Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Irma NasDem Menilai Pengelolaan SPPG Polri Sesuai Standar, Tak Pernah Bermasalah
Papuanewsonline.com, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago, menyoroti tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Polri. Ia menyebut, hingga kini tidak ada laporan kasus terkait dapur bergizi gratis tersebut, sehingga dapat dijadikan contoh bagi Badan Gizi Nasional (BGN).“Menurut saya, tidak penting siapa penyelenggaranya, apakah politisi, Polri, TNI, atau pihak lain. Yang lebih utama adalah sejauh mana pengelolanya mampu bertanggung jawab,” kata Irma dalam rapat kerja bersama BGN dan Kementerian Kesehatan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).Politikus Partai NasDem itu mengungkapkan, berdasarkan informasi yang ia peroleh, Polri saat ini membawahi sekitar 600 SPPG. Dari jumlah tersebut, tidak ditemukan adanya kasus keracunan atau masalah serupa.“Saya dengar Polri memiliki sekitar 600 SPPG. Informasi yang saya terima, seluruh dapur yang dikelola Polri berjalan sesuai standar, sehingga tidak pernah ada yang berkasus,” jelasnya.Irma menekankan bahwa polemik kepemilikan dapur MBG seharusnya tidak menjadi persoalan. Ia menilai hal yang terpenting adalah komitmen pihak pengelola untuk menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten.“Jangan lagi dipolitisasi. Isunya bukan siapa yang punya, melainkan apakah orang itu mampu bertanggung jawab atau tidak. Kami di DPR sudah cukup banyak mendapat kritik, jadi jangan ditambah dengan isu-isu yang justru memperburuk citra,” tegasnya. PNO-12
03 Okt 2025, 11:34 WIT
Ratusan Pencaker Papua Pegunungan Temui Wakil Gubernur, Suarakan Harapan akan Lapangan Kerja
Papuanewsonline.com, Jayapura — Ratusan
pencari kerja (pencaker) dari delapan kabupaten di wilayah Papua Pegunungan
memadati ruang pertemuan di Jayapura pada Kamis (2/10/2025). Mereka datang
dengan satu tujuan: menyampaikan aspirasi dan harapan masa depan kepada
pemerintah daerah. Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Papua,
Dr. Ones Pahabol, bersama Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua
Pegunungan, Matias Wenda. Dalam dialog yang berlangsung
penuh antusias, para pencaker menyampaikan beragam persoalan yang mereka
hadapi. Mulai dari keterbatasan lapangan kerja, minimnya akses pendidikan dan
pelatihan vokasi, hingga pentingnya perhatian lebih terhadap masyarakat adat
dan lokal dalam kebijakan pembangunan. Menanggapi aspirasi tersebut,
Wakil Gubernur Dr. Ones Pahabol menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan
menutup mata. Menurutnya, masa depan Papua sangat bergantung pada generasi muda
yang hari ini sedang berjuang mencari peluang. “Pemerintah daerah berkomitmen
mendengarkan dan menanggapi aspirasi masyarakat. Kami akan terus berupaya
meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua melalui kebijakan yang tepat dan
efektif, terutama dalam membuka peluang kerja dan meningkatkan kualitas sumber
daya manusia,” ujar Ones Pahabol. Ia juga menekankan bahwa dialog
seperti ini penting untuk membangun kepercayaan antara rakyat dan pemerintah,
sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan lahir dari kebutuhan nyata
masyarakat. Dalam pertemuan tersebut,
sejumlah perwakilan pencaker secara bergantian menyampaikan tuntutan mereka.
Salah satunya adalah kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan kerja yang relevan
dengan kebutuhan pasar. “Kami berharap ada kebijakan yang
membuka jalan lebih luas bagi anak-anak Papua untuk mendapat pendidikan dan
pelatihan keterampilan, agar bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar,”
ungkap salah satu peserta pertemuan. Selain itu, para pencaker juga
menyoroti kurangnya transparansi dalam rekrutmen tenaga kerja di beberapa
sektor strategis. Mereka meminta pemerintah lebih tegas memastikan keterlibatan
masyarakat lokal, terutama pemuda Papua, dalam setiap peluang kerja yang
tersedia. Wakil Gubernur Ones Pahabol
menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan segera melakukan evaluasi dan
pengkajian untuk merumuskan langkah konkret menindaklanjuti aspirasi ini. “Pemerintah daerah akan bekerja
sama dengan berbagai pihak, baik lembaga pendidikan, sektor swasta, maupun
pemerintah pusat, untuk memastikan bahwa masyarakat Papua, khususnya generasi
muda, memiliki akses lebih luas terhadap lapangan kerja,” tambahnya. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan
masyarakat Papua Pegunungan adalah prioritas utama, dan pemerintah siap
merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat adat. Pertemuan ini dinilai sebagai
momentum penting yang membuka ruang komunikasi antara pencaker dan pemerintah.
Banyak pihak berharap bahwa dialog ini tidak hanya berakhir di meja pertemuan,
tetapi benar-benar menghasilkan kebijakan nyata yang mampu mengurangi angka
pengangguran dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Penulis: Hend Editor: GF
02 Okt 2025, 12:24 WIT
Polda Maluku Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Negara
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku berkomitmen penuh dalam pengelolaan aset negara secara transparan dan akuntabel. Demikian disampaikan Karo Logistik Polda Maluku Kombes Pol. Donny Setiawan saat membuka kegiatan Rekonsiliasi dan Pemuktahiran Data Barang Milik Negara (BMN) serta Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja (Satker) dan Satuan Kewilayahan (Satwil) Triwulan III 2025 yang berakhir 30 September 2025.Kegiatan yang dihadiri para pimpinan Satker maupun Satwil di jajaran Polda Maluku ini dilaksanakan di ruang Sagu Gedung Plaza Presisi, Tantui, Kota Ambon, Rabu, 1 Oktober 2025."Polda Maluku berkomitmen dalam mengelola aset negara secara transparan dan akuntabel," katanya.Transparansi dan akuntablitas terhadap pengelolaan BMN, tegas Kombes Donny, harus didata secara baik dan dilakukan sesuai alur pelaporan. "Barang yang menjadi aset negara, baik di Satker maupun Satwil, wajib didata dengan benar. Revisi BMN harus didatakan oleh operator dan dilaporkan ke Biro Logistik," pintanya. Alur pelaporan BMN ditekankan Karo Log, agar data yang masuk ke pusat terjamin keakuratannya. Ia mengingatkan Kasatker dan Kasatwil sebagai kuasa pengguna barang dapat menjalankan tanggung jawabnya.Kombes Donny meminta seluruh aset yang ada, terutama kendaraan dinas, dipelihara dengan baik dan statusnya jelas.Untuk diketahui, kegiatan ini dihadiri pihak-pihak berkompeten dalam sistem keuangan negara. Seperti Kabid Keuangan Polda Maluku, Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat DJPB Maluku, Pelaksana Seksi Analisa Statistik dan Penyusunan Laporan Keuangan DJPB Maluku, Seluruh Operator Aset dan Operator GLP Aplikasi Sakti Satker/Satwil jajaran Polda Maluku.Dalam kegiatan itu para pemateri dari Kabid Keuangan Polda Maluku dan perwakilan DJPB Maluku, memaparkan secara rinci langkah-langkah penyusunan laporan keuangan dan mekanisme pemuktahiran data BMN yang akurat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PNO-12
01 Okt 2025, 16:34 WIT
Terima Kunjungan Ketum GISLI, Kapolda Maluku: Perkuat Sinergi Dukung Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Papuanewsonline.com, Ambon – Ketua Umum (Ketum) Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI), Irjen Pol (Purn) Drs. Mudji Waluyo, S.H., M.H, menemui Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H, S.I.K, M.Si, Selasa (30/9). Pertemuan silaturahmi yang bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam mendukung pemberdayaan masyarakat pesisir ini berlangsung di ruang tamu Kapolda Maluku.Audiensi antara pimpinan Polda Maluku dengan GISLI berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Agenda utama yang dibahas yakni upaya mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.Irjen (Purn) Mudji Waluyo dalam pertemuan itu selain menjelaskan visi dan misi GISLI yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya poin kelima mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat, dirinya juga menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya dapat bertemu langsung dengan Kapolda Maluku. Ia menekankan pentingnya peran masyarakat pesisir dalam pembangunan nasional. “Visi dan misi kami adalah mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Prioritas kami adalah meningkatkan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Maluku memiliki potensi besar dalam sektor maritim, dan kami ingin mengaktifkan daya guna masyarakat pesisir agar mereka bisa lebih mandiri dan berdaya saing,” ujar Mudji Waluyo.Waluyo juga menyampaikan harapan besar terhadap Polda Maluku sebagai institusi yang selalu hadir untuk masyarakat. Menurutnya, keberadaan Polda Maluku sangat penting dalam menjaga keamanan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat pesisir yang kerap menghadapi berbagai tantangan zaman.“Saya terkesan dengan situasi di Maluku. Polda Maluku saya harapkan terus menjadi penjaga dan pelindung masyarakat Maluku. Menghadapi problematika zaman, saya mendoakan agar Polri di Maluku terus berbenah, bekerja tulus, dan berbakti sepenuh hati untuk masyarakat yang kita cintai bersama,” tambahnya.Kedatangan Ketum GISLI dan sejumlah stafnya disambut hangat oleh Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto. Ia memberikan apresiasi atas kunjungan mantan Kapolda Maluku yang kini memimpin GISLI. Kapolda menegaskan, Polda Maluku siap memberikan dukungan penuh terhadap program-program GISLI, khususnya yang akan diimplementasikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, salah satu wilayah hukum Polda Maluku.“Kami menyambut dengan bangga dan hormat kehadiran Bapak Mudji Waluyo di Mako Polda Maluku. Kami siap mendukung terlaksananya program GISLI di wilayah hukum Polda Maluku, khususnya di Kepulauan Tanimbar. Jika ada kendala, kami siap membantu agar program berjalan dengan baik,” tegas Kapolda.Polda Maluku, lanjut Irjen Dadang, memiliki komitmen untuk selalu terbuka terhadap mitra yang ingin bekerja sama demi kepentingan masyarakat. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat pesisir sudah menjadi prioritas Polda Maluku melalui Dit Polairud dan jajaran Satpolairud yang rutin melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengamanan di wilayah laut.“Polda Maluku terbuka untuk semua pihak yang memiliki tujuan baik demi masyarakat. Program GISLI sejalan dengan apa yang kami lakukan, yakni meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pesisir. Polairud kami secara aktif terus turun langsung memberikan layanan kepada nelayan dan masyarakat di pulau-pulau,” jelas Kapolda.Pertemuan yang berlangsung menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Polri melalui Polda Maluku dengan GISLI, sebagai organisasi yang berfokus pada keselamatan layar dan pemberdayaan masyarakat maritim. Dengan letak geografis Maluku yang strategis sebagai daerah kepulauan, kehadiran GISLI diharapkan dapat mendukung program nasional sekaligus memberi manfaat langsung bagi masyarakat pesisir.Dalam pertemuan itu, turut hadir Direktur Polairud dan Direktur Reskrimsus Polda Maluku. Sedangkan dari GISLI turut hadir pengurus seperti Brigjen Pol (Purn) Heru Purnomo, Kombes Pol (Purn) Dr. Purwady, Kombes Pol (Purn) Estrelina Nirahua, S.H., M.H, beserta beberapa anggota dan staf khusus lainnya. PNO-12
01 Okt 2025, 16:05 WIT
Gelar Taklimat Akhir Audit Itwasum Polri, Kapolda Maluku: Tindaklanjuti Temuan Audit Dalam 14 Hari
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., memimpin langsung kegiatan Taklimat Akhir Audit Kinerja Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri Wilayah III Tahap II Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Aula Basudara Manise, lantai 5 Polda Maluku, Selasa (30/9/2025).Kegiatan ini menandai berakhirnya rangkaian audit yang telah dilakukan sejak 22 September 2025 dengan fokus pada aspek pelaksanaan dan pengendalian di Polda Maluku dan jajaran.Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, Irwasda Maluku, Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, serta Kapolresta Ambon dan PP Lease, sedangkan Para Kapolres jajaran turut mengikuti kegiatan secara virtual. Dari pihak Itwasum Polri hadir Ketua Tim Wasrik Kombes Pol. Hernowo Yulianto, Irbid Jemen Opsnal 1 Itwil III Itwasum Polri, bersama enam anggota tim audit.Kegiatan ini diawali dengan pembacaan Pernyataan Hasil Audit (PHA) oleh Ketua Tim Audit Itwasum Polri, dilanjutkan dengan penandatanganan dan penyerahan resmi PHA serta tabulasi temuan audit kepada Kapolda Maluku.Dalam sambutannya, Kapolda menyampaikan apresiasi tinggi kepada Tim Audit Itwasum Polri atas pelaksanaan tugasnya, sekaligus menekankan pentingnya menindaklanjuti setiap temuan audit.“Kami menyadari segala kekurangan dan keterbatasan yang ada. Saran dan masukan dari Tim Audit akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas di masa mendatang,” ujar Irjen Pol. Dadang Hartanto.Lebih lanjut, Kapolda memberikan instruksi tegas kepada seluruh Kasatker dan Kasatwil agar segera menindaklanjuti hasil audit.“Saya perintahkan kepada seluruh Kasatker dan Kapolres untuk segera menindaklanjuti temuan audit dalam kurun waktu 14 hari sejak penyerahan PHA dan tabulasi temuan. Koreksi dan atensi dari hasil pemeriksaan tidak boleh diabaikan agar tidak terjadi pengulangan kesalahan yang sama di kemudian hari,” tegasnya.Kapolda menekankan bahwa keberhasilan program kerja Polri, khususnya di Polda Maluku, hanya dapat terwujud dengan komitmen kuat seluruh personel. Ia berharap implementasi program kerja ke depan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.“Keberhasilan program kegiatan hanya dapat terlaksana apabila diikuti dengan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Polda Maluku,” tandasnya.Mengakhiri sambutannya, Kapolda Maluku menyampaikan terima kasih sekaligus selamat jalan kepada Tim Audit Itwasum Polri atas pengabdian dan kerja samanya selama berada di Maluku. PNO-12
30 Sep 2025, 22:29 WIT
Presiden Prabowo Resmikan Akad Massal 26 Ribu KPR FLPP: Wujud Nyata Negara Hadir untuk Rakyat Kecil
Papuanewsonline.com, Bogor —
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan secara langsung akad
massal 26 ribu Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan (FLPP) serta serah terima kunci rumah di Pesona Kahuripan 10,
Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin (29/9/2025). Acara ini digelar secara hybrid
dan diikuti serentak dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden
menegaskan bahwa kehadiran negara harus benar-benar dirasakan masyarakat kecil,
salah satunya dengan memastikan akses kepemilikan rumah yang layak dan
terjangkau. “Saya sangat bahagia, hari ini kita bisa menyaksikan bersama bahwa
target awal 25 ribu unit telah terlampaui. Nyatanya, kita berhasil mencapai 26
ribu unit. Ini bukan hanya angka, tapi bukti kerja nyata kita semua,” ujar
Prabowo disambut tepuk tangan hadirin. Menurut Presiden, capaian
tersebut merupakan refleksi dari perubahan pola pikir para pejabat dan
birokrasi yang kini lebih berorientasi pada hasil. Program perumahan rakyat ini
hadir sebagai terobosan besar yang berpihak pada Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR). Sejumlah kebijakan pemerintah
turut mendukung keberhasilan program ini, antara lain, bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) gratis bagi MBR, percepatan dan penggratisan Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG) dan serta peningkatan kuota FLPP dari 220 ribu menjadi
350 ribu unit, jumlah terbesar sepanjang sejarah. Selain itu, pemerintah juga
memastikan bunga FLPP tetap berada di angka 5 persen tanpa kenaikan, sehingga
cicilan rumah tetap terjangkau bagi masyarakat kecil. Presiden Prabowo menegaskan, rumah
bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi pondasi bagi kesejahteraan keluarga,
pendidikan anak, serta stabilitas sosial bangsa. Oleh karena itu, program ini
akan terus ditingkatkan agar lebih banyak rakyat kecil bisa merasakan
manfaatnya. “Rumah adalah hak dasar rakyat.
Negara wajib hadir dan memastikan bahwa setiap keluarga di Indonesia memiliki
kesempatan untuk hidup layak,” tegas Kepala Negara. Acara peresmian tersebut dihadiri
berbagai pejabat tinggi, perwakilan pengembang, perbankan, serta ribuan
masyarakat yang mengikuti secara langsung maupun daring. Suasana penuh haru
terlihat ketika secara simbolis kunci rumah diserahkan kepada perwakilan
penerima KPR, menandai dimulainya kehidupan baru bagi ribuan keluarga
Indonesia.(GF)
30 Sep 2025, 21:39 WIT
Pesawat Charter Air North Mendarat di Biak, Membawa Wisatawan Asing untuk Menjelajahi Keindahan Alam
Papuanewsonline.com, Biak – Suasana
Bandara Frans Kaisiepo, Biak, terasa berbeda pagi ini ketika pesawat charter
Air North dari Darwin, Australia, resmi mendarat membawa rombongan wisatawan
mancanegara. Kedatangan mereka menjadi awal perjalanan panjang menyusuri
keindahan Papua dengan Kapal Pesiar Heritage Explorer. Rombongan wisatawan tersebut akan
singgah di sejumlah destinasi unggulan Papua, mulai dari Raja Ampat, Manokwari,
Teluk Wondama, hingga Jayapura. Perjalanan laut ini dijadwalkan berakhir pada 14
Oktober 2025 di Jayapura, sebelum rombongan kembali ke negara asal. Menurut Oswald, Direktur Cruise
Heritage Explorer, Biak dipilih sebagai pintu masuk karena memiliki posisi
geografis strategis yang menghubungkan Pasifik dan Indonesia. “Biak bukan hanya gerbang udara
yang ideal, tetapi juga punya nilai sejarah dan budaya yang kuat. Dari sini,
wisatawan dapat menikmati perpaduan keindahan alam laut, pegunungan, dan
kearifan lokal masyarakat Papua,” jelas Oswald. Biak sendiri menawarkan daya
tarik wisata mulai dari snorkeling, diving di spot bawah laut yang masih alami,
hingga menjelajahi gua-gua peninggalan Perang Dunia II yang menjadi saksi
sejarah penting pulau tersebut. Kunjungan wisatawan mancanegara
ini bukan yang terakhir. Pada April 2026 mendatang, Air North akan kembali
mengoperasikan penerbangan charter dari Darwin menuju Jayapura dengan membawa 150
wisatawan asing. Gelombang kunjungan wisata ini diproyeksikan akan memberikan
kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Kehadiran wisatawan dipastikan
membuka peluang besar bagi sektor ekonomi masyarakat setempat. Mulai dari
pelaku UMKM, penyedia jasa transportasi, hingga pengrajin suvenir tradisional
diharapkan bisa merasakan manfaat langsung dari geliat pariwisata ini. Pemerintah daerah bersama pelaku
usaha pariwisata juga tengah menyiapkan infrastruktur pendukung, baik fasilitas
transportasi, penginapan, maupun sarana wisata lainnya. Hal ini bertujuan agar
Papua mampu memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan, sekaligus menjaga
kelestarian alam dan budaya lokal. Dengan panorama laut biru Raja
Ampat, keindahan terumbu karang Teluk Wondama, pesona sejarah Biak, serta
kekayaan budaya Jayapura, Papua semakin menegaskan dirinya sebagai salah satu
destinasi unggulan dunia. Kunjungan wisatawan melalui penerbangan charter Air
North ini membuktikan bahwa Papua semakin diperhitungkan dalam peta pariwisata
internasional. Penulis: Hend Editor: GF
30 Sep 2025, 21:32 WIT
Eksploitasi Tambang Emas Blok Wabu di Intan Jaya Menimbulkan Kekhawatiran Rakyat Papua
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Rencana besar pemerintah Indonesia untuk melakukan eksploitasi tambang emas
Blok Wabu di Intan Jaya, Papua, kini semakin jelas arahnya. Berdasarkan hasil
rapat gabungan antara Kementerian ESDM, Komite II DPD RI, dan Komisi XII DPR RI
pada 15 November 2024, diputuskan bahwa operasi tambang akan dimulai pada Maret
2026. Lima perusahaan besar
dipersiapkan untuk menjalankan proyek ambisius ini, termasuk PT ANTAM dan PT
Freeport Indonesia. Blok Wabu sendiri dikenal memiliki cadangan emas bernilai
ratusan triliun rupiah, menjadikannya salah satu potensi tambang terbesar di
Indonesia bahkan dunia. Untuk mendukung kelancaran
proyek, pemerintah telah melakukan pengerahan militer dalam skala besar. Saat
ini terdapat 31 pos TNI aktif di Intan Jaya, sebuah jumlah yang mencerminkan
konsentrasi kekuatan negara di wilayah tersebut. Langkah ini disebut sebagai upaya
untuk menjaga keamanan, baik dari potensi gangguan kelompok bersenjata maupun
dinamika sosial-politik di lapangan. Namun, pengerahan militer juga menimbulkan
pertanyaan serius: apakah pengamanan ini benar-benar demi rakyat Intan Jaya
atau justru lebih banyak untuk kepentingan eksploitasi tambang emas? “Tanah kami kini dijaga ketat
bukan untuk kepentingan rakyat Papua, melainkan untuk kepentingan kolonial
Indonesia dan dunia internasional,” kata Marten Hagisimijau, Aktivis Mahasiswa
Papua, dalam keterangannya. Masyarakat Intan Jaya, yang
sebagian besar menggantungkan hidup dari pertanian tradisional, kini dihadapkan
pada ancaman hilangnya ruang hidup dan ketidakpastian masa depan. Kehadiran
tambang emas berskala besar berpotensi menimbulkan dampak lingkungan serius,
mulai dari kerusakan hutan, pencemaran sungai, hingga memicu gelombang
pengungsian akibat konflik bersenjata. Di sisi lain, pemerintah pusat
berargumen bahwa proyek ini akan menjadi motor penggerak ekonomi nasional
sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Papua. Namun, pengalaman
dari proyek-proyek tambang sebelumnya membuat sebagian warga skeptis, lantaran
manfaat ekonomi sering kali tidak sebanding dengan kerugian sosial dan
lingkungan yang ditanggung masyarakat lokal. Rencana eksploitasi Blok Wabu
mencerminkan persimpangan besar bagi Papua. Di satu sisi, ada harapan akan
peningkatan ekonomi nasional dan regional. Namun di sisi lain, ada ancaman
terhadap keberlangsungan hidup masyarakat adat dan kelestarian lingkungan. Dengan segala dinamika ini,
keputusan pemerintah untuk melanjutkan eksploitasi Blok Wabu pada 2026
dipastikan akan terus menjadi perdebatan hangat, baik di tingkat lokal,
nasional, maupun internasional. Penulis: Hendrik Editor: GF
30 Sep 2025, 20:37 WIT
Kepala Suku Besar Lumo di Puncak Jaya: Terima Kasih Bapak Presiden Prabowo
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya- kepala Suku Lumo Minangen Wonda Memberikan apresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada Bapak presiden Prabowo Subianto atas bantuan langsung yang diterima oleh Masyarakat di Distrik Lumo, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah.Bantuan ini berupa pembangunan Honay, Pembuatan Kandang Babi, Bibit ternak Babi dan alat Komunikasi (HP). Minangen Wonda mengatakan Bantuan tersebut merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat." Puji Tuhan bantuan ini kami terima secara langsung melalui orang kepercayaan bapak Presiden di Kabupaten Puncak Jaya, semoga Tuhan senantiasa berkati bapak Presiden selalu," ucap kepala suku besar Lumo, Minangen Wonda, Selasa (30/9/2025).Ia berharap uluran tangan secara langsung dari Bapak Presiden seperti ini, terus dilakukan sehingga dapat membantu masyarakat di pegunungan Papua.Minangen Wonda menjelaskan bahwa pasca konflik pilkada tahun 2024 dan pelantikan Kepala daerah Bupati- Wakil Bupati di Puncak Jaya, hingga kini belum ada gebrakan terhadap pembenahan wilayah maupun kebutuhan masyarakat." Belum ada terobosan dari Pemerintah Daerah, melainkan terobosan pemerintah pusat lah yang berperan dalam membantu kami masyarakat di Puncak Jaya," Jelasnya.Minangen Wonda menjelaskan bahwa Ia bersama masyarakat di Distrik Lumo akan terus berupaya menjaga tanah Papua tetap Damai." Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden, Semoga Tuhan yang senantiasa memberkati Bapak. Wa wa wa wa," Pungkasnya.(red)
30 Sep 2025, 12:00 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
