Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
BEM Hukum Jakarta Kritik BGN: Anggaran MBG Diduga Misalokasi, Desak Audit & Copot Kepala BGN
Papuanewsonline.com, Jakarta — Gerakan BEM Hukum Jakarta
melayangkan kritik tajam terhadap akuntabilitas Badan Gizi Nasional (BGN) dalam
pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menyoroti sejumlah pos
anggaran yang dinilai tidak relevan dengan tujuan utama program pemenuhan gizi.Kritik itu disampaikan dalam rilis resmi yang diterima Papuanewsonline.com,
via Whatsapp pada Senin 4 Mei 2026.Pos Anggaran Jadi Sorotan
Berdasarkan data yang dihimpun BEM Hukum Jakarta dari
berbagai sumber media dan platform digital, terdapat sejumlah pengadaan di
tubuh BGN yang menimbulkan polemik:- Motor listrik: sekitar Rp1,2 triliun untuk ±21.000 unit
operasional.- Kaos kaki: sekitar Rp6,9 miliar dari dana publik.- Semir dan perlengkapan sepatu: sekitar Rp1,5 miliar.- Belanja pakaian dan atribut: total mencapai sekitar
Rp622,3 miliar.- Platform digital Google Meet: menyentuh angka Rp5,7
miliar.“Dalam perspektif value for money, pengeluaran untuk item
seperti kaos kaki, semir, dan atribut non-esensial menjadi problematik karena
tidak memiliki korelasi langsung terhadap output kebijakan, yakni peningkatan
kualitas gizi,” tulis BEM Hukum Jakarta dalam rilisnya.Dinilai Tak Sesuai Prinsip Keuangan Negara BEM Hukum Jakarta menilai implementasi MBG wajib tunduk pada
prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam UU
No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Perpres No. 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.“Ketiadaan transparansi detail ini memperkuat dugaan adanya
ketidaksesuaian antara struktur anggaran dengan tujuan utama program, yaitu
pemenuhan gizi masyarakat,” lanjut rilis tersebut.Desak di Tengah Tekanan Fiskal Kritik ini muncul saat defisit anggaran negara tercatat
mencapai sekitar Rp240,1 triliun pada awal 2026. BEM Hukum Jakarta menilai
pemborosan pada sektor non-prioritas berpotensi mengganggu stabilitas fiskal.Situasi diperparah dinamika geopolitik di Timur Tengah yang
memicu kenaikan harga energi dan pangan. “Kebijakan fiskal negara seharusnya
diarahkan pada penguatan ketahanan pangan dan perlindungan sosial yang tepat
sasaran, bukan justru membuka ruang pemborosan anggaran,” tegas mereka.Selain itu, BEM Hukum Jakarta menyinggung berbagai kasus
keracunan dalam pelaksanaan MBG sebagai bukti lemahnya pengawasan mutu.Tiga Tuntutan BEM Hukum Jakarta Atas kondisi tersebut, Gerakan BEM Hukum Jakarta yang
dikoordinatori Dudi menyatakan tiga tuntutan:1. Transparansi penuh dan pembukaan rinci seluruh anggaran
BGN, termasuk pengadaan motor listrik, kaos kaki, semir, serta belanja atribut
lainnya, disertai audit investigatif independen.2. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan tata kelola BGN
berbasis prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas publik.3. Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil
langkah tegas, termasuk mencopot Kepala BGN karena dinilai gagal menjalankan
mandat program secara bertanggung jawab di tengah tekanan fiskal dan
ketidakpastian global.“Dalam negara demokrasi, setiap rupiah anggaran publik harus
dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan rasional. Program MBG tidak
boleh menjadi simbol kebijakan populis tanpa fondasi tata kelola yang kuat,”
tutup rilis tersebut.BGN Belum Beri Tanggapan
Hingga berita ini diturunkan, Papuanewsonline.com masih
berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala BGN dan Biro Humas BGN terkait data
pengadaan yang disorot BEM Hukum Jakarta. Papuanewsonline.com juga meminta tanggapan Kementerian
Keuangan dan BPK RI soal dugaan misalokasi anggaran serta rencana audit program
MBG.
Penulis: Hendrik
Editor: GF
04 Mei 2026, 21:36 WIT
May Day 2026 Disorot, Aktivis Nilai Nasib Buruh Kian Terpuruk di Tengah Pemborosan Negara
Papuanewsonline.com, Jakarta — Peringatan Hari Buruh
Internasional atau May Day 2026 kembali menjadi momentum kritik terhadap
kondisi kesejahteraan pekerja di Indonesia. Dalam sebuah dialog interaktif yang
digelar komunitas Aktivis 98 Garis Lucu di Jakarta, sejumlah aktivis menilai
kondisi buruh saat ini semakin tertekan di tengah situasi ekonomi yang belum
sepenuhnya pulih.Forum bertajuk “Mayday: Rakyat Disuruh Tahan Banting, Negara
Tahan Kritik” tersebut menghadirkan berbagai pandangan kritis mengenai
kebijakan pemerintah yang dianggap belum berpihak kepada kaum pekerja dan
kelompok rentan lainnya.Ketua panitia kegiatan, Ignatius Indro, menilai peringatan
Hari Buruh yang diselenggarakan pemerintah di kawasan Monumen Nasional lebih
bersifat seremonial dan belum menyentuh persoalan utama yang dihadapi buruh.“Tidak ada perubahan signifikan terhadap nasib buruh maupun
kondisi perekonomian. Pembagian paket sembako dalam jumlah besar bukan solusi.
Yang dibutuhkan buruh adalah perbaikan sistemik,” ujar Indro.Menurutnya, sejumlah kebijakan ketenagakerjaan saat ini
justru memperlemah posisi pekerja. Ia menyoroti keberadaan Undang-Undang Cipta
Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang dinilai membuka ruang
ketidakadilan dalam hubungan kerja, khususnya terkait sistem alih daya atau
outsourcing.Indro juga mengangkat persoalan pekerja sektor informal,
termasuk pengemudi ojek daring yang disebut menghadapi ketimpangan pembagian
komisi dengan perusahaan aplikasi. Ia mempertanyakan efektivitas sejumlah
program pemerintah yang selama ini diklaim mampu menciptakan lapangan kerja.“Bukan hanya buruh pabrik, sektor lain juga membutuhkan
perhatian serius. Ketimpangan komisi ojek online, janji 19 juta lapangan kerja
yang belum jelas, hingga program yang berpotensi menjadi beban anggaran—ini
semua harus dievaluasi,” tegasnya.Dalam forum yang sama, aktivis 98 lainnya, Bona
Sigalingging, menyoroti langkah pemerintah yang meratifikasi Peraturan Presiden
Nomor 25 Tahun 2026 terkait Konvensi ILO 188 mengenai perlindungan dan
kesejahteraan nelayan.“Ratifikasi ini patut diapresiasi, namun implementasinya
harus dikawal secara ketat agar benar-benar memberi manfaat bagi para nelayan,”
ujarnya.Sementara itu, Joshua Napitupulu menilai gerakan buruh
hingga kini masih menghadapi berbagai bentuk tekanan, baik secara langsung
maupun tidak langsung. Menurutnya, makna May Day tidak boleh direduksi hanya
menjadi agenda formal pemerintah.“Mayday adalah simbol perlawanan dan perjuangan buruh.
Ketika maknanya dibelokkan menjadi acara seremonial, itu menunjukkan kegagalan
pemerintah dalam menjawab persoalan mendasar,” kata Joshua.Ia juga menyoroti sejumlah persoalan klasik yang dinilai
belum terselesaikan hingga saat ini, seperti upah pekerja di bawah standar UMK,
minimnya perlindungan jaminan sosial, hingga persoalan keselamatan dan
kesehatan kerja (K3).Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto diketahui menghadiri
peringatan Hari Buruh yang digelar pemerintah di kawasan Monumen Nasional
bersama ribuan buruh dari berbagai organisasi. Kegiatan tersebut mendapat
perhatian publik luas, namun juga menuai kritik karena dianggap bertolak
belakang dengan semangat efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan
pemerintah.Sementara itu, ribuan buruh lainnya memilih turun ke jalan
dan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI untuk menyampaikan
tuntutan secara langsung kepada pemerintah dan wakil rakyat.Meski berlangsung dengan pendekatan berbeda, baik kegiatan
pemerintah maupun aksi demonstrasi buruh dilaporkan berjalan aman dan tertib
hingga seluruh rangkaian peringatan May Day 2026 berakhir. (GF)
04 Mei 2026, 17:52 WIT
Kapolri Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Mapolda DIY
Papuanewsonline.com, DIY - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri peletakan batu pertama Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menurut Sigit, pembangunan ini mengedepankan empat konsep Smart City. Pertama, kata Sigit, terkait data dan driven policing hub, yakni pusat kendali kepolisian yang menggunakan data dari berbagai sumber secara real-time untuk membantu mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis fakta."Kedua, social listening and sentiment intelligence system, yaitu, sistem untuk memantau dan memahami opini serta perasaan masyarakat, terutama dari media sosial, agar polisi dapat merespons isu secara lebih cepat dan tepat," kata Sigit dalam sambutannya di Mapolda DIY, Minggu (3/5/2026). Kemudian, kata Sigit, Mapolda DIY bakal dilengkapi cyber security defense center. Adapun itu adalah, pusat perlindungan digital yang bertugas menjaga sistem dan data dari serangan siber, seperti peretasan, penipuan online, dan kejahatan digital lainnya.Lalu yang terakhir, decision intelligence and knowledge system. Menurut Sigit, Mapolda DIY nantinya dipengkapi sistem yang mengolah data dan pengalaman menjadi pengetahuan. "Sehingga membantu pimpinan dalam membuat keputusan yang lebih cerdas, akurat, dan berkelanjutan," tutup Sigit. PNO-12
04 Mei 2026, 10:40 WIT
Kolaborasi Pembangunan Mapolda DIY, Kapolri Instruksikan Beri Pelayanan Optimal
Papuanewsonline.com, DIY - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat. Hal itu disampaikan saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (3/5/2026). "Dan ke depan kita harapkan Polda DIY betul-betul bisa memberikan pelayanan yang optimal terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta yang kita kenal sebagai kota budaya, kota pariwisata, kota pendidikan," kata Sigit di Mapolda DIY, Minggu (3/5/2026). Pembangunan ini sendiri bertajuk 'Mbangun Bhayangkara Presisi, Hamemayu Hayuning Bawono'. Sigit mengapresiasi Pemprov DIY terkait seluruh dukungan terkait pembangunan Mapolda Yogyakarta. "Jadi ini adalah bentuk dukungan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan yang tentunya kita memahami bahwa ini adalah titipan amanah terkait dengan pembangunan ini sebagaimana tema dari pembangunan Mapolda yaitu Mbangun Bhayangkara Presisi, Hamemayu Hayuning Bawono," ujar Sigit. Sebagaimana artinya, Sigit meminta agar jajarannya bisa menjaga, memperbaiki dan menciptakan keindahan serta keharmonisan bermasyarakat yang tentunya ini sejalan dengan Tri Brata dan Catur Prasetya. "Dan juga kami juga mendapatkan amanah agar ke depan gedung Polda DIY ini dibangun dengan konsep smart city, tadi kita mendapatkan amanah dari Bapak Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono titipan dari masyarakat Yogya agar gedung ini tidak hanya berdiri sebagai gedung yang hanya fisiknya saja tapi juga bisa melaksanakan fungsinya untuk bisa tampil sebagai pelayanan kepolisian yang memiliki kemampuan data driven police hub, social listening and sentiment intelligence system, cyber security defense center serta decision intelligence and knowledge system," papar Sigit.Karenanya, Sigit menekankan, jajaran Polda DIY harus mendukung konsep dari Daerah Istimewa Yogyakarta. "Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari seluruh para pemangku jabatan, pemangku kepentingan dan juga harapan besar dari masyarakat Yogya terhadap kinerja Polri untuk betul-betul bisa profesional, dekat dan dicintai masyarakat," tutup Sigit. PNO-12
04 Mei 2026, 10:36 WIT
Perusahaan Korea Selatan Lirik UMKM Indonesia untuk Proyek Energi Berbasis Tanaman
Papuanewsonline.com, Jakarta — Peluang kerja sama
internasional kembali terbuka bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) di Indonesia. Kali ini, perusahaan asal Korea Selatan, Pisphere Company,
menunjukkan ketertarikannya untuk menjalin kolaborasi bersama Sinergi UMKM
Indonesia dalam pengembangan proyek energi berbasis tanaman di sejumlah daerah
di Indonesia.Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Canton 108,
kawasan Astha District 8 SCBD, Jakarta, Sabtu (2/5/2026). Dalam pertemuan itu,
kedua pihak membahas rencana kerja sama di sektor agro energi yang berfokus
pada pemanfaatan tanaman sebagai sumber energi terbarukan sekaligus
pemberdayaan masyarakat lokal.Kerja sama ini dirancang tidak hanya untuk mendukung
pengembangan energi ramah lingkungan, tetapi juga membuka ruang keterlibatan
langsung bagi masyarakat dan pelaku UMKM di sektor pertanian serta perkebunan.
Wilayah Indonesia Timur seperti NTT, Ambon, dan Papua disebut menjadi salah
satu fokus utama implementasi proyek tersebut.CEO Pisphere Company, Kang Byeong Ju, menyampaikan optimisme
tinggi terhadap potensi kolaborasi bersama Sinergi UMKM Indonesia. Pihaknya
menilai pengalaman organisasi tersebut dalam mendampingi masyarakat akar rumput
menjadi nilai penting untuk memastikan proyek berjalan efektif di lapangan.Menurut Pisphere, pendekatan berbasis komunitas menjadi
faktor utama keberhasilan pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Dengan
keterlibatan langsung masyarakat, proyek dinilai tidak hanya menghasilkan
manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat kapasitas lokal dalam pengelolaan
sumber daya berkelanjutan.Direktur Pengembangan Bisnis Sinergi UMKM Indonesia, M. Robi
Bratawijaya, menyebut kerja sama tersebut sebagai peluang strategis bagi
pengembangan UMKM nasional. “Ini adalah kesempatan strategis untuk mendorong
pemberdayaan UMKM melalui keterlibatan langsung dalam proyek energi berbasis
tanaman yang berkelanjutan,” ujarnya.Ia menjelaskan bahwa keterlibatan UMKM dalam proyek ini
diharapkan mampu menciptakan rantai ekonomi baru, terutama bagi masyarakat di
wilayah terpencil yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap
pengembangan industri energi modern.Selain membahas rencana teknis proyek, pertemuan itu juga
menjadi momentum penguatan hubungan antar kedua pihak untuk membangun kerja
sama jangka panjang di bidang pengembangan ekonomi hijau berbasis komunitas.Dalam agenda tersebut turut hadir CEO Sinergi UMKM Indonesia
Widhiyani Mokhamad, Direktur Program Haryono, SE., serta Direktur Kerjasama dan
Komunikasi Andi Wardana. Kehadiran jajaran pimpinan tersebut menunjukkan
keseriusan Sinergi UMKM Indonesia dalam mempersiapkan program kolaborasi
internasional tersebut.Rencananya, proyek energi berbasis tanaman ini akan mulai
berjalan pada Juli 2026 mendatang. Sebelum implementasi dilakukan, Sinergi UMKM
Indonesia akan melakukan pendataan masyarakat, pemetaan potensi wilayah, serta
persiapan infrastruktur pendukung di lokasi sasaran.Program ini diharapkan menjadi langkah awal dalam
pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat di Indonesia. Selain
mendukung transisi energi ramah lingkungan, proyek tersebut juga diharapkan
mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal melalui keterlibatan
aktif UMKM dalam rantai produksi energi masa depan. (GF)
03 Mei 2026, 14:22 WIT
Peringati Hari Buruh, Kapolda Maluku: Stabilitas Keamanan Kunci Kesejahteraan
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan pentingnya sinergi antara buruh, pemerintah, dan pengusaha dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendorong kesejahteraan pekerja saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Ambon, Jumat (1/5/2026).Kegiatan yang digelar Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Korwil Maluku di Aula Hotel Pacific tersebut dihadiri sekitar 200 peserta, terdiri dari unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, pengurus serikat buruh, dan perwakilan pekerja dari berbagai wilayah di Maluku.Dalam sambutannya, Kapolda menyebut May Day bukan hanya momentum memperingati perjuangan buruh, tetapi juga ajang memperkuat hubungan industrial yang harmonis melalui dialog dan komunikasi konstruktif.“Hari Buruh mengingatkan kita pada perjuangan panjang kaum pekerja. Namun saat ini, penyampaian aspirasi sudah berkembang lebih baik melalui dialog dan kebersamaan,” ujar Kapolda.Ia menegaskan, persoalan ketenagakerjaan tidak dapat diselesaikan secara sepihak, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.“Ketiga unsur ini harus duduk bersama dan mencari solusi terbaik. Sinergi menjadi kunci dalam menciptakan kesejahteraan bersama,” katanya.Kapolda juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi ke daerah.Menurutnya, iklim keamanan yang kondusif akan berdampak langsung terhadap terbukanya lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.“Jika daerah tidak aman, investor akan ragu masuk. Karena itu menjaga kamtibmas adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.Selain itu, Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para pekerja, untuk menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dapat mengganggu stabilitas sosial.Ia menilai Maluku memiliki potensi besar di sektor pariwisata, budaya, dan sumber daya alam yang dapat menjadi penggerak pembangounan apabila didukung situasi yang aman dan kondusif.Kegiatan May Day 2026 di Ambon berlangsung tertib, aman, dan penuh kebersamaan, sekaligus menjadi ruang silaturahmi antara pekerja, pemerintah, dan aparat keamanan dalam memperkuat komitmen menjaga hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan.Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Maluku menunjukkan adanya perubahan pola pendekatan dalam penyampaian aspirasi buruh yang kini lebih mengedepankan dialog, kolaborasi, dan stabilitas sosial. Kehadiran Kapolda Maluku bersama unsur pemerintah dan organisasi pekerja menjadi sinyal kuat bahwa isu ketenagakerjaan tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan hubungan industrial, tetapi juga berkaitan erat dengan stabilitas keamanan dan pembangunan daerah.Pernyataan Kapolda Maluku mengenai pentingnya keamanan sebagai fondasi investasi mencerminkan realitas bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pekerja tidak dapat dipisahkan dari situasi kamtibmas yang kondusif. Di tengah tantangan ekonomi global dan persaingan investasi antar daerah, Maluku membutuhkan iklim yang aman, stabil, dan terbuka terhadap dialog agar mampu menarik investasi yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja.Di sisi lain, pendekatan dialogis yang disampaikan Kapolda menjadi pesan penting bahwa penyelesaian persoalan buruh idealnya dilakukan melalui komunikasi dan musyawarah, bukan konfrontasi. Model hubungan industrial seperti ini dinilai lebih relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang mengutamakan keberlanjutan dan kepentingan bersama.May Day di Maluku tahun ini juga memperlihatkan wajah baru hubungan antara aparat keamanan dan kelompok pekerja, yakni sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial. Jika pola sinergi ini terus dijaga, maka hubungan industrial di Maluku berpotensi berkembang lebih sehat, produktif, dan berkeadilan.Pada akhirnya, kesejahteraan buruh, pertumbuhan investasi, dan stabilitas keamanan merupakan tiga elemen yang saling berkaitan. Ketika ketiganya mampu berjalan beriringan, maka pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. PNO-12
03 Mei 2026, 13:54 WIT
May Day di Ambon, Kapolda Maluku: Buruh Harus Jadi Mitra Pembangunan Daerah
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof.Dr. Dadang Hartanto mengajak kalangan buruh di Maluku untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah pada peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Kota Ambon, Jumat (1/5/2026).Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan jalan santai dan syukuran Hari Buruh yang digelar serikat pekerja di Tribun Lapangan Merdeka Ambon.Menurut Dadang, buruh, pemerintah, dan pengusaha merupakan tiga elemen penting yang memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.“Buruh tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga harus menjadi bagian dari solusi dan kemajuan daerah. Jika keamanan terjaga, investasi akan tumbuh dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” ujarnya.Kegiatan itu turut dihadiri Direktur Intelkam, Direktur Lalu Lintas, Karumkit Bhayangkara Polda Maluku, unsur Forkopimda Maluku, pimpinan serikat pekerja, pelaku usaha, serta sejumlah pejabat terkait.Kapolda juga menekankan pentingnya menjaga situasi kamtibmas yang kondusif sebagai fondasi utama pembangunan di Maluku.“Keamanan adalah salah satu kekuatan utama untuk memajukan Maluku. Karena itu, buruh, pemerintah, dan aparat keamanan harus duduk bersama menjaga stabilitas daerah,” katanya.Dalam kesempatan tersebut, Dadang turut menyampaikan bahwa Polri telah membuka layanan pengaduan ketenagakerjaan guna membantu pekerja yang menghadapi persoalan hubungan industrial, termasuk pemutusan hubungan kerja dan sengketa ketenagakerjaan.Menurutnya, layanan itu dihadirkan untuk membantu mencarikan solusi bagi pekerja sesuai kemampuan dan kebutuhan di lapangan.Usai kegiatan syukuran, Kapolda bersama Forkopimda dan perwakilan pengusaha melepas peserta jalan santai yang berlangsung meriah dan kondusif di kawasan pusat Kota Ambon. PNO-12
02 Mei 2026, 12:43 WIT
Krisis Tata Kelola Mimika: Kepala Kampung Purna Tugas, Proyek Air Bersih Di Iwaka Disebut Gagal
Papuanewsonline.com, Mimika - Pemerintahan tingkat kampung
di Kabupaten Mimika tengah menghadapi kekosongan kepemimpinan serius. Seluruh
kepala kampung dilaporkan berstatus purna tugas sejak Januari hingga Mei 2026
karena tidak ada perpanjangan Surat Keputusan dari pemerintah daerah.Ketua Komunitas Pemuda Kei, Edoardus Rahawadan, menegaskan
kondisi itu berdampak langsung pada terhentinya roda pemerintahan kampung.
"Seluruh desa atau kampung di Mimika kini mengalami kekosongan
kepemimpinan," kata Edoardus, usai meninjau Kampung Iwaka.Menurut Edoardus, kekosongan ini memicu kekhawatiran warga
terkait pelayanan publik, pengelolaan dana desa, hingga stabilitas sosial di
tingkat akar rumput. Sejumlah tokoh masyarakat mendesak pemerintah kabupaten
segera mengambil langkah darurat untuk mengisi kekosongan tersebut.Proyek Air Bersih DisorotSelain krisis kepemimpinan, proyek penyediaan air bersih di
Desa Iwaka juga menjadi sorotan. Edoardus menyebut proyek yang
digembar-gemborkan Pemkab Mimika itu gagal. "Saya lihat beberapa titik air
bersih di Desa Iwaka, ternyata itu proyek gagal. Pipa airnya sudah karat dan
sampai hari ini masyarakat masih menanti hujan," ujarnya.Ia menilai proyek air bersih di wilayah pesisir Mimika tidak
memberi manfaat nyata. "Masyarakat masih bersandar pada air hujan. Ini
proyek gagal dan hanya memperkaya pemerintah serta kontraktor," kata
Edoardus.Warga di beberapa kampung pesisir seperti Ipaya, Paripi, dan
Yaraya disebut masih mengandalkan air hujan sebagai sumber air minum
sehari-hari. “Kami masih minum air hujan. Tidak ada perubahan meskipun proyek
air bersih sudah lama dijanjikan,” kata salah satu warga pesisir yang enggan
disebut namanya.Polemik Sekretaris Desa IwakaDalam uji petik di Kampung Iwaka, muncul keluhan warga
terkait penunjukan aparatur kampung. Warga mempertanyakan adanya pendatang yang
dinilai memaksakan diri menjabat sebagai Sekretaris Desa Iwaka. “Mengapa orang
dari luar harus dipaksakan menjadi Sekretaris Desa, sementara masih banyak anak
asli kampung yang mampu?” ungkap seorang tokoh masyarakat setempat.Edoardus menilai persoalan ini menambah daftar panjang
tantangan tata kelola pemerintahan di Mimika, mulai dari krisis kepemimpinan,
kegagalan program infrastruktur dasar, hingga konflik sosial terkait
representasi masyarakat lokal.Hingga berita ini diturunkan, papuanewsonline,com. masih
berupaya meminta konfirmasi resmi dari Pemkab Mimika terkait kekosongan kepala
kampung, evaluasi proyek air bersih, dan polemik penunjukan Sekdes Iwaka.Masyarakat berharap pemerintah daerah segera memberi
klarifikasi dan solusi konkret untuk memastikan stabilitas pemerintahan serta
terpenuhinya hak dasar warga. Penulis: Hendrik
Editor: GF
01 Mei 2026, 11:47 WIT
Layanan KA Jarak Jauh Mulai Normal Bertahap, KAI Pastikan Hak Penumpang Tetap Terpenuhi
Papuanewsonline.com, Bekasi - PT Kereta Api Indonesia
(Persero) memastikan layanan Kereta Api Jarak Jauh (KA JJ) mulai dipersiapkan
kembali normal secara bertahap mulai 30 April 2026. Langkah tersebut dilakukan
setelah proses pemulihan operasional akibat insiden di wilayah Bekasi Timur
terus berjalan dalam beberapa hari terakhir.Meski layanan mulai dipulihkan, KAI mengakui sejumlah
perjalanan masih mengalami keterlambatan. Penyesuaian pola operasi dilakukan
secara hati-hati guna memastikan aspek keselamatan dan kesiapan teknis tetap
menjadi prioritas utama.Dalam keterangannya, Vice President Corporate Communication
KAI Anne Purba mengatakan proses pemulihan dilakukan secara bertahap agar
operasional kereta kembali berjalan aman dan terkendali.“KAI memberikan pengembalian bea tiket sebesar 100% di luar
bea pesan bagi pelanggan yang terdampak. Seluruh proses dapat diakses dengan
mudah melalui berbagai kanal layanan,” ujar Anne Purba dalam siaran pers, Rabu
(29/4/2026).KAI mencatat hingga pukul 17.00 WIB pada 29 April 2026,
sebanyak 13.027 tiket KA Jarak Jauh yang terdampak insiden di Bekasi Timur
telah berhasil dilakukan pengembalian atau refund kepada pelanggan.Kebijakan refund penuh tersebut diberikan bagi pelanggan
yang membatalkan perjalanan akibat keterlambatan, penundaan lebih dari satu
jam, perubahan rute perjalanan, maupun pelanggan yang memilih tidak menggunakan
kereta pengganti atau moda lanjutan yang disiapkan perusahaan.Selain itu, pengembalian tiket juga berlaku untuk tiket
pulang-pergi, tiket lanjutan atau connecting, termasuk layanan KAI Group yang
berada dalam satu kode booking dan terdampak insiden operasional tersebut.Anne menjelaskan, pelanggan yang tetap melanjutkan
perjalanan menggunakan kereta pengganti dengan kelas yang sama ataupun lebih
tinggi tidak akan dikenakan biaya tambahan. Jika perjalanan tidak dapat
dilanjutkan hingga stasiun tujuan, KAI juga menyiapkan moda transportasi
lanjutan.“Apabila perjalanan tidak dapat dilanjutkan hingga stasiun
tujuan, KAI mengupayakan moda lanjutan, dan pengembalian tiket tetap diberikan
secara penuh,” katanya.Untuk mempermudah proses pengembalian dana, KAI membuka
sejumlah kanal layanan refund. Pelanggan dapat melakukan pembatalan langsung di
loket stasiun dengan menunjukkan boarding pass atau e-boarding, maupun melalui
Contact Center 121 dan aplikasi Access by KAI.Perusahaan juga memastikan proses pencairan dana dilakukan
maksimal 1 x 24 jam setelah pembatalan diverifikasi. Batas waktu pengajuan
refund diberikan hingga tujuh hari sejak jadwal keberangkatan.Di tengah proses normalisasi layanan, KAI turut menyampaikan
permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi
akibat gangguan perjalanan pascainsiden di Bekasi Timur.“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan
pelanggan. Dalam proses pemulihan ini, kami memohon pengertian apabila
perjalanan masih mengalami kelambatan, dan kami terus berupaya memastikan
layanan kembali berjalan dengan baik serta hak pelanggan tetap terpenuhi,”
tutup Anne.KAI memastikan akan terus memberikan pembaruan informasi
terkait perkembangan operasional melalui kanal resmi perusahaan, termasuk
Contact Center KAI 121 dan media informasi lainnya. (GF)
30 Apr 2026, 15:33 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
