Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Kelangkaan LPG 12 Kg Guncang Timika, Harga Melonjak dan UMKM Tertekan
Papuanewsonline.com, Timika – Stok Gas LPG 12 kilogram di
Timika, Papua Tengah, mengalami kekurangan signifikan dalam satu pekan
terakhir, yang berdampak pada berbagai sektor usaha dan memicu kenaikan harga
di tingkat pengecer. Situasi ini tidak hanya menyulitkan aktivitas rumah tangga
masyarakat, tetapi juga mengganggu jalannya ekonomi harian daerah. (1/4/26)Beberapa titik penjualan bahkan melaporkan bahwa barang
tersebut hampir tidak tersedia sama sekali, dengan sejumlah warga mengaku harus
berpindah-pindah lokasi pengecer tanpa mendapatkan hasil. Kondisi ini mengindikasikan adanya gangguan serius pada
rantai distribusi energi rumah tangga di wilayah tersebut.Dampak paling parah dirasakan oleh pelaku usaha kecil yang
sangat bergantung pada LPG sebagai sumber energi utama. Pengelola rumah makan
dan warung makan di Timika kini terpaksa kembali menggunakan kompor berbahan
bakar minyak tanah. Selain meningkatkan biaya operasional, penggunaan bahan
bakar konvensional ini juga dinilai kurang efisien dan memperlambat proses
produksi makanan. Hal ini menunjukkan bahwa krisis LPG tidak hanya berdampak
pada kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi juga langsung memukul sektor
ekonomi mikro yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal.Kelangkaan ini memunculkan pertanyaan besar terkait sistem
distribusi LPG di daerah. Sejumlah agen penjualan mengaku sudah tidak menerima
pasokan dari distributor selama satu minggu terakhir, bahkan ada yang mengalami
kekosongan lebih lama. Situasi ini memicu spekulasi adanya gangguan pada jalur
distribusi atau pengurangan suplai dari hulu.Isu kenaikan harga di tingkat distributor juga mulai
beredar, yang mendorong pengecer untuk menaikkan harga lebih awal sebagai
antisipasi. Namun hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari pihak
distributor maupun otoritas terkait mengenai penyebab pasti terhambatnya
pasokan.Meskipun pemerintah melalui Pertamina menyatakan bahwa stok
LPG nasional hingga Maret 2026 dalam kondisi aman dengan ketahanan 18–21 hari
untuk jenis subsidi dan non-subsidi, persoalan utama terletak pada rantai
distribusi ke wilayah Indonesia Timur seperti Papua. Distribusi LPG ke daerah ini bergantung pada jalur laut
dengan waktu tempuh panjang, yang rentan terhadap gangguan cuaca dan
keterbatasan armada logistik. Selain itu, biaya distribusi yang tinggi juga memengaruhi
harga akhir di tingkat konsumen. Kenaikan harga LPG berpotensi mendorong
inflasi daerah dan menekan daya beli masyarakat jika kondisi ini berlangsung
lama. Penulis: Jid
Editor: GF
01 Apr 2026, 14:27 WIT
Polres Tanimbar Kawal Aksi Nelayan Lermatang Mediasi Bersama PT INPEX
Papuanewsonline.com, Tanimbar - Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar berhasil mengawal aksi unjuk rasa nelayan Desa Lermatang di area Shelter PT INPEX Masela hingga berujung pada kesepakatan pembayaran kompensasi, Selasa (31/3/2026).Aksi yang digelar di Kecamatan Tanimbar Selatan itu menuntut realisasi kompensasi bagi nelayan tangkap terdampak aktivitas proyek. Pengamanan dipimpin Wakapolres Kepulauan Tanimbar, Kompol Wilhelmus B. Minanlarat, dengan melibatkan personel gabungan Polres dan Polsek setempat.Selain memastikan situasi tetap kondusif, aparat juga memfasilitasi proses mediasi antara perwakilan warga, pemerintah daerah, dan manajemen PT INPEX Masela.Dialog yang berlangsung konstruktif menghasilkan kesepakatan bahwa pihak perusahaan bersedia memenuhi tuntutan kompensasi yang diajukan nelayan.Wakapolres Kompol Wilhelmus B. Minanlarat menyampaikan apresiasi atas sikap masyarakat yang tetap menjaga ketertiban selama penyampaian aspirasi.“Kami bersyukur seluruh rangkaian aksi hingga mediasi berjalan aman dan damai. Ini menunjukkan kedewasaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi,” ujarnya.Ia menegaskan, peran Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjadi fasilitator komunikasi guna mendorong solusi yang adil.“Polri hadir sebagai jembatan komunikasi yang netral agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui dialog,” tegasnya.Meski sempat terjadi insiden saling dorong, situasi tetap terkendali dan tidak mengganggu jalannya aksi secara keseluruhan.Setelah mediasi selesai, massa membubarkan diri secara tertib. Hingga berita ini diturunkan, kondisi keamanan di kawasan Shelter PT INPEX Masela dan sekitarnya dilaporkan tetap kondusif.Keberhasilan pengamanan aksi ini tidak hanya mencerminkan kesiapan aparat dalam menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga menunjukkan pentingnya pendekatan dialogis dalam menyelesaikan konflik sosial di wilayah proyek strategis.Dengan tercapainya kesepakatan antara nelayan Desa Lermatang dan PT INPEX Masela, diharapkan implementasi hasil mediasi dapat berjalan konsisten dan transparan, sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah potensi konflik lanjutan di kemudian hari. PNO-12
01 Apr 2026, 09:37 WIT
Rakernis Gabungan Divisi Polri: Integritas dan Kepercayaan Publik Jadi Prioritas
Papuanewsonline.com, Ambon – Penguatan integritas dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi pesan utama dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) gabungan divisi Polri yang digelar Mabes Polri, Selasa (31/3/2026).Arahan tersebut disampaikan Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo saat membuka Rakernis yang diikuti secara virtual melalui zoom meeting oleh seluruh jajaran Polri di tingkat polda sampai dengan Polres, termasuk Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Iman Tobroni dari Polda Maluku.Rakernis ini melibatkan Divisi Humas, Divisi Hukum, Divisi Hubungan Internasional (Hubinter), serta Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri sebagai bagian dari penguatan fungsi strategis institusi.Di Polda Maluku, kegiatan tersebut dihadiri Kabid Humas Kombes Pol. Rositah Umasugi, Kabidkum, Dir Samapta, Dir Reskrimum, Dir Resnarkoba, Auditor Itwasda, Staf Ahli Kapolda, serta para perwira perwakilan satuan kerja.Dalam arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa seluruh fungsi di tubuh Polri harus berorientasi pada kepentingan masyarakat serta mampu memperkuat kepercayaan publik.“Setiap fungsi, baik kehumasan, hukum, hubungan internasional, maupun teknologi informasi, harus memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan publik dan transparansi kinerja Polri,” tegasnya.Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas sebagai fondasi utama institusi.“Integritas adalah kunci. Tidak boleh ada ruang bagi pelanggaran yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat. Setiap anggota harus bekerja profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik,” ujarnya.Rakernis ini menjadi forum konsolidasi nasional untuk menyelaraskan kebijakan serta memperkuat sinergi antar fungsi dalam mendukung transformasi Polri yang presisi. PNO-12
01 Apr 2026, 09:23 WIT
Lemasa Suku Amungme Desak Dana Otsus Libatkan Lembaga Adat demi Pemberdayaan OAP di Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Ketua Lemasa Suku Amungme,
Menuel John Magal, menegaskan pentingnya kerja sama erat antara pemerintah
daerah dan lembaga adat dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika.Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah kegiatan di
Hotel Horison Ultima Timika pada Selasa (31/3/2026), di mana ia menekankan
bahwa setiap kebijakan pembangunan harus berorientasi pada pemberdayaan
masyarakat lokal agar mampu berkembang dan sejajar dengan kelompok lain.Menuel mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat asli
Papua yang tertinggal dalam bidang pendidikan dan kemampuan kerja. Oleh karena
itu, kebijakan afirmatif atau diskriminasi positif dinilai sangat penting untuk
mendorong kesetaraan. "Diskriminasi positif diperlukan agar masyarakat yang
tertinggal bisa mencapai kesetaraan. Mereka harus dibekali pendidikan dan
keterampilan yang memadai agar siap memasuki dunia kerja," ujarnya. Ia juga menyoroti perlunya pemanfaatan dana Otsus secara
tepat sasaran melalui kerja sama strategis antara Pemkab Mimika dan Lemasa,
mengingat lembaga adat memiliki peran krusial dalam menyampaikan kebutuhan riil
masyarakat di lapangan.Menurut Menuel, masih terdapat kesenjangan emosional antara
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat adat, yang menyebabkan
sejumlah program belum menyentuh kebutuhan mendasar. "Pemerintah tidak akan mengetahui kebutuhan masyarakat
secara mendalam jika tidak dekat secara emosional. Lemasa dapat menjembatani
dengan data dan kondisi nyata yang terjadi di lapangan," jelasnya. Ia berharap ke depan alokasi dana Otsus lebih melibatkan
lembaga adat secara langsung sesuai peraturan yang berlaku, mengingat pada
periode 2024 hingga 2025 belum ada alokasi signifikan bagi lembaga adat.Menuel juga menekankan pentingnya pembinaan pendidikan yang
tidak hanya fokus pada aspek formal, tetapi juga mencakup moral, mental, dan
spiritual, khususnya bagi anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.Ia mendorong penerapan sistem asrama sebagai solusi
pembinaan menyeluruh, mengingat Lemasa telah menjalankan model serupa dengan
menampung ratusan anak dan menghasilkan peningkatan signifikan dari sisi
akademik maupun karakter."Dana Otsus harus berdampak langsung pada masyarakat.
Contohnya sudah ada, tinggal diperluas dan didukung oleh pemerintah,"
tegasnya.Ia berharap sinergi antara pemerintah dan lembaga adat terus
diperkuat agar tujuan Otsus dapat terwujud secara optimal. Penulis: Jid
Editor: GF
31 Mar 2026, 23:02 WIT
Polri Fasilitasi Petani Jagung SBB, Bulog Siap Serap 4 Ton Hasil Panen Desa Tala
Papuanewsonline.com, Ambon - Polsek Kairatu Timur, Polres Seram Bagian Barat, memfasilitasi koordinasi petani jagung Desa Tala dengan Bulog Provinsi Maluku di Ambon, Jumat (27/3/2026), guna memastikan penyerapan hasil panen yang telah memenuhi standar nasional.Kegiatan yang berlangsung pukul 11.00 WIT di Kantor Bulog Provinsi Maluku itu dipimpin Kapolsek Kairatu Timur Iptu Lodewyk R. Alfons bersama Bhabinkamtibmas Desa Tala Aipda Victor Siloy. Koordinasi dilakukan dengan manajemen Bulog guna mempercepat distribusi dan pemasaran hasil panen petani sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan.Dalam pertemuan tersebut, Bulog melakukan uji kualitas jagung pipil milik kelompok tani (poktan) Desa Tala. Hasil pengujian menunjukkan kadar air jagung berada pada kisaran 12,9 hingga 13,1 persen, sesuai standar pembelian Bulog yang mensyaratkan maksimal 14 persen.Kapolsek Kairatu Timur menegaskan, peran Polri tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga aktif mengawal program ketahanan pangan hingga ke tingkat petani.“Polri hadir sebagai fasilitator untuk memastikan hasil panen masyarakat dapat terserap pasar dengan baik. Ini bagian dari dukungan kami terhadap ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani,” ujarnya.Bulog Provinsi Maluku menyatakan kesiapan menyerap hasil panen jagung petani Desa Tala dengan harga Rp6.400 per kilogram, ditambah PPh 1,5 persen, dengan syarat telah dikemas dalam karung bersih. Rencana penyerapan dijadwalkan pada 7–8 April 2026 dengan volume sekitar 4 ton.Namun, keterbatasan gudang penampungan di Kabupaten Seram Bagian Barat menjadi kendala distribusi. Untuk itu, petani disarankan mengirim hasil panen langsung ke gudang Bulog di kawasan Kate-kate, Ambon.Perwakilan Bulog menyampaikan, pihaknya berkomitmen mendukung penyerapan hasil pertanian lokal selama memenuhi standar mutu.“Kami siap membeli hasil panen petani sepanjang kualitasnya sesuai ketentuan. Ini bagian dari upaya menjaga ketersediaan pangan sekaligus mendukung petani lokal,” kata perwakilan manajemen Bulog.Melalui sinergi Polri, Bulog, dan petani, diharapkan rantai distribusi hasil pertanian di wilayah Seram Bagian Barat semakin efisien, sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional. PNO-12
30 Mar 2026, 14:43 WIT
Tokoh Pemuda Suku Kamoro Kecam Kekerasan KKB, Ajak Masyarakat Bersatu Jaga Papua
Papuanewsonline.com, Mimika – Tokoh pemuda Suku Kamoro Papua Tengah, Edison Manikiuta, menyatakan dukungan penuh terhadap penindakan dan penegakan hukum yang dilakukan kepada Kelompok Kriminal Bersenjata yang mengganggu keamanan masyarakat di Papua. Pernyataan tersebut disampaikan di Nawaripi, Kabupaten Mimika, pada Sabtu (28/3/2026) sekitar pukul 19.30 WIT, sebagai respons atas situasi keamanan yang dipicu oleh aksi kelompok kejahatan bersenjata.Dalam keterangannya, Edison mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kejahatan bersenjata yang dinilai telah menimbulkan korban serta mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan harapan masyarakat Papua yang menginginkan kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera.Edison juga menyampaikan dukungannya terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan secara tegas, profesional, dan berkeadilan oleh Satgas Operasi Damai Cartenz. Menurutnya, langkah tersebut sangat penting dalam melindungi masyarakat serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua.Selain itu, ia mengapresiasi kehadiran Satgas Operasi Damai Cartenz yang dinilai terus hadir di tengah masyarakat dengan pendekatan humanis. Pendekatan tersebut dianggap mampu membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menciptakan rasa aman di tengah situasi yang berkembang.Lebih lanjut, Edison mengajak seluruh masyarakat Papua, khususnya di Mimika, untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang belum tentu benar. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan sebagai fondasi utama dalam menciptakan kedamaian di tanah Papua.“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan bersama-sama menjaga persatuan serta kesatuan demi terciptanya Papua yang aman dan damai,” ujarnya.Dengan adanya dukungan dari tokoh pemuda dan masyarakat, diharapkan sinergi antara aparat keamanan dan warga dapat terus terjalin dengan baik, sehingga situasi kamtibmas di Papua tetap kondusif serta memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat. PNO-12
30 Mar 2026, 14:07 WIT
PELNI TIMIKA IMBAU PENUMPANG TETAP TERTIB, BELI TIKET HANYA MELALUI KANAL RESMI
Papuanewsonline.com, Timika – PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) mengeluarkan imbauan terbaru kepada seluruh penumpang kapal laut agar menjalankan perjalanan dengan lebih tertib, terutama menjelang masa arus balik mudik yang diprediksi akan mengalami peningkatan jumlah penumpang. Langkah ini dilakukan guna memastikan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban di atas kapal tetap terjaga dengan baik, sekaligus meminimalisir potensi terjadinya konflik antar penumpang selama perjalanan.Kepala Cabang PELNI Timika, Sigit Sujatmoko, menegaskan bahwa setiap penumpang wajib menempati kursi atau tempat tidur sesuai dengan nomor yang tertera pada tiket masing-masing. "Penumpang diharapkan dapat menempati tempat sesuai nomor tiket untuk menjamin kenyamanan bersama selama perjalanan," ujarnya Ia menjelaskan bahwa kebiasaan sebagian penumpang menempati kursi kosong atau milik orang lain masih kerap ditemukan, khususnya di wilayah Indonesia Timur, yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan hingga perselisihan di atas kapal. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak PELNI memastikan bahwa petugas di lapangan akan terus melakukan pengawasan dan penertiban agar seluruh penumpang kembali menempati tempat sesuai dengan tiket yang dimiliki. Selain itu, Sigit juga mengingatkan masyarakat agar hanya membeli tiket melalui kanal resmi, baik di kantor cabang maupun aplikasi resmi perusahaan."Hal ini sangat penting untuk menjamin keamanan transaksi serta menghindari praktik percaloan yang dapat merugikan para penumpang," jelasnya.Dalam upaya meningkatkan layanan, PELNI kini tidak lagi menerapkan pembagian kelas seperti kelas 1 atau kelas 2. Seluruh tiket yang tersedia merupakan tiket ekonomi, namun perusahaan tetap menyediakan layanan tambahan (add-on) dengan fasilitas lebih bagi yang membutuhkan, dengan jumlah terbatas dan hanya dapat diperoleh melalui kantor cabang. Sigit berharap seluruh penumpang dapat bekerja sama mematuhi aturan yang telah ditetapkan agar perjalanan laut berlangsung aman, tertib, dan nyaman."Kami juga mengimbau agar membeli tiket lebih awal melalui kanal resmi PELNI untuk menghindari kendala saat keberangkatan," pungkasnya. Penulis: JidEditor: GF
29 Mar 2026, 15:49 WIT
Dua Kepala Kampung di Nduga Bongkar Gudang Bulog Demi Warga, Klaim Krisis Sembako Meluas
Papuanewsonline.com, Nduga - Dua kepala kampung di Kabupaten Nduga nekat membuka gudang beras milik Bulog yang dikelola Dinas Tanaman Pangan setempat. Tindakan tersebut dilakukan karena masyarakat di 32 distrik dilaporkan mulai mengalami krisis bahan pokok dan kelaparan.Aksi tersebut disebut sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi warga yang semakin memburuk. Kedua kepala kampung itu menegaskan bahwa tindakan mereka bukanlah pencurian, melainkan upaya darurat demi menyelamatkan masyarakat. "Kami bukan pencuri beras ini. Kami bongkar gudang ini demi masyarakat," ujar Peres Unue, Kepala Desa Salpem, Distrik Meborok, Kabupaten Nduga.dengan nada tegas Menurut mereka, kondisi di lapangan sudah sangat memprihatinkan. Distribusi bantuan dinilai tidak berjalan maksimal, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat. Karena itu, mereka mengambil inisiatif untuk membuka gudang dan membagikan beras kepada warga dari 32 distrik, dan 248 kampung."Kami yang paling paham kondisi masyarakat. Karena itu kami undang perwakilan dari 32 distrik untuk datang dan mengambil beras," tambah Wisen Tabuni, Kepala Desa Primprim, Distrik Mbua Tengah, Kabupaten Nduga.Kedua kepala kampung juga menegaskan bahwa mereka tidak memiliki masalah dengan pihak Dinas Tanaman Pangan, serta merasa tindakan tersebut tidak melanggar hukum karena dilakukan dalam situasi darurat.Dalam pernyataannya, mereka turut meminta Bupati Nduga, Yoas Beon, untuk bertanggung jawab atas kondisi yang terjadi. Mereka menilai pemerintah daerah belum optimal dalam menangani kebutuhan dasar masyarakat."Bupati harus bertanggung jawab. Jangan buat Nduga seperti tahun 2025. Kami masyarakat sudah bosan," tegas Wisen Tabuni.Hingga berita ini diturunkan, media Papuanewsonline,com. belum mendapatkan pernyataan resmi dari pihak pemerintah Kabupaten Nduga maupun Bupati Yoas Beon terkait krisis sembako ini.Penulis: HendEditor: GF
28 Mar 2026, 19:48 WIT
Kapolda Maluku Pimpin Rapat Kesiapan Pengamanan Paskah dan Tradisi Pukul Sapu
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto memimpin langsung rapat kesiapan pengamanan Paskah 2026 dan tradisi adat Pukul Sapu di Negeri Mamala–Morella, Kamis (26/3/2026).Rapat yang digelar di Command Center Polda Maluku ini menjadi langkah strategis memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, serta pola pengamanan terpadu dalam menghadapi dua agenda besar: perayaan keagamaan umat Kristiani dan tradisi budaya yang menjadi ikon Maluku.Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda, Irwasda, pejabat utama Polda Maluku, serta diikuti seluruh Kapolres jajaran melalui virtual meeting.Dalam arahannya, Kapolda menegaskan pengamanan harus dilakukan secara terencana, terukur, dan humanis, dengan mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat.“Pengamanan Paskah harus dilaksanakan secara maksimal dengan mengedepankan sinergitas seluruh personel, guna memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah,” tegas Kapolda.Ia menekankan, Paskah merupakan momentum sakral yang membutuhkan jaminan keamanan agar seluruh rangkaian ibadah berlangsung khusyuk dan kondusif.Kapolda juga menginstruksikan seluruh jajaran untuk melakukan pemetaan potensi kerawanan secara menyeluruh, termasuk pengamanan rumah ibadah, jalur mobilitas masyarakat, serta titik-titik keramaian.Selain itu, pengamanan tradisi Pukul Sapu di Mamala dan Morella menjadi perhatian khusus mengingat tingginya partisipasi masyarakat dan daya tariknya bagi wisatawan.“Tradisi Pukul Sapu adalah warisan budaya yang harus dijaga. Pengamanannya harus profesional agar tetap berjalan lancar tanpa mengurangi nilai sakralnya,” ujarnya.Kapolda menegaskan pentingnya sinergitas lintas sektor, termasuk dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh adat dalam menjaga stabilitas keamanan “Kedepankan langkah preventif dan deteksi dini. Setiap potensi gangguan harus diantisipasi agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata,” tegasnya.Seluruh personel juga diingatkan untuk menjaga profesionalisme dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama pengamanan berlangsung.Rapat kesiapan ini menegaskan komitmen Polda Maluku dalam menjaga stabilitas keamanan daerah sekaligus mendukung pelestarian budaya lokal sebagai identitas Maluku. PNO-12
27 Mar 2026, 15:02 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
