Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Irjen (Purn) Ida Umumkan Nominasi Kompolnas Awards 2026, Apresiasi Kinerja dan Dedikasi Personel
Papuanewsonline.com, Jakarta – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) secara resmi mengumumkan daftar nominasi Kompolnas Awards 2026 sebagai bentuk penghargaan kepada satuan kerja dan personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menunjukkan kinerja unggul, inovasi, integritas, serta dedikasi dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.Komisioner Kompolnas sekaligus Ketua Pelaksana Kompolnas Awards 2026, Irjen Pol. (Purn.) Ida Oetari Poernamasasi, mengatakan bahwa penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi terhadap capaian para nominator, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepolisian di seluruh Indonesia."Harapannya, Kompolnas Awards dapat memotivasi satuan kerja lainnya melalui penerapan berbagai praktik terbaik sehingga seluruh jajaran Polri dapat terus meningkatkan kualitas kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Ida Oetari di Jakarta, Jumat (31/7/2026).Menurut Ida, salah satu karakteristik utama dalam penilaian Kompolnas Awards adalah respons satuan kerja terhadap pengaduan masyarakat yang diterima Kompolnas, termasuk kecepatan dan kualitas tindak lanjut yang diberikan.Selain itu, Kompolnas juga akan melaksanakan proses verifikasi dan visitasi lapangan terhadap para nominator untuk memastikan kesesuaian antara data yang disampaikan dengan kondisi di lapangan."Kami ingin memastikan bahwa seluruh data yang dinilai pada tahap awal benar-benar tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Oleh karena itu, tim juri akan melakukan visitasi secara langsung kepada para nominator terbaik," ujarnya.Ia menjelaskan, penilaian dalam Kompolnas Awards 2026 mengacu pada lima indikator utama atau 5P, yakni Prosperity, Planet, People, Partnership, dan Peace. Kelima indikator tersebut menjadi landasan dalam menilai kinerja, inovasi, integritas, serta dampak yang dihasilkan oleh setiap peserta.Pada tahun ini, Kompolnas Awards menghadirkan 15 kategori yang terbagi ke dalam kategori satuan kerja dan kategori perseorangan.Pada kategori Satker Mabes Polri, nominasi diberikan kepada Densus 88 Antiteror Polri, Pusat Identifikasi Bareskrim Polri, Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri, Diklat Reserse Lemdiklat Polri, serta Pasukan Gegana Korps Brimob Polri.Untuk kategori Polda, nominasi diberikan kepada Polda Kalimantan Timur, Polda Lampung, Polda Kepulauan Riau, Polda Sumatera Selatan, dan Polda Kalimantan Tengah.Kategori Polres Kelompok A diisi oleh Polres Sumedang, Polres Kutai Barat, Polres Tanah Laut, Polres Klungkung, dan Polres Banjar.Kategori Polres Kelompok B meliputi Polres Bantul, Polres Kotawaringin Barat, Polres Kolaka, Polres Gorontalo, dan Polres Kupang.Sementara itu, kategori Polres Kelompok C terdiri atas Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Polrestabes Semarang, Polresta Balikpapan, Polresta Mataram, dan Polresta Malang Kota.Pada kategori Polsek Urban/Metro, nominasi diberikan kepada Polsek Medan Barat, Polsek Pesanggrahan, Polsek Banguntapan, Polsek Biringkanaya, dan Polsek Tanah Sereal.Adapun kategori Polsek Rural/Pra-Rural diisi oleh Polsek Meral, Polsek Taniwel, Polsek Arso Timur, Polsek Metro Pusat, dan Polsek Girimulyo.Pada kategori perseorangan, Kategori People terdiri atas Brigpol Lidya Afrila Anisa dari Polda Kalimantan Tengah, Aipda Lalu Satya Mandayan Kurnia dari Polda Nusa Tenggara Barat, serta Bripka Khairi dari Polda Riau. Untuk nominasi Planet diberikan kepada Aiptu Eko Yulianto dari Polda Banten, Aiptu Mulia Raja dari Polda Sumatera Barat, serta Dillia Rika Sari dari Polda Jawa Tengah.Sedangkan Kategori Prosperity diisi oleh Bripka Sony Ikhwandi dari Polda Nusa Tenggara Barat dan Adi Qory Kurniawan dari Polda Jawa Tengah. Sementara itu, kategori Peace diisi oleh Aiptu Mawardi dari Polda Metro Jaya, Aipda Arjunif dari Polda Jambi, serta Tamarani Panjaitan dari Polda Jambi. Kategori Partnership meliputi Henry Bona Sinaga dari Polda Sumatera Utara, Agus Kurniawan dari Polda Jawa Tengah, serta Yogi Friatno Setiawan dari Polda Kalimantan Tengah. Lalu pada kategori Peacekeeper, nominasi diberikan kepada Brigpol Tiara Nissa Zulbida dari Divisi Hubungan Internasional Polri.Sementara itu, kategori Satgas Wilayah Konflik diberikan kepada Iptu Suratman selaku Kasubsatgas TIK Satgas Bantuan Polda Papua, Bripda Isak S. Kafiar dari Subsatgas Lidik Satgas Gakkum Polda Papua, serta Bharaka I Ketut Martina dari Satgas Tindak Korps Brimob Polri.Ida menegaskan bahwa seluruh nominator telah melewati proses seleksi yang panjang dan ketat dengan melibatkan unsur Kompolnas, Mabes Polri, akademisi, tokoh masyarakat, dan media."Kompolnas Awards bukan sekadar ajang penghargaan, tetapi juga merupakan upaya bersama untuk membangun budaya profesionalisme, transparansi, dan inovasi di lingkungan Polri. Kami berharap seluruh nominator dapat menjadi inspirasi bagi anggota lainnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tutupnya. PNO-12
31 Jul 2026, 22:19 WIT
Antisipasi Karhutla, Wakapolda Maluku Tekankan Kesiapan Setiap Wilayah Dalam Merespon
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan memastikan seluruh jajaran siap bergerak cepat, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta meningkatkan deteksi dini terhadap potensi kebakaran di wilayah Maluku.Komitmen tersebut ditegaskan Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., saat mengikuti Video Conference (Vicon) bersama Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedy Prasetyo terkait arahan penanganan dan antisipasi Karhutla di seluruh Indonesia. Kegiatan berlangsung di Ruang Vicon Lantai II Mapolda Maluku, Kamis (30/6/2026).Wakapolda Maluku didampingi Irwasda Polda Maluku Kombes Pol. I Made Sunarta dan Kepala Basarnas Provinsi Maluku. Vicon tersebut juga diikuti Kepala BMKG Provinsi Maluku, Pejabat Utama Polda Maluku, para perwira yang mewakili satuan kerja, serta perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku.Dalam arahannya kepada seluruh jajaran Polda, Wakapolri menekankan pentingnya kesiapan setiap wilayah dalam menghadapi potensi Karhutla. Seluruh Polda dan Polres diminta tidak menunggu kebakaran meluas, tetapi harus mampu melakukan langkah antisipasi dan bergerak cepat ketika terjadi kebakaran hutan maupun lahan.Menindaklanjuti arahan tersebut, Wakapolda Maluku menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi Karhutla harus dibangun secara menyeluruh, mulai dari deteksi dini, pemetaan wilayah rawan, kesiapan personel dan sarana pendukung, hingga koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.“Kita harus memastikan seluruh jajaran memiliki kesiapsiagaan yang baik dalam menghadapi potensi Karhutla. Penanganan tidak boleh menunggu api membesar. Setiap indikasi harus segera direspons melalui deteksi dini, koordinasi dan tindakan cepat di lapangan,” tegas Wakapolda Maluku.Menurutnya, karakteristik geografis Maluku yang terdiri atas wilayah kepulauan membutuhkan pola penanganan yang adaptif. Kecepatan informasi dan koordinasi menjadi faktor penting agar setiap kejadian dapat segera ditangani sebelum berkembang dan menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat maupun lingkungan.Wakapolda juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah, BMKG, Basarnas, Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi terkait lainnya. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memperkuat kemampuan mitigasi, pemantauan kondisi lingkungan, penanganan di lapangan, hingga pemulihan pascakejadian.“Karhutla bukan persoalan satu institusi. Karena itu, koordinasi lintas sektor harus berjalan sejak tahap pencegahan sampai penanganan. Informasi dari BMKG, pemerintah daerah dan instansi teknis harus menjadi bagian dari langkah deteksi dini dan pengambilan keputusan di lapangan,” ujar Arif.Dalam Vicon tersebut, Wakapolri juga mengingatkan seluruh jajaran agar penanganan Karhutla tetap memperhatikan keberlanjutan program ketahanan pangan Polri yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Menindaklanjuti arahan itu, Polda Maluku memastikan upaya menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran harus berjalan seiring dengan penguatan ketahanan pangan masyarakat. Lahan produktif yang menjadi bagian dari program ketahanan pangan harus dijaga dari potensi kebakaran maupun aktivitas yang dapat merusak lingkungan.Wakapolda meminta jajaran tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika kebakaran telah terjadi, tetapi juga memperkuat edukasi dan pencegahan melalui keterlibatan masyarakat.“Kita ingin masyarakat menjadi bagian dari upaya pencegahan. Edukasi, kepedulian terhadap lingkungan dan pelaporan cepat harus diperkuat. Di sisi lain, program ketahanan pangan juga harus terus berjalan karena keduanya sama-sama berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan, Polda Maluku telah menindaklanjuti arahan Wakapolri dengan memperkuat koordinasi bersama instansi terkait sebagai bagian dari strategi pencegahan dan penanganan Karhutla.Menurutnya, keterlibatan BMKG, Basarnas, DLH dan unsur pemerintah daerah dalam Vicon tersebut menunjukkan bahwa penanganan Karhutla membutuhkan pendekatan kolaboratif dan tidak dapat dilakukan secara parsial.“Polda Maluku berkomitmen memperkuat langkah pencegahan melalui deteksi dini, koordinasi lintas sektor dan kesiapan personel. Setiap informasi mengenai potensi maupun kejadian Karhutla harus segera ditindaklanjuti sehingga penanganannya tidak terlambat,” kata Rositah.Ia menambahkan, jajaran kewilayahan juga memiliki peran penting dalam membangun komunikasi dengan masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki potensi kerawanan kebakaran. Masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran yang dapat memicu kebakaran meluas serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran.“Pencegahan akan jauh lebih efektif apabila masyarakat menjadi mitra aktif kepolisian. Karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan segera melaporkan setiap potensi Karhutla kepada petugas,” ujarnya.Polda Maluku juga memastikan kesiapan personel dan koordinasi antar-satuan akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya memberikan respons cepat terhadap setiap kejadian Karhutla di wilayah hukum Polda Maluku.Melalui sinergi Polri, pemerintah daerah, BMKG, Basarnas, DLH dan masyarakat, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk membangun sistem pencegahan Karhutla yang lebih responsif, terintegrasi dan berkelanjutan, sekaligus menjaga keberlangsungan lingkungan dan program ketahanan pangan demi kepentingan masyarakat. PNO-12
31 Jul 2026, 22:09 WIT
Kunjungi Mapolresta Ambon, Kapolda Maluku Luncurkan Rumah Polima
Papuanewsonline.com, Ambon – Kunjungan kerja Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.I.K., S.H., M.Si., ke Markas Komando Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Rabu (29/7/2026), menjadi momentum peluncuran Rumah Polima, sebuah inovasi pemolisian yang digagas untuk memperkuat deteksi dini konflik sosial dan mencegah kriminalitas melalui kehadiran personel Polri yang lebih dekat dengan masyarakat.Inovasi tersebut merupakan bagian dari transformasi strategi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) yang menitikberatkan pada penguatan fungsi preemtif. Melalui konsep Rumah Polima, personel Polri akan ditempatkan secara menetap di wilayah tertentu agar mampu membangun komunikasi yang intensif dengan masyarakat, memetakan potensi kerawanan sejak dini, serta menyelesaikan berbagai persoalan sosial sebelum berkembang menjadi konflik maupun tindak pidana.Dalam arahannya kepada seluruh pejabat utama dan jajaran Polresta Ambon, Kapolda menegaskan bahwa tantangan kamtibmas di Maluku saat ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan represif. Menurutnya, tingginya kasus kriminalitas konvensional, seperti penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta potensi konflik sosial di sejumlah wilayah, membutuhkan strategi pencegahan yang lebih kuat dengan mengedepankan kehadiran polisi di tengah masyarakat."Polisi tidak boleh hanya menunggu laporan dari masyarakat. Kita harus hadir lebih dahulu, mengenali persoalan sejak awal, membangun komunikasi, dan mencegah setiap potensi gangguan sebelum berkembang menjadi konflik maupun tindak pidana," tegas Kapolda.Kapolda menekankan bahwa kedekatan personel dengan masyarakat merupakan kunci keberhasilan deteksi dini. Karena itu, seluruh jajaran diminta meninggalkan pola kerja yang bersifat pasif dan lebih aktif melakukan pendekatan jemput bola melalui kegiatan sambang, dialog, dan pembinaan masyarakat."Kita jangan hanya menerima laporan, tetapi harus turun langsung ke lapangan. Kuncinya polisi harus dekat dengan masyarakat. Kalau kita tidak dekat, maka kita tidak akan mampu mendeteksi kerawanan yang berkembang di lingkungan masyarakat," ujar Kapolda.Rumah Polima, Penguatan Fungsi Preemtif PolriKapolda menjelaskan bahwa Rumah Polima merupakan konsep baru yang berbeda dengan Pos Pengamanan (Pos Pam) konvensional. Jika Pos Pam hanya berfungsi sebagai titik pengamanan pada waktu tertentu, Rumah Polima dirancang sebagai tempat tinggal personel Polri yang bertugas secara permanen berdasarkan Surat Perintah (Sprin), sehingga kehadiran polisi benar-benar menyatu dengan kehidupan masyarakat.Melalui keberadaan Rumah Polima, personel diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga menjadi sahabat masyarakat, membangun kepercayaan publik, memperkuat komunikasi sosial, sekaligus mengidentifikasi potensi gangguan keamanan sejak dini.Selain meluncurkan konsep Rumah Polima, Kapolda juga menginstruksikan seluruh jajaran untuk memperkuat kemandirian satuan kewilayahan dalam mengelola situasi kamtibmas melalui pemetaan kerawanan yang akurat tanpa bergantung pada pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO). Evaluasi terhadap keberadaan Pos Pengamanan juga harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan di masing-masing wilayah.Kapolda turut menyoroti optimalisasi Call Center 110 sebagai bagian dari pelayanan publik Polri. Menurutnya, layanan darurat tersebut harus didukung oleh respons cepat personel di lapangan sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh akses pelaporan yang mudah, tetapi juga penanganan yang cepat dan tepat.Dalam kunjungan kerja tersebut, Kapolda juga menerima paparan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease mengenai manajemen fungsi reserse kriminal, penanganan kasus-kasus menonjol, serta peta potensi konflik wilayah sebagai dasar penyusunan strategi pemeliharaan kamtibmas yang lebih efektif.Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan bahwa peluncuran Rumah Polima merupakan implementasi komitmen Polda Maluku dalam menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat paradigma pemolisian yang mengedepankan pencegahan."Rumah Polima menjadi inovasi strategis Polda Maluku dalam memperkuat fungsi preemtif Polri. Kehadiran personel yang hidup berdampingan dengan masyarakat akan mempercepat deteksi dini terhadap potensi konflik maupun kriminalitas, memperkuat kemitraan dengan warga, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang humanis, responsif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah sejak dini," jelas Kombes Pol. Rositah Umasugi.Ia menambahkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya Polda Maluku membangun sistem pemolisian yang adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat serta mendukung terwujudnya keamanan yang berkelanjutan di wilayah Maluku.Melalui inovasi Rumah Polima, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan strategi pemolisian Presisi yang mengedepankan pencegahan, kemitraan, dan kehadiran nyata anggota Polri di tengah masyarakat sebagai langkah memperkuat deteksi dini konflik, menekan angka kriminalitas, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Maluku. PNO-12
31 Jul 2026, 21:52 WIT
RESMI - Kopdes Merah Putih Nawaripi Ambil Alih Pengelolaan Pelabuhan Ikan Pomako
Papuanewsonline.com, Mimika - Pemerintah Kampung Nawaripi resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Dinas Perikanan Kabupaten Mimika terkait pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pomako. Mandat pengelolaan pelabuhan strategis tersebut kini diserahkan sepenuhnya kepada Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Nawaripi.Penandatanganan MoU pada Kamis, 31 Juli 2026 itu disaksikan langsung Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun, bersama anggota Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) Moses Aikawe yang juga Wakil Ketua Koperasi Merah Putih Nawaripi, serta perwakilan investor, Jemi."Ini merupakan capaian yang sangat berarti bagi kami. Permohonan yang kami ajukan kepada Dinas Perikanan mendapat respons yang baik," ujar Norman Ditubun kepada wartawan, Kamis (31/7).Menurut Norman, kehadiran unsur pemerintah kampung, Bamuskam, dan investor dalam prosesi MoU tersebut menjadi bukti dukungan penuh lintas pihak terhadap pengembangan sektor perikanan di Nawaripi.Dengan MoU ini, Kopdes Merah Putih Nawaripi dinyatakan resmi dan siap beroperasi penuh mengelola aktivitas di Pelabuhan Ikan Pomako.Dari Kuliner Jadi Pusat Ekonomi NelayanNorman menjelaskan, kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan satu unit bangunan di kawasan Pelabuhan Pomako oleh Kepala Dinas Perikanan Mimika, Clemens Ohoiulun. Bangunan yang semula difungsikan sebagai tempat kuliner itu kini disewakan untuk operasional Kopdes Merah Putih Nawaripi atas permohonan Pemkam Nawaripi.Bangunan tersebut akan menjadi pusat dua kegiatan utama koperasi:1. Jual beli hasil tangkapan ikan, kepiting dan hasil laut lainnya;2. Pelayanan kebutuhan nelayan, berupa sembako, air bersih, BBM, dan kebutuhan pokok lainnya."Lokasi di Pomako sangat strategis. Koperasi bisa langsung menjangkau hasil tangkapan nelayan pesisir sekaligus mempercepat distribusi kebutuhan mereka, jadi tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota," tegas Norman.Dukungan Investor Rp500 Juta dan Visi PresidenNorman mengungkapkan, Kopdes Merah Putih Nawaripi telah memperoleh dukungan pendanaan sebesar Rp500 juta dari investor. Suntikan modal ini diyakini akan mempercepat pengembangan usaha koperasi dibanding koperasi kampung lainnya di Mimika.Ke depan, koperasi tidak hanya fokus pada ikan. Layanan akan diperluas ke sembako hingga bahan bangunan, plus layanan pesan-antar via telepon untuk kampung-kampung pesisir.Langkah ini, kata Norman, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Koperasi Merah Putih di tingkat kampung mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri dan efisien.Pemkam Nawaripi juga telah mengirimkan surat permohonan kepada sejumlah Kepala Distrik di wilayah pesisir untuk membantu mensosialisasikan program pembelian hasil tangkapan nelayan oleh koperasi. Dinas Perikanan sendiri menyarankan agar koperasi juga menampung komoditas lain seperti kepiting.Dinas Perikanan Kabupaten Mimika menyatakan siap melakukan pendampingan teknis agar pengelolaan pelabuhan berjalan sesuai SOP."Seluruh aktivitas usaha koperasi akan kami jalankan sesuai ketentuan pemerintah pusat dan daerah, serta sesuai kesepakatan bersama dengan Dinas Perikanan," ujar Norman.Ia juga menegaskan dukungan penuh Pemkam Nawaripi terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika.Sebagai tindak lanjut, Dinas Perikanan, Pemkam Nawaripi, dan pengurus Kopdes Merah Putih dijadwalkan akan meninjau langsung lokasi bangunan di Pelabuhan Pomako pada Sabtu, 1 Agustus 2026.Penulis: AbimEditor: OF
31 Jul 2026, 20:43 WIT
Presiden Prabowo Resmikan Akad Massal 62.000 Unit KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan Rp880 Miliar
Papuanewsonline.com, Batang – Presiden Prabowo Subianto meresmikan Akad Massal 62.000 Unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Rumah Subsidi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp880 miliar yang digelar secara hybrid dan dipusatkan di kawasan Puri Delta City Side Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya akad massal yang dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah yang layak.Presiden menegaskan pemerintah akan terus berupaya agar semakin banyak masyarakat Indonesia, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, dapat memiliki rumah sendiri.Ia menilai penyediaan hunian yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus terus didukung melalui berbagai kebijakan pemerintah.Presiden juga menekankan bahwa percepatan pembangunan dan penyediaan rumah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah, Bank Indonesia, perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), para pengembang, hingga sektor swasta nasional.Menurut Presiden, kerja sama tersebut mencerminkan semangat Indonesia Incorporated, yakni semangat gotong royong di mana pihak yang memiliki kapasitas lebih besar membantu pelaku usaha dan masyarakat yang lebih kecil agar tetap produktif dan berkembang.Pemerintah berharap program KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan dapat terus mendorong peningkatan kepemilikan rumah sekaligus memperkuat sektor properti yang memiliki dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.Program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi keluarga Indonesia.Sumber: BPMI Sekretariat PresidenPenulis: JidEditor: OF
31 Jul 2026, 14:51 WIT
Warga Mimika Keluhkan Antrean BBM di SPBU Tak Kunjung Usai
Papuanewsonline.com, Timika, - Antrean panjang kendaraan roda dua di salah satu SPBU di Kabupaten Mimika, Papua Tengah kembali dikeluhkan warga. Kondisi tersebut terekam dalam video warga pada Jumat siang, 31 Juli 2026, di mana puluhan pengendara motor terlihat mengular menunggu giliran pengisian BBM.Salah satu warga Mimika, Jafar Ohoimas, menyayangkan kondisi antrean yang terjadi hampir setiap hari dan sangat mengganggu aktivitasnya sebagai masyarakat."Selamat siang. Setiap hari kita hidup di Timika ini seperti begini sudah, antri terus, antri terus bikin kerjaan yang lain mati," ujar Jafar dalam video tersebut.Menurut Jafar, antrean yang tak ada habisnya ini membuat warga membuang waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM. Ia juga mempertanyakan keberadaan petugas yang dinilai tidak sigap mengatur antrean."Mana petugas? Setiap hari jangan cuma panas-panas tahi ayam," tegasnya.Jafar juga menyoroti informasi soal penambahan kuota Pertalite yang disebut sebagai kabar gembira, namun tidak dirasakan dampaknya di lapangan."Katanya kabar gembira kuota Pertalite ditambah, kamu makan itu kabar gembira itu," sindirnya.Penulis: HendrikEditor. : Of
31 Jul 2026, 10:54 WIT
Rumah Makan Gacoan Menjadi Wajah Toleransi di Bumi Amungsa
Papuanewsonline.com, Timika, - Di tengah keberagaman Timika yang kerap diwarnai isu perbedaan suku, sebuah pemandangan mengharukan justru datang dari sebuah rumah makan. Aksi spontan puluhan karyawan muda Rumah Makan Gacoan Mile 21, Jalan Cendrawasih, menjadi potret nyata toleransi dan persaudaraan.Momen itu mendapat apresiasi khusus dari Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Wilayah Se-Tanah Papua, Idam Khalid. Ia menyebut kebersamaan tersebut harus menjadi barometer kerukunan di Bumi Amungsa.Peristiwa itu terjadi pada Rabu (30/7/2026) malam. Idam Khalid yang saat itu sedang makan bersama istri dan anaknya di Resto Gacoan, menjadi saksi langsung.Kejutan Ultah yang MengharukanPusat perhatian adalah seorang waiter bernama Elisa Isir. Tanpa diduga, sekitar 20 orang rekan kerjanya memberikan kejutan ulang tahun.Dengan penuh kegembiraan, para karyawan bernyanyi, menepuk meja, piring dan gelas, sambil membawa kue ulang tahun dan merangkul Elisa. "Mereka bernyanyi, memukul meja, piring dan gelas sambil membawa kue ulang tahun dan merangkul Elisa. Si Elisa sampai menangis terharu karena tidak menyangka dapat surprise. Ini anak-anak muda, usianya sekitar 20 tahun," ungkap Idam.Barometer Toleransi TimikaBagi Idam, yang menyaksikan adalah lebih dari sekadar perayaan ulang tahun. Itu adalah pelajaran berharga tentang kebersamaan lintas suku tanpa sekat jabatan dan latar belakang."Ini harus jadi barometer untuk Timika dan Papua pada umumnya. Jangan ada lagi istilah 'kau suku ini, kau suku itu'. Yang ada hanya rasa kebersamaan sebagai saudara," tegas Idam.Idam yang juga merupakan Direktur LPK Idaman Karya Mandiri Training Center dan tokoh masyarakat Timika itu menilai, apa yang dilakukan karyawan Gacohan adalah cerminan kepedulian generasi muda Papua."Semua dirangkul tanpa memandang posisi. Ini bentuk kepedulian anak Papua kepada sesama anak Papua. Sebagai pemerhati anak dan remaja, saya sangat mengapresiasi kejadian ini," ujarnya.Ia berharap, budaya kerja yang penuh kekeluargaan seperti di Resto Gacohan dapat ditiru oleh tempat kerja lain di Kabupaten Mimika."Kebersamaan seperti inilah yang kita butuhkan untuk menjaga kerukunan di Bumi Amungsa. Mari kita jaga Papua dengan kasih, bukan dengan perbedaan," pungkasnya.Penulis: HendrikEditor. : Of
31 Jul 2026, 00:42 WIT
Presiden Prabowo Pimpin Akad Massal 62 Ribu Rumah Subsidi, Percepat Pengurangan Backlog Perumahan
Papuanewsonline.com, Batang – Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung akad massal 62 ribu rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang digelar serentak di 165 titik, mencakup 372 kabupaten/kota di 36 provinsi, Kamis (30/7/2026). Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian yang layak.Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Ia menilai keberhasilan penyediaan rumah subsidi merupakan hasil gotong royong pemerintah, perbankan, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan.Presiden juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, lingkungan yang bersih dan semangat belajar menjadi fondasi penting bagi setiap keluarga Indonesia dalam membangun masa depan yang lebih baik.Program FLPP merupakan bagian dari Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 350 ribu rumah subsidi melalui FLPP dan 400 ribu unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).Untuk mendukung pencapaian target tersebut, pemerintah memberikan berbagai insentif berupa suku bunga FLPP tetap sebesar 5 persen, fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP), pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis, hingga subsidi bantuan uang muka.Pemerintah mencatat hingga Juli 2026 sebanyak 107.410 masyarakat berpenghasilan rendah telah menerima manfaat FLPP. Tingkat keterhunian rumah subsidi tersebut juga mencapai 93,35 persen, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap program perumahan bersubsidi.Akad massal yang melibatkan sekitar 62 ribu debitur kali ini menjadi yang terbesar sepanjang pelaksanaan program FLPP. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat mempercepat pengurangan backlog atau kekurangan kebutuhan rumah di Indonesia.Selain menyediakan hunian, sektor perumahan juga dinilai memberikan dampak ekonomi yang luas. Pemerintah mencatat sektor ini menyerap sekitar 8,65 juta tenaga kerja atau sekitar 5,86 persen dari total tenaga kerja nasional, sekaligus menggerakkan industri konstruksi, perbankan, pengembang, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).Presiden menegaskan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, setiap rumah yang berhasil dimiliki keluarga Indonesia menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.Penulis: JidEditor: OF
30 Jul 2026, 21:05 WIT
Presiden Prabowo Naik KA Nusantara Explorer Menuju Batang, Dukung Pariwisata Nasional
Papuanewsonline.com, Batang - Presiden Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dengan menggunakan KA Nusantara Explorer, Kamis (30/7/2026). Perjalanan tersebut dilakukan usai Kepala Negara meresmikan revitalisasi Stasiun Semarang Tawang.Berbeda dari kunjungan kerja sebelumnya, Presiden memilih moda transportasi kereta api untuk melanjutkan perjalanan menuju Batang. Presiden didampingi rombongan terbatas menyusuri jalur pantai utara Pulau Jawa menggunakan rangkaian KA Nusantara Explorer.Sepanjang perjalanan, Presiden disuguhi pemandangan hamparan sawah, kawasan permukiman, hingga aktivitas masyarakat di sepanjang jalur rel. Perjalanan ini sekaligus memperlihatkan potensi transportasi kereta api sebagai sarana yang nyaman dan mendukung mobilitas antardaerah.Penggunaan KA Nusantara Explorer juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan layanan transportasi yang tidak hanya mengutamakan konektivitas, tetapi juga memberikan pengalaman perjalanan yang nyaman sekaligus mendukung sektor pariwisata nasional.Pemerintah menilai pengembangan transportasi berbasis kereta api memiliki peran penting dalam meningkatkan akses menuju berbagai destinasi wisata serta memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah.Setibanya di Kabupaten Batang, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri Akad Massal 62 Ribu Unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Rumah Subsidi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp880 miliar yang dipusatkan di kawasan Puri Delta City Side Batang.Kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan sekaligus mendukung program pembangunan rumah bagi masyarakat.Kunjungan kerja Presiden di Jawa Tengah diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pembangunan infrastruktur, pengembangan transportasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program strategis pemerintah.Penulis: JidEditor: OF
30 Jul 2026, 21:00 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
