Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Dukung Perencanaan Anggaran, Kapolda Maluku Pastikan Setiap Program Tepat Sasaran
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku memperkuat kualitas perencanaan umum dan penganggaran sebagai fondasi utama untuk memastikan seluruh program kepolisian berjalan efektif, tepat sasaran, akuntabel, serta berdampak langsung terhadap keamanan dan pelayanan masyarakat.Penguatan tersebut menjadi fokus dalam Rapat Kerja Fungsi Perencanaan Umum dan Anggaran Polda Maluku Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Kamis (13/8/2026).Kegiatan yang merupakan tindak lanjut Rapat Kerja Perencanaan Umum dan Anggaran Polri Tahun 2026 tersebut dibuka langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si.Rapat kerja diikuti Wakapolda Maluku, Irwasda, para Kepala Biro, Direktur, Kepala Bidang, Dansat Brimob, Kepala SPN, pejabat utama lainnya, para Kasubag Renmin dan Kaur Ren Satker Polda, serta para Kabag Ren Polres jajaran beserta operator.Forum ini tidak hanya membahas aspek administratif perencanaan dan anggaran, tetapi diarahkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program dan penggunaan sumber daya organisasi benar-benar terhubung dengan kebutuhan riil masyarakat serta prioritas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).Dalam arahannya, Kapolda Maluku menekankan bahwa kondisi keamanan di wilayah Maluku secara umum semakin kondusif. Namun, kondisi tersebut harus terus dijaga melalui kemampuan jajaran kepolisian dalam merespons setiap gangguan secara cepat, tepat dan tuntas.“Situasi di wilayah kita saat ini semakin kondusif. Walaupun masih ada sedikit kejadian dan permasalahan, hal itu tidak terlalu memengaruhi situasi Kamtibmas secara keseluruhan. Indikatornya sederhana, masyarakat dapat berangkat ke kantor, sekolah, bekerja maupun ke pasar dengan aman dan lancar tanpa rasa takut,” tegas Dadang.Menurut Kapolda, kondisi Kamtibmas yang kondusif bukan alasan bagi jajaran untuk mengurangi kewaspadaan. Sebaliknya, setiap informasi mengenai kriminalitas, kejahatan jalanan, bencana alam maupun bencana musiman harus segera direspons agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.“Apabila ada informasi atau laporan tentang kejadian, baik kriminalitas, kejahatan jalanan, bencana alam maupun bencana musiman, harus direspons dengan cepat dan ditangani dengan baik hingga tuntas. Jangan sampai persoalan kecil membias ke mana-mana,” ujarnya.Kapolda juga meminta seluruh satuan kewilayahan memaksimalkan kegiatan kepolisian sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan rasa aman sekaligus mencegah berkembangnya informasi yang dapat menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.Dadang menegaskan, kualitas perencanaan harus diukur dari sejauh mana program yang disusun mampu menjawab persoalan masyarakat.Karena itu, setiap keluhan maupun komplain masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Harkamtibmas dan pelayanan kepolisian harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk melakukan pembenahan.“Apabila ada komplain dari masyarakat terkait tugas Harkamtibmas maupun pelayanan kita, harus diterima dan direspons dengan cepat. Lakukan pembenahan sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dapat terpenuhi sesuai tugas pokok kita sebagai institusi pemelihara Kamtibmas,” kata Kapolda.Ia mengingatkan bahwa tugas pokok Polri meliputi pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh tugas tersebut, kata dia, harus diterjemahkan sejak awal melalui perencanaan yang matang dan strategis.“Tugas pokok kita harus bisa diterjemahkan dalam bentuk perencanaan yang baik dan strategis. Saya harapkan rapat kerja fungsi perencanaan umum dan anggaran ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung kelancaran tugas-tugas kepolisian ke depan di wilayah Maluku,” tandasnya.Kepala Biro Perencanaan (Karo Rena) Polda Maluku menegaskan bahwa rapat kerja fungsi perencanaan dan anggaran menjadi momentum penting untuk menyelaraskan perencanaan seluruh satuan kerja dengan arah kebijakan Polri.Menurutnya, proses perencanaan tidak boleh berhenti pada pemenuhan aspek administratif, tetapi harus memastikan kesinambungan antara program, kebutuhan organisasi, dukungan anggaran dan hasil yang ingin dicapai.“Perencanaan harus menjadi instrumen untuk memastikan seluruh program kepolisian berjalan terarah, terukur dan sesuai dengan prioritas organisasi. Setiap kebutuhan harus disusun berdasarkan skala prioritas dan dikaitkan dengan target kinerja yang jelas,” ujar Karo Rena.Ia menambahkan, keterlibatan para pejabat perencanaan dari tingkat Polda hingga Polres jajaran penting untuk membangun kesamaan persepsi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.“Kita ingin memastikan bahwa perencanaan di setiap satuan kerja benar-benar menggambarkan kebutuhan pelaksanaan tugas di lapangan. Dengan demikian, dukungan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” katanya.Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan paparan mengenai timeline penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Renja) di lingkungan Polri oleh Kabag Renprograr sebagai bagian dari penyamaan pemahaman terhadap tahapan perencanaan organisasi.Rapat kerja juga dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan pelayanan publik terbaik dari Polri kepada Kapolres Buru yang diserahkan langsung oleh Kapolda Maluku.Penghargaan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kualitas pelayanan publik merupakan bagian penting dari kinerja kepolisian yang harus terus diperkuat.Kapolres Buru yang menerima penghargaan juga menyampaikan testimoni terkait capaian pelayanan publik yang diraih satuannya.Kapolda menegaskan bahwa penghargaan tersebut harus dipandang sebagai motivasi bagi seluruh jajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bukan semata-mata sebagai capaian administratif.Kabidhumas Polda Maluku menegaskan bahwa kualitas perencanaan dan penganggaran memiliki hubungan erat dengan keberhasilan Polri membangun kepercayaan publik.Menurutnya, masyarakat tidak hanya menilai Polri dari hasil penegakan hukum, tetapi juga dari kecepatan merespons persoalan, kualitas pelayanan, kehadiran polisi di tengah masyarakat dan kemampuan menjaga situasi tetap kondusif.“Perencanaan yang baik pada akhirnya harus terlihat dalam kualitas pelayanan dan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Ketika program disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan secara konsisten, maka manfaatnya akan dirasakan langsung dan kepercayaan publik terhadap Polri semakin kuat,” ujar Kabidhumas Polda Maluku.Ia mengatakan, jajaran Humas juga memiliki peran strategis dalam memastikan informasi mengenai program dan kinerja kepolisian tersampaikan secara terbuka, proporsional dan mudah dipahami masyarakat.“Transparansi informasi menjadi bagian penting dari akuntabilitas. Karena itu, capaian maupun program kepolisian harus dikomunikasikan secara tepat sehingga masyarakat mengetahui apa yang dilakukan Polri dan bagaimana manfaatnya bagi mereka,” katanya.Rapat Kerja Fungsi Perencanaan Umum dan Anggaran Polda Maluku Tahun Anggaran 2026 berlangsung lancar hingga selesai.Melalui forum tersebut, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola perencanaan yang semakin strategis, berbasis kebutuhan, terukur dan berorientasi pada hasil, sehingga setiap dukungan sumber daya organisasi benar-benar memperkuat pelaksanaan tugas Polri sekaligus memberikan rasa aman dan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku. PNO-12
13 Agu 2026, 21:44 WIT
Respons Cepat Karhutla di Namlea, Brimob Polda Maluku Padamkan Kobaran Api
Papuanewsonline.com, Buru - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku melalui Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran lahan dan hutan (karhutla) di wilayah Maluku. Langkah tersebut diwujudkan melalui respons cepat personel di lapangan untuk mencegah api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan maupun masyarakat.Respons cepat itu ditunjukkan personel Kompi 3 Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Maluku saat melakukan pemadaman api di sekitar depan Mako Kompi 3 Batalyon A Pelopor, Namlea, Kabupaten Buru, Minggu (9/8/2026).Sebanyak 30 personel yang dipimpin Komandan Kompi (Danki) 3 Batalyon A Pelopor, AKP Robby Sinay, S.Sos., dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut.Pemadaman dimulai sekitar pukul 18.20 WIT dengan mengerahkan Armoured Water Cannon (AWC) serta menggunakan peralatan pendukung yang tersedia di lapangan. Upaya tersebut dilakukan secara cepat untuk mengendalikan kobaran api agar tidak berkembang dan meluas.Setelah sekitar satu jam penanganan, api berhasil dipadamkan pada pukul 19.25 WIT. Proses pemadaman dan memastikan kondisi benar-benar aman kemudian diselesaikan pada pukul 19.35 WIT.Situasi di lokasi setelah penanganan dilaporkan aman dan terkendali.Danki 3 Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Maluku, AKP Robby Sinay, S.Sos., mengatakan pengerahan personel dilakukan sebagai bentuk respons cepat terhadap laporan adanya kebakaran.Menurutnya, penanganan api tidak boleh dilakukan secara lambat karena kebakaran yang tidak segera dikendalikan berpotensi meluas, terutama ketika berada di area yang memiliki vegetasi atau material yang mudah terbakar.“Begitu mengetahui adanya kebakaran, personel langsung kami kerahkan untuk melakukan pemadaman. Prioritas kami adalah mengendalikan api secepat mungkin agar tidak meluas dan memastikan situasi di sekitar lokasi tetap aman,” ujar Robby.Ia menegaskan, kesiapsiagaan personel menjadi bagian penting dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah hukum Polda Maluku.“Personel akan terus disiapkan untuk merespons setiap situasi yang membutuhkan penanganan cepat. Kami juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, khususnya pembakaran yang tidak terkendali,” katanya.Sementara itu, Dansat Brimob Polda Maluku Kombes Pol Tedy Purnanto, S.I.K., menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran merupakan bagian dari tugas kepolisian dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.Menurutnya, kemampuan personel untuk bergerak cepat dengan dukungan sarana yang tersedia menjadi salah satu faktor penting dalam mengantisipasi kebakaran agar tidak berkembang menjadi kejadian yang lebih besar.“Satbrimob Polda Maluku selalu menyiagakan personel dan sarana untuk mendukung penanganan berbagai situasi yang membutuhkan respons cepat, termasuk kebakaran. Prinsipnya, setiap potensi kebakaran harus ditangani sedini mungkin agar tidak meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar,” tegas Dansat Brimob Polda Maluku.Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi membutuhkan kepedulian seluruh elemen masyarakat.“Pencegahan jauh lebih penting. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api atau potensi kebakaran. Kecepatan informasi akan sangat membantu kecepatan penanganan di lapangan,” ujarnya.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan langkah cepat personel Satbrimob di Namlea menunjukkan kesiapsiagaan Polri dalam merespons berbagai potensi gangguan yang dapat berdampak terhadap keselamatan masyarakat dan lingkungan.Menurutnya, penanganan kebakaran merupakan bagian dari upaya preventif dan responsif kepolisian, khususnya dalam menghadapi potensi karhutla yang membutuhkan kecepatan, koordinasi dan keterlibatan masyarakat.“Polda Maluku berkomitmen untuk terus hadir dan bergerak cepat ketika terjadi kondisi yang dapat membahayakan masyarakat maupun lingkungan. Penanganan kebakaran di Namlea menjadi contoh bahwa kecepatan respons di lapangan sangat penting untuk mencegah api berkembang menjadi lebih besar,” kata Rositah.Ia menambahkan, upaya pencegahan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan personel dan peralatan pemadam. Kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah munculnya titik api.“Kami mengajak seluruh masyarakat Maluku untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Jangan melakukan pembakaran secara sembarangan dan segera laporkan apabila melihat adanya titik api. Semakin cepat informasi diterima, semakin cepat pula langkah penanganan dapat dilakukan,” ujarnya.Rositah menegaskan bahwa Polda Maluku akan terus memperkuat kesiapsiagaan personel di seluruh jajaran dalam menghadapi potensi kebakaran maupun berbagai keadaan darurat lainnya.“Polri tidak hanya hadir ketika situasi sudah berkembang menjadi masalah besar. Kehadiran personel sejak awal untuk mencegah dan mengendalikan potensi ancaman merupakan bagian dari komitmen kami dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat,” pungkasnya.Langkah cepat Satbrimob Polda Maluku di Namlea sekaligus menegaskan pentingnya early response dalam penanggulangan kebakaran. Dengan deteksi dini, pengerahan personel secara cepat, pemanfaatan sarana yang tersedia serta dukungan masyarakat, potensi kebakaran dapat dikendalikan sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih luas.Polda Maluku memastikan kesiapsiagaan tersebut akan terus dipelihara sebagai bagian dari komitmen Polri dalam menjaga keselamatan masyarakat, melindungi lingkungan dan memastikan keamanan wilayah Maluku. PNO-12
13 Agu 2026, 21:14 WIT
MIND ID: Emas Tersebar Merata dari Aceh hingga Papua, Perlu Tata Kelola Menyeluruh demi Kemanfaatan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Direktur Utama Holding Industri Pertambangan MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, menyoroti potensi emas di Indonesia yang tersebar sangat luas di seluruh penjuru negeri, berbeda dengan komoditas mineral lainnya. Dalam acara Mindialogue 2026: Mineral untuk Stabilitas Ekonomi RI, Rabu (12/8/2026), ia menyampaikan bahwa emas berpotensi menjadi aset strategis nasional yang memperkuat cadangan devisa negara, sekaligus menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengelolaannya.“Timah hanya ada di Bangka Belitung dan Kepulauan Riau, nikel di Sulawesi hingga Maluku. Namun emas, jika kita lihat dari Aceh sampai Papua, di seluruh tanah kita terdapat emas,” jelas Maroef. Persebaran yang merata ini membuat sumber daya emas lebih sulit dikendalikan dibandingkan mineral lain. Emas bahkan dapat ditemukan dengan relatif mudah di wilayah seperti Kalimantan Utara maupun Pulau Jawa, sehingga pengawasan dan pengelolaannya harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu.Maroef menegaskan perlunya perumusan langkah perbaikan yang komprehensif dan lintas institusi, mencakup tata kelola dari hulu hingga ke hilir. Hal ini penting agar kekayaan alam benar-benar terjaga dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan bangsa serta diwariskan kepada generasi mendatang. Tanpa sistem yang baik, potensi besar ini tidak akan memberikan manfaat maksimal bagi negara.Lebih jauh, ia juga menyoroti bahwa kekayaan mineral Indonesia selama ini justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak lain, termasuk BUMN atau badan usaha milik negara lain yang memiliki kemampuan teknologi lebih maju. Sementara BUMN pertambangan dalam negeri belum sepenuhnya mampu mengolah dan memanfaatkan kekayaan tersebut secara setara. “Bisa ditelusuri dengan jelas, namun yang memiliki teknologi hebat dan memanfaatkannya secara optimal justru bukan BUMN kita,” ungkapnya.Penulis: JidEditor: OF
12 Agu 2026, 21:26 WIT
Peringkat ke-4 Dunia dengan Cadangan Emas 3.600 Ton, MIND ID: Belum Sepenuhnya Dikelola BUMN Sendiri
Papuanewsonline.com, Jakarta – Direktur Utama Holding Industri Pertambangan MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, menegaskan bahwa kekayaan sumber daya mineral di Indonesia yang sangat besar belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara. Hal ini ia sampaikan dalam acara Mindialogue 2026 bertema “Komoditas untuk Negeri: Strategi Penguatan Cadangan Mineral untuk Stabilitas dan Kedaulatan Ekonomi RI” di Jakarta, Rabu (12/8/2026).“Saat pertama kali menerima mandat memimpin MIND ID, saya melihat banyaknya kekayaan alam kita yang belum bisa dikelola langsung oleh BUMN sendiri. Justru yang lebih banyak memanfaatkannya adalah pihak lain, termasuk badan usaha milik negara lain yang memiliki teknologi lebih maju,” ungkap Maroef. Kondisi ini menjadi refleksi bahwa penguasaan teknologi pengolahan di dalam negeri masih perlu diperkuat agar nilai tambah kekayaan mineral benar-benar kembali ke negara.Berdasarkan data U.S. Geological Survey (USGS), cadangan emas Indonesia pada tahun 2025 mencapai 3.600 ton, menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia. Di atas kita adalah Australia dengan 13.000 ton, Rusia 12.000 ton, dan Afrika Selatan 5.000 ton. Total cadangan emas dunia diperkirakan sekitar 66.000 ton. Potensi yang luar biasa ini seharusnya mampu menjadi pilar penting bagi cadangan devisa dan kedaulatan ekonomi negara.Namun kekayaan yang tersebar dari Aceh hingga Papua ini belum sepenuhnya memberikan dampak maksimal karena keterbatasan kemampuan pengolahan di dalam negeri. Maroef menegaskan perlunya langkah menyeluruh lintas institusi, mulai dari tata kelola di hulu hingga pemanfaatan di hilir, agar kekayaan alam dapat dijaga dan dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa serta diwariskan kepada generasi mendatang.Penulis: JidEditor: OF
12 Agu 2026, 21:16 WIT
Pertalite Dibatasi Bertahap untuk Golongan Atas, Pemerintah Tetap Komitmen Tidak Naikkan Harga BBM
Papuanewsonline.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membahas langkah penataan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam pertemuan di Kementerian Keuangan, Selasa (11/8/2026). Salah satu bahasan utama adalah rencana pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi ke atas, agar manfaat subsidi benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa skenarionya adalah pembatasan dilakukan secara bertahap, kemungkinan mulai berlaku beberapa bulan ke depan, ditujukan bagi kelompok pendapatan desil ke-9 hingga ke-10. “Sistem di Pertamina sudah cukup baik dan siap dilaksanakan,” ujarnya. Namun sejauh ini, rincian teknis serta aturan mainnya masih terus disiapkan agar penyaluran tetap berjalan tertib dan tepat sasaran.Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa selama ini subsidi belum sepenuhnya tepat sasaran. Banyak kendaraan mewah dan golongan yang mampu justru masih menikmati Pertalite bersubsidi. “Masa orang kaya harus kita subsidi? BMW, Mercy, masa pakai minyak subsidi?” tegasnya. Selain pendekatan berdasarkan tingkat pendapatan, pemerintah juga mengkaji opsi pembatasan berdasarkan jenis kendaraan tertentu agar subsidi tidak dinikmati oleh yang tidak berhak.Di tengah gejolak harga minyak dunia yang kembali tidak menentu, Bahlil menegaskan adanya kesepahaman dengan Kementerian Keuangan: pemerintah tetap berkomitmen tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebaliknya, jika harga minyak dunia turun, maka harga BBM non-subsidi dapat melakukan penyesuaian ke bawah. Kebijakan ini diambil agar masyarakat tetap terlindungi sekaligus anggaran negara dapat dialihkan untuk hal-hal yang lebih mendesak.Penulis: JidEditor: OF
12 Agu 2026, 20:38 WIT
Masuk Nominasi Terbaik, Kompolnas Visitasi Polda Kalteng Implementasi Kinerja dan Pelayanan Publik
Papuanewsonline.com, Palangka Raya – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menjalani visitasi ke Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangkaian penilaian Kompolnas Awards 2026, Senin (10/8/2026). Menyusul Polda Kalteng yang menjadi salah satu dari lima Polda yang masuk nominasi terbaik dari 34 Polda di Indonesia.Visitasi yang berlangsung di Aula Arya Dharma Polda Kalteng tersebut dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, jajaran Forkopimda, pejabat utama Polda Kalteng, serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat.Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan visitasi Kompolnas Awards 2026. Menurutnya, capaian Polda Kalteng masuk lima besar nasional merupakan hasil dari kerja sama yang terus dibangun antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, Forkopimda dan masyarakat.“Kami menyambut baik dan bangga atas Visitasi Penilaian Penghargaan Kompolnas ini,” tutur Agustiar.Ia menilai sinergi lintas sektor menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pembangunan di Kalimantan Tengah. Peran kepolisian, kata Agustiar, juga diperlukan dalam mendukung berbagai program pemerintah serta menghadapi persoalan yang membutuhkan penanganan bersama.Salah satunya terlihat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang membutuhkan koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, BPBD dan unsur terkait lainnya.Sementara itu, Komisioner Kompolnas Dr. Yusuf Warsyim mengatakan Polda Kalteng masuk dalam lima besar nominasi Kompolnas Awards 2026 setelah melalui tahapan penilaian sebelumnya. Visitasi dilakukan untuk memastikan capaian yang disampaikan dalam dokumen benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.“Polda Kalimantan Tengah untuk tahun 2026 ini merupakan Polda masuk lima besar Kompolnas Award tahun 2026 dari 34 Polda,” kata Yusuf.Yusuf menjelaskan, visitasi tidak hanya diarahkan untuk memeriksa kesesuaian data dan dokumen, tetapi juga melihat secara langsung implementasi kinerja, inovasi pelayanan publik, tata kelola organisasi serta dampak pelaksanaan tugas kepolisian terhadap masyarakat.“Yang kedua, kami memvalidasi. Baru yang ketiga, penilaian secara khusus untuk apa dan bagaimana peran Polda Kalimantan Tengah di dalam pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.Dalam proses penilaian, Kompolnas melihat sejumlah aspek yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, meliputi manusia, kesejahteraan, lingkungan, kemitraan dan kedamaian.Aspek tersebut antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan publik, dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, penanganan persoalan lingkungan seperti karhutla, penguatan kerja sama lintas instansi, hingga upaya menjaga toleransi dan mencegah konflik di tengah masyarakat.Selain Polda Kalteng, tim Kompolnas juga akan melakukan visitasi terhadap nominator lainnya di wilayah Kalimantan Tengah, yakni Polres Barito Selatan pada kategori perseorangan dan Polres Kotawaringin Barat pada kategori Polres B.Visitasi tersebut menjadi bagian dari upaya Kompolnas memastikan kesesuaian antara hasil penilaian tahap awal dengan kondisi nyata di lapangan, termasuk memverifikasi inovasi dan praktik baik yang dijalankan jajaran kepolisian.Bagi Polda Kalteng, proses tersebut sekaligus menjadi momentum evaluasi untuk memperkuat kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas kepolisian. Dengan karakteristik wilayah yang luas dan masyarakat yang beragam, penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI dan seluruh elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan Kalimantan Tengah. PNO-12
12 Agu 2026, 13:27 WIT
Sinergi Kapolda Maluku Bersama IMM Dorong Pembentukan Kampung Inggris Hingga UMKM
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menggandeng Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku untuk memperkuat peran pemuda dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendorong pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan ekonomi masyarakat.Pesan tersebut disampaikan Kapolda saat menerima audiensi jajaran DPP IMM Maluku di Ruang Rapat Kapolda Maluku, Senin (10/8/2026). Pertemuan itu tidak hanya menjadi ajang silaturahmi setelah pelantikan kepengurusan baru IMM Maluku, tetapi berkembang menjadi ruang dialog strategis mengenai masa depan Maluku.Kapolda menilai mahasiswa dan pemuda memiliki posisi penting dalam menjaga persatuan, mencegah konflik sosial, sekaligus menjadi kekuatan intelektual dan motor pembangunan daerah.Pertemuan tersebut dihadiri Kapolda Maluku, Wakapolda Maluku, Dir Intelkam Polda Maluku dan Kabid Humas Polda Maluku. Dari DPP IMM Maluku hadir Ketua Umum DPP IMM Maluku Muhammad Saleh Soawakil, Pengurus Pusat IMM Bidang Kemaritiman Abubakar Mahu, Sekretaris DPP IMM Maluku Mustaqim Helut, Bendahara DPP IMM Maluku A. Harmadi Tuahaan, S.T., serta sejumlah pengurus bidang.Kapolda menyampaikan apresiasi atas kunjungan jajaran IMM Maluku sekaligus mengucapkan selamat atas pelantikan kepengurusan baru. Ia berharap komunikasi antara Polda Maluku dan IMM semakin terbuka dan berkembang menjadi kerja sama yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.“Terima kasih atas kunjungan dan kedatangan adik-adik dari IMM. Saya mengucapkan selamat atas pelantikan yang telah dilaksanakan. Mudah-mudahan ke depan silaturahmi dan komunikasi kita dapat terus terjalin dengan baik,” ujar Kapolda.Kapolda menegaskan, organisasi kemahasiswaan seperti IMM memiliki posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai kelompok intelektual dan ruang kaderisasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut menjaga persatuan serta menciptakan suasana yang kondusif.Karena itu, Kapolda mendorong IMM untuk ikut mengidentifikasi berbagai potensi kerawanan sosial di tengah masyarakat dan mengambil peran dalam mencegah persoalan berkembang menjadi konflik.Menurutnya, dinamika keamanan saat ini semakin kompleks. Perubahan situasi dapat berlangsung cepat sehingga diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk membangun kemampuan deteksi dan pencegahan sejak dini.“Kita perlu melihat berbagai potensi kerawanan di lingkungan kita. Kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk mencegah dan menyelesaikan persoalan tersebut harus kita pikirkan bersama. Dinamika saat ini semakin kompleks dan perubahan bisa terjadi dengan cepat,” jelasnya.Kapolda juga mengajak generasi muda Maluku menjadikan pengalaman konflik sosial yang pernah terjadi pada 1999 sebagai pembelajaran bersama.Ia mengingatkan, sebagian generasi muda saat ini tidak mengalami langsung konflik tersebut. Karena itu, pengalaman generasi sebelumnya harus menjadi pelajaran agar konflik tidak diwariskan dalam bentuk prasangka, kebencian maupun permusuhan.“Tidak ada yang benar-benar menang dan tidak ada yang benar-benar kalah. Yang ada adalah korban. Banyak saudara kita yang menjadi korban, baik Muslim maupun non-Muslim, masyarakat sipil maupun aparat TNI dan Polri. Pada akhirnya kita kembali bersatu, tetapi akibat konflik tersebut kita mengalami kemunduran,” tutur Kapolda.Menurutnya, sejarah tersebut harus menjadi energi bagi generasi muda untuk membangun Maluku yang lebih maju, aman dan damai.Stabilitas keamanan, kata Kapolda, merupakan fondasi penting bagi bergeraknya pendidikan, investasi, pariwisata, aktivitas ekonomi dan pembangunan masyarakat.Karena itu, penyampaian aspirasi mahasiswa tetap harus ditempatkan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi, namun dilakukan secara tertib, bertanggung jawab dan sesuai ketentuan hukum.“Kita tunjukkan bahwa masyarakat Maluku mampu menyampaikan pendapat dengan tertib, dewasa, dan bertanggung jawab. Kita harus menjaga agar tidak terjadi perkelahian antarkelompok, antarnegeri, maupun konflik sosial lainnya,” tegasnya.Selain aspek Kamtibmas, Kapolda mendorong IMM mengambil peran lebih besar dalam pembangunan kualitas manusia Maluku.Menurutnya, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Maluku harus diimbangi dengan kualitas SDM yang mampu mengelola, mengembangkan dan menciptakan nilai tambah dari berbagai potensi tersebut.Kapolda menilai kemampuan membaca, berpikir kritis, menguasai teknologi, memiliki karakter serta kemampuan berkomunikasi secara global merupakan modal penting bagi generasi muda untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional.“Kita harus mendorong lahirnya sumber daya manusia yang memiliki 5kemampuan intelektual, keterampilan, karakter, dan daya saing. Anak-anak Maluku sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa. Yang perlu kita lakukan adalah mengisi kemampuan kognitif mereka dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat,” katanya.Salah satu gagasan yang didorong Kapolda adalah membuat membuat kampung Inggris pada satu desa di kota Ambon yang menjadi pilot project,Program tersebut dapat dimulai dari satu desa sebagai proyek percontohan. Di desa tersebut dibangun lingkungan yang mendorong budaya membaca, berdiskusi, belajar dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris.Kapolda membuka peluang agar program tersebut melibatkan perguruan tinggi melalui mahasiswa dan dosen, termasuk dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penelitian maupun program akademik lainnya.“Tidak perlu langsung membuat program yang besar. Kita pilih satu desa terlebih dahulu. Di desa tersebut kita bangun suasana yang mendukung kegiatan membaca dan berbahasa Inggris. Kalau tidak mampu dilakukan sendiri, kita dapat mengajak dunia kampus untuk bekerja sama,” jelasnya.Kapolda menilai program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pendidikan, tetapi juga dapat menjadi ruang perjumpaan positif antarmasyarakat.Semakin banyak ruang interaksi yang sehat, menurutnya, semakin besar peluang tumbuhnya rasa saling percaya dan semakin kuat pula ketahanan sosial masyarakat.Peningkatan literasi dan kemampuan bahasa Inggris juga dinilai dapat membuka akses generasi muda Maluku terhadap berbagai peluang pendidikan, termasuk beasiswa dari pemerintah, lembaga swasta maupun institusi internasional.“Kalau kita berhasil meningkatkan kemampuan membaca, literasi, dan kemampuan berbahasa Inggris, maka peluang anak-anak Maluku untuk mendapatkan beasiswa juga semakin besar. Banyak beasiswa yang diberikan pemerintah maupun lembaga swasta, termasuk lembaga internasional,” ungkapnya.Kapolda juga mendorong IMM tidak hanya bergerak dalam ruang akademik dan sosial, tetapi ikut mengambil bagian dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.Maluku, kata dia, memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang besar. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut diolah menjadi produk bernilai tambah dan memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat.Salah satu gagasan yang dibahas adalah pemanfaatan limbah ikan yang selama ini belum dikembangkan secara maksimal.Limbah tersebut, dengan dukungan penelitian dan teknologi yang tepat, dapat dikembangkan menjadi bahan pakan ikan maupun pupuk sehingga tidak berhenti sebagai sisa produksi.“Maluku memiliki sumber daya perikanan yang sangat besar. Kalau kita mampu menghasilkan produk unggulan yang berasal dari sumber daya alam kita sendiri, tentu ini menjadi sesuatu yang sangat baik. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah pemanfaatan limbah ikan,” ungkap Kapolda.Kapolda mendorong agar pengembangan gagasan tersebut dimulai dari skala kecil melalui pilot project yang terukur. Jika berhasil, model tersebut dapat dikembangkan dan direplikasi di wilayah lainnya.“Tidak perlu bermimpi terlalu besar pada tahap awal. Mulailah dari sesuatu yang kecil, tetapi nyata dan dapat dilaksanakan. Kita mulai dari skala kecil, kita petakan prosesnya, kita lihat produk yang dihasilkan dan nilai ekonominya. Kalau berhasil, kemudian kita kembangkan,” jelasnya.Menurut Kapolda, keberhasilan program pemberdayaan masyarakat tidak ditentukan oleh banyaknya kegiatan, tetapi oleh seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dan kemampuan program tersebut untuk berkelanjutan.Ketua Umum DPP IMM Maluku Muhammad Saleh Soawakil menyambut positif gagasan kolaborasi yang disampaikan Kapolda Maluku.Ia mengatakan, audiensi tersebut merupakan langkah awal kepengurusan baru IMM Maluku untuk membangun komunikasi sekaligus menyampaikan gagasan mengenai kontribusi mahasiswa terhadap persoalan keamanan, pendidikan dan pembangunan daerah.“Kedatangan kami merupakan silaturahmi pertama dengan Ayahanda Kapolda setelah kami dilantik. Kami ingin membangun komunikasi sekaligus membicarakan berbagai persoalan yang berkaitan dengan Maluku, khususnya mengenai konsep kolaborasi anak muda dalam menjaga keamanan, kedamaian, dan kemajuan daerah,” ujar Muhammad Saleh.Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban bukan semata-mata tanggung jawab kepolisian. Pemuda, mahasiswa, organisasi masyarakat, pemerintah, aparat keamanan dan seluruh komponen masyarakat memiliki peran masing-masing dalam menjaga Maluku tetap aman dan damai.DPP IMM Maluku juga tengah mendorong gagasan desa binaan IMM yang dapat menjadi ruang bagi kader untuk mengidentifikasi persoalan masyarakat sekaligus mengembangkan potensi lokal.Gagasan tersebut sejalan dengan dorongan Kapolda untuk membangun program yang bersifat konkret dan berkelanjutan, termasuk pengembangan potensi perikanan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.“Kami ingin agar IMM tidak hanya hadir dalam kegiatan diskusi dan akademik, tetapi juga benar-benar hadir di tengah masyarakat. Salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki masyarakat,” katanya.Selain ekonomi, IMM memberikan perhatian terhadap persoalan pendidikan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).IMM berencana mengoptimalkan kader yang memiliki latar belakang pendidikan untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.“Kami ingin membuat program yang memiliki semangat seperti Polisi Mengajar. Kader-kader IMM dapat turun langsung ke masyarakat dan mengabdi melalui pendidikan. Akan sangat baik apabila program tersebut dapat dikolaborasikan dengan Polda Maluku,” jelas Muhammad Saleh.Menurutnya, IMM memiliki keterbatasan sumber daya, tetapi memiliki kader, gagasan dan semangat untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat. Karena itu, kolaborasi dengan Polda Maluku, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi penting untuk memastikan gagasan tersebut dapat diwujudkan.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi mengatakan, audiensi tersebut menunjukkan pentingnya membangun ruang komunikasi yang terbuka antara kepolisian dan organisasi kemahasiswaan.Menurutnya, pemuda dan mahasiswa memiliki posisi strategis karena tidak hanya memiliki energi dan gagasan, tetapi juga kapasitas intelektual untuk ikut membantu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.“Polda Maluku memandang pemuda dan mahasiswa bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai mitra strategis yang memiliki energi, gagasan, dan kapasitas intelektual untuk ikut menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat. Karena itu, komunikasi dan kolaborasi dengan IMM Maluku akan terus kami dorong agar menghasilkan program yang konkret, edukatif, preventif, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Rositah.Ia menegaskan, menjaga stabilitas keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Organisasi mahasiswa memiliki ruang strategis untuk menjadi jembatan komunikasi, menyampaikan aspirasi secara konstruktif, menangkal provokasi dan mendorong penyelesaian persoalan melalui dialog.“Menjaga Maluku tetap aman, damai dan kondusif bukan hanya tugas Polri. Ini merupakan tanggung jawab bersama. Organisasi mahasiswa memiliki posisi strategis untuk menjadi jembatan komunikasi, menyampaikan aspirasi secara konstruktif, menangkal provokasi, sekaligus mengajak masyarakat menyelesaikan persoalan melalui dialog dan cara-cara yang damai,” jelasnya.Rositah menambahkan, kolaborasi Polda Maluku dan IMM diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi berkembang menjadi program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya pendidikan, literasi, pemberdayaan ekonomi dan penguatan ketahanan sosial.“Yang paling penting adalah bagaimana silaturahmi ini dapat ditindaklanjuti menjadi kerja bersama yang terukur dan berkelanjutan. Polda Maluku terbuka terhadap gagasan-gagasan positif dari mahasiswa dan pemuda untuk bersama-sama membangun Maluku,” tegasnya.Kapolda Maluku menegaskan, pembangunan daerah membutuhkan kontribusi seluruh elemen masyarakat. Kepolisian tidak dapat bekerja sendiri, demikian pula organisasi mahasiswa dan pemuda.Karena itu, sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, perguruan tinggi, organisasi kemahasiswaan, dunia usaha dan masyarakat perlu diarahkan pada program yang mampu menjawab persoalan sekaligus membangun fondasi masa depan.Kapolda berharap IMM dapat menjadi salah satu kekuatan intelektual dan moral yang ikut menjaga stabilitas sosial sekaligus mendorong peningkatan kualitas SDM dan ekonomi masyarakat.Ia menekankan pentingnya meninggalkan program yang memiliki dampak dan dapat dilanjutkan oleh generasi berikutnya.“Seorang pemimpin harus memiliki legasi. Tidak perlu meninggalkan banyak program. Cukup satu atau dua program yang benar-benar berhasil, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan dapat terus dilanjutkan oleh generasi berikutnya,” tegas Kapolda.Audiensi Polda Maluku dan DPP IMM Maluku tersebut berakhir pukul 14.45 WIT dalam suasana penuh keakraban, aman, tertib dan kondusif.Pertemuan tersebut menegaskan satu pesan penting: pemuda Maluku tidak hanya memiliki peran menjaga stabilitas sosial, tetapi juga memiliki posisi strategis sebagai motor pembangunan SDM, pendidikan dan ekonomi daerah.Kolaborasi Polda Maluku dan IMM diharapkan menjadi langkah awal menghadirkan kerja bersama yang konkret dari mencegah konflik, membangun budaya literasi, meningkatkan kompetensi generasi muda, hingga mengolah potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi untuk mewujudkan Maluku yang semakin aman, damai, maju dan berdaya saing. PNO-12
11 Agu 2026, 14:51 WIT
Audit Itwasum Polri Tahap II Evaluasi 11 Polres/Ta Jajaran Polda Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku memperkuat tata kelola dan akuntabilitas organisasi melalui pelaksanaan Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2026 terhadap 11 Polres/Ta jajaran.Audit tersebut dilaksanakan secara bertahap pada Sabtu (8/8/2026) dan Senin (10/8/2026), dengan menyasar berbagai aspek penyelenggaraan tugas kepolisian, mulai dari anggaran dan keuangan, logistik, sumber daya manusia (SDM), hingga operasional.Pengawasan tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengendalian internal Polri untuk memastikan seluruh sumber daya negara yang dikelola satuan kewilayahan digunakan secara efektif, efisien, sesuai ketentuan, serta memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.Pada pelaksanaan Sabtu (8/8/2026), audit Itwasum Polri menyasar enam satuan kewilayahan, yakni Polres Kepulauan Tanimbar (KKT), Polres Maluku Barat Daya (MBD), Polres Maluku Tenggara (Malra), Polres Tual, Polres Kepulauan Aru, dan Polres Buru Selatan.Selanjutnya, pada pelaksanaan Senin (10/8/2026), audit dilaksanakan terhadap lima satuan kewilayahan lainnya, yakni Polresta Ambon, Polres Maluku Tengah, Polres Buru, Polres Seram Bagian Timur (SBT), dan Polres Seram Bagian Barat (SBB).Dengan demikian, rangkaian Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2026 mencakup 11 Polres/Ta jajaran Polda Maluku, sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah Maluku berjalan dengan prinsip profesionalitas, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.Untuk pelaksanaan audit terhadap lima satuan kewilayahan pada Senin (10/8/2026), kegiatan dipusatkan di Aula Polresta Ambon dan dilaksanakan oleh Tim Itwasum Polri bersama personel Itwasda Polda Maluku.Pelaksanaan audit tersebut turut diawasi langsung oleh Irwasda Polda Maluku Kombes Pol I Made Sunarta bersama para Pemeriksa Itwasda Polda Maluku.Sejumlah pejabat utama kewilayahan turut hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Kapolresta Ambon Kombes Pol Andrias Susanto Nugroho, Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukijang, Kapolres SBT AKBP Alhajat, Kapolres Maluku Tengah AKBP Widy Irazwan, serta Kapolres SBB AKBP Andi Zulkifli.Audit kinerja tersebut mencakup sejumlah bidang strategis yang menjadi penopang pelaksanaan tugas kepolisian, meliputi anggaran dan keuangan, logistik, SDM, serta operasional.Kabidhumas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan audit kinerja Itwasum Polri merupakan bagian penting dari sistem pengawasan internal untuk memastikan penyelenggaraan tugas kepolisian di tingkat Polda hingga satuan kewilayahan berjalan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola organisasi yang baik.“Audit kinerja ini bukan semata-mata pemeriksaan administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh pelaksanaan tugas, penggunaan anggaran, pengelolaan logistik, pembinaan SDM maupun pelaksanaan operasional benar-benar berjalan sesuai aturan, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Rositah.Menurutnya, cakupan audit terhadap 11 Polres/Ta menunjukkan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah Maluku yang memiliki karakteristik geografis dan tantangan pelayanan yang beragam.“Dengan dilakukannya audit secara menyeluruh terhadap satuan kewilayahan, kita dapat melihat sejauh mana sistem pengendalian internal berjalan, apa yang masih perlu diperbaiki, dan bagaimana setiap satuan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugasnya,” ujarnya.Rositah menegaskan, pengawasan internal tidak boleh dipandang hanya sebagai kegiatan pemeriksaan, melainkan harus menjadi instrumen perbaikan organisasi secara berkelanjutan.“Melalui audit ini, setiap satuan kerja diharapkan mampu mengidentifikasi kekurangan, melakukan perbaikan dan memastikan seluruh sumber daya organisasi digunakan secara efektif untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.Ia menambahkan, penguatan tata kelola internal memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik. Organisasi yang tertib dalam mengelola anggaran, personel, logistik dan operasional akan lebih mampu memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat.“Prinsipnya adalah bagaimana setiap anggaran, personel, sarana prasarana dan kegiatan operasional memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas kepolisian. Karena itu, pengawasan dan evaluasi harus menjadi bagian dari budaya kerja, bukan hanya dilakukan ketika ada pemeriksaan,” tegas Rositah.Menurutnya, hasil audit juga menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap satuan kewilayahan mampu menjalankan program dan kegiatan secara tepat sasaran serta menghindari terjadinya pemborosan sumber daya.“Setiap hasil audit akan menjadi bahan evaluasi bagi satuan kerja untuk melakukan pembenahan dan penyempurnaan. Polda Maluku berkomitmen memastikan rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti secara optimal,” katanya.Lebih jauh, Rositah mengatakan penguatan akuntabilitas internal merupakan bagian dari komitmen Polda Maluku dalam membangun institusi yang profesional, modern dan dipercaya masyarakat.“Akuntabilitas bukan hanya tentang bagaimana anggaran digunakan, tetapi juga bagaimana seluruh sumber daya organisasi dapat dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan kinerja yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.Pelaksanaan Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2026 terhadap 11 Polres/Ta jajaran Polda Maluku tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat pengendalian organisasi dari tingkat Polda hingga satuan kewilayahan.Pengawasan yang mencakup aspek anggaran, keuangan, logistik, SDM dan operasional diharapkan mampu memastikan setiap satuan kerja memiliki tata kelola yang semakin tertib sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian.Langkah tersebut sejalan dengan komitmen Polda Maluku untuk membangun organisasi yang tidak hanya kuat dalam pelaksanaan tugas operasional, tetapi juga memiliki sistem tata kelola yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil.Dengan pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap 11 Polres/Ta, Polda Maluku menegaskan bahwa penguatan profesionalitas Polri harus berjalan beriringan dengan penguatan akuntabilitas internal.Pada akhirnya, seluruh proses pengawasan tersebut diarahkan pada satu tujuan utama, yakni memastikan setiap sumber daya negara yang dikelola Polri benar-benar digunakan secara efektif untuk mendukung tugas pokok kepolisian dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional, transparan dan dipercaya masyarakat. PNO-12
11 Agu 2026, 14:30 WIT
Dirresnarkoba Pimpin Apel Gabungan Polda Maluku, Tegaskan Perang Narkoba Dimulai dari Internal Polri
Papuanewsonline.com, Ambon - Komitmen Kepolisian Daerah (Polda) Maluku dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ditegaskan tidak hanya melalui penindakan terhadap masyarakat, tetapi juga dimulai dari lingkungan internal Polri.Pesan tersebut disampaikan Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Maluku Kombes Pol Indera Gunawan, S.I.K., M.H. saat memimpin apel pagi gabungan personel Polda Maluku di Lapangan Tahapary Tantui, Ambon, Senin (10/8/2026).Apel tersebut diikuti para Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, Penata Kebijakan Kapolri Polda Maluku, serta personel gabungan Polda Maluku.Dalam arahannya, Dirresnarkoba menekankan pentingnya keterlibatan seluruh personel dalam mendukung pelaksanaan Operasi Antik Salawaku 2026, yang saat ini tengah digelar Polda Maluku sebagai bagian dari upaya memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.“Operasi Antik Salawaku 2026 sedang berlangsung. Saya berharap personel yang masuk dalam surat perintah operasi dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Sementara personel yang tidak masuk dalam sprint juga tetap dapat memberikan kontribusi dalam penanganan dan pemberantasan peredaran narkotika,” tegas Indera.Menurutnya, pemberantasan narkotika membutuhkan keterlibatan seluruh kekuatan organisasi. Setiap personel Polri memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan kerja dan masyarakat dari ancaman narkotika.Lebih tegas lagi, Indera memberikan peringatan kepada seluruh anggota Polri agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.“Kepada seluruh anggota yang saat ini merasa sebagai pengguna maupun pengedar narkotika, segera hentikan. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun apabila kemudian ditemukan terlibat, tentu akan diproses dan diberikan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegasnya.Peringatan tersebut menegaskan bahwa Polda Maluku menerapkan prinsip tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika, termasuk apabila melibatkan anggota Polri.Sikap tersebut sekaligus memperkuat pesan bahwa pemberantasan narkoba harus dimulai dari keteladanan aparat penegak hukum. Polri tidak hanya dituntut melakukan penindakan terhadap jaringan narkotika di masyarakat, tetapi juga memastikan personelnya terbebas dari penyalahgunaan narkoba.Sementara itu, terkait agenda institusi, Dirresnarkoba juga mengingatkan kesiapan personel menjelang kunjungan Ketua Umum Bhayangkari ke Maluku yang dijadwalkan pada 28 Agustus 2026.Ia meminta seluruh personel yang telah ditugaskan melalui surat perintah untuk menjalankan tanggung jawab sesuai seksi masing-masing secara disiplin dan profesional.“Kita harus bersama-sama menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan. Personel yang telah ditugaskan agar melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan seksi masing-masing sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.Dalam apel tersebut, Dirresnarkoba juga mengingatkan seluruh personel mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Kesiapan fisik dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian yang membutuhkan mobilitas dan kesiapsiagaan tinggi.“Jaga kesehatan, karena kesehatan merupakan modal utama agar kita dapat menjalankan tugas dengan baik,” pesannya.Kabidhumas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi mengatakan, arahan Dirresnarkoba dalam apel gabungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat disiplin dan integritas personel, khususnya dalam menghadapi ancaman narkotika yang membutuhkan keterlibatan seluruh unsur kepolisian.“Pemberantasan narkotika merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, seluruh personel Polda Maluku harus memiliki komitmen yang sama untuk memerangi narkoba, baik melalui pelaksanaan Operasi Antik Salawaku maupun dengan menjaga institusi dari kemungkinan keterlibatan anggota dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika,” kata Rositah.Ia menegaskan, Polda Maluku tidak akan memberikan ruang bagi personel yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.“Polri harus menjadi institusi yang memberikan keteladanan kepada masyarakat. Karena itu, setiap anggota wajib menjaga integritas dan menjauhkan diri dari narkotika. Apabila terdapat anggota yang terbukti terlibat, tentu akan ditindak sesuai ketentuan hukum dan peraturan internal yang berlaku,” tegasnya.Menurut Rositah, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang berhasil diungkap, tetapi juga dari kemampuan Polri membangun lingkungan organisasi yang bersih, berintegritas dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.“Pesan pimpinan jelas, perang terhadap narkoba harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya kepada jaringan yang beroperasi di luar, tetapi juga dimulai dari internal institusi. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan Polri tetap berada di garis terdepan dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkotika,” pungkasnya. PNO-12
11 Agu 2026, 14:05 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
