Papuanewsonline.com
Jelang HUT Ke-81 RI, Tim Upacara Dan Paskibraka Mulai Gladi Bersama Di Istana
HUT Ke-81 RI, KAI Tebar Diskon Tiket 17 Persen Dan Tarif Rp8
Sinergi Kapolda Maluku Bersama IMM Dorong Pembentukan Kampung Inggris Hingga UMKM
Audit Itwasum Polri Tahap II Evaluasi 11 Polres/Ta Jajaran Polda Maluku
Dirresnarkoba Pimpin Apel Gabungan Polda Maluku, Tegaskan Perang Narkoba Dimulai dari Internal Polri
Diduga Salah Bayar Rp19,4 Miliar! Ahli Waris OAP Somasi Bupati Mimika Dan PT Petrosea
Pemkab Boven Digoel Luncurkan Tiga Platform Digital, Pendataan OAP Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan
Mendagri dan Menteri ATR/BPN Teken Surat Edaran Bersama, Permudah BPHTB dan Layanan Pertanahan
Pemerintah Cairkan Rp18,9 Triliun ke 546 Daerah, Pastikan PPPK Terbayar dan Pembangunan Berjalan
Inflasi Juli 2,88 Persen, Mendagri Tito: Masih dalam Rentang Ideal Pemerintah
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Sinergi Kapolda Maluku Bersama IMM Dorong Pembentukan Kampung Inggris Hingga UMKM
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menggandeng Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku untuk memperkuat peran pemuda dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendorong pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan ekonomi masyarakat.Pesan tersebut disampaikan Kapolda saat menerima audiensi jajaran DPP IMM Maluku di Ruang Rapat Kapolda Maluku, Senin (10/8/2026). Pertemuan itu tidak hanya menjadi ajang silaturahmi setelah pelantikan kepengurusan baru IMM Maluku, tetapi berkembang menjadi ruang dialog strategis mengenai masa depan Maluku.Kapolda menilai mahasiswa dan pemuda memiliki posisi penting dalam menjaga persatuan, mencegah konflik sosial, sekaligus menjadi kekuatan intelektual dan motor pembangunan daerah.Pertemuan tersebut dihadiri Kapolda Maluku, Wakapolda Maluku, Dir Intelkam Polda Maluku dan Kabid Humas Polda Maluku. Dari DPP IMM Maluku hadir Ketua Umum DPP IMM Maluku Muhammad Saleh Soawakil, Pengurus Pusat IMM Bidang Kemaritiman Abubakar Mahu, Sekretaris DPP IMM Maluku Mustaqim Helut, Bendahara DPP IMM Maluku A. Harmadi Tuahaan, S.T., serta sejumlah pengurus bidang.Kapolda menyampaikan apresiasi atas kunjungan jajaran IMM Maluku sekaligus mengucapkan selamat atas pelantikan kepengurusan baru. Ia berharap komunikasi antara Polda Maluku dan IMM semakin terbuka dan berkembang menjadi kerja sama yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.“Terima kasih atas kunjungan dan kedatangan adik-adik dari IMM. Saya mengucapkan selamat atas pelantikan yang telah dilaksanakan. Mudah-mudahan ke depan silaturahmi dan komunikasi kita dapat terus terjalin dengan baik,” ujar Kapolda.Kapolda menegaskan, organisasi kemahasiswaan seperti IMM memiliki posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai kelompok intelektual dan ruang kaderisasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut menjaga persatuan serta menciptakan suasana yang kondusif.Karena itu, Kapolda mendorong IMM untuk ikut mengidentifikasi berbagai potensi kerawanan sosial di tengah masyarakat dan mengambil peran dalam mencegah persoalan berkembang menjadi konflik.Menurutnya, dinamika keamanan saat ini semakin kompleks. Perubahan situasi dapat berlangsung cepat sehingga diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk membangun kemampuan deteksi dan pencegahan sejak dini.“Kita perlu melihat berbagai potensi kerawanan di lingkungan kita. Kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk mencegah dan menyelesaikan persoalan tersebut harus kita pikirkan bersama. Dinamika saat ini semakin kompleks dan perubahan bisa terjadi dengan cepat,” jelasnya.Kapolda juga mengajak generasi muda Maluku menjadikan pengalaman konflik sosial yang pernah terjadi pada 1999 sebagai pembelajaran bersama.Ia mengingatkan, sebagian generasi muda saat ini tidak mengalami langsung konflik tersebut. Karena itu, pengalaman generasi sebelumnya harus menjadi pelajaran agar konflik tidak diwariskan dalam bentuk prasangka, kebencian maupun permusuhan.“Tidak ada yang benar-benar menang dan tidak ada yang benar-benar kalah. Yang ada adalah korban. Banyak saudara kita yang menjadi korban, baik Muslim maupun non-Muslim, masyarakat sipil maupun aparat TNI dan Polri. Pada akhirnya kita kembali bersatu, tetapi akibat konflik tersebut kita mengalami kemunduran,” tutur Kapolda.Menurutnya, sejarah tersebut harus menjadi energi bagi generasi muda untuk membangun Maluku yang lebih maju, aman dan damai.Stabilitas keamanan, kata Kapolda, merupakan fondasi penting bagi bergeraknya pendidikan, investasi, pariwisata, aktivitas ekonomi dan pembangunan masyarakat.Karena itu, penyampaian aspirasi mahasiswa tetap harus ditempatkan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi, namun dilakukan secara tertib, bertanggung jawab dan sesuai ketentuan hukum.“Kita tunjukkan bahwa masyarakat Maluku mampu menyampaikan pendapat dengan tertib, dewasa, dan bertanggung jawab. Kita harus menjaga agar tidak terjadi perkelahian antarkelompok, antarnegeri, maupun konflik sosial lainnya,” tegasnya.Selain aspek Kamtibmas, Kapolda mendorong IMM mengambil peran lebih besar dalam pembangunan kualitas manusia Maluku.Menurutnya, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Maluku harus diimbangi dengan kualitas SDM yang mampu mengelola, mengembangkan dan menciptakan nilai tambah dari berbagai potensi tersebut.Kapolda menilai kemampuan membaca, berpikir kritis, menguasai teknologi, memiliki karakter serta kemampuan berkomunikasi secara global merupakan modal penting bagi generasi muda untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional.“Kita harus mendorong lahirnya sumber daya manusia yang memiliki 5kemampuan intelektual, keterampilan, karakter, dan daya saing. Anak-anak Maluku sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa. Yang perlu kita lakukan adalah mengisi kemampuan kognitif mereka dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat,” katanya.Salah satu gagasan yang didorong Kapolda adalah membuat membuat kampung Inggris pada satu desa di kota Ambon yang menjadi pilot project,Program tersebut dapat dimulai dari satu desa sebagai proyek percontohan. Di desa tersebut dibangun lingkungan yang mendorong budaya membaca, berdiskusi, belajar dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris.Kapolda membuka peluang agar program tersebut melibatkan perguruan tinggi melalui mahasiswa dan dosen, termasuk dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penelitian maupun program akademik lainnya.“Tidak perlu langsung membuat program yang besar. Kita pilih satu desa terlebih dahulu. Di desa tersebut kita bangun suasana yang mendukung kegiatan membaca dan berbahasa Inggris. Kalau tidak mampu dilakukan sendiri, kita dapat mengajak dunia kampus untuk bekerja sama,” jelasnya.Kapolda menilai program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pendidikan, tetapi juga dapat menjadi ruang perjumpaan positif antarmasyarakat.Semakin banyak ruang interaksi yang sehat, menurutnya, semakin besar peluang tumbuhnya rasa saling percaya dan semakin kuat pula ketahanan sosial masyarakat.Peningkatan literasi dan kemampuan bahasa Inggris juga dinilai dapat membuka akses generasi muda Maluku terhadap berbagai peluang pendidikan, termasuk beasiswa dari pemerintah, lembaga swasta maupun institusi internasional.“Kalau kita berhasil meningkatkan kemampuan membaca, literasi, dan kemampuan berbahasa Inggris, maka peluang anak-anak Maluku untuk mendapatkan beasiswa juga semakin besar. Banyak beasiswa yang diberikan pemerintah maupun lembaga swasta, termasuk lembaga internasional,” ungkapnya.Kapolda juga mendorong IMM tidak hanya bergerak dalam ruang akademik dan sosial, tetapi ikut mengambil bagian dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.Maluku, kata dia, memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang besar. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut diolah menjadi produk bernilai tambah dan memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat.Salah satu gagasan yang dibahas adalah pemanfaatan limbah ikan yang selama ini belum dikembangkan secara maksimal.Limbah tersebut, dengan dukungan penelitian dan teknologi yang tepat, dapat dikembangkan menjadi bahan pakan ikan maupun pupuk sehingga tidak berhenti sebagai sisa produksi.“Maluku memiliki sumber daya perikanan yang sangat besar. Kalau kita mampu menghasilkan produk unggulan yang berasal dari sumber daya alam kita sendiri, tentu ini menjadi sesuatu yang sangat baik. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah pemanfaatan limbah ikan,” ungkap Kapolda.Kapolda mendorong agar pengembangan gagasan tersebut dimulai dari skala kecil melalui pilot project yang terukur. Jika berhasil, model tersebut dapat dikembangkan dan direplikasi di wilayah lainnya.“Tidak perlu bermimpi terlalu besar pada tahap awal. Mulailah dari sesuatu yang kecil, tetapi nyata dan dapat dilaksanakan. Kita mulai dari skala kecil, kita petakan prosesnya, kita lihat produk yang dihasilkan dan nilai ekonominya. Kalau berhasil, kemudian kita kembangkan,” jelasnya.Menurut Kapolda, keberhasilan program pemberdayaan masyarakat tidak ditentukan oleh banyaknya kegiatan, tetapi oleh seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dan kemampuan program tersebut untuk berkelanjutan.Ketua Umum DPP IMM Maluku Muhammad Saleh Soawakil menyambut positif gagasan kolaborasi yang disampaikan Kapolda Maluku.Ia mengatakan, audiensi tersebut merupakan langkah awal kepengurusan baru IMM Maluku untuk membangun komunikasi sekaligus menyampaikan gagasan mengenai kontribusi mahasiswa terhadap persoalan keamanan, pendidikan dan pembangunan daerah.“Kedatangan kami merupakan silaturahmi pertama dengan Ayahanda Kapolda setelah kami dilantik. Kami ingin membangun komunikasi sekaligus membicarakan berbagai persoalan yang berkaitan dengan Maluku, khususnya mengenai konsep kolaborasi anak muda dalam menjaga keamanan, kedamaian, dan kemajuan daerah,” ujar Muhammad Saleh.Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban bukan semata-mata tanggung jawab kepolisian. Pemuda, mahasiswa, organisasi masyarakat, pemerintah, aparat keamanan dan seluruh komponen masyarakat memiliki peran masing-masing dalam menjaga Maluku tetap aman dan damai.DPP IMM Maluku juga tengah mendorong gagasan desa binaan IMM yang dapat menjadi ruang bagi kader untuk mengidentifikasi persoalan masyarakat sekaligus mengembangkan potensi lokal.Gagasan tersebut sejalan dengan dorongan Kapolda untuk membangun program yang bersifat konkret dan berkelanjutan, termasuk pengembangan potensi perikanan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.“Kami ingin agar IMM tidak hanya hadir dalam kegiatan diskusi dan akademik, tetapi juga benar-benar hadir di tengah masyarakat. Salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki masyarakat,” katanya.Selain ekonomi, IMM memberikan perhatian terhadap persoalan pendidikan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).IMM berencana mengoptimalkan kader yang memiliki latar belakang pendidikan untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.“Kami ingin membuat program yang memiliki semangat seperti Polisi Mengajar. Kader-kader IMM dapat turun langsung ke masyarakat dan mengabdi melalui pendidikan. Akan sangat baik apabila program tersebut dapat dikolaborasikan dengan Polda Maluku,” jelas Muhammad Saleh.Menurutnya, IMM memiliki keterbatasan sumber daya, tetapi memiliki kader, gagasan dan semangat untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat. Karena itu, kolaborasi dengan Polda Maluku, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi penting untuk memastikan gagasan tersebut dapat diwujudkan.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi mengatakan, audiensi tersebut menunjukkan pentingnya membangun ruang komunikasi yang terbuka antara kepolisian dan organisasi kemahasiswaan.Menurutnya, pemuda dan mahasiswa memiliki posisi strategis karena tidak hanya memiliki energi dan gagasan, tetapi juga kapasitas intelektual untuk ikut membantu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.“Polda Maluku memandang pemuda dan mahasiswa bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai mitra strategis yang memiliki energi, gagasan, dan kapasitas intelektual untuk ikut menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat. Karena itu, komunikasi dan kolaborasi dengan IMM Maluku akan terus kami dorong agar menghasilkan program yang konkret, edukatif, preventif, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Rositah.Ia menegaskan, menjaga stabilitas keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Organisasi mahasiswa memiliki ruang strategis untuk menjadi jembatan komunikasi, menyampaikan aspirasi secara konstruktif, menangkal provokasi dan mendorong penyelesaian persoalan melalui dialog.“Menjaga Maluku tetap aman, damai dan kondusif bukan hanya tugas Polri. Ini merupakan tanggung jawab bersama. Organisasi mahasiswa memiliki posisi strategis untuk menjadi jembatan komunikasi, menyampaikan aspirasi secara konstruktif, menangkal provokasi, sekaligus mengajak masyarakat menyelesaikan persoalan melalui dialog dan cara-cara yang damai,” jelasnya.Rositah menambahkan, kolaborasi Polda Maluku dan IMM diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi berkembang menjadi program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya pendidikan, literasi, pemberdayaan ekonomi dan penguatan ketahanan sosial.“Yang paling penting adalah bagaimana silaturahmi ini dapat ditindaklanjuti menjadi kerja bersama yang terukur dan berkelanjutan. Polda Maluku terbuka terhadap gagasan-gagasan positif dari mahasiswa dan pemuda untuk bersama-sama membangun Maluku,” tegasnya.Kapolda Maluku menegaskan, pembangunan daerah membutuhkan kontribusi seluruh elemen masyarakat. Kepolisian tidak dapat bekerja sendiri, demikian pula organisasi mahasiswa dan pemuda.Karena itu, sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, perguruan tinggi, organisasi kemahasiswaan, dunia usaha dan masyarakat perlu diarahkan pada program yang mampu menjawab persoalan sekaligus membangun fondasi masa depan.Kapolda berharap IMM dapat menjadi salah satu kekuatan intelektual dan moral yang ikut menjaga stabilitas sosial sekaligus mendorong peningkatan kualitas SDM dan ekonomi masyarakat.Ia menekankan pentingnya meninggalkan program yang memiliki dampak dan dapat dilanjutkan oleh generasi berikutnya.“Seorang pemimpin harus memiliki legasi. Tidak perlu meninggalkan banyak program. Cukup satu atau dua program yang benar-benar berhasil, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan dapat terus dilanjutkan oleh generasi berikutnya,” tegas Kapolda.Audiensi Polda Maluku dan DPP IMM Maluku tersebut berakhir pukul 14.45 WIT dalam suasana penuh keakraban, aman, tertib dan kondusif.Pertemuan tersebut menegaskan satu pesan penting: pemuda Maluku tidak hanya memiliki peran menjaga stabilitas sosial, tetapi juga memiliki posisi strategis sebagai motor pembangunan SDM, pendidikan dan ekonomi daerah.Kolaborasi Polda Maluku dan IMM diharapkan menjadi langkah awal menghadirkan kerja bersama yang konkret dari mencegah konflik, membangun budaya literasi, meningkatkan kompetensi generasi muda, hingga mengolah potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi untuk mewujudkan Maluku yang semakin aman, damai, maju dan berdaya saing. PNO-12
11 Agu 2026, 14:51 WIT
Audit Itwasum Polri Tahap II Evaluasi 11 Polres/Ta Jajaran Polda Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku memperkuat tata kelola dan akuntabilitas organisasi melalui pelaksanaan Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2026 terhadap 11 Polres/Ta jajaran.Audit tersebut dilaksanakan secara bertahap pada Sabtu (8/8/2026) dan Senin (10/8/2026), dengan menyasar berbagai aspek penyelenggaraan tugas kepolisian, mulai dari anggaran dan keuangan, logistik, sumber daya manusia (SDM), hingga operasional.Pengawasan tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengendalian internal Polri untuk memastikan seluruh sumber daya negara yang dikelola satuan kewilayahan digunakan secara efektif, efisien, sesuai ketentuan, serta memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.Pada pelaksanaan Sabtu (8/8/2026), audit Itwasum Polri menyasar enam satuan kewilayahan, yakni Polres Kepulauan Tanimbar (KKT), Polres Maluku Barat Daya (MBD), Polres Maluku Tenggara (Malra), Polres Tual, Polres Kepulauan Aru, dan Polres Buru Selatan.Selanjutnya, pada pelaksanaan Senin (10/8/2026), audit dilaksanakan terhadap lima satuan kewilayahan lainnya, yakni Polresta Ambon, Polres Maluku Tengah, Polres Buru, Polres Seram Bagian Timur (SBT), dan Polres Seram Bagian Barat (SBB).Dengan demikian, rangkaian Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2026 mencakup 11 Polres/Ta jajaran Polda Maluku, sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah Maluku berjalan dengan prinsip profesionalitas, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.Untuk pelaksanaan audit terhadap lima satuan kewilayahan pada Senin (10/8/2026), kegiatan dipusatkan di Aula Polresta Ambon dan dilaksanakan oleh Tim Itwasum Polri bersama personel Itwasda Polda Maluku.Pelaksanaan audit tersebut turut diawasi langsung oleh Irwasda Polda Maluku Kombes Pol I Made Sunarta bersama para Pemeriksa Itwasda Polda Maluku.Sejumlah pejabat utama kewilayahan turut hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Kapolresta Ambon Kombes Pol Andrias Susanto Nugroho, Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukijang, Kapolres SBT AKBP Alhajat, Kapolres Maluku Tengah AKBP Widy Irazwan, serta Kapolres SBB AKBP Andi Zulkifli.Audit kinerja tersebut mencakup sejumlah bidang strategis yang menjadi penopang pelaksanaan tugas kepolisian, meliputi anggaran dan keuangan, logistik, SDM, serta operasional.Kabidhumas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan audit kinerja Itwasum Polri merupakan bagian penting dari sistem pengawasan internal untuk memastikan penyelenggaraan tugas kepolisian di tingkat Polda hingga satuan kewilayahan berjalan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola organisasi yang baik.“Audit kinerja ini bukan semata-mata pemeriksaan administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh pelaksanaan tugas, penggunaan anggaran, pengelolaan logistik, pembinaan SDM maupun pelaksanaan operasional benar-benar berjalan sesuai aturan, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Rositah.Menurutnya, cakupan audit terhadap 11 Polres/Ta menunjukkan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah Maluku yang memiliki karakteristik geografis dan tantangan pelayanan yang beragam.“Dengan dilakukannya audit secara menyeluruh terhadap satuan kewilayahan, kita dapat melihat sejauh mana sistem pengendalian internal berjalan, apa yang masih perlu diperbaiki, dan bagaimana setiap satuan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugasnya,” ujarnya.Rositah menegaskan, pengawasan internal tidak boleh dipandang hanya sebagai kegiatan pemeriksaan, melainkan harus menjadi instrumen perbaikan organisasi secara berkelanjutan.“Melalui audit ini, setiap satuan kerja diharapkan mampu mengidentifikasi kekurangan, melakukan perbaikan dan memastikan seluruh sumber daya organisasi digunakan secara efektif untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.Ia menambahkan, penguatan tata kelola internal memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik. Organisasi yang tertib dalam mengelola anggaran, personel, logistik dan operasional akan lebih mampu memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat.“Prinsipnya adalah bagaimana setiap anggaran, personel, sarana prasarana dan kegiatan operasional memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas kepolisian. Karena itu, pengawasan dan evaluasi harus menjadi bagian dari budaya kerja, bukan hanya dilakukan ketika ada pemeriksaan,” tegas Rositah.Menurutnya, hasil audit juga menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap satuan kewilayahan mampu menjalankan program dan kegiatan secara tepat sasaran serta menghindari terjadinya pemborosan sumber daya.“Setiap hasil audit akan menjadi bahan evaluasi bagi satuan kerja untuk melakukan pembenahan dan penyempurnaan. Polda Maluku berkomitmen memastikan rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti secara optimal,” katanya.Lebih jauh, Rositah mengatakan penguatan akuntabilitas internal merupakan bagian dari komitmen Polda Maluku dalam membangun institusi yang profesional, modern dan dipercaya masyarakat.“Akuntabilitas bukan hanya tentang bagaimana anggaran digunakan, tetapi juga bagaimana seluruh sumber daya organisasi dapat dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan kinerja yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.Pelaksanaan Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2026 terhadap 11 Polres/Ta jajaran Polda Maluku tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat pengendalian organisasi dari tingkat Polda hingga satuan kewilayahan.Pengawasan yang mencakup aspek anggaran, keuangan, logistik, SDM dan operasional diharapkan mampu memastikan setiap satuan kerja memiliki tata kelola yang semakin tertib sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian.Langkah tersebut sejalan dengan komitmen Polda Maluku untuk membangun organisasi yang tidak hanya kuat dalam pelaksanaan tugas operasional, tetapi juga memiliki sistem tata kelola yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil.Dengan pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap 11 Polres/Ta, Polda Maluku menegaskan bahwa penguatan profesionalitas Polri harus berjalan beriringan dengan penguatan akuntabilitas internal.Pada akhirnya, seluruh proses pengawasan tersebut diarahkan pada satu tujuan utama, yakni memastikan setiap sumber daya negara yang dikelola Polri benar-benar digunakan secara efektif untuk mendukung tugas pokok kepolisian dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional, transparan dan dipercaya masyarakat. PNO-12
11 Agu 2026, 14:30 WIT
Dirresnarkoba Pimpin Apel Gabungan Polda Maluku, Tegaskan Perang Narkoba Dimulai dari Internal Polri
Papuanewsonline.com, Ambon - Komitmen Kepolisian Daerah (Polda) Maluku dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ditegaskan tidak hanya melalui penindakan terhadap masyarakat, tetapi juga dimulai dari lingkungan internal Polri.Pesan tersebut disampaikan Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Maluku Kombes Pol Indera Gunawan, S.I.K., M.H. saat memimpin apel pagi gabungan personel Polda Maluku di Lapangan Tahapary Tantui, Ambon, Senin (10/8/2026).Apel tersebut diikuti para Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, Penata Kebijakan Kapolri Polda Maluku, serta personel gabungan Polda Maluku.Dalam arahannya, Dirresnarkoba menekankan pentingnya keterlibatan seluruh personel dalam mendukung pelaksanaan Operasi Antik Salawaku 2026, yang saat ini tengah digelar Polda Maluku sebagai bagian dari upaya memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.“Operasi Antik Salawaku 2026 sedang berlangsung. Saya berharap personel yang masuk dalam surat perintah operasi dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Sementara personel yang tidak masuk dalam sprint juga tetap dapat memberikan kontribusi dalam penanganan dan pemberantasan peredaran narkotika,” tegas Indera.Menurutnya, pemberantasan narkotika membutuhkan keterlibatan seluruh kekuatan organisasi. Setiap personel Polri memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan kerja dan masyarakat dari ancaman narkotika.Lebih tegas lagi, Indera memberikan peringatan kepada seluruh anggota Polri agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.“Kepada seluruh anggota yang saat ini merasa sebagai pengguna maupun pengedar narkotika, segera hentikan. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun apabila kemudian ditemukan terlibat, tentu akan diproses dan diberikan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegasnya.Peringatan tersebut menegaskan bahwa Polda Maluku menerapkan prinsip tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika, termasuk apabila melibatkan anggota Polri.Sikap tersebut sekaligus memperkuat pesan bahwa pemberantasan narkoba harus dimulai dari keteladanan aparat penegak hukum. Polri tidak hanya dituntut melakukan penindakan terhadap jaringan narkotika di masyarakat, tetapi juga memastikan personelnya terbebas dari penyalahgunaan narkoba.Sementara itu, terkait agenda institusi, Dirresnarkoba juga mengingatkan kesiapan personel menjelang kunjungan Ketua Umum Bhayangkari ke Maluku yang dijadwalkan pada 28 Agustus 2026.Ia meminta seluruh personel yang telah ditugaskan melalui surat perintah untuk menjalankan tanggung jawab sesuai seksi masing-masing secara disiplin dan profesional.“Kita harus bersama-sama menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan. Personel yang telah ditugaskan agar melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan seksi masing-masing sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.Dalam apel tersebut, Dirresnarkoba juga mengingatkan seluruh personel mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Kesiapan fisik dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian yang membutuhkan mobilitas dan kesiapsiagaan tinggi.“Jaga kesehatan, karena kesehatan merupakan modal utama agar kita dapat menjalankan tugas dengan baik,” pesannya.Kabidhumas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi mengatakan, arahan Dirresnarkoba dalam apel gabungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat disiplin dan integritas personel, khususnya dalam menghadapi ancaman narkotika yang membutuhkan keterlibatan seluruh unsur kepolisian.“Pemberantasan narkotika merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, seluruh personel Polda Maluku harus memiliki komitmen yang sama untuk memerangi narkoba, baik melalui pelaksanaan Operasi Antik Salawaku maupun dengan menjaga institusi dari kemungkinan keterlibatan anggota dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika,” kata Rositah.Ia menegaskan, Polda Maluku tidak akan memberikan ruang bagi personel yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.“Polri harus menjadi institusi yang memberikan keteladanan kepada masyarakat. Karena itu, setiap anggota wajib menjaga integritas dan menjauhkan diri dari narkotika. Apabila terdapat anggota yang terbukti terlibat, tentu akan ditindak sesuai ketentuan hukum dan peraturan internal yang berlaku,” tegasnya.Menurut Rositah, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang berhasil diungkap, tetapi juga dari kemampuan Polri membangun lingkungan organisasi yang bersih, berintegritas dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.“Pesan pimpinan jelas, perang terhadap narkoba harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya kepada jaringan yang beroperasi di luar, tetapi juga dimulai dari internal institusi. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan Polri tetap berada di garis terdepan dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkotika,” pungkasnya. PNO-12
11 Agu 2026, 14:05 WIT
Pasca Longsor, Freeport Targetkan Tambang GBC Beroperasi Penuh Kembali Akhir 2027
Papuanewsonline.com, Mimika – PT Freeport Indonesia (PTFI) menargetkan tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, dapat kembali beroperasi secara penuh pada akhir 2027 mendatang. Tambang ini sempat terhenti setelah insiden longsor yang terjadi pada 8 September 2025 lalu, dan kini mulai dipulihkan secara bertahap. Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menyampaikan bahwa hingga akhir tahun 2026 ini, tingkat produksi GBC diperkirakan baru mencapai sekitar 65 persen dari kapasitas normal. “Akhir 2027 mendekati 100 persen,” ungkap Tony di Jakarta, Senin (10/8/2026). Pemulihan dilakukan secara bertahap demi menjaga aspek keselamatan serta memastikan kestabilan dan keandalan fasilitas penambangan.Tony mengakui penurunan produksi ini ikut berdampak pada kinerja operasional dan keuangan perusahaan. Belum pulihnya produksi GBC membuat pendapatan menurun dibandingkan sebelum kejadian longsor. Meski demikian, ia menegaskan perusahaan tetap mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya, termasuk pembayaran dividen serta kontribusi yang signifikan bagi negara.“Tentu saja berkurang, karena produksinya hanya 65 persen. Pendapatan pun turun, namun kami tetap mampu membayar dividen dan memberikan kontribusi yang lumayan besar bagi negara,” jelasnya. Komitmen ini menunjukkan bahwa meski dalam masa pemulihan, perusahaan tetap berupaya memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua dan Indonesia secara keseluruhan.Penulis: JidEditor: OF
11 Agu 2026, 08:36 WIT
Investasi Semester I 2026 Tembus Rp1.010,6 Triliun, Hilirisasi Sumbang Hampir 30 Persen
Papuanewsonline.com, Jakarta - Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala BKPM Rosan P. Roeslani merilis capaian realisasi investasi nasional Semester I Januari-Juni 2026.Hingga akhir Juni, realisasi investasi menembus Rp1.010,6 triliun. Capaian ini setara 49,5 persen dari target investasi tahun 2026 dan tumbuh 7,2 persen secara tahunan (year-on-year).Data tersebut disampaikan Rosan pada 16 Juli 2026."Capaian ini menegaskan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika global," ujar Rosan.Serap 1,4 Juta Tenaga KerjaSepanjang Semester I 2026, investasi yang masuk mampu menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia.Rosan menekankan dua indikator pemerataan yang terjaga:1. PMA vs PMDN: Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat relatif seimbang. 2. Jawa vs Luar Jawa: Persebaran investasi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa juga menunjukkan keseimbangan. Keseimbangan ini menjadi sinyal positif bahwa investasi tidak hanya terkonsentrasi di pusat ekonomi, tetapi mulai mendorong pertumbuhan di wilayah luar Jawa.Hilirisasi Jadi Penopang UtamaSektor hilirisasi menjadi motor utama. Realisasi investasi hilirisasi pada Semester I 2026 mencapai Rp300,1 triliun.Angka tersebut berkontribusi 29,7 persen terhadap total realisasi investasi nasional."Kontribusi hilirisasi menunjukkan peran strategis dalam meningkatkan nilai tambah, memperkuat struktur industri nasional, dan membuka lapangan kerja yang lebih luas," kata Rosan.Dengan capaian hampir 50 persen target di tengah tahun, pemerintah optimistis target investasi tahun 2026 sebesar Rp2.041,6 triliun dapat tercapai.Rilis resmi data ini diterima media pada Senin, 10 Agustus 2026.Editor: OF
10 Agu 2026, 22:34 WIT
HMI Cabang Merauke Soroti Polemik BBM Bersubsidi, Desak Satgas Perketat Pengawasan
Papuanewsonline.com, Merauke — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Merauke menyoroti polemik distribusi dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.Sorotan tersebut menyusul tingginya harga BBM nonsubsidi secara nasional yang dinilai mendorong masyarakat kelas menengah ke bawah beralih menggunakan BBM bersubsidi. Kondisi itu kemudian berdampak pada meningkatnya kepadatan antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Merauke.Ketua HMI Cabang Merauke, Irwan, mengatakan persoalan BBM bersubsidi yang terjadi di lapangan mendapat banyak keluhan dari masyarakat.Menurutnya, sejumlah persoalan yang menjadi sorotan masyarakat antara lain kecukupan stok BBM bersubsidi di SPBU, antrean kendaraan yang membludak hingga menyebabkan kemacetan dan menutup akses rumah maupun usaha masyarakat di sekitar SPBU.Selain itu, HMI juga menyoroti dugaan praktik mark up harga BBM bersubsidi oleh penjual eceran di pinggir jalan, laporan mengenai penimbunan atau pengisian kendaraan secara berulang yang tidak sesuai dengan jatah, serta adanya dugaan satu kendaraan memiliki lebih dari satu barcode untuk pengisian BBM bersubsidi.“Dari laporan masyarakat atas permasalahan tersebut tentu ada banyak hal yang harus dibenahi oleh pemerintah, terkhusus dalam hal ini pemerintah daerah,” ujar Irwan.Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua Selatan sebelumnya telah melakukan evaluasi terhadap persoalan distribusi BBM tersebut. Pada 7 Juli 2026, Gubernur Papua Selatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.10.8.1/37/VII/2026 tentang pengawasan kuota dan distribusi jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) minyak solar CN 48 dan jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) Pertalite RON 90.Kebijakan tersebut dikeluarkan dengan tujuan agar penyaluran BBM bersubsidi dapat dilakukan secara tepat sasaran dan tepat volume.Selain itu, Pemerintah Kabupaten Merauke juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Pengawas BBM untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi di wilayah tersebut.Namun, HMI Cabang Merauke menilai kebijakan dan pembentukan satgas tersebut belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap kondisi di lapangan.Berdasarkan pemantauan HMI dan informasi yang diterima dari masyarakat, persoalan antrean panjang kendaraan pengguna solar masih terjadi. Bahkan, masyarakat disebut harus mengantre hingga tiga hari untuk mendapatkan pengisian BBM di SPBU.Persoalan serupa juga terjadi pada pengisian Pertalite. Antrean kendaraan roda dua maupun roda empat masih terlihat panjang dan tidak jarang masyarakat yang telah mengantre tidak mendapatkan BBM karena stok Pertalite telah habis.Di sisi lain, HMI juga menyoroti masih maraknya penjualan BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, secara eceran di pinggir jalan.“Masih banyaknya penjualan BBM bersubsidi (Pertalite) eceran di pinggir jalan, serta laporan dari masyarakat tentang lemahnya pengawasan satgas yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Merauke,” kata Irwan.Atas kondisi tersebut, HMI Cabang Merauke mendesak Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Satgas Terpadu Pengawas BBM agar menjalankan tugas pokok dan fungsi secara maksimal.HMI meminta pengawasan di lapangan diperketat untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan serta tepat sasaran.Menurut HMI, persoalan distribusi BBM merupakan masalah yang mendesak dan perlu segera diselesaikan karena berkaitan langsung dengan kelancaran aktivitas masyarakat di Kabupaten Merauke.HMI Cabang Merauke berharap pemerintah daerah tidak hanya mengeluarkan kebijakan, tetapi juga memastikan implementasi dan pengawasan berjalan efektif di lapangan sehingga masyarakat dapat memperoleh BBM bersubsidi secara adil, tertib, dan sesuai ketentuan.Penulis: BimEditor: OF
10 Agu 2026, 21:58 WIT
Di Usia ke-49 Pasar Modal Indonesia, OJK Luncurkan ETF Emas dan Tegaskan Integritas Jadi Prioritas
Papuanewsonline.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadikan penguatan integritas sebagai fondasi utama transformasi Pasar Modal Indonesia agar semakin efisien, transparan, terpercaya, dan inovatif. Langkah ini ditegaskan dalam peringatan 49 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia, Senin (10/8/2026), yang juga dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto serta Wakil Menteri Keuangan Juda Agung.Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan reformasi yang dijalankan telah memperkuat kepercayaan masyarakat. Jumlah investor kini menembus 30,27 juta, tumbuh 48,67 persen secara tahunan, dengan mayoritas 78 persen berusia di bawah 40 tahun. “Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti adanya kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap pasar modal kita,” ujarnya.Dalam perayaan itu, OJK sekaligus meluncurkan produk baru Exchange Traded Fund (ETF) Emas sebagai alternatif investasi yang praktis, likuid, dan sesuai prinsip syariah. ETF Emas menjadi langkah awal dari delapan rencana aksi pendalaman pasar secara terintegrasi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berharap produk ini tidak hanya memperkaya pilihan investasi, tetapi juga memperkuat likuiditas dan peran pasar modal bagi perekonomian nasional.Hingga 7 Agustus 2026, penghimpunan dana melalui pasar modal tercatat Rp123,21 triliun dari 135 aksi korporasi, dengan jumlah emiten melampaui 962 perusahaan. Nilai aset reksa dana mencapai Rp667 triliun dan total dana kelolaan menembus Rp1.026 triliun. Indonesia juga dipertahankan dalam klasifikasi pasar negara berkembang dalam penilaian MSCI, sebagai pengakuan atas perbaikan yang terus dilakukan.Ke depan, OJK terus memperkuat integritas melalui peningkatan transparansi kepemilikan, efektivitas sanksi, serta pendalaman pasar dan keuangan berkelanjutan.Penulis: JidEditor: OF
10 Agu 2026, 18:18 WIT
Kunker II DPR Papua Tengah, Ardi Dorong Penguatan Ekonomi Keluarga melalui Program TKM
Papuanewsonline.com, Mimika — Anggota DPR Provinsi Papua Tengah Dari PKS, Ardi S.T Melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) II dengan agenda penguatan kapasitas penerima program TKM melalui pelatihan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan pengembangan usaha ayam petelur.Kegiatan tersebut mengusung tema “Melalui Pelatihan Penyusunan LPJ dan Pengembangan Usaha Ayam Petelur untuk Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga”, dengan semangat “Bersama Membangun Keluarga Mandiri, Ekonomi Kuat, Masyarakat Sejahtera.”Dalam sambutan Ketua DPW PKS Provinsi Papua Tengah, Ustaz Joko Prianto, mengatakan program penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat tersebut merupakan bentuk komitmen PKS dalam membantu masyarakat meningkatkan kemandirian ekonomi.“Pada kesempatan kali ini, sebagai bentuk komitmen partai politik dan pengurus PKS Provinsi Papua Tengah, kami menghadirkan program penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat melalui program TKM,” ujar Joko.Menurutnya, program tersebut dilaksanakan di dua wilayah, yakni Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire. Ia berharap program TKM dapat menjadi salah satu jalan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjemput rezeki.“Mudah-mudahan program ini menjadi salah satu jalan, jalur, dan wasilah bagi kita untuk menjemput rezeki yang telah Allah SWT janjikan,” katanya.Joko menegaskan, bantuan yang diberikan tidak hanya ditujukan kepada kader PKS, tetapi terbuka bagi masyarakat dari berbagai latar belakang.“Penerima program TKM ini tidak semuanya merupakan kader PKS. Ada yang berasal dari berbagai latar belakang dan kelompok masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami,” jelasnya.Ia juga mengingatkan para penerima agar memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian keluarga.“Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang menerima program ini dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat membantu mengembangkan usaha, meningkatkan perekonomian keluarga, dan terus berkembang pada tahun-tahun yang akan datang,” tuturnya.DPR Provinsi Papua Tengah Pastikan Bantuan Tepat SasaranSementara itu, Wakil Ketua Bapemperda DPR Provinsi Papua Tengah, Ardi, S.T., M.Ist., mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari kewajiban anggota DPR untuk turun langsung ke tengah masyarakat.Menurut Ardi, anggota DPR memiliki berbagai agenda yang menjadi ruang untuk menyerap aspirasi sekaligus memastikan program yang diperjuangkan benar-benar dirasakan masyarakat.“Pertemuan kita hari ini merupakan salah satu agenda dalam rangka menjalankan kewajiban sebagai anggota Dewan untuk turun langsung ke tengah-tengah masyarakat. Sebagai anggota Dewan, ada banyak agenda yang memang mengharuskan kami hadir di masyarakat, seperti kegiatan reses, kunjungan kerja, dan berbagai kegiatan lainnya,” kata Ardi.Ia menjelaskan, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk bertemu langsung dengan para penerima bantuan program dan memastikan bantuan yang diberikan telah diterima masyarakat.“Momentum seperti inilah yang kami manfaatkan untuk mengumpulkan Bapak-Ibu sekalian, khususnya para penerima bantuan dari program yang kami perjuangkan. Kami ingin memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.Ardi menyebut sebagian besar penerima telah menerima bantuan. Namun, masih terdapat sekitar delapan penerima yang belum mendapatkan pencairan karena terkendala persoalan administrasi.“Alhamdulillah, sebagian besar bantuan sudah diterima. Dari data yang ada, masih kurang lebih delapan orang yang belum menerima pencairan karena kendala administrasi, terutama terkait perbedaan atau ketidaksesuaian data KTP. Kami akan terus membantu mengawal proses tersebut agar dapat diselesaikan,” jelasnya.Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pengabdian yang terus dipegang oleh PKS.“Pada prinsipnya, bagi kami di PKS, salah satu bentuk pengabdian yang paling utama adalah melayani masyarakat. Inilah salah satu nilai yang terus kami pegang, yaitu memastikan bahwa ketika ada ruang dan kesempatan untuk membantu masyarakat, maka kesempatan tersebut harus kita gunakan sebaik-baiknya,” ungkapnya.Lebih lanjut, Ardi menjelaskan bahwa proses penentuan penerima bantuan tetap mengikuti mekanisme dan sistem yang telah ditetapkan pemerintah.“Negara memiliki sistem yang dapat melakukan verifikasi terhadap kondisi ekonomi masyarakat berdasarkan data yang tersedia. Jadi, kami hanya bisa membantu mengusulkan, mengawal, dan memperjuangkan agar masyarakat yang memenuhi persyaratan bisa mendapatkan bantuan. Sedangkan keputusan akhir tetap berada pada sistem dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” pungkasnya.Ia berharap program penguatan kapasitas tersebut tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi mampu mendorong penerima mengembangkan usaha secara berkelanjutan sehingga memberikan dampak terhadap ketahanan ekonomi keluarga.“mudah-mudahan seluruh program yang kita perjuangkan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan dapat terus dilanjutkan di masa yang akan datang.”Penulis: BimEditor: OF
09 Agu 2026, 23:34 WIT
15 Kopdes Merah Putih Di Papua Siap Jadi Mesin Ekonomi Desa
Papuanewsonline.com, Jayapura - Pemerintah pusat menggandeng LPDB dan Universitas Ottow Geissler Papua untuk mengerek 15 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Papua. Targetnya jelas: jadikan koperasi sebagai penggerak ekonomi warga, bukan sekadar tempat jual-beli.Program ini masuk dalam strategi penguatan ekonomi kerakyatan. Koperasi nantinya akan jadi pusat yang menghubungkan bantuan pemerintah langsung ke masyarakat desa.Dari Tempat Belanja Jadi Pusat LayananMenko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut peran KDKMP akan diperluas jauh dari fungsi konvensional."Koperasi tidak hanya tempat berbelanja. Ini akan jadi simpul utama penyaluran bansos, pupuk bersubsidi, LPG 3 kg, alat mesin pertanian, sampai penyerapan hasil tani dan nelayan," kata Zulkifli Hasan.Dukungan operasional juga disiapkan agar rantai distribusi dari desa ke pasar lebih cepat dan tidak putus.Kunci Ada di Tata KelolaAgar koperasi tidak jalan di tempat, LPDB Koperasi bersama Unogha menggelar program inkubasi. Fokusnya: manajemen, rencana bisnis, dan akses pembiayaan dana bergulir.Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman menyebut inkubasi wajib agar koperasi sehat dan berkelanjutan. "Targetnya menyiapkan koperasi punya tata kelola baik, bisnis layak, dan siap akses pembiayaan LPDB," ujar Deva.Hal senada disampaikan Kepala Pusat Inkubasi Bisnis Unogha, Moses Yomunga. Menurutnya, Papua punya potensi besar tapi butuh sentuhan manajemen."Kami dorong 15 koperasi ini jadi role model. Kuncinya pendampingan berkelanjutan, penguatan manajemen, dan pembiayaan," tegas Moses.Harapan: Ekonomi Desa MandiriDengan skema baru ini, pemerintah berharap Kopdes Merah Putih bisa jadi tulang punggung ekonomi desa. Efeknya: lapangan usaha bertambah dan kesejahteraan warga Papua naik secara berkelanjutan.Penulis: HendrikEditor: OF
09 Agu 2026, 22:25 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
