Redaksi Papuanewsonline.com Hubungi Kami Ketentuan Penggunaan Kebijakan Privasi UU Pers dan Pedoman Media Siber
logo-website
Rabu, 10 Jun 2026,  WIT
Berita Pilihan Redaksi HOT Politik dan Pemerintahan Pendidikan dan Kesehatan Home Hukrim Ekonomi Seni dan Budaya Olahraga Forum
BREAKING NEWS
Angka Kecelakaan Tinggi, Pemkab Mimika Lakukan Rekayasa Lalu Lintas Tingkatkan Kemampuan, Lanud Yohanis Kapiyau Gelar Latihan Menembak Triwulan II Tinggalkan Eksploitasi SDA, Mimika Kembangkan Ekonomi Berbasis Pengetahuan Tiga Kampung di Manggelum Kembali Aman, Koops TNI Habema Imbau Warga Pulang ALUMNI SD NASKAT MATHIAS II LANGGUR A SAMBUT SUKACITA TAHBISAN DIAKON FR. GABRIEL JUNIOR ELL Tiket Kapal Pelni Turun 30 Persen Selama Libur Sekolah, Kuota Terbatas BNPB: Gempa M 7,7 Di Laut Sulawesi, Lima Wilayah Berstatus Siaga Dan Waspada Tsunami Bupati Mimika Tegas: Pegawai Mabuk di Kantor Langsung Diberhentikan Satgas Korpasgat Amankan Keberangkatan Tersangka KKB dari Ilaga Menuju Timika Hmi Komisariat Lafran Pane Mimika Gelar Bakti Sosial, Wujudkan Kepedulian Bagi Anak Yatim
BERITA TAG Ekonomi Homepage
Tinggalkan Eksploitasi SDA, Mimika Kembangkan Ekonomi Berbasis Pengetahuan Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, resmi mengubah arah pembangunan. Pola lama yang mengandalkan pengambilan sumber daya alam kini ditinggalkan, digantikan dengan sistem ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi. Perubahan strategis ini ditandai dengan peluncuran Mimika Innovation Week (MIW) 2026 oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah di Graha Eme Neme Yauware, Selasa (9/6/2026). Kegiatan tahun ketiga ini bertransformasi menjadi ajang kompetisi terbuka guna membangun ekosistem riset yang inklusif dan berkelanjutan.Pembangunan masa depan kini didasarkan pada data dan kajian mendalam, bukan sekadar dugaan.“Kekayaan alam bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola secara cerdas. Setiap kebijakan harus berlandaskan riset yang kuat,” tegas Bupati Johannes Rettob. Untuk mengatasi masalah tumpang tindih kajian, BRIDA meluncurkan sistem terpadu bernama Sirida Kami. Hasilnya sangat signifikan: jumlah penelitian meningkat drastis dari satu kajian pada 2015 menjadi 36 kajian lengkap pada 2025.Keterbukaan menjadi kunci utama; MIW melibatkan seluruh elemen mulai dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga kelompok masyarakat. Setiap dinas wajib melahirkan dua terobosan, dan 10 karya terbaik akan diikutsertakan dalam penghargaan tingkat nasional. Peningkatan kualitas inovasi Mimika pun terlihat jelas, melonjak dari peringkat 300 tahun lalu masuk jajaran 200 besar nasional serta menempati posisi kedua terbaik se-Papua.Berbagai langkah strategis terus diperkuat, termasuk penandatanganan kerja sama dengan BRIN dan universitas ternama yang membuka akses ke ribuan peneliti ahli. BRIN memberikan apresiasi sekaligus mengingatkan agar inovasi tidak bersifat sesaat, melainkan berkelanjutan menuju visi Indonesia Emas 2045. Akademisi juga ditantang untuk tidak hanya bersuara, tetapi menghadirkan solusi nyata bagi kemajuan daerah.  Penulis: Jid Editor: GF 10 Jun 2026, 04:02 WIT
Tiket Kapal Pelni Turun 30 Persen Selama Libur Sekolah, Kuota Terbatas Papuanewsonline,com. Jakarta – Masyarakat yang berencana mudik atau liburan dengan kapal laut selama libur sekolah bisa hemat 30 persen. PT PELNI (Persero) resmi memotong tarif dasar tiket kapal penumpang kelas ekonomi di semua rute mulai 6 Juni 2026.Pemotongan harga ini berlaku untuk pembelian tiket sejak 6 Juni 2026. Jadwal berlayar yang mendapat diskon mulai 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Kebijakan ini bagian dari stimulus ekonomi nasional yang digagas pemerintah.Target 693 Ribu Penumpang  Sekretaris Perusahaan PELNI, Ditto Pappilanda, menyebut program diskon menargetkan sekitar 693 ribu pelanggan. Tujuannya mendorong pergerakan masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah yang tersambung layanan PELNI.“Libur sekolah itu puncak mobilitas. Kami ingin pastikan transportasi laut tetap jadi pilihan yang aman, nyaman, dan murah. Harapannya pariwisata daerah juga ikut terdorong,” kata Ditto, Rabu, 4/6/2026.Catat Syaratnya: Hanya Tarif Dasar, Tidak Bisa Klaim Selisih  Ditto mengingatkan, diskon 30 persen hanya memotong tarif dasar tiket. Biaya asuransi dan pas penumpang tetap dibayar normal. Kuota tiket diskon terbatas. Begitu habis, harga kembali normal meski masih dalam periode program. Tiket yang telanjur dibeli sebelum 6 Juni 2026 juga tidak bisa minta pengembalian selisih.“Pastikan beli di kanal resmi dan nama penumpang sesuai KTP. Ini untuk cegah penipuan,” ujar Ditto.Kacab Timika: Berlaku Semua Rute, Pakai PELNI Mobile Biar Cepat  Dari Timika, Kepala Cabang PT PELNI setempat meminta warga Papua Tengah memanfaatkan potongan harga ini. Dia menegaskan diskon berlaku untuk seluruh ruas perjalanan kapal PELNI.“Ini untuk tarif dasar saja, di luar asuransi dan pas. Silakan unduh aplikasi PELNI Mobile. Lebih mudah cek jadwal dan beli tiket dari HP,” katanya.Beli Tiket di Sini  Tiket diskon bisa didapat lewat PELNI Mobile, website PELNI, Contact Center 162, loket cabang, BCA Mobile, myBCA, Livin’ by Mandiri, BRImo, BRILink, Gopay, OVO, MyTelkomsel, Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan agen perjalanan daring seperti Easybook dan VIA.com.Pembayaran tersedia via BRIVA, BNI Virtual Account, Mandiri Virtual Account, Permata Bank, Indomaret, Alfamart, iSaku, Finpay, hingga Fastpay.Armada PELNI  PELNI saat ini mengoperasikan 25 kapal penumpang ke 75 pelabuhan dengan 483 ruas. Untuk daerah 3TP, ada 30 kapal perintis yang melayani 516 ruas ke 229 pelabuhan. Ditambah 17 kapal rede, 8 tol laut, dan 1 kapal ternak. Penulis: Hendrik Editor: GF 09 Jun 2026, 00:54 WIT
Serapan APBD Mimika Awal Juni Capai Rp800 Miliar, Belanja Modal Belum Signifikan Papuanewsonline.com, Timika – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen Tappi Mallisa, melaporkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga awal Juni 2026 baru mencapai sekitar Rp800 miliar atau di bawah 15 persen dari total pagu sebesar Rp5,6 Triliun. Angka ini mulai terlihat pergerakannya memasuki triwulan kedua, meski sebagian besar masih didominasi oleh belanja rutin.“Progres penyerapan sudah berjalan, namun saat ini utamanya berasal dari belanja pegawai serta belanja barang dan jasa,” ungkap Marthen usai apel gabungan di Pusat Pemerintahan Mimika, (8/6/2026). Sementara itu, realisasi untuk pembangunan fisik atau belanja modal belum menampilkan angka yang signifikan, dikarenakan sebagian besar kegiatan masih dalam tahap persiapan dan kelengkapan administrasi.Marthen menjelaskan, serapan anggaran untuk sektor pembangunan fisik diperkirakan akan meningkat tajam pada semester kedua.Kenaikan ini akan terjadi seiring dimulainya pelaksanaan proyek di lapangan dan masuknya pekerjaan ke tahap pembayaran. “Nanti ketika pekerjaan berjalan dan progres bertambah, penyerapan dana juga akan ikut naik mengikuti perkembangan fisik,” tambahnya.Meski realisasi semester pertama masih tergolong rendah, pemerintah daerah tetap optimis target tahunan dapat tercapai. Optimisme ini didasari percepatan pelaksanaan rencana kerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Ia mengimbau seluruh pimpinan instansi segera memaksimalkan program yang telah dirancang agar penggunaan anggaran berjalan optimal hingga akhir tahun.  Penulis: Jid Editor: GF 09 Jun 2026, 00:13 WIT
Percepatan Realisasi APBD 2026, Bupati Mimika Instruksikan OPD Segera Tuntaskan Program Papuanewsonline.com, Timika – Bupati Mimika, Johannes Rettob, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Arahan tegas ini disampaikannya saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (8/6/2026), guna memastikan seluruh rencana pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal.Johannes mencatat bahwa realisasi belanja jasa sudah menunjukkan perkembangan cukup baik dengan capaian sekitar 50 persen. Meski demikian, ia menegaskan percepatan harus terus dilakukan agar seluruh pekerjaan yang direncanakan dapat segera diselesaikan tepat waktu. Sementara itu, kondisi berbeda terlihat pada belanja modal, di mana progres pelaksanaannya dinilai masih jauh dari target yang ditetapkan, disebabkan sebagian besar OPD belum mendelegasikan kewenangan kepada bagian pengadaan barang dan jasa.Hasil evaluasi menunjukkan keterlambatan ini dipicu oleh sikap saling menunggu antarinstansi, keterbatasan tenaga pelaksana, serta administrasi yang belum dimulai. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pimpinan OPD dan ASN segera mengambil langkah konkret. “Saya berharap dalam laporan minggu ini sudah banyak pekerjaan yang dilimpahkan ke bagian pengadaan agar proses segera berjalan,” tegasnya.Selain itu, masih banyak pekerjaan melalui penunjukan langsung yang tertahan akibat kenaikan harga barang dan jasa mencapai 25 hingga 30 persen. Peninjauan harga memang diperlukan, namun ia mengingatkan agar proses evaluasi tidak berlarut-larut berbulan-bulan. Tantangan ekonomi nasional dan global seperti kenaikan BBM, biaya transportasi, serta fluktuasi nilai tukar juga menjadi catatan, namun tidak boleh dijadikan alasan penundaan.  Penulis: Jid Editor: GF 08 Jun 2026, 23:35 WIT
Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Polda Lampung Gelar Bakti Kesehatan Papuanewsonline.com, Bandar Lampung - Menyambut Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Kepolisian Daerah (Polda) Lampung menggelar aksi nyata kepedulian sosial melalui kegiatan Bhakti Kesehatan berskala besar. Program ini ditargetkan menyentuh sebanyak 7.600 peserta yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Lampung.Kapolda Lampung, Irjen Pol Helfi Assegaf mengatakan, kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan wujud nyata kepedulian Polri sekaligus upaya memperkuat kemitraan yang solid dengan masyarakat, khususnya di Bumi Ruwa Jurai."Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus untuk memperkuat kemitraan yang solid antara Polri dan masyarakat, khususnya di wilayah Lampung. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan," ujarnya, Sabtu (6/6/2026).Layanan Spesialistik hingga Operasi GratisPusat kegiatan bakti kesehatan ini salah satunya dipusatkan di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Tk. III Biddokkes Polda Lampung dengan melayani 600 peserta. Berbagai penanganan medis gratis diberikan meliputi operasi mata katarak dan pterigium untuk 250 pasien, pengobatan spesialistik untuk 300 pasien, pelayanan penanganan stunting bagi 25 anak, senam lansia (geriatri) yang diikuti oleh 25 peserta.Tidak hanya di pusat kota, gerakan ini juga menyasar masyarakat di berbagai daerah melalui Polresta dan Polres jajaran. Di tingkat wilayah, Polri menyediakan pelayanan cek kesehatan gratis bagi 3.850 orang, aksi donor darah yang diikuti oleh 3.000 peserta, serta khitanan massal untuk 150 anak.Ada yang berbeda pada peringatan Hari Bhayangkara kali ini. Polda Lampung memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan kualitas fasilitas medisnya dengan meluncurkan dua layanan kesehatan baru berteknologi modern di RS Bhayangkara.Layanan inovatif tersebut adalah Klinik Stem Cell, serta fasilitas operasi batu ginjal dengan metode Retrograde Intrarenal Surgery (RIRS)."Kami meluncurkan dua layanan kesehatan baru dengan teknologi modern, yaitu pelayanan Klinik Stem Cell, serta operasi batu ginjal dengan metode RIRS, sebagai bentuk komitmen kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat," tutur Kapolda.Kesuksesan program masif ini didukung penuh oleh sinergi lintas sektor. Tercatat, sebanyak 459 tenaga kesehatan dan personel Polri dikerahkan.Tim medis tersebut merupakan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari tim Himpunan Bersatu Teguh, Perdami Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten, Biddokkes Polda Lampung, RS Bhayangkara Tk. III, Satuan Kerja Polda Lampung, hingga Sidokkes Polres dan Polresta jajaran.Helfi turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang terlibat. Ia berharap momentum ini dapat membuat hubungan antara Polri dan masyarakat semakin erat, sembari bersama-sama menjaga kondusivitas keamanan di Lampung."Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang telah disediakan, menjaga kesehatan diri dan keluarga, serta terus bersama-sama mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif di Provinsi Lampung," tandas jenderal polisi bintang dua tersebut. PNO-12 07 Jun 2026, 21:50 WIT
DAD Mimika Ingatkan OAP Tak Terprovokasi Isu Freeport, Soroti Bahaya “Penumpang Gelap” Papuanewsonline.com, Timika – Dewan Adat Daerah (DAD) Kabupaten Mimika menyikapi aksi blokade yang sempat terjadi di Check Point Kuala Kencana dan menghambat aktivitas masuk kerja karyawan PT Freeport Indonesia pada Kamis (4/6/2026). Berdasarkan informasi yang beredar, aksi tersebut berkaitan dengan persoalan pengelolaan besi tua (scrap) di lingkungan operasional perusahaan.Aksi tersebut menyebabkan akses utama menuju kawasan Kuala Kencana sempat tertutup sebelum akhirnya kembali dibuka setelah dilakukan mediasi oleh pihak kepolisian bersama manajemen PT Freeport Indonesia. Menanggapi peristiwa itu, DAD Mimika mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga situasi yang aman dan kondusif.Ketua DAD Mimika, Vinsent Oniyoma, mengatakan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Namun menurutnya, penyampaian pendapat harus dilakukan secara bermartabat tanpa mengganggu kepentingan publik maupun objek vital nasional."Kami menghormati setiap aspirasi masyarakat adat yang ingin memperjuangkan hak-haknya. Namun kami juga mengimbau agar masyarakat Orang Asli Papua tidak mudah terpengaruh, tidak terprovokasi, dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu atau penumpang gelap yang memiliki kepentingan lain di balik isu yang sedang berkembang," tegas Vinsent Oniyoma.DAD Mimika menilai PT Freeport Indonesia merupakan salah satu aset strategis yang selama ini memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Papua, khususnya masyarakat adat Amungme, Kamoro, dan berbagai suku Papua lainnya yang hidup serta bekerja di Kabupaten Mimika. Karena itu, keamanan dan stabilitas operasional perusahaan dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.Selain itu, DAD juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam dunia kerja, baik sebagai tenaga kerja maupun pada posisi-posisi strategis. Menurut DAD, ketimpangan kesempatan kerja yang masih dirasakan sebagian masyarakat harus menjadi perhatian bersama antara pemerintah dan perusahaan.Dalam pernyataannya, DAD Mimika juga menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat adat dalam berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat lokal, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan, pemberdayaan ekonomi, dan pengelolaan sumber daya yang berada di wilayah adat."Kami sebagai masyarakat adat Papua memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga, merawat, dan melindungi PT Freeport Indonesia dari berbagai ancaman dan kepentingan yang dapat merugikan masyarakat Papua sendiri," ujar Vinsent Oniyoma.Terkait polemik pengelolaan besi tua (scrap), DAD Mimika meminta seluruh pihak terkait, termasuk Lemasa, Lemasko, dan para mitra kerja lainnya, untuk mengevaluasi pola kerja sama yang sedang berjalan. DAD mengusulkan agar dilakukan revisi atau adendum kerja sama dengan melibatkan lebih banyak unsur masyarakat adat, khususnya masyarakat Amungme dan Kamoro yang memiliki kapasitas untuk mengelola peluang usaha tersebut.Menurut DAD, langkah tersebut penting untuk mencegah kecemburuan sosial, mengurangi potensi konflik kepentingan, serta memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat adat. DAD juga menegaskan bahwa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak adat harus diselesaikan melalui mekanisme musyawarah adat pada rumah adat masing-masing suku.Di akhir pernyataannya, Vinsent Oniyoma mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan isu Freeport untuk kepentingan tertentu dengan menggiring opini yang dapat memecah belah masyarakat. Ia menegaskan bahwa perusahaan harus tetap dijaga sebagai bagian dari aset strategis yang memberikan manfaat bagi Papua. "Kami perlu mengingatkan bahwa saat ini pimpinan tertinggi PT Freeport Indonesia adalah seorang Orang Asli Papua yang memiliki kapasitas profesional, dedikasi, dan kebijaksanaan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, kami mengutuk pihak-pihak yang sengaja menggiring opini provokatif dengan membawa-bawa nama pimpinan PT Freeport Indonesia untuk kepentingan tertentu. Freeport bukan partai politik dan tidak boleh dijadikan alat kepentingan kelompok tertentu," tegasnya. (GF) 06 Jun 2026, 07:00 WIT
Yayasan Tuarek Natkime Turun Jalan di Timika: Tuntut Hak Kelola Program CSR dan Besi Scrap Freeport Papuanewsonline.com, Timika - Yayasan Tuarek Natkime menggelar aksi damai di Timika, Rabu (4/6/2026), menyuarakan dua tuntutan utama kepada PT Freeport Indonesia: hak pengelolaan program CSR dan transparansi pengelolaan besi scrap.Aksi yang disebut sebagai “jeritan kebun Amor” ini diklaim sebagai bentuk protes anak adat Amungme atas hak-hak masyarakat lingkar tambang yang dinilai diambil alih pihak lain.2 Tuntutan Yayasan Tuarek  Hak Pengelolaan Program  Yayasan Tuarek mempersoalkan pengelolaan program CSR/PPKM Freeport yang disebut seharusnya untuk 7 Suku dan masyarakat lingkar tambang. “Kalau hak kelola diambil, berarti sagu di kebun sendiri nggak boleh ambil. Harus minta ke ‘babi hutan’,” tulis Yohanis Wantik, Tokoh Pemuda Mimika, dalam pernyataan tertulis, Rabu 4/6/2026. Istilah “babi hutan” digunakan sebagai kiasan untuk pihak luar yang dinilai masuk dan mengambil hak masyarakat adat.Besi Scrap Freeport  Tuntutan kedua menyangkut besi bekas pipa, rel, dan alat tambang Freeport. Menurut pernyataan Yayasan Tuarek, harga besi scrap mencapai Rp5-7 juta per ton. Jika volumenya 1.000 ton, nilainya Rp5-7 miliar.“Pertanyaannya: Itu besi hak siapa? Freeport atau masyarakat adat pemilik tanah?” tulis Wantik. Yayasan Tuarek mempersoalkan penjualan besi scrap yang disebut dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat adat. “Kalau dijual tanpa masyarakat tahu, berarti ‘babi hutan’ kedua masuk kebun. Bawa truk, angkut diam-diam,” tulisnya.Desak Pembenahan LEMASA  Aksi ini juga menyoroti peran lembaga adat Amungme atau LEMASA. Yayasan Tuarek mengkritik lembaga adat yang disebut “sering muncul pas seremonial pemda atau pesta demokrasi, hilang wajah pas rakyat adat aksi”.Yohanis Wantik meminta Bupati dan Wakil Bupati Mimika membenahi LEMASA. “Gejolak ini pandangan kami kecil tapi dampaknya luas,” katanya.Menurut Yayasan Tuarek, hilangnya hak masyarakat adat atas program dan besi scrap juga berdampak ke APBD Mimika. “Kalau besi scrap Freeport gelap, APBD Mimika yang dapat dari pajak besi juga gelap. Pajak, retribusi, kerusuhan sosial = semua Pemda yang imbas,” tulis Wantik.Freeport dan Pemda Belum Komentar  Hingga berita ini diturunkan Rabu 4/6/2026 pukul 22.00 WIT, belum ada tanggapan resmi dari PT Freeport Indonesia, Pemkab Mimika, maupun LEMASA terkait dua tuntutan Yayasan Tuarek Natkime.Papuanewsonline,com. masih berupaya mengonfirmasi ke Manajemen Freeport, Bupati Mimika, dan Ketua LEMASA soal status hak kelola program CSR dan mekanisme penjualan besi scrap.Aksi Yayasan Tuarek disebut berlangsung damai. “Api masih nyala. Kita jaga sama-sama menata tidak bias,” tutup Wantik. Penulis: Hendrik Editor: GF 05 Jun 2026, 10:35 WIT
Pendaftaran Calon Ketua Kadin Mimika Periode 2026–2031 Resmi Dibuka Papuanewsonline.com, Timika – Musyawarah Kabupaten (Muskab) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Mimika secara resmi membuka pendaftaran bagi bakal calon Ketua Kadin Mimika untuk masa bakti 2026–2031. Proses pendaftaran berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 4 hingga 5 Juni 2026, sebagai tahapan awal menjelang pelaksanaan Muskab yang dijadwalkan digelar pada 6 Juni mendatang.Ketua Panitia Muskab, Yakob Demi Balubun, menyatakan bahwa seluruh anggota Kadin yang memenuhi kriteria memiliki kesempatan yang sama untuk maju dalam kontestasi ini. “Pendaftaran dibuka pada 4 dan 5 Juni, sedangkan puncak acaranya berlangsung 6 Juni. Kami mengundang seluruh anggota dan asosiasi untuk mengambil formulir serta mengikuti proses pencalonan,” ujarnya. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah berstatus anggota resmi dan berdomisili di Mimika, dengan seluruh ketentuan administrasi tercantum jelas dalam formulir yang disediakan.Layanan pendaftaran dibuka dengan jadwal yang telah ditetapkan: hari pertama beroperasi hingga pukul 22.00 WIT, sedangkan hari kedua berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIT.Hingga hari pertama dibuka, panitia masih menunggu kedatangan calon yang berminat mendaftarkan diri dan menyatakan kesiapannya memimpin organisasi tersebut.Sementara itu, Wakil Ketua Kadin Mimika, Yeri Nawipa, berharap Muskab kali ini menjadi momentum kebangkitan organisasi agar dapat berperan lebih kuat sebagai mitra strategis pemerintah dan penggerak perekonomian daerah.Ia menegaskan seluruh proses pemilihan harus berjalan transparan dan berlandaskan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga organisasi.“Kita ingin Kadin ke depan tidak lagi mengalami kemandekan, melainkan menjadi wadah yang nyata memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat,” tegasnya.Diharapkan melalui Muskab ini lahir sosok pemimpin yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan visi jelas untuk memajukan dunia usaha di Mimika.  Penulis: Jid Editor: GF 05 Jun 2026, 10:31 WIT
Papua Economic & Investment Forum 2026 Jadi Momentum Perkuat Investasi dan Hilirisasi Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi investasi dan hilirisasi berkelanjutan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Tanah Papua. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Papua Economic & Investment Forum 2026 yang mengusung tema “Mengakselerasi Pertumbuhan Papua Melalui Sinergi Investasi dan Hilirisasi Berkelanjutan” di Kabupaten Mimika, 4–6 Juni 2026.Sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Herman Kayame, ST., MT., menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia bersama seluruh pihak yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan forum strategis tersebut.Menurutnya, forum ini menjadi ruang penting yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendorong percepatan pembangunan ekonomi di Tanah Papua.“Papua memiliki potensi yang luar biasa besar, mulai dari sumber daya alam, pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata, energi, hingga kekuatan budaya dan sumber daya manusia muda yang sangat menjanjikan,” ujarnya.Namun demikian, potensi tersebut dinilai tidak akan memberikan manfaat maksimal tanpa dukungan investasi yang kuat, pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kolaborasi lintas daerah dan lintas sektor.Herman mengatakan, keberadaan forum investasi ini sangat penting sebagai wadah memperkuat sinergi sekaligus memperkenalkan berbagai peluang investasi strategis yang tersebar di seluruh wilayah Papua.Ia menjelaskan bahwa Papua saat ini sedang memasuki babak baru pembangunan, terutama dengan hadirnya Daerah Otonom Baru (DOB) yang membuka ruang percepatan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, pembangunan, serta pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia.Pemerintah Provinsi Papua Tengah, lanjutnya, mengusung visi pembangunan “Mewujudkan Papua Tengah yang Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan.” Visi tersebut sejalan dengan cita-cita besar pembangunan Tanah Papua untuk menghadirkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.Karena itu, investasi yang masuk ke Papua diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas Orang Asli Papua, penguatan UMKM, pengembangan ekonomi kampung, serta menjaga kelestarian lingkungan dan nilai-nilai budaya lokal.“Keberhasilan pembangunan Papua tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Diperlukan kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, masyarakat adat, dan seluruh elemen pembangunan,” katanya.Pemerintah daerah di Tanah Papua juga terus berupaya menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif melalui penguatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, kemudahan perizinan, serta peningkatan konektivitas antarwilayah.Pada kesempatan itu, para investor diajak untuk melihat Papua tidak hanya dari sisi kekayaan sumber daya alam, tetapi juga sebagai wilayah masa depan yang memiliki peluang pertumbuhan ekonomi yang besar dan strategis di kawasan timur Indonesia.Dengan dukungan investasi yang tepat dan kolaborasi yang kuat, Papua diyakini mampu tumbuh menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.Melalui Papua Economic & Investment Forum 2026, diharapkan lahir berbagai kerja sama konkret, komitmen investasi baru, serta inovasi pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Papua dan mendorong terwujudnya Papua yang maju, damai, sejahtera, dan bermartabat. Penulis: Bim Editor: GF 04 Jun 2026, 18:46 WIT
Berita utama
Kejari Mimika Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Rumah Layak Huni Senilai Rp8,75 M, 2 ASN di periksa 09 Jun 2026, 00:08 WIT
Kejari Mimika Intensifkan Penyidikan Dugaan Korupsi Proyek Lahan Rp22,5 Miliar 08 Jun 2026, 23:41 WIT
TPNPB Klaim Serangan Drone Militer Indonesia Hancurkan Permukiman Warga di Nduga 07 Jun 2026, 12:23 WIT
Ketua Pemuda Kei Mimika Desak Polres Bentuk Tim Khusus Anti Begal Uang Rakyat 07 Jun 2026, 12:16 WIT
Skandal Hibah Kpu Mimika: Rp4 Miliar Nyasar Ke Rekening Pribadi, Spk Diduga Rekayasa 07 Jun 2026, 12:02 WIT
Berita Terbaru
Angka Kecelakaan Tinggi, Pemkab Mimika Lakukan Rekayasa Lalu Lintas 10 Jun 2026, 04:16 WIT
Tingkatkan Kemampuan, Lanud Yohanis Kapiyau Gelar Latihan Menembak Triwulan II 10 Jun 2026, 04:08 WIT
Tinggalkan Eksploitasi SDA, Mimika Kembangkan Ekonomi Berbasis Pengetahuan 10 Jun 2026, 04:02 WIT
Tiga Kampung di Manggelum Kembali Aman, Koops TNI Habema Imbau Warga Pulang 10 Jun 2026, 03:55 WIT
ALUMNI SD NASKAT MATHIAS II LANGGUR A SAMBUT SUKACITA TAHBISAN DIAKON FR. GABRIEL JUNIOR ELL 09 Jun 2026, 22:23 WIT
Berita Populer
BPK Temukan Perjalanan Dinas Tipu-Tipu Pada 12 SKPD di Kabupaten Mimika 16 Jul 2025, 11:22 WIT
Ini Sebelas Perjalanan Dinas Fiktif Kadistrik Jita Suto Rontini Yang Ditemukan BPK 18 Jul 2025, 15:06 WIT
Mantan Pj Sekda Mimika Petrus Yumte Habiskan Puluhan Miliar Untuk Perjalanan Dinas Tahun 2024 02 Agu 2025, 14:10 WIT
Calon Bupati Mimika Nomor Urut 01 JR Diduga Punya Hubungan Terlarang Dengan Seorang Wanita 21 Nov 2024, 14:36 WIT
Ini Sosok Anggota Brimob Terduga Pelaku Yang Aniaya Anak di Tual Hingga Tewas 20 Feb 2026, 01:46 WIT
Masuk Penyidikan Kejati Papua,Pembangunan Venue Aerosport Dikerjakan Bos Chang 10 Apr 2025, 20:27 WIT
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT