Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Yayasan Tuarek Natkime Turun Jalan di Timika: Tuntut Hak Kelola Program CSR dan Besi Scrap Freeport
Papuanewsonline.com, Timika - Yayasan Tuarek Natkime
menggelar aksi damai di Timika, Rabu (4/6/2026), menyuarakan dua tuntutan utama
kepada PT Freeport Indonesia: hak pengelolaan program CSR dan transparansi
pengelolaan besi scrap.Aksi yang disebut sebagai “jeritan kebun Amor” ini diklaim
sebagai bentuk protes anak adat Amungme atas hak-hak masyarakat lingkar tambang
yang dinilai diambil alih pihak lain.2 Tuntutan Yayasan Tuarek
Hak Pengelolaan Program
Yayasan Tuarek mempersoalkan pengelolaan program CSR/PPKM
Freeport yang disebut seharusnya untuk 7 Suku dan masyarakat lingkar tambang. “Kalau hak kelola diambil, berarti sagu di kebun sendiri
nggak boleh ambil. Harus minta ke ‘babi hutan’,” tulis Yohanis Wantik, Tokoh
Pemuda Mimika, dalam pernyataan tertulis, Rabu 4/6/2026. Istilah “babi hutan” digunakan sebagai kiasan untuk pihak
luar yang dinilai masuk dan mengambil hak masyarakat adat.Besi Scrap Freeport
Tuntutan kedua menyangkut besi bekas pipa, rel, dan alat
tambang Freeport. Menurut pernyataan Yayasan Tuarek, harga besi scrap mencapai
Rp5-7 juta per ton. Jika volumenya 1.000 ton, nilainya Rp5-7 miliar.“Pertanyaannya: Itu besi hak siapa? Freeport atau masyarakat
adat pemilik tanah?” tulis Wantik. Yayasan Tuarek mempersoalkan penjualan besi scrap yang
disebut dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat adat. “Kalau dijual tanpa
masyarakat tahu, berarti ‘babi hutan’ kedua masuk kebun. Bawa truk, angkut
diam-diam,” tulisnya.Desak Pembenahan LEMASA
Aksi ini juga menyoroti peran lembaga adat Amungme atau
LEMASA. Yayasan Tuarek mengkritik lembaga adat yang disebut “sering muncul pas
seremonial pemda atau pesta demokrasi, hilang wajah pas rakyat adat aksi”.Yohanis Wantik meminta Bupati dan Wakil Bupati Mimika
membenahi LEMASA. “Gejolak ini pandangan kami kecil tapi dampaknya luas,”
katanya.Menurut Yayasan Tuarek, hilangnya hak masyarakat adat atas
program dan besi scrap juga berdampak ke APBD Mimika. “Kalau besi scrap
Freeport gelap, APBD Mimika yang dapat dari pajak besi juga gelap. Pajak,
retribusi, kerusuhan sosial = semua Pemda yang imbas,” tulis Wantik.Freeport dan Pemda Belum Komentar Hingga berita ini diturunkan Rabu 4/6/2026 pukul 22.00 WIT,
belum ada tanggapan resmi dari PT Freeport Indonesia, Pemkab Mimika, maupun
LEMASA terkait dua tuntutan Yayasan Tuarek Natkime.Papuanewsonline,com. masih berupaya mengonfirmasi ke
Manajemen Freeport, Bupati Mimika, dan Ketua LEMASA soal status hak kelola
program CSR dan mekanisme penjualan besi scrap.Aksi Yayasan Tuarek disebut berlangsung damai. “Api masih
nyala. Kita jaga sama-sama menata tidak bias,” tutup Wantik. Penulis: Hendrik
Editor: GF
05 Jun 2026, 10:35 WIT
Pendaftaran Calon Ketua Kadin Mimika Periode 2026–2031 Resmi Dibuka
Papuanewsonline.com, Timika – Musyawarah Kabupaten (Muskab)
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Mimika secara resmi membuka
pendaftaran bagi bakal calon Ketua Kadin Mimika untuk masa bakti 2026–2031.
Proses pendaftaran berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 4 hingga 5 Juni
2026, sebagai tahapan awal menjelang pelaksanaan Muskab yang dijadwalkan
digelar pada 6 Juni mendatang.Ketua Panitia Muskab, Yakob Demi Balubun, menyatakan bahwa
seluruh anggota Kadin yang memenuhi kriteria memiliki kesempatan yang sama
untuk maju dalam kontestasi ini. “Pendaftaran dibuka pada 4 dan 5 Juni, sedangkan puncak
acaranya berlangsung 6 Juni. Kami mengundang seluruh anggota dan asosiasi untuk
mengambil formulir serta mengikuti proses pencalonan,” ujarnya. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah berstatus anggota
resmi dan berdomisili di Mimika, dengan seluruh ketentuan administrasi
tercantum jelas dalam formulir yang disediakan.Layanan pendaftaran dibuka dengan jadwal yang telah
ditetapkan: hari pertama beroperasi hingga pukul 22.00 WIT, sedangkan hari
kedua berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIT.Hingga hari pertama dibuka, panitia masih menunggu
kedatangan calon yang berminat mendaftarkan diri dan menyatakan kesiapannya
memimpin organisasi tersebut.Sementara itu, Wakil Ketua Kadin Mimika, Yeri Nawipa,
berharap Muskab kali ini menjadi momentum kebangkitan organisasi agar dapat
berperan lebih kuat sebagai mitra strategis pemerintah dan penggerak
perekonomian daerah.Ia menegaskan seluruh proses pemilihan harus berjalan
transparan dan berlandaskan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga
organisasi.“Kita ingin Kadin ke depan tidak lagi mengalami kemandekan,
melainkan menjadi wadah yang nyata memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan
masyarakat,” tegasnya.Diharapkan melalui Muskab ini lahir sosok pemimpin yang
memiliki kompetensi, pengalaman, dan visi jelas untuk memajukan dunia usaha di
Mimika. Penulis: Jid
Editor: GF
05 Jun 2026, 10:31 WIT
Papua Economic & Investment Forum 2026 Jadi Momentum Perkuat Investasi dan Hilirisasi
Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah Provinsi Papua
Tengah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi investasi
dan hilirisasi berkelanjutan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di
Tanah Papua. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Papua Economic &
Investment Forum 2026 yang mengusung tema “Mengakselerasi Pertumbuhan Papua
Melalui Sinergi Investasi dan Hilirisasi Berkelanjutan” di Kabupaten Mimika,
4–6 Juni 2026.Sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan oleh Staf Ahli
Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Herman Kayame, ST., MT.,
menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia bersama seluruh pihak yang telah
menginisiasi dan menyelenggarakan forum strategis tersebut.Menurutnya, forum ini menjadi ruang penting yang
mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan berbagai pemangku
kepentingan untuk bersama-sama mendorong percepatan pembangunan ekonomi di
Tanah Papua.“Papua memiliki potensi yang luar biasa besar, mulai dari
sumber daya alam, pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata, energi, hingga
kekuatan budaya dan sumber daya manusia muda yang sangat menjanjikan,” ujarnya.Namun demikian, potensi tersebut dinilai tidak akan
memberikan manfaat maksimal tanpa dukungan investasi yang kuat, pembangunan
infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta
kolaborasi lintas daerah dan lintas sektor.Herman mengatakan, keberadaan forum investasi ini sangat
penting sebagai wadah memperkuat sinergi sekaligus memperkenalkan berbagai
peluang investasi strategis yang tersebar di seluruh wilayah Papua.Ia menjelaskan bahwa Papua saat ini sedang memasuki babak
baru pembangunan, terutama dengan hadirnya Daerah Otonom Baru (DOB) yang
membuka ruang percepatan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan,
pembangunan, serta pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia.Pemerintah Provinsi Papua Tengah, lanjutnya, mengusung visi
pembangunan “Mewujudkan Papua Tengah yang Adil, Berdaya Saing, Bermartabat,
Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan.” Visi tersebut sejalan dengan cita-cita
besar pembangunan Tanah Papua untuk menghadirkan kesejahteraan yang merata dan
berkeadilan bagi seluruh masyarakat.Karena itu, investasi yang masuk ke Papua diharapkan tidak
hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat
nyata bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas
Orang Asli Papua, penguatan UMKM, pengembangan ekonomi kampung, serta menjaga
kelestarian lingkungan dan nilai-nilai budaya lokal.“Keberhasilan pembangunan Papua tidak dapat dilakukan oleh
pemerintah semata. Diperlukan kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor
swasta, lembaga keuangan, masyarakat adat, dan seluruh elemen pembangunan,”
katanya.Pemerintah daerah di Tanah Papua juga terus berupaya
menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif melalui penguatan tata
kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, kemudahan perizinan, serta
peningkatan konektivitas antarwilayah.Pada kesempatan itu, para investor diajak untuk melihat
Papua tidak hanya dari sisi kekayaan sumber daya alam, tetapi juga sebagai
wilayah masa depan yang memiliki peluang pertumbuhan ekonomi yang besar dan
strategis di kawasan timur Indonesia.Dengan dukungan investasi yang tepat dan kolaborasi yang
kuat, Papua diyakini mampu tumbuh menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi
nasional yang inklusif dan berkelanjutan.Melalui Papua Economic & Investment Forum 2026,
diharapkan lahir berbagai kerja sama konkret, komitmen investasi baru, serta
inovasi pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Papua dan
mendorong terwujudnya Papua yang maju, damai, sejahtera, dan bermartabat. Penulis: Bim
Editor: GF
04 Jun 2026, 18:46 WIT
Turunkan 2 Unit Dapur Lapangan, Brimob Metro Jaya Bantu Korban Kebakaran
Papuanewsonline.com, Jakarta - Satbrimob Polda Metro Jaya mengerahkan dua unit kendaraan dapur lapangan (Randurlap) untuk membantu warga terdampak kebakaran di kawasan Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).Dari dapur lapangan tersebut, personel Brimob Metro Jaya membagikan lebih dari 200 kotak nasi kepada warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian pascakebakaran hebat yang melanda permukiman padat penduduk di belakang Pasar Jiung.Sejak pagi, personel Brimob terlihat menyusuri titik-titik pengungsian sambil menyerahkan makanan siap saji kepada warga, termasuk anak-anak dan lansia. Kehadiran aparat di tengah para korban mendapat respons positif dari masyarakat yang masih berupaya memulihkan kondisi usai kebakaran.Kebakaran yang terjadi sebelumnya diketahui menghanguskan ratusan bangunan semi permanen dan membuat ratusan warga terdampak kehilangan tempat tinggal serta harta benda.Kegiatan kemanusiaan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Henik Maryanto, agar seluruh personel hadir membantu masyarakat yang sedang mengalami musibah dan memberikan pelayanan kemanusiaan secara cepat di lapangan.“Brimob harus hadir di tengah masyarakat, terutama saat warga sedang mengalami kesulitan. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para korban kebakaran,” ujarnyaSelain membantu penyaluran makanan, personel Brimob Metro Jaya juga terus bersiaga di sekitar lokasi guna membantu proses pengamanan dan penanganan pascakebakaran bersama unsur terkait. PNO-12
03 Jun 2026, 16:06 WIT
DAD Mimika Soroti Minimnya Peluang Kerja OAP
Papuanewsonline.com, Mimika - Dewan Adat Daerah (DAD)
Kabupaten Mimika menyoroti persoalan ketenagakerjaan yang terus menjadi keluhan
utama masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP) dan pencari kerja lokal.
Menurut DAD, berbagai aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung dalam beberapa
bulan terakhir menunjukkan adanya persoalan mendasar yang belum terselesaikan
di daerah yang menjadi pusat industri tambang terbesar di Indonesia tersebut.Berbagai forum, mulai dari rapat dengar pendapat, aksi damai
hingga demonstrasi di DPRK Mimika, dinilai memperlihatkan tuntutan yang sama
dari masyarakat, yakni adanya keberpihakan yang lebih nyata terhadap tenaga
kerja lokal. DAD menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh lagi dianggap
sebagai agenda rutin tahunan tanpa solusi yang jelas.Dalam pernyataan opininya, DAD Mimika menyebut masyarakat
mulai mempertanyakan sejauh mana kewibawaan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam
memastikan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut benar-benar
memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal.Menurut DAD, kondisi ini muncul karena di satu sisi
perusahaan-perusahaan besar, kontraktor, dan subkontraktor yang beroperasi di
lingkungan PT Freeport Indonesia terus melakukan perekrutan tenaga kerja. Namun
di sisi lain, jumlah pencari kerja lokal yang belum mendapatkan kesempatan
kerja juga terus bertambah dari tahun ke tahun."Tentu DAD tidak mengatakan bahwa PT Freeport Indonesia
adalah negara dalam negara. Namun yang dirasakan masyarakat hari ini adalah
adanya jarak yang sangat besar antara kebutuhan tenaga kerja lokal dengan
mekanisme perekrutan yang berjalan."DAD juga mempertanyakan sejumlah persoalan yang dinilai
perlu dijawab secara terbuka oleh semua pihak. Mulai dari minimnya akses
informasi lowongan kerja bagi masyarakat lokal, efektivitas penggunaan dana
Otonomi Khusus untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua, hingga
belum optimalnya sinkronisasi antara kebutuhan industri dengan program
pelatihan tenaga kerja yang diselenggarakan pemerintah daerah.Di sisi lain, DAD mengakui bahwa pemerintah daerah,
khususnya Dinas Tenaga Kerja, berada dalam posisi yang tidak mudah. Pemerintah
harus menjawab tuntutan masyarakat sekaligus berhadapan dengan standar industri
yang tinggi dan sistem perekrutan perusahaan yang berjalan secara mandiri.
Meski demikian, DAD menegaskan masyarakat tidak boleh terus menjadi korban dari
ketidaksinkronan tersebut.DAD Mimika juga menyinggung pelaksanaan Forum Strategis
Percepatan Pembangunan Papua yang baru-baru ini digelar di Timika dan dihadiri
enam gubernur serta puluhan kepala daerah se-Tanah Papua. Menurut DAD, semangat
"Satu Dalam Enam, Enam Dalam Satu" harus diwujudkan dalam bentuk
nyata, terutama melalui peningkatan kesempatan kerja bagi anak-anak Papua.
"Bukankah ukuran keberhasilan Otsus bukan hanya banyaknya forum dan rapat
yang dilaksanakan, melainkan berapa banyak anak Papua yang bekerja dan hidup
sejahtera di atas tanahnya sendiri?"Sebagai langkah konkret, DAD Mimika menyatakan akan membuka
pendataan dan konsolidasi pencari kerja Orang Asli Papua serta masyarakat lokal
yang memenuhi persyaratan kerja. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar
komunikasi dengan perusahaan-perusahaan kontraktor, subkontraktor, dan mitra
usaha di lingkungan PT Freeport Indonesia guna memperjuangkan akses kerja yang
lebih luas. DAD menegaskan investasi harus memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat adat, karena "Papua tidak membutuhkan lebih banyak janji. Papua
membutuhkan lebih banyak kesempatan kerja. Papua tidak membutuhkan lebih banyak
slogan. Papua membutuhkan keberpihakan yang nyata. Dan keberhasilan Otsus akan
dinilai dari seberapa banyak anak Papua yang bekerja, bukan dari seberapa
banyak rapat yang diselenggarakan." (GF)
03 Jun 2026, 08:54 WIT
Patroli Jalan Kaki, Personel Ops Damai Cartenz Jalin Pendekatan Humanis Bersama Warga
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Personel Pos Kulirik yang tergabung dalam Operasi Damai Cartenz-2026 melaksanakan patroli jalan kaki di wilayah Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya, Senin (1/6/2026), sebagai upaya menjaga stabilitas keamanan dan meningkatkan kewaspadaan di wilayah penugasan.Patroli tersebut diawali dengan apel kesiapan di Pos Kulirik sebelum personel bergerak menyusuri sejumlah titik yang menjadi fokus pemantauan keamanan. Selama kegiatan berlangsung, personel melakukan pemantauan situasi dan pengecekan kondisi wilayah guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta memastikan aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar.Selain melakukan pengawasan wilayah, personel juga terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai dinamika situasi yang mungkin terjadi. Selama patroli berlangsung, situasi terpantau aman dan tidak ditemukan adanya gangguan keamanan yang menonjol.Di sela-sela pelaksanaan patroli, personel juga menyapa warga yang sedang beraktivitas di sekitar jalur patroli. Melalui pendekatan yang humanis, personel berdialog dengan masyarakat untuk mendengarkan perkembangan situasi di lingkungan sekitar sekaligus menyampaikan pesan-pesan kamtibmas agar keamanan dan ketertiban tetap terjaga.Interaksi tersebut disambut positif oleh masyarakat dan menjadi bagian dari upaya Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 dalam mempererat hubungan antara aparat keamanan dan warga. Kehadiran personel di tengah masyarakat diharapkan dapat menumbuhkan rasa aman serta memperkuat sinergi dalam menjaga situasi yang kondusif di wilayah Puncak Jaya.Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., mengatakan bahwa patroli rutin yang dilaksanakan personel di lapangan merupakan bagian dari komitmen Satgas Ops Damai Cartenz untuk menjaga stabilitas keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat."Patroli yang dilakukan secara rutin merupakan langkah preventif untuk memantau perkembangan situasi di wilayah penugasan sekaligus memastikan keamanan masyarakat tetap terjaga. Kehadiran personel di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa aman dan memperkuat situasi kamtibmas yang kondusif," ujar Kaops.Selain itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menyampaikan bahwa patroli jalan kaki menjadi salah satu metode efektif untuk meningkatkan pengawasan wilayah sekaligus memperkuat kesiapsiagaan personel di lapangan."Melalui patroli yang dilakukan secara berkelanjutan, personel dapat memantau kondisi wilayah secara langsung dan merespons setiap perkembangan situasi dengan cepat. Langkah ini penting untuk menjaga keamanan dan mendukung aktivitas masyarakat agar tetap berjalan dengan baik," kata Wakaops.Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 akan terus mengedepankan langkah-langkah preventif dan pendekatan humanis dalam menjaga keamanan di Papua, sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat sebagai mitra penting dalam menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif. PNO-12
02 Jun 2026, 13:36 WIT
Pertamina Turunkan Harga BBM Diesel Nonsubsidi di Papua-Maluku, Mulai Berlaku 1 Juni
Papuanewsonline.com, Timika – Pertamina Patra Niaga resmi
menerapkan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi di wilayah
Papua dan Maluku mulai Senin (1/6/2026). Kebijakan ini menghadirkan kabar baik
bagi masyarakat dan pelaku usaha, terutama pengguna jenis diesel, dengan
penurunan harga yang cukup signifikan untuk Dexlite dan Pertamina Dex, guna
mendukung kelancaran mobilitas serta stabilitas ekonomi di kawasan timur
Indonesia.Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV.
Dumatubun, menjelaskan bahwa penyesuaian dilakukan secara berkala dengan
mempertimbangkan pergerakan harga energi global dan ketentuan formula harga
yang ditetapkan pemerintah. Langkah ini merupakan wujud komitmen menghadirkan produk
berkualitas dengan harga kompetitif, serta tetap memperhatikan daya beli
konsumen dan kebutuhan ekonomi masyarakat luas.Berdasarkan ketentuan terbaru, harga Dexlite turun dari
Rp26.600 menjadi Rp23.500 per liter, sedangkan Pertamina Dex turun dari
Rp28.500 menjadi Rp25.350 per liter. Sementara itu, harga Pertamax tetap di angka Rp12.600 per
liter, dan Pertamax Turbo mengalami kenaikan dari Rp20.350 menjadi Rp21.200 per
liter. Seluruh harga tersebut sudah termasuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor sebesar 7,5 persen.Area Manager Communication Relations & CSR Papua Maluku,
Ispiani Abbas, memastikan pasokan BBM di seluruh SPBU aman dan cukup memenuhi
kebutuhan. Masyarakat dapat mengecek informasi harga terbaru melalui
situs resmi maupun aplikasi MyPertamina, serta mendapatkan produk berkualitas
yang menjaga performa kendaraan masing-masing. Penulis: Jid
Editor: GF
01 Jun 2026, 22:14 WIT
Wakapolri: Lewat Transformasi Digital Korlantas, Sistem Layanan Dapat diakses dengan Mudah
Papuanewsonline.com, Jakarta – Transformasi digital yang dikembangkan Korlantas Polri melalui ETLE Drone, ETLE Face Recognition, SIM Digital hingga integrasi layanan berbasis data real time, menjadi salah satu implementasi konkret jawaban Polri atas rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), khususnya pada aspek penguatan tata kelola, transparansi pelayanan publik, pengawasan, digitalisasi, serta pencegahan penyimpangan dalam layanan kepolisian.Hal tersebut disampaikan Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Lalu Lintas Tahun 2026 di Auditorium PTIK, Jakarta, Jumat (22/5).Menurut Wakapolri, reformasi Polri harus diwujudkan dalam sistem pelayanan yang lebih transparan, cepat, akuntabel dan mudah diakses masyarakat, bukan hanya perubahan regulasi.“Rekomendasi reformasi tidak boleh berhenti pada dokumen. Masyarakat harus merasakan perubahan nyata dalam pelayanan publik Polri,” tegas Wakapolri.ETLE Drone: Pelanggaran Terdeteksi Otomatis, Konfirmasi Bisa Melalui WhatsAppSalah satu inovasi yang dikembangkan yakni ETLE Drone Patroli Presisi, yang digunakan untuk memantau dan mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara real time, termasuk pelanggaran ganjil-genap dan pelanggaran kasat mata lainnya.Kasi Binwas Subdit Dakgar Korlantas Polri AKBP M. Adiel Aristo, S.I.K., M.H. menjelaskan, mekanisme kerja ETLE Drone dilakukan secara terintegrasi:1. Drone melakukan patroli udara dan merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis;2. Data pelanggaran langsung masuk ke sistem Back Office ETLE Nasional;3. Petugas validator melakukan verifikasi dan identifikasi kendaraan;4. Konfirmasi dikirim kepada pemilik kendaraan melalui: * Surat konfirmasi, atau * Notifikasi WhatsApp yang langsung diterima nomor pelanggar;5. Pemilik kendaraan dapat melakukan klarifikasi dan penyelesaian pembayaran secara daring melalui BRIVA;6. Jika konfirmasi diabaikan, kendaraan berpotensi diblokir sementara oleh petugas Back Office sesuai mekanisme yang berlaku.Sistem ini dirancang untuk mengurangi interaksi langsung, memperkuat transparansi penindakan dan menekan potensi penyimpangan.ETLE Face Recognition Terintegrasi Dukcapil Korlantas juga mengembangkan ETLE Face Recognition yang telah terintegrasi dengan data kependudukan Dukcapil dan digunakan pada sistem ETLE di berbagai wilayah Indonesia.Teknologi ini berfungsi ketika:* Nomor kendaraan tidak terbaca;* Kendaraan belum terdaftar atau terindikasi tidak sesuai data registrasi;* Dibutuhkan identifikasi tambahan terhadap pelanggaran.Integrasi ini bertujuan meningkatkan akurasi identifikasi dan memperkuat sistem penegakan hukum berbasis data.SIM Digital: Barcode Berubah Setiap 10 Detik dan Tidak Bisa Di-screenshotInovasi lainnya ialah SIM Digital, yang memungkinkan masyarakat mengakses SIM melalui aplikasi Digital Korlantas tanpa harus selalu membawa kartu fisik.AKBP Randy Asdar, S.Kom., S.I.K., M.Si. menjelaskan sejumlah fitur teknis SIM Digital:* Memiliki kedudukan yang sama dengan SIM fisik sesuai Pasal 85 Ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009;* Menggunakan barcode dinamis yang berubah setiap 10 detik untuk mencegah pemalsuan;* Tidak dapat di-screenshot atau dipindahtangankan;* Memiliki sertifikasi keamanan dari BSSN untuk perlindungan data;* Petugas dapat memverifikasi keaslian SIM melalui aplikasi pemindai khusus;* Data pemilik SIM akan muncul otomatis saat dilakukan verifikasi.Selain itu, aplikasi Digital Korlantas memiliki fitur:✓ Pengingat masa berlaku SIM sebelum habis;✓ Perpanjangan SIM secara daring, tanpa perlu datang ke Satpas;✓ Integrasi layanan administrasi lalu lintas dalam satu aplikasi.“Masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan hanya untuk memperpanjang SIM. Seluruh proses dapat dilakukan melalui aplikasi,” jelas AKBP Randy.Digitalisasi Layanan Nasional Terus DiperluasSelain ETLE dan SIM Digital, Korlantas juga telah memperkuat layanan berbasis digital melalui:* SIGNAL (Samsat Digital Nasional) yang telah terintegrasi dengan 1.324 Samsat atau 93,7 persen nasional;* SINAR (SIM Nasional Presisi) yang terhubung dengan 153 Satpas;* 783.858 penerbitan E-BPKB;* Penguatan 1 NTMC, 31 RTMC, dan 25 TMC untuk pengelolaan lalu lintas berbasis data real time;* Pengembangan Body Worn Camera untuk meningkatkan akuntabilitas personel;* Integrasi CCTV dan Artificial Intelligence (AI) dalam pengelolaan lalu lintas.Menurut Wakapolri, inovasi tersebut menjadi bagian dari reformasi tata kelola Polri yang menempatkan pelayanan publik sebagai pusat perubahan institusi.“Digitalisasi bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, akuntabel dan mudah diakses masyarakat,” ujar Wakapolri.Namun demikian, ia menegaskan keberhasilan transformasi tetap ditentukan kualitas SDM dan integritas personel.“Sebaik apa pun sistem yang dibangun, faktor utama tetap manusia yang menjalankannya,” tutup Wakapolri. PNO-12
22 Mei 2026, 20:18 WIT
Permudah Akses Pelayanan, Korlantas Polri Luncurkan Inovasi Digital pada Rakernis Fungsi Lantas 2026
Papuanewsonline.com, Jakarta – Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menegaskan komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan publik melalui transformasi digital dan inovasi teknologi pada kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Lalu Lintas Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Auditorium Mutiara PTIK, Jakarta Selatan, Jumat (22/5/2026).Dalam arahannya, Wakapolri menyampaikan bahwa Rakernis Fungsi Lantas 2026 menjadi bagian dari implementasi arah kebijakan pimpinan Polri sekaligus tindak lanjut rekomendasi percepatan reformasi Polri, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.“Pada kegiatan Rapat Kerja Teknis Kakorlantas Polri Tahun Anggaran 2026, kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dari Kakorlantas untuk menjelaskan apa yang menjadi arah kebijakan pimpinan Polri. Ini juga menjadi bagian daripada tindak lanjut rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri,” ujar Wakapolri.Pada kesempatan tersebut, Korlantas Polri meluncurkan sejumlah layanan digital terbaru guna mempermudah akses pelayanan masyarakat secara cepat, transparan, dan akuntabel. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah SIM Digital serta pelayanan perpanjangan STNK dan BPKB yang sudah disiapkan dengan baik oleh Korlantas.“Tujuannya adalah untuk mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat, akuntabel, dan tentunya juga mudah diakses oleh masyarakat dengan sistem digitalisasi ini,” ungkap Wakapolri.Ia menjelaskan, sistem digital tersebut telah mengintegrasikan berbagai layanan kepolisian lalu lintas mulai dari pelayanan SIM, perpanjangan STNK hingga BPKB dalam satu platform pelayanan terpadu.Selain itu, Rakernis Fungsi Lantas 2026 juga menjadi momentum peluncuran E-TLE Drone Mobile yang memiliki kemampuan mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara dinamis melalui teknologi pengawasan udara dan sistem face recognition.“E-TLE Drone Mobile ini juga bisa meng-capture face recognition. Jadi, bisa dipadukan dari identifikasi kendaraan dan terintegrasi langsung dengan sistem data yang sudah ada. Kemudian juga untuk menghindari kesalahan dalam penindakan lalu lintas, bisa memverifikasi dengan menggunakan sistem pengenalan wajah. Ini sebuah langkah yang luar biasa,” jelas Wakapolri.Dalam Rakernis tersebut, Polri juga memberikan apresiasi kepada Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi serta stakeholder terkait atas sinergi dan kolaborasi selama pelaksanaan Operasi Ketupat dan pengamanan arus mudik yang dinilai berjalan optimal.Wakapolri menambahkan, Rakernis Fungsi Lantas 2026 juga menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan operasi lalu lintas sepanjang tahun 2026 sekaligus penyusunan desain operasi tahun 2027 agar pelayanan Polri kepada masyarakat semakin presisi dan humanis.“Langkah-langkah progresif ini kita harapkan dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, baik di jalan maupun pelayanan-pelayanan kepolisian lainnya,” tutup Wakapolri. PNO-12
22 Mei 2026, 20:00 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
