Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
HMI Cabang Merauke Soroti Polemik BBM Bersubsidi, Desak Satgas Perketat Pengawasan
Papuanewsonline.com, Merauke — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Merauke menyoroti polemik distribusi dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.Sorotan tersebut menyusul tingginya harga BBM nonsubsidi secara nasional yang dinilai mendorong masyarakat kelas menengah ke bawah beralih menggunakan BBM bersubsidi. Kondisi itu kemudian berdampak pada meningkatnya kepadatan antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Merauke.Ketua HMI Cabang Merauke, Irwan, mengatakan persoalan BBM bersubsidi yang terjadi di lapangan mendapat banyak keluhan dari masyarakat.Menurutnya, sejumlah persoalan yang menjadi sorotan masyarakat antara lain kecukupan stok BBM bersubsidi di SPBU, antrean kendaraan yang membludak hingga menyebabkan kemacetan dan menutup akses rumah maupun usaha masyarakat di sekitar SPBU.Selain itu, HMI juga menyoroti dugaan praktik mark up harga BBM bersubsidi oleh penjual eceran di pinggir jalan, laporan mengenai penimbunan atau pengisian kendaraan secara berulang yang tidak sesuai dengan jatah, serta adanya dugaan satu kendaraan memiliki lebih dari satu barcode untuk pengisian BBM bersubsidi.“Dari laporan masyarakat atas permasalahan tersebut tentu ada banyak hal yang harus dibenahi oleh pemerintah, terkhusus dalam hal ini pemerintah daerah,” ujar Irwan.Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua Selatan sebelumnya telah melakukan evaluasi terhadap persoalan distribusi BBM tersebut. Pada 7 Juli 2026, Gubernur Papua Selatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.10.8.1/37/VII/2026 tentang pengawasan kuota dan distribusi jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) minyak solar CN 48 dan jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) Pertalite RON 90.Kebijakan tersebut dikeluarkan dengan tujuan agar penyaluran BBM bersubsidi dapat dilakukan secara tepat sasaran dan tepat volume.Selain itu, Pemerintah Kabupaten Merauke juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Pengawas BBM untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi di wilayah tersebut.Namun, HMI Cabang Merauke menilai kebijakan dan pembentukan satgas tersebut belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap kondisi di lapangan.Berdasarkan pemantauan HMI dan informasi yang diterima dari masyarakat, persoalan antrean panjang kendaraan pengguna solar masih terjadi. Bahkan, masyarakat disebut harus mengantre hingga tiga hari untuk mendapatkan pengisian BBM di SPBU.Persoalan serupa juga terjadi pada pengisian Pertalite. Antrean kendaraan roda dua maupun roda empat masih terlihat panjang dan tidak jarang masyarakat yang telah mengantre tidak mendapatkan BBM karena stok Pertalite telah habis.Di sisi lain, HMI juga menyoroti masih maraknya penjualan BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, secara eceran di pinggir jalan.“Masih banyaknya penjualan BBM bersubsidi (Pertalite) eceran di pinggir jalan, serta laporan dari masyarakat tentang lemahnya pengawasan satgas yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Merauke,” kata Irwan.Atas kondisi tersebut, HMI Cabang Merauke mendesak Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Satgas Terpadu Pengawas BBM agar menjalankan tugas pokok dan fungsi secara maksimal.HMI meminta pengawasan di lapangan diperketat untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan serta tepat sasaran.Menurut HMI, persoalan distribusi BBM merupakan masalah yang mendesak dan perlu segera diselesaikan karena berkaitan langsung dengan kelancaran aktivitas masyarakat di Kabupaten Merauke.HMI Cabang Merauke berharap pemerintah daerah tidak hanya mengeluarkan kebijakan, tetapi juga memastikan implementasi dan pengawasan berjalan efektif di lapangan sehingga masyarakat dapat memperoleh BBM bersubsidi secara adil, tertib, dan sesuai ketentuan.Penulis: BimEditor: OF
10 Agu 2026, 21:58 WIT
Di Usia ke-49 Pasar Modal Indonesia, OJK Luncurkan ETF Emas dan Tegaskan Integritas Jadi Prioritas
Papuanewsonline.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadikan penguatan integritas sebagai fondasi utama transformasi Pasar Modal Indonesia agar semakin efisien, transparan, terpercaya, dan inovatif. Langkah ini ditegaskan dalam peringatan 49 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia, Senin (10/8/2026), yang juga dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto serta Wakil Menteri Keuangan Juda Agung.Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan reformasi yang dijalankan telah memperkuat kepercayaan masyarakat. Jumlah investor kini menembus 30,27 juta, tumbuh 48,67 persen secara tahunan, dengan mayoritas 78 persen berusia di bawah 40 tahun. “Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti adanya kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap pasar modal kita,” ujarnya.Dalam perayaan itu, OJK sekaligus meluncurkan produk baru Exchange Traded Fund (ETF) Emas sebagai alternatif investasi yang praktis, likuid, dan sesuai prinsip syariah. ETF Emas menjadi langkah awal dari delapan rencana aksi pendalaman pasar secara terintegrasi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berharap produk ini tidak hanya memperkaya pilihan investasi, tetapi juga memperkuat likuiditas dan peran pasar modal bagi perekonomian nasional.Hingga 7 Agustus 2026, penghimpunan dana melalui pasar modal tercatat Rp123,21 triliun dari 135 aksi korporasi, dengan jumlah emiten melampaui 962 perusahaan. Nilai aset reksa dana mencapai Rp667 triliun dan total dana kelolaan menembus Rp1.026 triliun. Indonesia juga dipertahankan dalam klasifikasi pasar negara berkembang dalam penilaian MSCI, sebagai pengakuan atas perbaikan yang terus dilakukan.Ke depan, OJK terus memperkuat integritas melalui peningkatan transparansi kepemilikan, efektivitas sanksi, serta pendalaman pasar dan keuangan berkelanjutan.Penulis: JidEditor: OF
10 Agu 2026, 18:18 WIT
Kunker II DPR Papua Tengah, Ardi Dorong Penguatan Ekonomi Keluarga melalui Program TKM
Papuanewsonline.com, Mimika — Anggota DPR Provinsi Papua Tengah Dari PKS, Ardi S.T Melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) II dengan agenda penguatan kapasitas penerima program TKM melalui pelatihan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan pengembangan usaha ayam petelur.Kegiatan tersebut mengusung tema “Melalui Pelatihan Penyusunan LPJ dan Pengembangan Usaha Ayam Petelur untuk Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga”, dengan semangat “Bersama Membangun Keluarga Mandiri, Ekonomi Kuat, Masyarakat Sejahtera.”Dalam sambutan Ketua DPW PKS Provinsi Papua Tengah, Ustaz Joko Prianto, mengatakan program penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat tersebut merupakan bentuk komitmen PKS dalam membantu masyarakat meningkatkan kemandirian ekonomi.“Pada kesempatan kali ini, sebagai bentuk komitmen partai politik dan pengurus PKS Provinsi Papua Tengah, kami menghadirkan program penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat melalui program TKM,” ujar Joko.Menurutnya, program tersebut dilaksanakan di dua wilayah, yakni Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire. Ia berharap program TKM dapat menjadi salah satu jalan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjemput rezeki.“Mudah-mudahan program ini menjadi salah satu jalan, jalur, dan wasilah bagi kita untuk menjemput rezeki yang telah Allah SWT janjikan,” katanya.Joko menegaskan, bantuan yang diberikan tidak hanya ditujukan kepada kader PKS, tetapi terbuka bagi masyarakat dari berbagai latar belakang.“Penerima program TKM ini tidak semuanya merupakan kader PKS. Ada yang berasal dari berbagai latar belakang dan kelompok masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami,” jelasnya.Ia juga mengingatkan para penerima agar memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian keluarga.“Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang menerima program ini dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat membantu mengembangkan usaha, meningkatkan perekonomian keluarga, dan terus berkembang pada tahun-tahun yang akan datang,” tuturnya.DPR Provinsi Papua Tengah Pastikan Bantuan Tepat SasaranSementara itu, Wakil Ketua Bapemperda DPR Provinsi Papua Tengah, Ardi, S.T., M.Ist., mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari kewajiban anggota DPR untuk turun langsung ke tengah masyarakat.Menurut Ardi, anggota DPR memiliki berbagai agenda yang menjadi ruang untuk menyerap aspirasi sekaligus memastikan program yang diperjuangkan benar-benar dirasakan masyarakat.“Pertemuan kita hari ini merupakan salah satu agenda dalam rangka menjalankan kewajiban sebagai anggota Dewan untuk turun langsung ke tengah-tengah masyarakat. Sebagai anggota Dewan, ada banyak agenda yang memang mengharuskan kami hadir di masyarakat, seperti kegiatan reses, kunjungan kerja, dan berbagai kegiatan lainnya,” kata Ardi.Ia menjelaskan, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk bertemu langsung dengan para penerima bantuan program dan memastikan bantuan yang diberikan telah diterima masyarakat.“Momentum seperti inilah yang kami manfaatkan untuk mengumpulkan Bapak-Ibu sekalian, khususnya para penerima bantuan dari program yang kami perjuangkan. Kami ingin memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.Ardi menyebut sebagian besar penerima telah menerima bantuan. Namun, masih terdapat sekitar delapan penerima yang belum mendapatkan pencairan karena terkendala persoalan administrasi.“Alhamdulillah, sebagian besar bantuan sudah diterima. Dari data yang ada, masih kurang lebih delapan orang yang belum menerima pencairan karena kendala administrasi, terutama terkait perbedaan atau ketidaksesuaian data KTP. Kami akan terus membantu mengawal proses tersebut agar dapat diselesaikan,” jelasnya.Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pengabdian yang terus dipegang oleh PKS.“Pada prinsipnya, bagi kami di PKS, salah satu bentuk pengabdian yang paling utama adalah melayani masyarakat. Inilah salah satu nilai yang terus kami pegang, yaitu memastikan bahwa ketika ada ruang dan kesempatan untuk membantu masyarakat, maka kesempatan tersebut harus kita gunakan sebaik-baiknya,” ungkapnya.Lebih lanjut, Ardi menjelaskan bahwa proses penentuan penerima bantuan tetap mengikuti mekanisme dan sistem yang telah ditetapkan pemerintah.“Negara memiliki sistem yang dapat melakukan verifikasi terhadap kondisi ekonomi masyarakat berdasarkan data yang tersedia. Jadi, kami hanya bisa membantu mengusulkan, mengawal, dan memperjuangkan agar masyarakat yang memenuhi persyaratan bisa mendapatkan bantuan. Sedangkan keputusan akhir tetap berada pada sistem dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” pungkasnya.Ia berharap program penguatan kapasitas tersebut tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi mampu mendorong penerima mengembangkan usaha secara berkelanjutan sehingga memberikan dampak terhadap ketahanan ekonomi keluarga.“mudah-mudahan seluruh program yang kita perjuangkan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan dapat terus dilanjutkan di masa yang akan datang.”Penulis: BimEditor: OF
09 Agu 2026, 23:34 WIT
15 Kopdes Merah Putih Di Papua Siap Jadi Mesin Ekonomi Desa
Papuanewsonline.com, Jayapura - Pemerintah pusat menggandeng LPDB dan Universitas Ottow Geissler Papua untuk mengerek 15 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Papua. Targetnya jelas: jadikan koperasi sebagai penggerak ekonomi warga, bukan sekadar tempat jual-beli.Program ini masuk dalam strategi penguatan ekonomi kerakyatan. Koperasi nantinya akan jadi pusat yang menghubungkan bantuan pemerintah langsung ke masyarakat desa.Dari Tempat Belanja Jadi Pusat LayananMenko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut peran KDKMP akan diperluas jauh dari fungsi konvensional."Koperasi tidak hanya tempat berbelanja. Ini akan jadi simpul utama penyaluran bansos, pupuk bersubsidi, LPG 3 kg, alat mesin pertanian, sampai penyerapan hasil tani dan nelayan," kata Zulkifli Hasan.Dukungan operasional juga disiapkan agar rantai distribusi dari desa ke pasar lebih cepat dan tidak putus.Kunci Ada di Tata KelolaAgar koperasi tidak jalan di tempat, LPDB Koperasi bersama Unogha menggelar program inkubasi. Fokusnya: manajemen, rencana bisnis, dan akses pembiayaan dana bergulir.Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman menyebut inkubasi wajib agar koperasi sehat dan berkelanjutan. "Targetnya menyiapkan koperasi punya tata kelola baik, bisnis layak, dan siap akses pembiayaan LPDB," ujar Deva.Hal senada disampaikan Kepala Pusat Inkubasi Bisnis Unogha, Moses Yomunga. Menurutnya, Papua punya potensi besar tapi butuh sentuhan manajemen."Kami dorong 15 koperasi ini jadi role model. Kuncinya pendampingan berkelanjutan, penguatan manajemen, dan pembiayaan," tegas Moses.Harapan: Ekonomi Desa MandiriDengan skema baru ini, pemerintah berharap Kopdes Merah Putih bisa jadi tulang punggung ekonomi desa. Efeknya: lapangan usaha bertambah dan kesejahteraan warga Papua naik secara berkelanjutan.Penulis: HendrikEditor: OF
09 Agu 2026, 22:25 WIT
Hari Terakhir Pengabdian di Sekolah Rakyat, Taruna Akpol: Tanamkan Semangat Meraih Masa Depan
Papuanewsonline.com, Ambon - Pengabdian lima Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) di Sekolah Rakyat Ambon resmi berakhir, Jumat (7/8/2026). Namun, hari terakhir kegiatan tidak sekadar menjadi penutup rangkaian pembinaan, melainkan menjadi momentum untuk menanamkan karakter, membangun kepercayaan diri, dan menyalakan semangat para siswa dalam meraih masa depan.Selama berada di lingkungan Sekolah Rakyat, para Taruna Akpol tidak hanya hadir untuk berbagi pengetahuan, tetapi juga membangun kedekatan dengan para siswa melalui bimbingan, motivasi, serta penguatan nilai-nilai kedisiplinan dan semangat belajar.Pada hari terakhir, para taruna memberikan motivasi sekaligus menyerahkan cenderamata sebagai bentuk apresiasi atas antusiasme dan semangat belajar para siswa. Kegiatan tersebut diikuti 85 siswa-siswi Sekolah Rakyat bersama jajaran dewan guru.Penutupan kegiatan dihadiri Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., Dosen Madya Akpol Lemdiklat Polri AKBP Indra Heryanto, S.S., M.H., Wakapolsek Leihitu Ipda Johanis Darmapan, S.Tr.I.K., serta para Taruna Akpol dan jajaran guru.Lima Taruna Akpol yang melaksanakan pengabdian tersebut yakni Brigadir Kepala Taruna Sultan Pasha Ramadhan, Brigadir Kepala Taruna Andika Thariq Siraj Simatupang, Brigadir Kepala Taruna Achmad Rasya Rifai, Brigadir Kepala Taruna Teuku Satria Nurkholid, dan Brigadir Kepala Taruna Narendra Darma Salman Soumena.Dalam kesempatan tersebut, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berbicara tentang pencapaian akademik, tetapi juga tentang pembentukan karakter, keberanian bermimpi, kedisiplinan, serta kemampuan untuk bangkit menghadapi tantangan.Menurutnya, generasi muda harus dipersiapkan menjadi pribadi yang memiliki kepercayaan diri, integritas dan semangat untuk terus berkembang. Nilai-nilai tersebut menjadi modal penting bagi mereka untuk menentukan masa depan sekaligus berkontribusi bagi kemajuan daerah dan bangsa.“Anak-anak harus berani bermimpi, percaya pada kemampuan diri sendiri dan tidak mudah menyerah. Pendidikan bukan hanya tentang apa yang kita ketahui, tetapi juga tentang bagaimana kita membentuk karakter dan mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan,” ujar Rositah.Ia mengajak para siswa untuk menjadikan kesempatan belajar sebagai bagian dari proses mempersiapkan diri menjadi generasi yang mampu membawa perubahan positif bagi lingkungan sekitarnya.“Teruslah belajar, gali potensi diri dan jangan takut memiliki cita-cita yang tinggi. Masa depan Maluku dan Indonesia ada di tangan generasi muda. Karena itu, kalian harus mempersiapkan diri sejak sekarang dengan karakter yang kuat, disiplin dan semangat untuk terus maju,” pesannya.Kegiatan pengabdian ini juga menjadi bagian dari proses pembentukan karakter para Taruna Akpol sebagai calon perwira Polri. Kehadiran mereka di tengah lingkungan pendidikan memberikan pengalaman langsung mengenai pentingnya membangun komunikasi, empati dan kepedulian terhadap masyarakat.Bagi para taruna, interaksi dengan siswa Sekolah Rakyat menjadi ruang pembelajaran untuk memahami bahwa tugas kepolisian di masa depan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan, tetapi juga menyangkut bagaimana membangun kepercayaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.Karena itu, pengabdian di Sekolah Rakyat menjadi pengalaman yang mempertemukan dua proses pembentukan karakter sekaligus: para siswa didorong untuk memiliki disiplin dan optimisme dalam mengejar masa depan, sementara para Taruna Akpol belajar memahami kebutuhan serta harapan generasi muda.Pada penghujung kegiatan, Dosen Madya Akpol AKBP Indra Heryanto bersama perwakilan Taruna Akpol menyerahkan cenderamata kepada Kepala Sekolah Rakyat sebagai simbol apresiasi dan tali kasih.Suasana haru dan kebersamaan kemudian terasa ketika para taruna, jajaran Polda Maluku, dosen pendamping, guru dan seluruh siswa mengabadikan momen terakhir kegiatan melalui foto bersama.Berakhirnya penugasan para Taruna Akpol di Sekolah Rakyat bukan sekadar menandai berakhirnya sebuah kegiatan. Lebih dari itu, pengabdian tersebut meninggalkan pesan bahwa pembangunan masa depan bangsa dimulai dari keberanian untuk mendidik, membentuk karakter, menumbuhkan harapan, dan memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk berkembang.Dari Sekolah Rakyat di Maluku, pesan itu kembali ditegaskan: generasi muda bukan hanya penerima masa depan, tetapi mereka adalah pihak yang akan menentukan seperti apa masa depan Indonesia. PNO-12
09 Agu 2026, 15:40 WIT
Dukung Dialog Penyusunan RUU Ketenagakerjaan, Kapolri Siap Jadi Jembatan Aspirasi Buruh
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menghadiri dialog bersama jajaran Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di Kantor Sekretariat Bersama KBPBI, Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi untuk mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi serikat pekerja terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.Dalam dialog yang berlangsung hangat, Kapolri menerima pemaparan mengenai sejumlah substansi yang dinilai menjadi perhatian utama kalangan buruh. Ia menegaskan bahwa Polri siap mendukung terciptanya komunikasi yang konstruktif agar proses pembahasan RUU Ketenagakerjaan berjalan dengan baik melalui mekanisme dialog dan musyawarah.Kapolri menyampaikan bahwa aspirasi para pekerja merupakan bagian penting yang perlu dipahami dalam proses penyusunan regulasi, sehingga menghasilkan kebijakan yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menghadirkan keseimbangan antara kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah.“Kami akan membantu menjadi jembatan untuk menyampaikan poin-poin yang diharapkan dapat diselesaikan bersama oleh rekan-rekan buruh dengan tim di DPR, sehingga revisi undang-undang ini dapat menghasilkan keseimbangan antara teman-teman pengusaha, teman-teman buruh, serta peran pengawas agar keseimbangan tersebut tetap terjaga,” ujar Kapolri.Menurut Kapolri, proses pembahasan RUU Ketenagakerjaan perlu dikawal melalui jalur diplomasi dan dialog agar seluruh aspirasi dapat tersampaikan secara efektif. Namun demikian, ia memahami apabila para pekerja juga melakukan pengawalan terhadap proses legislasi sesuai dengan hak konstitusional yang dimiliki.Kapolri mengingatkan agar setiap bentuk penyampaian aspirasi tetap dilaksanakan secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak mengganggu keamanan maupun ketertiban masyarakat.“Saya selalu ingatkan, tolong laksanakan semuanya secara terukur dan jaga ketertiban. Kita ingin Indonesia tetap terjaga, cita-cita kita bersama terus berjalan, dan bagaimana kita mendorong Indonesia mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai,” kata Kapolri.Lebih lanjut, Kapolri berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan mampu menghasilkan regulasi yang memberikan perlindungan bagi pekerja sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing. Dengan demikian, hubungan industrial di Indonesia dapat semakin harmonis dan mendukung peningkatan daya saing nasional di tingkat global.“Mari kita kawal bersama-sama sehingga perjuangan teman-teman buruh betul-betul dapat terlaksana dengan baik, lancar, aman, dan tertib tanpa ada hal ataupun kerusuhan yang justru mencederai apa yang menjadi perjuangan teman-teman buruh,” tutup Kapolri. PNO-12
09 Agu 2026, 15:26 WIT
Kapolri Gelar Dialog Publik: Rangkul Aspirasi Koalisi Buruh Terkait Pembahasan RUU Ketenagakerjaan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) mengapresiasi Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang membuka ruang dialog untuk mendengarkan secara langsung aspirasi buruh terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Pertemuan berlangsung di Kantor Sekretariat Bersama KBPBI, Jakarta, Jumat (07/08).Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sekaligus perwakilan KBPBI, Andi Gani Nena Wea, menyebut dialog tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat komunikasi antara pemerintah, Polri, dan organisasi buruh guna mencari solusi terbaik terhadap substansi RUU Ketenagakerjaan.“Kami berterima kasih atas kehadiran Pak Kapolri yang berdialog dengan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia. Pak Kapolri mendengarkan langsung aspirasi kami terkait materi RUU Ketenagakerjaan. Kami berharap pembahasan undang-undang ini dapat berjalan dengan baik dan mampu merangkul seluruh stakeholder yang berkepentingan,” ujar Andi Gani.Andi Gani menegaskan, KBPBI akan terus mengedepankan jalur diplomasi dan dialog dalam mengawal proses pembahasan RUU Ketenagakerjaan bersama DPR dan pemerintah. Menurutnya, komunikasi yang telah terbangun menjadi modal penting untuk menghasilkan regulasi yang memberikan perlindungan bagi pekerja sekaligus menjaga iklim investasi.Merespons aspirasi tersebut, Kapolri menyatakan siap mendukung terwujudnya komunikasi yang konstruktif antara seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, berbagai persoalan ketenagakerjaan perlu diselesaikan melalui dialog sehingga menghasilkan regulasi yang berimbang.“Kami akan membantu menjadi jembatan untuk menyampaikan poin-poin yang kemudian kita harapkan bisa diselesaikan oleh rekan-rekan buruh bersama-sama dengan tim yang ada di DPR, sehingga menjadi satu kesepakatan dalam revisi undang-undang yang isinya menghadirkan keseimbangan antara teman-teman pengusaha, teman-teman buruh, dan peran pengawas agar keseimbangan ini tetap terjaga,” kata Kapolri.Kapolri juga menilai proses pembahasan RUU Ketenagakerjaan harus dikawal bersama secara bertanggung jawab. Ia memahami hak buruh untuk menyampaikan aspirasi, namun mengingatkan agar seluruh proses dilakukan secara tertib dan damai.“Saya sangat memahami kalau teman-teman buruh akan turun untuk mengawal ketat proses ini. Namun saya selalu ingatkan, tolong laksanakan semuanya secara terukur dan jaga ketertiban. Kita ingin Indonesia tetap terjaga dan cita-cita bersama menuju Indonesia Emas 2045 dapat tercapai,” ujar Kapolri.Menurut Kapolri, revisi RUU Ketenagakerjaan diharapkan tidak hanya mampu menyelesaikan berbagai persoalan hubungan industrial yang selama ini muncul, tetapi juga memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global melalui terciptanya hubungan yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.“Mari kita kawal bersama-sama sehingga perjuangan teman-teman buruh betul-betul dapat terlaksana dengan baik, lancar, aman, dan tertib tanpa ada hal ataupun kerusuhan yang justru mencederai apa yang menjadi perjuangan teman-teman buruh,” tutup Kapolri. PNO-12
09 Agu 2026, 15:02 WIT
Gandeng Universitas Muhammadiyah, Kapolda Maluku: Bangun SDM Unggul
Papuanewsonline.com, Ambon – Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing menjadi fondasi utama dalam mewujudkan keamanan dan kemajuan daerah. Berangkat dari semangat tersebut, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. menegaskan bahwa pembangunan keamanan tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi harus dimulai dari investasi jangka panjang melalui pendidikan, pembentukan karakter, penguatan budaya literasi, dan kolaborasi lintas sektor.Penegasan itu disampaikan Kapolda saat menerima audiensi pimpinan Universitas Muhammadiyah Maluku (UM Maluku) di Ruang Rapat Kapolda Maluku, Kamis (6/8/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara Polri dan perguruan tinggi dalam membangun generasi muda yang berkualitas sekaligus memperkuat ketahanan sosial sebagai fondasi pembangunan nasional.Audiensi dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Prof. Faris Al-Fadhat, M.A., Ph.D., didampingi jajaran pimpinan universitas, dan diterima Kapolda Maluku bersama Direktur Intelkam Polda Maluku, Direktur Binmas Polda Maluku, serta Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi.Dalam kesempatan tersebut, Rektor UM Maluku menyampaikan apresiasi atas dukungan Polda Maluku terhadap dunia pendidikan sekaligus memaparkan perkembangan universitas yang terus menunjukkan kemajuan.Dalam satu tahun terakhir, jumlah program studi di UM Maluku meningkat dari lima menjadi sepuluh program studi dan ditargetkan bertambah menjadi sebelas dalam waktu dekat serta mencapai lima belas program studi pada 2027. Rektor juga mengundang Kapolda Maluku untuk memberikan kuliah umum dan kuliah kebangsaan bagi mahasiswa sebagai bagian dari penguatan karakter, wawasan kebangsaan, serta kepemimpinan generasi muda.Kapolda menyambut baik ajakan tersebut dan menegaskan bahwa kemitraan antara kepolisian dan perguruan tinggi harus terus diperluas. Menurutnya, kolaborasi tidak boleh berhenti pada koordinasi menjaga keamanan kampus atau penyelesaian persoalan kamtibmas semata, tetapi harus diarahkan untuk membangun kualitas manusia yang akan menentukan masa depan Maluku."Hubungan Polri dengan perguruan tinggi harus melampaui kerja sama yang bersifat operasional. Kita harus membangun kolaborasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi muda Maluku yang berkualitas, berkarakter, dan mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah maupun bangsa," tegas Kapolda.Menurut Kapolda, keamanan yang sesungguhnya bukan hanya diukur dari rendahnya angka kriminalitas atau minimnya gangguan kamtibmas, tetapi juga dari terciptanya masyarakat yang cerdas, produktif, sehat, dan memiliki kesempatan berkembang melalui pendidikan yang berkualitas.Karena itu, pembangunan keamanan dan pembangunan sumber daya manusia merupakan dua agenda besar yang tidak dapat dipisahkan."Keamanan adalah prasyarat pembangunan, tetapi pembangunan manusia adalah fondasi utama keamanan itu sendiri. Ketika masyarakat memiliki pendidikan yang baik, karakter yang kuat, dan kesempatan berkembang, maka stabilitas sosial akan tumbuh secara alami," ujar Kapolda.Kapolda mengungkapkan, selama bertugas di Maluku dirinya berupaya memahami daerah ini tidak hanya dari sudut pandang penegakan hukum, tetapi juga dari sisi sosial, budaya, dan potensi pembangunan.Menurutnya, Maluku memiliki modal besar berupa kekayaan sumber daya alam, budaya yang kuat, serta generasi muda yang memiliki semangat tinggi untuk maju.Namun, potensi tersebut hanya akan memberikan manfaat apabila dibarengi dengan pembangunan kualitas manusia yang mampu mengelola dan mengembangkannya."Saya melihat Maluku memiliki modal yang luar biasa. Kekayaan laut, sumber daya alam, dan masyarakat yang tangguh merupakan anugerah besar. Persoalannya bukan pada kurangnya potensi, tetapi bagaimana kita membangun manusia yang mampu mengelola seluruh potensi tersebut secara cerdas dan berkelanjutan," katanya.Kapolda menilai pembangunan karakter pembelajar menjadi kebutuhan yang sangat mendasar bagi generasi muda Maluku. Menurutnya, budaya belajar harus dipahami sebagai proses sepanjang hayat, bukan sekadar mengejar ijazah atau gelar akademik.Ia mengajak seluruh institusi pendidikan untuk membangun budaya yang mendorong masyarakat terus belajar, terbuka terhadap perubahan, serta memiliki kemampuan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Dalam paparannya, Kapolda memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya budaya membaca sebagai fondasi lahirnya masyarakat yang kritis, terbuka, dan inovatif.Menurutnya, membaca bukan hanya aktivitas akademik, tetapi merupakan pintu masuk bagi lahirnya cara berpikir yang rasional, kemampuan memecahkan masalah, serta kesiapan menghadapi perubahan global."Budaya membaca harus menjadi gerakan bersama. Masyarakat yang gemar membaca akan lebih siap menghadapi perubahan, lebih mudah menerima inovasi, dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Kampus harus menjadi pusat lahirnya budaya literasi yang manfaatnya dirasakan hingga ke desa-desa," jelas Kapolda.Ia berharap perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademik, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan taman bacaan, komunitas literasi, pendampingan pelajar, hingga berbagai program pengabdian yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.Selain literasi, Kapolda juga menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, sebagai bekal menghadapi persaingan global.Menurutnya, generasi muda Maluku memiliki keberanian dan semangat merantau yang tinggi. Namun, keberanian tersebut harus didukung dengan kompetensi agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional."Saya berharap ke depan lahir gerakan pembelajaran bahasa Inggris yang berkelanjutan di Maluku. Bahkan, apabila memungkinkan, kita dapat mengembangkan konsep Kampung Inggris sebagai ruang membangun budaya belajar, kedisiplinan, kepercayaan diri, sekaligus membuka akses generasi muda terhadap peluang yang lebih luas," ungkap Kapolda.Kapolda meyakini bahwa apabila budaya literasi, penguasaan ilmu pengetahuan, dan kemampuan berbahasa asing terus diperkuat sejak dini, generasi muda Maluku akan memiliki daya saing tinggi serta mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.Ia menegaskan, membangun sumber daya manusia tidak dapat dilakukan melalui program jangka pendek, melainkan membutuhkan komitmen bersama, kesinambungan kebijakan, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan."Membangun Maluku harus dimulai dengan membangun manusianya. Ketika karakter, ilmu pengetahuan, dan semangat belajar menjadi budaya, saya yakin Maluku akan mampu melahirkan generasi yang unggul, berdaya saing, dan siap menjadi bagian penting dalam kemajuan Indonesia," tutup Kapolda pada sesi pertama dialog.Dalam dialog bersama pimpinan Universitas Muhammadiyah Maluku, Kapolda juga menyoroti persoalan sosial yang dinilai menjadi tantangan serius bagi pembangunan daerah, yakni tingginya kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga dan komunitas.Menurutnya, berdasarkan analisis terhadap berbagai kasus yang ditangani Polda Maluku, sebagian besar tindak pidana yang terjadi bukan berasal dari kejahatan terorganisir, melainkan berawal dari persoalan-persoalan di lingkungan domestik yang kemudian berkembang menjadi tindak kekerasan.Kapolda mengungkapkan, korban dalam berbagai kasus tersebut didominasi perempuan dan anak, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan keluarga, pendidikan karakter, dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat."Penegakan hukum memang penting, tetapi hukum hanya menyelesaikan akibat. Jika kita ingin menyelesaikan persoalan hingga ke akar, maka yang harus dibangun adalah keluarga yang kuat, masyarakat yang sehat, dan karakter generasi mudanya," tegas Kapolda.Ia menjelaskan bahwa sekitar 70 hingga 80 persen perkara kekerasan yang dianalisis Polda Maluku terjadi di lingkungan domestik, baik dalam lingkup rumah tangga maupun hubungan sosial yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.Fenomena tersebut, menurut Kapolda, menunjukkan bahwa ruang yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru kerap menjadi lokasi munculnya berbagai bentuk kekerasan yang berdampak panjang terhadap kualitas kehidupan masyarakat.Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan represif. Diperlukan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat untuk membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan.Kapolda menjelaskan terdapat sejumlah faktor yang memicu tingginya angka kekerasan domestik, mulai dari tekanan ekonomi, pola pengasuhan yang belum adaptif, lemahnya komunikasi keluarga, hingga rendahnya kemampuan mengelola konflik dan emosi.Ia menilai masih terdapat anggapan bahwa kekerasan merupakan bagian dari proses mendidik anak atau menyelesaikan persoalan keluarga. Padahal, pola tersebut justru melahirkan siklus kekerasan yang terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya."Keluarga adalah sekolah pertama bagi setiap anak. Apabila keluarga mampu menjalankan fungsi pendidikan, perlindungan, kasih sayang, dan pembinaan karakter dengan baik, maka potensi munculnya berbagai bentuk penyimpangan sosial akan jauh berkurang," ujar Kapolda.Karena itu, pembangunan manusia menurutnya tidak cukup dilakukan melalui pendidikan formal semata, tetapi harus dibarengi dengan penguatan ketahanan keluarga, peningkatan kualitas pengasuhan anak, pendidikan karakter, serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi tekanan hidup secara positif.Kapolda menilai perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda tersebut melalui riset, pengabdian kepada masyarakat, dan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis ilmiah.Ia berharap kampus tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten, tetapi juga menjadi pusat solusi atas berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat."Perguruan tinggi harus hadir memberikan solusi. Penelitian mengenai ketahanan keluarga, pola pengasuhan, kesehatan mental, pendidikan karakter, hingga pemberdayaan masyarakat harus mampu diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.Kapolda juga mengajak mahasiswa untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan sosial melalui berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.Menurutnya, mahasiswa dapat menjadi motor penggerak edukasi keluarga, pendampingan anak, peningkatan budaya literasi, penyuluhan pola pengasuhan yang sehat, hingga pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan.Dengan demikian, ilmu pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi tidak berhenti sebagai kajian akademik, tetapi benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat."Mahasiswa adalah agen perubahan. Kehadiran mereka di tengah masyarakat harus membawa solusi, memperkuat pendidikan, membangun optimisme, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Itulah makna pengabdian yang sesungguhnya," ujar Kapolda.Ia meyakini bahwa semakin kuat ketahanan keluarga, semakin kecil potensi munculnya berbagai persoalan sosial seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, kenakalan remaja, penyalahgunaan minuman keras, hingga tindak pidana lainnya.Sebaliknya, apabila persoalan di lingkungan keluarga terus diabaikan, masyarakat akan terus menghadapi siklus persoalan sosial yang sama dari waktu ke waktu.Kapolda menegaskan bahwa keamanan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum.Menurutnya, keamanan yang berkelanjutan akan tercipta ketika keluarga menjalankan fungsinya dengan baik, pendidikan membentuk karakter generasi muda, masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, dan seluruh elemen bangsa bekerja sama membangun lingkungan sosial yang sehat."Membangun Maluku harus dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga. Dari keluarga yang kuat akan lahir anak-anak yang berkarakter. Dari karakter yang baik akan lahir masyarakat yang produktif. Dan dari masyarakat yang produktif akan lahir daerah yang aman, damai, dan sejahtera. Inilah hakikat keamanan yang sesungguhnya," pungkas Kapolda.Selain pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ketahanan keluarga, Kapolda Maluku juga menyoroti pentingnya membangun solidaritas sosial sebagai fondasi utama menjaga stabilitas keamanan di daerah yang memiliki keberagaman budaya, suku, dan agama seperti Maluku.Menurut Kapolda, tantangan sosial yang dihadapi saat ini bukan hanya persoalan kriminalitas, tetapi juga berkembangnya egoisme kelompok, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi melalui media sosial, serta menurunnya ruang dialog antarkelompok masyarakat.Ia mengingatkan bahwa rasa memiliki terhadap kelompok merupakan hal yang wajar. Namun, apabila berkembang menjadi sikap yang selalu membenarkan kelompok sendiri dan menolak pandangan pihak lain secara tidak objektif, maka kondisi tersebut dapat menjadi pemicu konflik sosial."Keamanan tidak hanya dibangun melalui penegakan hukum. Keamanan tumbuh dari masyarakat yang saling percaya, terbuka terhadap perbedaan, mampu berdialog, serta menjadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan sumber perpecahan," ujar Kapolda.Kapolda mengungkapkan bahwa Maluku patut bersyukur karena hingga kini stabilitas keamanan tetap terjaga. Salah satu faktor penting yang berkontribusi adalah peran tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan para senior yang memiliki pengalaman menghadapi konflik sosial sehingga terus menjadi perekat persaudaraan di tengah masyarakat.Meski demikian, ia mengingatkan bahwa generasi muda saat ini tidak mengalami langsung konflik masa lalu. Karena itu, mereka perlu dibekali pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, literasi digital, serta kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.Sebagai bagian dari strategi pencegahan, Kapolda menjelaskan bahwa Polda Maluku terus mengembangkan Program Polisi Mengajar, yang menghadirkan anggota Polri di sekolah dan perguruan tinggi untuk berdialog dengan pelajar dan mahasiswa mengenai wawasan kebangsaan, toleransi, disiplin, etika bermedia sosial, bahaya penyalahgunaan narkoba, serta pentingnya menjaga persatuan dalam kehidupan bermasyarakat.Menurutnya, program tersebut bukan untuk mengambil peran guru atau dosen, melainkan sebagai bentuk kontribusi Polri dalam memperkuat pendidikan karakter dan meningkatkan kesadaran hukum sejak dini."Kami ingin kehadiran Polri di lingkungan pendidikan dipahami sebagai mitra strategis dalam membangun karakter generasi muda. Pengalaman lapangan yang dimiliki Polri dapat dipadukan dengan kekuatan akademik perguruan tinggi untuk melahirkan solusi yang lebih efektif bagi pembangunan masyarakat," kata Kapolda.Ia berharap perguruan tinggi menjadi ruang dialog yang mempertemukan mahasiswa dari berbagai latar belakang agama, suku, budaya, dan daerah sehingga kampus benar-benar menjadi miniatur Indonesia yang menumbuhkan sikap toleran, inklusif, dan menghargai keberagaman.Kapolda menegaskan bahwa pembangunan Maluku tidak dapat dilakukan secara sektoral. Seluruh pemangku kepentingan harus membangun visi bersama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, menjaga stabilitas keamanan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.Ia mengusulkan agar pemerintah daerah, perguruan tinggi, TNI–Polri, tokoh agama, tokoh adat, dunia usaha, serta berbagai elemen masyarakat memperkuat forum kolaborasi untuk menyusun arah pembangunan sumber daya manusia Maluku secara berkelanjutan.Kapolda juga menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kepastian hukum, dialog yang konstruktif, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan.Menurutnya, investasi yang dikelola secara bertanggung jawab akan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi daerah, dan pada akhirnya turut mendukung terciptanya stabilitas keamanan."Kita membutuhkan masyarakat yang terbuka terhadap perubahan, memiliki wawasan yang luas, serta mampu melihat setiap persoalan secara objektif. Pendidikan, literasi, dan dialog adalah fondasi utama untuk membangun masyarakat yang demikian," tegas Kapolda.Menutup arahannya, Kapolda menyampaikan optimismenya terhadap masa depan Maluku. Ia meyakini daerah ini memiliki seluruh modal untuk tumbuh menjadi wilayah yang aman, maju, dan berdaya saing apabila seluruh potensi yang dimiliki mampu disinergikan melalui pendidikan, kolaborasi, dan kepemimpinan yang visioner."Saya percaya Maluku memiliki masa depan yang besar. Kekayaan alam, budaya yang luhur, dan generasi muda yang penuh potensi merupakan modal luar biasa. Tugas kita bersama adalah memastikan seluruh potensi itu dikelola melalui pendidikan yang berkualitas, karakter yang kuat, dan kolaborasi yang berkesinambungan demi kemajuan Maluku dan Indonesia," pungkas Kapolda.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan audiensi bersama Universitas Muhammadiyah Maluku mencerminkan komitmen Polda Maluku untuk memperluas peran Polri dalam pembangunan sumber daya manusia melalui kolaborasi dengan dunia pendidikan.Menurutnya, Polri Presisi tidak hanya diwujudkan melalui penguatan penegakan hukum dan pelayanan publik, tetapi juga melalui upaya preventif dengan membangun masyarakat yang cerdas, toleran, dan memiliki ketahanan sosial yang kuat."Bapak Kapolda menegaskan bahwa keamanan yang berkelanjutan hanya dapat dibangun apabila seluruh elemen bangsa bergerak bersama memperkuat pendidikan, karakter, literasi, ketahanan keluarga, dan solidaritas sosial. Karena itu, sinergi Polri dengan perguruan tinggi menjadi investasi strategis untuk melahirkan generasi yang unggul sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Kabid Humas menambahkan, berbagai gagasan yang disampaikan Kapolda dalam audiensi tersebut akan ditindaklanjuti melalui penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi, termasuk pengembangan program edukasi, dialog kebangsaan, pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan literasi hukum dan digital bagi generasi muda.Ia berharap sinergi yang dibangun mampu memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya Maluku yang aman, inklusif, berdaya saing, serta mampu menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional.Audiensi yang berlangsung selama satu jam tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi antara Polda Maluku dan Universitas Muhammadiyah Maluku dalam bidang pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai program yang mendukung terciptanya keamanan dan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Maluku.Melalui kolaborasi tersebut, Polda Maluku menegaskan bahwa menjaga keamanan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan membangun manusia, memperkuat karakter, memperluas literasi, serta menghadirkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang menuju Indonesia yang maju, aman, dan berdaya saing. PNO-12
09 Agu 2026, 14:50 WIT
Wujudkan Tata Kelola Transparan, Polda Maluku Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II T.A. 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola organisasi yang bersih, transparan dan akuntabel melalui pelaksanaan Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2026. Audit yang menyasar aspek pelaksanaan dan pengendalian dengan fokus pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) tersebut resmi dimulai di Polda Maluku, Rabu (5/8/2026).Pembukaan Taklimat Awal Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II berlangsung di Rupatama Polda Maluku dan dihadiri langsung Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., didampingi Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K.Turut hadir Auditor Kepolisian Utama Tingkat II Itwasum Polri selaku Pengendali Mutu Audit Kinerja Itwasum Polri di Polda Maluku Brigjen Pol. Dr. Alfian Budianto, S.H., M.H., Irwasda Polda Maluku Kombes Pol. I Made Sunarta, para Karo, Direktur, Kabid, Kasetum, Karumkit, Kapolresta Ambon, Kapolres Maluku Tengah, para Kapolres jajaran yang mengikuti secara virtual, auditor Itwasda, Ka SPKT, Kayanma, serta seluruh anggota tim audit kinerja Itwasum Polri.Audit ini menjadi bagian dari mekanisme pengawasan internal Polri untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran di lingkungan Polda Maluku dan jajaran berjalan sesuai ketentuan, efektif, efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.Kapolda: Audit Bukan untuk Mencari Kesalahan, tetapi Memastikan Organisasi Terus BerbenahKapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K.,M.Si. menegaskan bahwa pelaksanaan audit kinerja harus dimanfaatkan sebagai momentum evaluasi dan perbaikan organisasi secara berkelanjutan.Menurutnya, audit bukan semata-mata proses pemeriksaan, melainkan bagian penting dari fungsi kontrol untuk memastikan setiap pelaksanaan tugas dan pengelolaan sumber daya organisasi berjalan sesuai aturan.“Kami menyampaikan selamat datang kepada Tim Audit Kinerja Itwasum Polri di Polda Maluku. Kami berharap pelaksanaan audit ini berjalan baik, lancar dan sesuai dengan rencana serta dapat diselesaikan tepat waktu,” ujar Kapolda Maluku.Kapolda juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan audit tersebut karena hasilnya dapat menjadi bahan koreksi bagi Polda Maluku dan jajaran untuk memperbaiki berbagai kekurangan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.“Kami berterima kasih atas pelaksanaan audit ini karena menjadi koreksi bagi kami untuk memperbaiki semua kekurangan yang ada, sehingga ke depan organisasi ini dapat menjadi lebih baik,” tegasnya.Lebih jauh, Kapolda Maluku memberikan penekanan agar pelaksanaan audit tidak menghasilkan temuan yang sama secara berulang.“Saya berharap dalam audit ini tidak ada lagi temuan berulang, apalagi temuan baru. Kalau masih ada temuan yang sama, berarti kita belum berubah. Karena itu, audit ini harus menjadi sarana kontrol untuk memperbaiki seluruh temuan yang ada dalam organisasi,” kata Dadang.Kapolda menilai audit kinerja merupakan momentum penting bagi seluruh satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sekaligus memastikan setiap proses berjalan secara bersih dan sesuai ketentuan.Ia juga meminta seluruh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) memberikan dukungan penuh kepada tim auditor dengan membuka ruang komunikasi dan koordinasi secara konstruktif.“Kepada seluruh Kasatker, saya minta agar melakukan kerja sama yang baik dengan tim audit sehingga pelaksanaan audit kinerja di Polda Maluku dapat berjalan lancar sampai selesai,” pungkasnya.Sementara itu, sambutan Irwasum Polri yang dibacakan Katim Audit Kinerja Itwasum Polri untuk Polda Maluku menegaskan bahwa audit kinerja merupakan bagian dari upaya Polri memastikan pengelolaan organisasi dan anggaran berlangsung profesional, transparan dan akuntabel.Dalam sambutan tersebut disampaikan apresiasi kepada Kapolda Maluku dan seluruh jajaran atas penerimaan serta dukungan terhadap pelaksanaan audit kinerja Itwasum Polri.Katim Audit menjelaskan, audit kinerja merupakan proses identifikasi masalah yang dilakukan secara profesional untuk mengawasi pengelolaan anggaran secara baik dan transparan pada setiap satuan kerja di lingkungan Kepolisian.“Audit kinerja merupakan proses identifikasi masalah yang dilakukan secara profesional untuk mengawasi pengelolaan anggaran secara baik dan transparan di setiap satuan kerja yang ada di Kepolisian,” ujar Katim Audit saat membacakan sambutan Irwasum Polri.Menurutnya, kehadiran tim audit di Polda Maluku tidak ditempatkan semata-mata sebagai pemeriksa, tetapi juga sebagai konsultan dan mitra organisasi dalam melakukan pengawasan sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.“Kehadiran Tim Audit Kinerja Itwasum Polri di Polda Maluku adalah sebagai konsultan dan mitra dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya pelanggaran. Karena itu, kami sangat berharap dukungan dan kerja sama dari para Kasatker dan seluruh pihak agar audit ini dapat berjalan lancar hingga selesai,” katanya.Itwasum Polri juga menegaskan bahwa audit kinerja tidak boleh berhenti pada kegiatan administratif atau seremonial. Lebih dari itu, audit harus menghasilkan perbaikan nyata dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan organisasi.“Audit kinerja ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan instrumen strategis untuk memastikan seluruh fungsi Kepolisian berjalan secara efektif sesuai aturan dalam mendukung transformasi Polri yang lebih baik di masa yang akan datang,” tegasnya.Tim audit juga meminta agar setiap potensi temuan, baik temuan berulang maupun temuan baru, segera dikomunikasikan sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan secara tepat dan sesuai ketentuan.Fokus PNBP dan BLU, Dorong Pengelolaan Keuangan yang Lebih Akuntabel.Pelaksanaan Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2026 di Polda Maluku secara khusus menyasar aspek pelaksanaan dan pengendalian dengan sasaran PNBP dan BLU di lingkungan Polda Maluku dan jajaran.Fokus tersebut menjadi penting karena pengelolaan penerimaan negara dan layanan berbasis BLU membutuhkan sistem administrasi, pelaksanaan, pengendalian serta pertanggungjawaban yang konsisten dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Melalui audit ini, setiap satuan kerja diharapkan mampu memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pengendalian hingga pertanggungjawaban berjalan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.Selain menemukan potensi kelemahan, audit juga diarahkan untuk mendorong langkah korektif sehingga persoalan yang ditemukan tidak kembali muncul pada pemeriksaan berikutnya.Pelaksanaan audit kinerja di Polda Maluku sekaligus mempertegas pentingnya pengawasan internal sebagai bagian dari reformasi tata kelola Kepolisian.Pengawasan tidak hanya diarahkan untuk menemukan kesalahan, tetapi juga memastikan setiap satuan kerja mampu melakukan perbaikan secara mandiri, membangun sistem pengendalian yang lebih kuat, serta mencegah potensi penyimpangan sejak dini.Kabidhumas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., menegaskan bahwa pelaksanaan audit kinerja merupakan bentuk komitmen Polda Maluku dalam membangun organisasi yang semakin profesional, transparan dan bertanggung jawab kepada negara maupun masyarakat.“Audit kinerja merupakan bagian penting dari upaya Polda Maluku memastikan seluruh proses pelaksanaan tugas, termasuk pengelolaan PNBP dan BLU, berjalan sesuai aturan, transparan dan akuntabel. Bagi kami, audit bukan hanya tentang menemukan kekurangan, tetapi yang lebih penting adalah memastikan setiap kekurangan segera diperbaiki dan tidak kembali terulang,” ujar Rositah.Ia menambahkan, Polda Maluku berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada tim auditor selama proses pemeriksaan berlangsung.“Kami siap mendukung pelaksanaan audit secara terbuka dan kooperatif. Seluruh satuan kerja diharapkan menjadikan audit ini sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan pembenahan sehingga tata kelola organisasi semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” katanya.Rositah menegaskan, penguatan pengawasan internal memiliki posisi strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian.“Semakin baik pengawasan dan pengendalian internal, semakin kuat pula akuntabilitas organisasi. Ini menjadi bagian dari komitmen Polda Maluku untuk terus berbenah dan menghadirkan tata kelola Kepolisian yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik,” pungkasnya.Pembukaan Taklimat Awal Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2026 di Polda Maluku berlangsung aman, tertib dan lancar. Selanjutnya, proses audit akan dilaksanakan sesuai sasaran dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Itwasum Polri. PNO-12
09 Agu 2026, 14:09 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
