan adanya sharing dan integrasi data antar instansi,
validitas data tenaga kerja akan semakin baik. Jadi persoalan utama saat ini
bukan pada ketersediaan data, tetapi pada optimalisasi koordinasi dan integrasi
data yang sudah ada,” pungkasnya.Kebijakan ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang
kerja bagi masyarakat lokal serta meningkatkan daya saing tenaga kerja di
Kabupaten Mimika. Penulis: Bim
Editor: GF
06 Mei 2026, 20:04 WIT
29% APBD Mimika Untuk Belanja Pegawai, Masih Di Bawah Batas Ketentuan
Papuanewsonline.com, Timika – Bupati Mimika, Johannes
Rettob, memastikan bahwa alokasi anggaran untuk belanja pegawai dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026 mencapai 29 persen dari total nilai
yang ditetapkan. Angka ini dinilai masih aman karena berada di bawah batas
maksimal yang diizinkan, yaitu sebesar 30 persen.Bahkan, kondisi ini menjadi alasan rasa syukur, mengingat di
daerah lain alokasinya ada yang melebihi ketentuan hingga 40 persen dan
berujung pada kebijakan penangguhan tugas bagi sebagian tenaga kerja.Kondisi ini juga yang melatarbelakangi kebijakan pemerintah
daerah yang tidak lagi menerima permohonan mutasi pegawai dari luar wilayah. Saat ini, jumlah aparatur di lingkungan Pemkab Mimika telah
mencapai sekitar 9.000 orang, yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara serta
4.000 hingga 5.000 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.Bupati menjelaskan bahwa besarnya alokasi dana untuk
keperluan tersebut di setiap instansi sangat bergantung pada jumlah tenaga
kerja yang ada di dalamnya.“Semakin banyak pegawai yang bertugas, maka semakin besar
pula anggaran yang dibutuhkan. Hal ini terlihat jelas pada beberapa instansi,
seperti Satpol PP yang menggunakan Rp41 miliar dari total anggarannya untuk
keperluan pegawai, dengan sisa dana sekitar Rp5 miliar untuk menjalankan
berbagai program kerja. Demikian pula dengan Dinas Pendidikan yang mengelola
dana sekitar Rp700 miliar, di mana Rp400 miliar di antaranya dialokasikan untuk
keperluan yang sama,” jelas Johannes Rettob.“Kami bersyukur pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan
seimbang dan sesuai aturan yang berlaku. Semoga kondisi ini terus terjaga,
sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, program
pembangunan tetap berjalan lancar, dan kesejahteraan seluruh aparatur tetap
terjamin dengan baik,” harap Bupati. Penulis: Jid
Editor: GF
06 Mei 2026, 13:56 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
