logo-website
Senin, 13 Apr 2026,  WIT
BERITA TAG Ekonomi Homepage
Kelangkaan LPG di Mimika Dipicu Keterlambatan Kapal dan Kendala Impor Papuanewsonline.com, Mimika — Kelangkaan gas LPG yang terjadi di Kabupaten Mimika saat ini dipicu oleh sejumlah faktor, diantaranya keterlambatan kedatangan kapal pengangkut serta kendala impor yang tidak berhasil masuk. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Mimika, tetapi juga berdampak secara nasional di berbagai daerah.Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Mimika, drh. Sabelina Fitriani, saat diwawancarai pada Senin (13/4/2026), menjelaskan bahwa pasokan LPG ke Timika selama ini bergantung dari Makassar. Namun, karena wilayah tersebut juga harus memenuhi kebutuhan regional Sulawesi, distribusi ke luar daerah menjadi prioritas setelah kebutuhan lokal terpenuhi.“Akibatnya, suplai ke Timika mengalami pengurangan,” ujarnya.Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah tengah mempertimbangkan alternatif sumber pasokan dari wilayah lain guna mencukupi kebutuhan masyarakat Mimika.Dalam waktu dekat, pasokan tambahan sekitar 4.000 tabung LPG dijadwalkan masuk pada 13–14 April 2026. Selain itu, pengiriman berikutnya juga direncanakan pada 25 April. Dengan adanya tambahan tersebut, diharapkan kebutuhan LPG masyarakat dapat terpenuhi hingga akhir April, selama tidak terjadi penimbunan atau pembelian berlebihan.Pemerintah daerah juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan stok berlebih di rumah, karena hal itu dapat memperparah kelangkaan. Selain itu, ditemukan indikasi adanya oknum yang membeli LPG dalam jumlah besar untuk dijual kembali, sehingga mengganggu distribusi.Sebagai solusi sementara, masyarakat dapat menggunakan alternatif lain seperti LPG ukuran 5,5 kilogram yang stoknya masih tersedia, atau beralih ke minyak tanah jika diperlukan.Khusus bagi pelaku usaha seperti warung makan dan restoran, pemerintah akan mengeluarkan himbauan resmi agar menggunakan LPG ukuran 50 kilogram. Kebijakan ini bertujuan agar LPG ukuran 12 kilogram tetap tersedia untuk kebutuhan rumah tangga.Saat ini terdapat tiga agen resmi LPG di Mimika. Berdasarkan informasi dari para agen, stok LPG sebenarnya masih tersedia dan harga dari distributor resmi belum mengalami kenaikan. Namun demikian, potensi kenaikan harga tetap dapat terjadi di tingkat pengecer.Secara keseluruhan, pasokan LPG di Mimika diperkirakan masih aman hingga akhir April. Meski demikian, pemerintah menilai perlu adanya diversifikasi jalur distribusi selain dari Makassar, mengingat keterbatasan suplai dari wilayah tersebut. Kebijakan terkait hal ini nantinya akan ditentukan oleh pihak Pertamina.Penulis: BimEditor: GF 13 Apr 2026, 18:59 WIT
Dianus Omaleng Kritik Keras Pernyataan Marianus Maknaipeku Soal Dewan Adat Papua dan Freeport Papuanewsonline.com, Timika - Tokoh intelektual Amungme, Dianus Omaleng, mengkritik keras pernyataan Marianus Maknaipeku, Sekretaris LEMASKO, yang meragukan ketangguhan Dewan Adat Papua di hadapan PT Freeport Indonesia. Pernyataan ini dianggap sebagai bentuk pesimisme yang mencederai marwah kolektif masyarakat adat."Kedaulatan adat tidak bisa diukur dari kekuatan modal korporasi, melainkan pada hak ulayat yang sakral" ujar Dianus Omaleng dalam rilis pers yang diterima media papuanewsonline.com. "Sangat menyedihkan jika pemimpin adat justru memaklumi eksploitasi besar-besaran yang hasilnya dinikmati oleh berbagai negara, sedangkan pemilik sah tanah Amungme dan Kamoro hanya ditinggalkan dengan sisa limbah dan ketergantungan yang melemahkan harga diri." Tambahnya.Dianus Omaleng menekankan pentingnya integritas kepemimpinan dalam menjaga harga diri bangsa Papua. "Martabat seorang pimpinan adat diuji dari keberaniannya berdiri tegak menjaga harga diri bangsa Papua, bukan dengan mengecilkan kekuatan lembaga adat sendiri di hadapan entitas korporasi," kata Dianus dengan nada tegasSikap yang hanya memuji manfaat materi tanpa mengutuk kerusakan alam juga dikritik. "Sikap yang hanya memuji manfaat materi tanpa mengutuk kerusakan alam adalah bentuk pengabaian terhadap warisan masa depan anak cucu Amungme dan Kamoro demi kenyamanan saat ini," tambah Dianus Omaleng.Dianus Omaleng juga menyoroti kesadaran global yang ironis, di mana pemimpin adat merasa cukup dengan pemberian perusahaan, sementara dunia internasional berpesta atas kekayaan bumi yang dikuras tanpa keadilan ekonomi yang sejati bagi pemilik tanahnya. Tutup. Penulis: Hend Editor: GF 11 Apr 2026, 13:52 WIT
Menteri Koperasi Resmikan Perkebunan Kopi: Investasi Warisan Bukan Hanya Emas Papuanewsonline.com, Timika – Menteri Koperasi, Ferry Joko Juliantono, meresmikan pengembangan pertanian kopi di lokasi Yayasan Somatua, Timika. Acara ini menjadi langkah strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) melalui komoditas perkebunan yang berbasis kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat adat.Ketua Yayasan Somatua, Maximus Tipagau, menyebut kopi sebagai investasi jangka panjang yang jauh lebih berkelanjutan. “Berbeda dengan emas yang bisa habis, kopi dapat diwariskan kepada generasi berikutnya,” ujarnya. (9/4/26) Ia juga menegaskan pentingnya peran lembaga adat, di mana pengelolaan lahan harus selalu berdasarkan kesepakatan marga dan suku sebagai pemilik hak ulayat.Maximus optimis dalam tiga tahun ke depan, kopi Papua akan menembus pasar internasional hingga ke Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Jepang, dan Tiongkok. Program ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan akan dilaporkan langsung kepada Presiden sebagai bagian dari program pemberdayaan ekonomi rakyat.Menteri Ferry Joko Juliantono menilai sektor ini sangat potensial karena tidak membutuhkan keahlian khusus yang rumit. “Dengan menanam kopi, masyarakat bisa mandiri dan sejahtera,” tegasnya. Kehadiran menteri hingga larut malam menjadi bukti nyata perhatian pemerintah demi mewujudkan Timika sebagai pusat industri kopi terbesar di Papua.  Penulis: Jid Editor: GF 11 Apr 2026, 13:20 WIT
Ikuti Arahan Wakapolri, Wakapolda Maluku Dorong Akselerasi Transformasi Polri dan Ketahanan Pangan Papuanewsonline.com, Ambon – Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni menegaskan komitmen jajaran Polda Maluku dalam mendukung percepatan transformasi Polri dan program ketahanan pangan nasional usai mengikuti video conference (vicon) bersama Wakapolri, Kamis (9/4/2026).Kegiatan yang digelar di Ruang Vicon Lantai 2 Polda Maluku itu diikuti seluruh jajaran Polda se-Indonesia. Di Maluku, vicon turut dihadiri Irwasda, pejabat utama Polda, para Kapolres/ta, hingga Kapolsek jajaran.Dalam arahannya, Wakapolri menekankan pentingnya akselerasi implementasi program prioritas Polri yang mencakup transformasi organisasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta dukungan terhadap agenda strategis pemerintah, termasuk penguatan ketahanan pangan.Sejumlah program yang dievaluasi antara lain transformasi Polri, Quick Wins, program Astacita pemerintah, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dan Gerakan Pangan Murah.Menindaklanjuti arahan tersebut, Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni menegaskan kesiapan jajarannya untuk mengimplementasikan program-program tersebut secara optimal di wilayah Maluku.“Kami berkomitmen menindaklanjuti arahan pimpinan Polri, khususnya dalam percepatan transformasi kelembagaan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dukungan terhadap program ketahanan pangan juga menjadi prioritas kami di daerah,” tegas Wakapolda.Ia menambahkan, keberhasilan program nasional tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk penguatan sinergitas TNI–Polri di wilayah Maluku.“Sinergitas TNI–Polri harus terus diperkuat sebagai fondasi menjaga stabilitas keamanan, sekaligus mendukung program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.Kegiatan berlangsung lancar dan kondusif hingga selesai, serta menjadi momentum penguatan komitmen jajaran Polda Maluku dalam mendukung kebijakan nasional secara terintegrasi. PNO-12 10 Apr 2026, 18:25 WIT
Kapolda Maluku Dukung Groundbreaking Pasar Waterfront Batu Merah, Ambon Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menghadiri groundbreaking pembangunan Pasar Batu Merah Waterfront City di kawasan pesisir Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Rabu (8/4/2026).Proyek ini menjadi langkah strategis dalam penataan kawasan pesisir sekaligus penguatan ekonomi masyarakat berbasis pasar modern yang terintegrasi.Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Maluku, Wali Kota Ambon, unsur Forkopimda, serta tokoh masyarakat dan warga setempat yang menyambut pembangunan dengan antusias.Wali Kota Ambon dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan pasar ini merupakan bagian dari penataan terpadu kawasan pesisir, khususnya dari Mardika hingga Batu Merah.“Kawasan ini dirancang secara terintegrasi agar pemanfaatan ruang pesisir lebih optimal, termasuk menghadirkan pasar yang tertata dan representatif,” ujarnya.Menurutnya, proyek ini juga menjadi solusi penertiban lapak liar sekaligus menciptakan lingkungan kota yang lebih bersih, tertib, dan nyaman.Sementara itu, Gubernur Maluku menekankan bahwa Pasar Batu Merah Waterfront City diharapkan menjadi ikon baru daerah yang modern dan dikelola secara profesional.“Pasar ini harus menjadi salah satu yang terbaik di Maluku, dengan penataan yang baik serta pengelolaan yang profesional,” tegasnya.Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan tersebut sebagai bagian dari percepatan kemajuan daerah.Ia menegaskan, stabilitas keamanan menjadi faktor kunci dalam menjamin kelancaran pembangunan dan investasi.“Kami mendukung penuh setiap program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keamanan yang kondusif menjadi fondasi agar proyek ini berjalan lancar dan memberi manfaat maksimal,” tegas Kapolda.Kapolda juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga situasi kamtibmas selama proses pembangunan berlangsung.“Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sangat penting agar pembangunan ini berjalan sesuai rencana dan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat,” tambahnya.Groundbreaking ditandai dengan pemancangan tiang pertama oleh Gubernur Maluku, didahului prosesi adat sebagai bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal.Pembangunan Pasar Batu Merah Waterfront City diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru di Kota Ambon, sekaligus memperkuat posisi Maluku sebagai salah satu pusat pengembangan kawasan pesisir di Indonesia timur.Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif. PNO-12 10 Apr 2026, 18:06 WIT
Tingkatkan Kesejahteraan Anggota, Kapolda Maluku Gandeng ASABRI Perkuat Jaminan Sosial Papuanewsonline.com Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto membahas penguatan perlindungan jaminan sosial bagi anggota Polri bersama PT ASABRI (Persero) Cabang Ambon, menyusul tingginya risiko kecelakaan yang dialami personel saat bertugas.Pembahasan tersebut berlangsung dalam audiensi antara Kapolda Maluku dan Kepala Kantor Cabang PT ASABRI (Persero) Ambon di Ruang Tamu Kapolda Maluku, Selasa (7/4/2026) pukul 10.15 WIT.Pertemuan ini dihadiri sejumlah pejabat utama Polda Maluku, di antaranya Karo SDM, Kabid Humas, dan Kabid Keuangan, serta jajaran PT ASABRI Cabang Ambon yang dipimpin Kepala Cabang Dimas Wira Yudhistira.Dalam audiensi tersebut, Kapolda Maluku menyoroti masih tingginya risiko yang dihadapi anggota di lapangan, termasuk kecelakaan saat menjalankan tugas.“Kami melihat masih banyak anggota yang mengalami kecelakaan saat bertugas. Karena itu, perlindungan melalui jaminan sosial menjadi sangat penting,” ujar Kapolda.Ia juga meminta agar berbagai program dan fasilitas ASABRI dapat disosialisasikan secara maksimal kepada seluruh anggota Polda Maluku, sehingga hak-hak personel dapat terpenuhi secara optimal.“Kami berharap seluruh anggota memahami manfaat dan fasilitas yang tersedia, mulai dari perlindungan kecelakaan kerja hingga program kesejahteraan lainnya,” katanya.Sementara itu, Kepala Kantor Cabang PT ASABRI Ambon Dimas Wira Yudhistira memaparkan sejumlah program unggulan, antara lain jaminan kecelakaan kerja, perlindungan saat sakit maupun gugur dalam tugas, hingga manfaat bagi pensiunan.Ia juga menjelaskan bahwa ASABRI memberikan jaminan perawatan medis, baik rawat jalan maupun rawat inap, bagi anggota yang mengalami kecelakaan saat bertugas hingga dinyatakan sembuh.Selain itu, ASABRI menyediakan program pembiayaan uang muka perumahan bagi anggota Polri dan ASN, dengan nilai bantuan yang disesuaikan dengan jenjang kepangkatan.Pihak ASABRI juga mengusulkan agar sosialisasi program dilakukan secara berkala kepada seluruh personel Polda Maluku guna meningkatkan pemahaman terhadap manfaat jaminan sosial.Kapolda Maluku menyambut baik usulan tersebut dan menegaskan pentingnya sinergi antara Polri dan ASABRI dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.“Sinergi ini harus terus diperkuat agar seluruh anggota merasa terlindungi, baik saat bertugas maupun setelah purna tugas,” tegasnya.Audiensi ditutup dengan penyerahan cenderamata dan plakat sebagai simbol kerja sama, serta berlangsung dalam situasi aman dan kondusif. PNO-12 09 Apr 2026, 15:03 WIT
Sensus Ekonomi 2026 Diperpanjang Sampai Agustus, BPS Mimika Buka 250 Lowongan Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika memutuskan memperpanjang jadwal pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 hingga bulan Agustus mendatang. Awalnya kegiatan pendataan ini dijadwalkan berlangsung dari 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Perpanjangan waktu dilakukan untuk mengakomodasi banyaknya usaha baru, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), agar seluruhnya dapat terdata secara lengkap dan akurat.Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPS Mimika, Suarni, menyatakan tambahan durasi satu bulan sangat diperlukan guna memastikan cakupan pendataan lebih maksimal. “Kami memperpanjang waktu agar semua usaha, terutama UMKM yang terus bermunculan, bisa terjangkau sehingga data yang dihasilkan benar-benar valid,” ujarnya.Seiring dengan hal tersebut, BPS Mimika juga membuka rekrutmen mitra statistik sebanyak sekitar 250 orang. Pendaftaran akan dibuka pada minggu ketiga April secara daring melalui situs resmi dan media sosial BPS Mimika. Proses seleksi meliputi verifikasi berkas dan wawancara, sementara pelatihan petugas dijadwalkan pada minggu kedua Mei. Pendataan nantinya akan menggunakan metode CAPI berbasis aplikasi ponsel untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.BPS juga mematangkan persiapan teknis dan sosialisasi yang rencananya akan digelar di Aula Mall Pelayanan Publik (MPP) pertengahan April demi efisiensi anggaran. Pihaknya berharap seluruh tahapan berjalan lancar dan menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.  Penulis: Jid Editor: GF 09 Apr 2026, 15:02 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT