Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Aliran Dana Otonomi Khusus, Antara Realitas Dan Persepsi Kosong Di Kalangan Pengusaha Asli Papua
Papuanewsonline.com, Papua – Kebijakan Otonomi Khusus di Tanah Papua yang telah berjalan lebih dari dua dekade senantiasa menjadi topik kajian yang menarik sekaligus mengundang perdebatan dalam lingkup pembangunan nasional. Secara ketentuan peraturan perundang-undangan, dana Otonomi Khusus dialokasikan secara berkala dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan tujuan mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta memberdayakan potensi ekonomi penduduk asli Papua di seluruh wilayah Tanah Papua.Berdasarkan data administrasi keuangan negara yang tercatat pada kurun waktu lima tahun terakhir, terungkap bahwa 90 persen dari total dana Otonomi Khusus yang diterima tingkat provinsi telah disalurkan lebih lanjut kepada pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Tanah Papua. Tingkat penyaluran tersebut secara statistik menunjukkan angka yang tinggi dan diharapkan mampu menciptakan dampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan pelaku usaha. Namun, kenyataan di lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan antara besarnya aliran dana dengan persepsi yang berkembang di kalangan pengusaha asli Papua.Sebagian besar pengusaha yang berasal dari masyarakat asli Papua secara konsisten menyampaikan kesan bahwa manfaat dana Otonomi Khusus belum benar-benar mereka rasakan. Persepsi tersebut dinilai bukan sekadar pandangan subjektif, melainkan mencerminkan adanya persoalan struktural dalam mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana. Berbagai pengamatan lapangan menunjukkan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan.Pertama, terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan program pemerintah daerah dengan kebutuhan riil para pengusaha lokal. Sebagian besar anggaran masih berfokus pada pembangunan sarana fisik, sementara alokasi yang secara khusus ditujukan untuk penguatan usaha milik warga asli dinilai masih terbatas dan tidak selalu tercantum secara jelas dalam dokumen anggaran. Kedua, sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari persyaratan administrasi yang rumit hingga persaingan yang dinilai belum seimbang bagi pelaku usaha asli Papua.Ketiga, lemahnya sistem pemantauan, pengawasan, serta penyampaian informasi kepada masyarakat turut menambah ketidakjelasan perjalanan dana tersebut. Jarang tersedia laporan yang mudah dipahami mengenai besaran dana yang diterima, peruntukannya, maupun pihak-pihak yang dapat mengaksesnya. Kondisi tersebut kemudian memunculkan kesan bahwa dana tersebut tidak memberikan manfaat langsung bagi kelompok sasaran.Keempat, belum terbangunnya mekanisme pemberdayaan yang terarah dan berkelanjutan. Dana yang besar belum sepenuhnya diikuti dengan program pelatihan, pendampingan, dan pembinaan yang sistematis guna meningkatkan daya saing usaha milik warga asli. Akibatnya, kemampuan pengusaha lokal untuk memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia masih dinilai belum optimal.Fenomena ini menegaskan bahwa angka penyaluran dana sebesar 90 persen belum secara otomatis menjamin tercapainya tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua. Masih terdapat jarak antara dana yang telah masuk ke kas daerah dengan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh pengusaha asli Papua. Persepsi bahwa "tidak ada dana otonomi khusus" yang dirasakan dipandang sebagai cerminan belum optimalnya tata kelola, keadilan akses, serta arah kebijakan pada tahap pelaksanaan.Bagi para pemangku kepentingan, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa penyaluran dana saja belum cukup untuk mencapai tujuan pembangunan. Diperlukan penyusunan perencanaan yang lebih melibatkan pengusaha asli Papua, penyederhanaan akses terhadap program pemerintah, peningkatan transparansi penggunaan anggaran, serta penguatan pemberdayaan usaha lokal agar tujuan Otonomi Khusus dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.Penulis: JidEditor: OF
17 Jul 2026, 21:30 WIT
Lurah Otomona dan Oknum P3K Diduga Jadi Dalang Hilangkan 3 Ton Beras Hak Warga
Papuanewsonline.com, Timika, - Dugaan penyelewengan bantuan beras sebanyak 3 ton mencuat di Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Lurah Otomona atas nama Farida dan seorang oknum pegawai P3K di kelurahan tersebut diduga menjadi dalang raibnya hak warga tersebut.Dugaan itu disampaikan langsung oleh warga Kelurahan Otomona, Jumat (17/7).Menurut warga, bantuan beras yang seharusnya diperuntukkan bagi warga miskin dan Orang Asli Papua (OAP) di Otomona justru tidak tepat sasaran. Bantuan tersebut diduga disalurkan kepada warga yang berdomisili di luar Kelurahan Otomona.Salah seorang warga Otomona, Anton, mengatakan beras bantuan itu diberikan kepada keluarga oknum pegawai P3K kelurahan."Beras yang menjadi hak warga Kelurahan Otomona ini diberikan kepada warga bukan dari Kelurahan Otomona. Ini permainan oknum pegawai P3K yang diketahui Ibu Lurah," ujar Anton.Akibat dugaan penyelewengan itu, banyak kepala keluarga yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan. " Jelas Warga sangat kecewa dengan pemerintahan Pak JR ini oleh oknum Lurah," Ucapnya.Kata Anton warga mendesak Bupati segera mencopot Lurah Otomona sehingga bantuan dari pemerintah, bisa dirasakan oleh masyarakat Otomona.Desak Transparansi Data PenerimaWarga juga meminta pihak Kelurahan Otomona untuk membuka data penerima bantuan secara transparan kepada publik. Langkah ini dinilai penting untuk menghindari kecurigaan dan kecemburuan sosial di tengah masyarakat."Bantuan ini untuk rakyat kecil. Jadi harus adil dan tepat sasaran," ucap Anton.Hingga berita ini ditayangkan, Papuanewsonline.com telah berupaya menghubungi Lurah Otomona, Faridah, untuk meminta klarifikasi terkait mekanisme penyaluran dan data penerima bantuan. Namun, belum ada klarifikasi resmi yang diberikan.Kasus ini menjadi sorotan warga yang berharap pemerintah daerah, khususnya Bupati Mimika, segera turun tangan melakukan audit dan evaluasi penyaluran bantuan sosial di tingkat kelurahan agar tepat sasaran dan berkeadilan.Penulis: HendrikEditor. : Gf
17 Jul 2026, 18:53 WIT
Ketua Pemuda Muslim Mimika: Dapur MBG Se-Kabupaten Mimika Wajib Ambil Hasil Tani Mama-Mama Papua
Papuanewsonline.com, Mimika – Kehadiran Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mimika diharapkan tidak hanya menjadi sarana pemenuhan gizi bagi masyarakat dan peserta didik, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi petani lokal, khususnya mama-mama Papua.Hal tersebut disampaikan Ketua Pemuda Muslim Mimika, Arifin Letsoin, dalam rilis tertulis kepada media Papuanewsonline.com, Kamis 16 Juli 2026.DESAK DAPUR MBG SE-KABUPATEN PRIORITASKAN PETANI LOKALArifin meminta agar seluruh pengelola Dapur MBG se-Kabupaten Mimika memprioritaskan pembelian bahan pangan dari petani lokal. Menurutnya, program nasional yang hadir di daerah semestinya turut menggerakkan ekonomi masyarakat akar rumput.“Kami meminta seluruh Dapur MBG yang ada di Kabupaten Mimika dapat mengambil hasil tani mama-mama Papua. Jangan sampai kebutuhan pangan yang begitu besar justru lebih banyak didatangkan dari luar, sementara petani lokal kesulitan memasarkan hasil panennya,” ujar Arifin.HASIL TANI LOKAL PUNYA POTENSI BESARIa menilai hasil pertanian masyarakat seperti sayur-mayur, umbi-umbian, buah-buahan, dan komoditas pangan lainnya memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari rantai pasok Dapur MBG. Dengan adanya penyerapan hasil panen secara berkelanjutan, kesejahteraan keluarga petani diyakini akan meningkat.Arifin juga mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika melalui dinas terkait untuk membangun sistem kemitraan yang jelas antara pengelola Dapur MBG dan kelompok tani lokal. Pendampingan, pelatihan, serta kepastian pasar dinilai penting agar petani mampu memenuhi kebutuhan dari sisi jumlah dan kualitas.MAMA-MAMA PAPUA PAHLAWAN EKONOMI“Mama-mama Papua adalah pahlawan ekonomi keluarga. Mereka bekerja sejak pagi hingga sore di kebun untuk menghasilkan pangan. Karena itu, sudah sewajarnya mereka mendapatkan ruang yang adil dalam program-program pemerintah,” katanya.Selain memberikan manfaat ekonomi, keterlibatan petani lokal juga dinilai dapat memperkuat ketahanan pangan daerah. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi apabila hasil pertanian masyarakat diberdayakan secara maksimal.HARAP ADA MEKANISME BERPIHAKPemuda Muslim Mimika berharap seluruh pihak, mulai dari pemerintah, pengelola Dapur MBG, hingga pelaku usaha, dapat duduk bersama menyusun mekanisme yang berpihak pada petani lokal tanpa mengabaikan standar kualitas dan ketentuan yang berlaku dalam program tersebut.“Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi berkah bagi semua. Anak-anak mendapatkan makanan yang sehat, sementara mama-mama Papua mendapatkan kepastian pasar untuk hasil kebun mereka. Inilah bentuk pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup Arifin.Dengan semangat pemberdayaan dan keberpihakan kepada masyarakat asli Papua, harapan agar Dapur MBG menjadi motor penggerak ekonomi rakyat kini semakin menguat. Masyarakat menanti langkah nyata agar hasil tani mama-mama Papua dapat terserap secara optimal di seluruh Kabupaten Mimika.Penulis: HendrikEditor: OF
17 Jul 2026, 18:23 WIT
Hadiri Groundbreaking PSN LNG Abadi Masela, Kapolda Maluku Kawal Investasi Strategis Nasional
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Babak baru pembangunan sektor energi nasional resmi dimulai dengan pelaksanaan Groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Masela di Site Shelter PT INPEX Masela Ltd., Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kamis (16/7/2026). Proyek bernilai investasi sekitar USD20–21 miliar atau lebih dari Rp340 triliun tersebut menjadi tonggak penting penguatan ketahanan energi nasional sekaligus menandai dimulainya pembangunan salah satu proyek gas alam terbesar di Indonesia.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. menghadiri langsung prosesi groundbreaking bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, President & CEO INPEX Corporation Takayuki Ueda, pimpinan SKK Migas, PT Pertamina (Persero), PETRONAS, serta para pemangku kepentingan lainnya.Peresmian groundbreaking dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui sambungan video dari Istana Merdeka, Jakarta. Dalam arahannya, Presiden menegaskan bahwa proyek LNG Abadi Masela merupakan proyek strategis yang telah dinantikan selama puluhan tahun dan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi, mempercepat hilirisasi industri, meningkatkan investasi nasional, serta mendorong pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia.Presiden juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan proyek tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat. Pemerintah meminta agar penyelesaian hak-hak masyarakat dilakukan secara adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tenaga kerja lokal diprioritaskan, pelaku usaha daerah dilibatkan, serta seluruh tahapan pembangunan dijalankan secara transparan dan akuntabel.Dalam laporannya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa LNG Abadi Masela merupakan salah satu proyek energi paling strategis di Indonesia yang diproyeksikan memiliki kapasitas produksi sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun. Selain memperkuat pasokan energi nasional, proyek tersebut diharapkan meningkatkan penerimaan negara, menarik investasi baru, menciptakan lapangan kerja, serta menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Maluku dan kawasan timur Indonesia.Menurut Bahlil, pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak-hak masyarakat terdampak melalui mekanisme penyelesaian yang mengedepankan prinsip keadilan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan proyek ini memerlukan dukungan seluruh pihak, termasuk TNI dan Polri, dalam menjaga stabilitas keamanan agar pembangunan berjalan sesuai target.Di sela kegiatan, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan bahwa Polda Maluku berkomitmen penuh mengawal seluruh tahapan pembangunan Proyek Strategis Nasional LNG Abadi Masela sebagai bagian dari dukungan Polri terhadap agenda prioritas pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi dan meningkatkan iklim investasi nasional."Groundbreaking LNG Abadi Masela bukan sekadar dimulainya pembangunan sebuah proyek energi, tetapi merupakan tonggak sejarah pembangunan nasional yang akan menentukan masa depan ketahanan energi Indonesia. Karena itu, Polda Maluku bersama TNI dan seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memberikan jaminan keamanan yang profesional, humanis, dan berkelanjutan agar seluruh tahapan pembangunan berlangsung aman, tertib, dan lancar," tegas Kapolda.Kapolda menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan melalui pola terpadu yang melibatkan seluruh fungsi operasional kepolisian, mulai dari pengamanan VVIP, pengamanan objek vital nasional, pengamanan jalur distribusi logistik, pengamanan kawasan proyek, pengaturan arus lalu lintas, hingga deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan.Menurutnya, keberhasilan investasi sangat ditentukan oleh terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Karena itu, Polri hadir tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam menciptakan kepastian keamanan yang dibutuhkan dunia usaha dan investor."Keamanan merupakan fondasi utama pembangunan. Ketika stabilitas terjaga, investasi akan tumbuh, lapangan pekerjaan terbuka, perekonomian daerah bergerak, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Polri akan terus mengawal setiap tahapan pembangunan PSN LNG Abadi Masela demi kepentingan masyarakat, daerah, dan bangsa Indonesia," ujar Kapolda.Kapolda juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif serta mendukung pembangunan proyek strategis nasional tersebut agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Maluku, khususnya Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan keberhasilan pelaksanaan groundbreaking yang berlangsung aman dan tertib merupakan hasil sinergi yang kuat antara Polri, TNI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., PT Pertamina (Persero), PETRONAS, serta seluruh pemangku kepentingan."Polda Maluku telah menyiapkan pengamanan secara terpadu sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan groundbreaking. Pengamanan tidak hanya difokuskan pada pejabat negara dan tamu VVIP, tetapi juga mencakup objek vital, jalur distribusi logistik, kawasan proyek, serta masyarakat di sekitar lokasi kegiatan agar seluruh rangkaian agenda nasional ini berlangsung aman, tertib, dan kondusif," ujar Rositah.Kabid Humas menambahkan, keberhasilan pengamanan Groundbreaking PSN LNG Abadi Masela menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam mendukung program strategis pemerintah sekaligus menciptakan kepastian keamanan yang dibutuhkan dunia usaha untuk berinvestasi di Indonesia."Polri akan terus mengawal setiap tahapan pembangunan Proyek Strategis Nasional melalui pendekatan yang profesional, humanis, dan Presisi. Kami ingin memastikan iklim investasi di Maluku tetap kondusif sehingga pembangunan dapat berjalan berkelanjutan, memperkuat ketahanan energi nasional, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutupnya.Groundbreaking PSN LNG Abadi Masela menjadi tonggak penting bagi pembangunan nasional. Selain memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain utama industri gas alam dunia, proyek ini diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia melalui peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, penyerapan tenaga kerja, serta pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha lokal.Dengan pengamanan yang terintegrasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap tahapan pembangunan PSN LNG Abadi Masela sebagai wujud dukungan Polri terhadap keberhasilan program strategis pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. PNO-12
17 Jul 2026, 11:02 WIT
Groundbreaking PSN Resmi Dimulai, Kapolda Maluku Sambut Kedatangan Para Menteri dan Investor
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Tahapan Groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Masela resmi dimulai di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Kamis (16/7/2026). Sebagai salah satu proyek energi terbesar dan paling strategis di Indonesia, pelaksanaan agenda nasional tersebut mendapat pengamanan maksimal dari Polda Maluku yang bersinergi dengan TNI, Paspampres, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku, menyambut langsung kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Dr. Bahlil Lahadalia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman, serta CEO INPEX Corporation Takayuki Ueda, bersama jajaran pimpinan perusahaan migas nasional dan internasional yang akan menghadiri rangkaian groundbreaking.Penyambutan dilaksanakan di Base Ops Lanud IG Dewanto dan Bandar Udara Mathilda Batlayeri, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kehadiran para menteri, pimpinan lembaga negara, serta investor global tersebut menandai dimulainya fase penting pembangunan PSN LNG Abadi Masela yang diproyeksikan menjadi salah satu penggerak utama ketahanan energi nasional sekaligus investasi strategis terbesar di kawasan timur Indonesia.Selain Forkopimda Provinsi Maluku, penyambutan turut dihadiri unsur TNI-Polri, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., serta sejumlah pejabat kementerian, BUMN sektor energi, dan mitra strategis lainnya.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan, Polda Maluku telah menyiapkan sistem pengamanan secara menyeluruh melalui pola pengamanan berlapis untuk menjamin keamanan seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari kedatangan pejabat negara, investor, jalur pergerakan rombongan, lokasi akomodasi, objek vital nasional, hingga kawasan pelaksanaan groundbreaking."Groundbreaking LNG Abadi Masela merupakan agenda strategis nasional yang memiliki arti sangat penting bagi masa depan ketahanan energi Indonesia sekaligus pembangunan Provinsi Maluku. Karena itu, kami memastikan seluruh personel pengamanan telah menempati titik-titik strategis sesuai rencana operasi yang telah disusun. Seluruh unsur pengamanan bekerja secara terpadu bersama TNI, Paspampres, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk memberikan jaminan keamanan bagi seluruh pejabat negara, tamu VVIP, investor, maupun masyarakat," tegas Kapolda.Menurut Kapolda, pengamanan tidak hanya difokuskan pada aspek fisik, tetapi juga mengedepankan deteksi dini, pengamanan objek vital, pengamanan jalur distribusi, pengawasan potensi gangguan keamanan, serta koordinasi lintas sektoral guna memastikan seluruh agenda negara berlangsung aman, tertib, dan tanpa hambatan."Keamanan merupakan fondasi utama keberhasilan investasi. Oleh karena itu, Polri berkomitmen menghadirkan situasi kamtibmas yang kondusif agar seluruh tahapan pembangunan Proyek Strategis Nasional LNG Abadi Masela berjalan lancar, memberikan kepastian bagi investor, sekaligus membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional," ujar Kapolda.Ia menambahkan, proyek LNG Abadi Masela memiliki arti strategis tidak hanya bagi Provinsi Maluku, tetapi juga bagi Indonesia secara keseluruhan. Proyek tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan produksi gas bumi, menarik investasi bernilai besar, membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain penting dalam industri energi global.Kapolda menegaskan, Polda Maluku akan terus mengawal seluruh tahapan pembangunan proyek tersebut melalui pengamanan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada pelayanan, sehingga tercipta kepastian hukum dan keamanan yang mendukung iklim investasi nasional.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan bahwa pengamanan Groundbreaking PSN LNG Abadi Masela dilaksanakan melalui operasi yang melibatkan seluruh fungsi kepolisian dengan dukungan penuh TNI, Paspampres, pemerintah daerah, SKK Migas, serta seluruh pemangku kepentingan.Polda Maluku telah menyiapkan pengamanan secara terpadu mulai dari kedatangan pejabat negara, pengamanan jalur, lokasi kegiatan, hingga objek-objek vital yang menjadi bagian dari rangkaian Groundbreaking PSN LNG Abadi Masela. Seluruh personel bekerja secara profesional, presisi, dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat sehingga seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar," ujar Rositah.Menurutnya, keberhasilan pengamanan agenda nasional tersebut menjadi bukti kuat sinergitas antara Polri, TNI, pemerintah daerah, SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung program prioritas pemerintah."Polri berkomitmen mengawal setiap tahapan pembangunan Proyek Strategis Nasional sebagai bagian dari upaya menciptakan kepastian keamanan bagi investasi. Keamanan yang kondusif akan menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan, memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Maluku dan kawasan timur Indonesia," tutup Kabid Humas.Seluruh rangkaian penyambutan pejabat negara, investor, dan tamu VVIP berlangsung aman, tertib, dan lancar. Keberhasilan tersebut menjadi cerminan kuatnya sinergi antara Polri, TNI, pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., serta seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal dimulainya pembangunan Proyek Strategis Nasional LNG Abadi Masela, yang diharapkan menjadi tonggak baru penguatan ketahanan energi, peningkatan investasi, dan percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. PNO-12
16 Jul 2026, 18:29 WIT
Perkuat Stabilitas Kamtibmas, Polri Jalin Kemitraan dengan Berbagai Elemen Masyarakat
Papuanewsonline.com, Badung – Kepolisian Negara Republik Indonesia terus memperkuat kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Komitmen tersebut diwujudkan melalui Silaturahmi Sabuk Kamtibmas bersama komunitas ojek online dan pecalang yang digelar di Kabupaten Badung, Bali, Kamis (16/7/2026). Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang mempererat hubungan kemitraan, tetapi juga memperkuat kolaborasi dalam mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif.Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa pecalang dan komunitas ojek online merupakan mitra strategis Polri atau sabuk kamtibmas yang memiliki peran penting dalam membantu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Kapolri, tantangan keamanan yang semakin dinamis menuntut hadirnya sinergi yang semakin kuat antara Polri dengan seluruh komponen masyarakat.Bagi masyarakat Bali, keberadaan pecalang selama ini bukan sekadar perangkat pengamanan adat, melainkan representasi nilai-nilai kearifan lokal yang menjaga harmoni kehidupan masyarakat. Dengan pemahaman yang kuat terhadap adat, budaya, dan karakter wilayahnya, pecalang menjadi bagian penting dalam membangun rasa aman sekaligus menjaga keseimbangan sosial di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.Di sisi lain, komunitas ojek online memiliki mobilitas yang tinggi dan berinteraksi langsung dengan masyarakat di berbagai wilayah. Posisi tersebut menjadikan komunitas ojek online sebagai mitra strategis dalam mendukung deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, sekaligus menjadi penghubung informasi yang mampu memperkuat respons cepat kepolisian di lapangan.Kapolri menekankan bahwa kegiatan silaturahmi seperti ini perlu terus dilaksanakan sebagai sarana memperkuat koordinasi, komunikasi, dan pertukaran informasi antara Polri dengan pecalang maupun komunitas ojek online. Hubungan yang terjalin secara erat diyakini akan semakin memperkuat kolaborasi dalam menjaga stabilitas keamanan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung keberhasilan berbagai agenda pembangunan nasional.Selain itu, Kapolri berharap komunitas ojek online dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas sekaligus berperan aktif melaporkan setiap kejadian maupun potensi gangguan keamanan kepada kepolisian. Dengan jaringan yang luas dan aktivitas yang menjangkau berbagai wilayah, komunitas ojek online diharapkan mampu menjadi bagian dari sistem deteksi dini yang mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif.Penguatan sinergi antara Polri, pecalang, dan komunitas ojek online mencerminkan pendekatan pemeliharaan keamanan yang mengedepankan kemitraan, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi implementasi community policing, di mana keamanan dibangun melalui kepercayaan, komunikasi, dan keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa dalam menjaga lingkungan masing-masing.Momentum Silaturahmi Sabuk Kamtibmas di Kabupaten Badung akhirnya tidak hanya menjadi ajang mempererat hubungan antara Polri, pecalang, dan komunitas ojek online. Pertemuan tersebut menjadi penegasan bahwa sinergisitas seluruh elemen masyarakat merupakan fondasi penting dalam memperkuat kondusivitas wilayah, sehingga mampu menghadirkan rasa aman, nyaman, dan menjaga Bali tetap menjadi daerah yang aman serta kondusif bagi masyarakat maupun wisatawan. PNO-12
16 Jul 2026, 18:21 WIT
SPBU Tertib, Rakyat Dicekik Harga BBM Botolan
Papuanewsonline.com, Mimika - Penertiban distribusi Bahan Bakar Minyak BBM di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU di Kabupaten Mimika diapresiasi warga. Langkah itu dinilai berhasil mengurangi antrean panjang dan penyalahgunaan BBM bersubsidi.Namun kondisi berbeda justru terjadi di tingkat pengecer. Harga BBM eceran dalam botol dan jeriken di berbagai titik Kota Timika dilaporkan terus merangkak naik dan memberatkan masyarakat.Ketua Pemuda Muslim Mimika, Arifin Letsoin, menilai pemerintah tidak boleh berhenti hanya di penertiban SPBU. Pengawasan juga harus menyentuh rantai distribusi hingga ke pengecer. Hal itu disampaikan Arifin dalam rilis tertulis kepada _papuanewsonline.com_, Kamis 16 Juli 2026."Ketika SPBU mulai tertib, jangan sampai masyarakat justru menjadi korban di tingkat pengecer. Harga BBM botolan yang terus melonjak sangat memberatkan, terutama bagi masyarakat kecil yang dalam kondisi tertentu tidak memiliki akses langsung ke SPBU," ujarnya.DESAK DISPERINDAG TURUN LAPANGANPemuda Muslim Mimika mendesak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Kabupaten Mimika segera melakukan inspeksi dan pengawasan harga BBM eceran. Selain itu organisasi ini meminta Pemda membangun mekanisme pengawasan terpadu bersama Pertamina, aparat penegak hukum, dan instansi terkait agar distribusi BBM berjalan adil dari hulu ke hilir."Jika pengawasan hanya difokuskan pada SPBU tanpa menyentuh pengecer, maka persoalan masyarakat tidak akan pernah selesai. Tujuan penertiban adalah menghadirkan keadilan, bukan memindahkan beban," tegas Arifin.MINTA PENDATAAN DAN TINDAKAN TEGASArifin juga meminta Disperindag melakukan pendataan terhadap pengecer BBM, mengevaluasi pola distribusi, serta menindak tegas apabila ditemukan praktik penjualan dengan harga tidak wajar."Masyarakat membutuhkan kepastian BBM tersedia dengan harga wajar. Jangan sampai SPBU tertib, tetapi rakyat justru semakin tercekik oleh harga BBM eceran yang tidak terkendali," tutupnya.Penulis: HendrikEditor: OF
16 Jul 2026, 15:33 WIT
Papua Destinasi Investasi Karbon Hijau, Pemerintah Buka Peluang Besar Bagi Investor
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah resmi mengundang para investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk mengembangkan proyek ekonomi karbon di wilayah Tanah Papua. Dengan kekayaan hutan tropis yang sangat luas dan terjaga, wilayah ini dinilai memiliki potensi luar biasa menjadi pusat pengembangan ekonomi hijau nasional. Langkah ini didukung penguatan aturan hukum, jaminan hak masyarakat adat, serta rancangan sistem usaha yang menguntungkan semua pihak.Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, Velix Wanggai, menyampaikan hal ini dalam Forum Strategis Pasar Karbon di Bursa Efek Indonesia, Selasa (14/7/2026). “Kebijakan karbon ini kami jadikan pengubah permainan. Ia mempertemukan pemerintah, investor, dan masyarakat adat membangun kemakmuran tanpa merusak alam,” ujarnya. Langkah ini sejalan komitmen iklim Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon.Pemerintah tidak hanya menyusun aturan, tetapi juga memetakan secara rinci wilayah tanah, hutan, dan laut milik masyarakat adat. Tujuannya memberikan kepastian hak yang kuat, memastikan manfaat investasi diterima secara adil, serta menjamin keberlanjutan usaha. Salah satu modal besar adalah tersedianya kawasan Perhutanan Sosial seluas 1,86 juta hektare yang siap dikelola bersama masyarakat setempat.Saat ini tengah disiapkan proyek percontohan di enam provinsi di Papua. Velix menegaskan bahwa investasi yang dibangun bukan sekadar mencari keuntungan semata, melainkan membangun ekosistem yang seimbang. “Kami tawarkan kerja sama yang adil: alam terjaga, masyarakat sejahtera, dan target pengurangan emisi negara tercapai,” tutupnya.Penulis: JidEditor: OF
16 Jul 2026, 12:58 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
