Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Dana Otsus Triwulan I 2026 Disalurkan Ke 16 Daerah Papua, Penyaluran Tercepat Sejak Implementasi
Papuanewsonline.com, Papua – Wakil Menteri Dalam Negeri
(Wamendagri) Ribka Haluk mengumumkan bahwa Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun
Anggaran 2026 Triwulan I telah berhasil disalurkan kepada 16 daerah di wilayah
Tanah Papua. Penyaluran dana ini dilakukan setelah pemerintah daerah (Pemda)
terkait memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan prosedur yang telah
ditetapkan secara ketat. "Beberapa daerah telah berhasil merealisasikan
Dana Otsus 1 persen dan 1,25 persen karena telah memenuhi semua persyaratan administrasi
dan prosedur yang berlaku," ujar Ribka. (26/2/26)Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per
tanggal 19 Februari 2026, Dana Otsus Triwulan I telah ditransfer ke Rekening
Kas Umum Daerah (RKUD) pada 13 Pemda. Daerah yang pertama kali menerima dana antara lain Kabupaten
Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayapura,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yahukimo, Kota
Jayapura, Kota Sorong, Kabupaten Manokwari Selatan, serta Provinsi Papua,
Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Kemudian tiga kabupaten lainnya yaitu Merauke, Jayawijaya,
dan Sarmi telah menerima alokasi dana pada tanggal 23 Februari 2026.Total dana yang disalurkan terdiri atas komponen Dana Otsus
1 persen, 1,25 persen, dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), dengan jumlah
yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Contohnya, Provinsi Papua menerima dana sebesar Rp166,38
miliar, Provinsi Papua Selatan Rp91,56 miliar, Provinsi Papua Barat Daya
Rp84,61 miliar, Kabupaten Yahukimo Rp142,06 miliar, serta Kabupaten Pegunungan
Bintang Rp94,90 miliar. Ribka menjelaskan bahwa penyaluran tahun ini menjadi yang
tercepat sejak implementasi Undang-Undang (UU) Otsus, dengan tahap pertama
dimulai pada bulan Februari, jauh lebih awal dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya yang umumnya dilakukan pada April atau Mei.Percepatan penyaluran ini didukung oleh peningkatan
interoperabilitas sistem keuangan daerah melalui integrasi Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD), Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), serta
sistem perencanaan Bappenas."Terjadi kemajuan signifikan dalam percepatan dan
perbaikan tata kelola penyaluran Dana Otsus pada tahun 2025 dan 2026. Integrasi
sistem sangat berperan penting dalam meningkatkan efisiensi proses
penyaluran," jelasnya. Ribka juga mengimbau daerah yang belum menyelesaikan
persyaratan untuk segera menuntaskan kewajiban tersebut agar pelayanan publik
pada triwulan pertama dapat berjalan optimal. Ia menegaskan bahwa Dana Otsus difokuskan pada sektor
prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sehingga ketepatan
waktu penyaluran sangat menentukan manfaat yang diterima oleh masyarakat. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Feb 2026, 13:41 WIT
Resmikan Masjid Ar Rahman, Kasad: Tingkatkan Keimanan dan Ketakwaan Dalam Menjalani Tugas
Papuanewsonline.com, Bandung – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menegaskan bahwa masjid memiliki peran strategis bukan hanya sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai tempat berkumpul dan membina karakter prajurit. Penegasan tersebut disampaikannya saat meresmikan Masjid Ar Rahman di lingkungan Direktorat Ajudan Jenderal TNI AD (Ditajenad), Bandung, Selasa (24/2/2026).Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Kasad, didampingi Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat (Dirajenad) Brigjen TNI Ridwan serta Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana Ny. Uli Simanjuntak.Dalam sambutannya, Kasad menyampaikan bahwa pembangunan Masjid Ar Rahman merupakan bagian dari upaya pembinaan mental dan rohani prajurit serta keluarga besar TNI AD. Keberadaan masjid diharapkan dapat menjadi sarana meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam mendukung pelaksanaan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.“Masjid bukan hanya sarana ibadah dan pembinaan spiritual, jadi saya teringat waktu kecil, masjid itu tempat kumpul segala kegiatan, jadi waktu saya kecil ada lomba cerdas cermat ya di masjid, kehidupan saya tidak jauh dari masjid,” ungkap Kasad.Kasad menegaskan bahwa kekuatan spiritual memiliki peran penting dalam membentuk prajurit yang berkarakter, berintegritas, dan profesional. Dengan landasan moral yang kuat, prajurit diyakini mampu menjalankan tugas secara optimal dan bertanggung jawab.Masjid Ar Rahman yang mulai dibangun sejak Oktober 2025 tersebut hadir dengan konsep sederhana namun fungsional, serta dilengkapi fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan ibadah dan pembinaan keagamaan. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini diharapkan menjadi pusat kegiatan keagamaan yang mempererat kebersamaan antarpersonel.Usai peresmian, Kasad melanjutkan kegiatan dengan buka puasa bersama prajurit, PNS, dan anggota Persit di Markas Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI AD (Makodiklatad). Di sana, Kasad dan Ketum Persit KCK juga menyerahkan santunan kepada anak yatim yang berdomisili di sekitar Makodiklatad.“Kita harus terus pelihara dan terus tingkatkan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan nilai-nilai keagamaan kita, dan mempererat silaturahmi kita,” pungkas Kasad. PNO-12
26 Feb 2026, 07:37 WIT
"1994 Untuk Negeri", Wujud Soliditas dan Sinergitas Lintas Matra TNI–Polri
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepedulian terhadap pelestarian lingkungan hidup kembali ditunjukkan jajaran TNI–Polri. Kapolda Maluku, Dadang Hartanto, melaksanakan penanaman simbolis bibit pohon mahoni dalam kegiatan bertajuk “1994 Untuk Negeri” yang digelar di Markas Komando Polda Maluku, Kota Ambon, Selasa (24/2/2026) sore.Kegiatan tersebut merupakan bagian dari gerakan pengabdian Alumni Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) Tahun 1994 sebagai wujud kontribusi nyata bagi bangsa dan negara, khususnya dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.Acara penanaman pohon yang berlangsung pukul 16.00 hingga 17.00 WIT ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi TNI, di antaranya Pangkoarmada III Laksamana Muda TNI Dato Rusman Sutan Nurdin, Danrem 151/Binaiya Brigjen TNI Raffles Manurung, Wadankoderal IX Laksamana Pertama TNI Dr. Muhammad Risahdi, Kasrem 151/Binaiya Kolonel Inf Gatot Heru Buana, serta Liaison Officer TNI AL – Kodaeral IX Kolonel Laut (P) Ivong Wicaksono Wibowo.Program “1994 Untuk Negeri” menegaskan komitmen para alumni Akabri 1994 yang kini mengabdi di berbagai institusi strategis TNI dan Polri untuk terus berkontribusi positif di tengah masyarakat, tidak hanya melalui tugas pertahanan dan keamanan, tetapi juga lewat aksi nyata di bidang sosial dan lingkungan.Dalam sambutannya, Kapolda Maluku menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan simbol tanggung jawab moral para perwira alumni Akabri yang telah ditempa untuk mengabdi sepanjang hayat.“Sebagai alumni Akabri 1994, kami ingin meninggalkan jejak pengabdian yang nyata. Menanam pohon adalah simbol kehidupan, keberlanjutan, dan harapan untuk masa depan negeri,” ujar Kapolda.Penanaman bibit pohon mahoni dilakukan secara simbolis oleh Kapolda Maluku bersama para pejabat TNI yang hadir. Momentum ini mencerminkan soliditas dan sinergitas lintas matra TNI–Polri dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari kepentingan nasional.Kapolda juga menegaskan bahwa isu lingkungan hidup memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan nasional. Kerusakan lingkungan, menurutnya, dapat berdampak luas terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.“Menjaga lingkungan adalah bagian dari menjaga masa depan bangsa. Ketahanan nasional tidak hanya soal keamanan, tetapi juga tentang keberlanjutan alam dan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.Pohon mahoni yang ditanam di lingkungan Mako Polda Maluku diharapkan menjadi simbol pertumbuhan, kekuatan, serta keberlanjutan sinergi TNI–Polri dalam pengabdian kepada rakyat.Kegiatan penanaman berlangsung tertib, penuh semangat kebersamaan, dan berjalan aman serta kondusif. Melalui gerakan “1994 Untuk Negeri”, para alumni Akabri 1994 menegaskan komitmen untuk terus hadir, berkontribusi, dan memberikan manfaat nyata bagi bangsa, sekaligus menjaga bumi Maluku tetap hijau dan lestari bagi generasi mendatang. PNO-12
25 Feb 2026, 19:58 WIT
Aliansi Pengusaha OAP Mimika Soroti Dugaan “Pinjam Bendera”, Tegaskan Penerapan Perpres 108/2025
Papuanewsonline.com, Mimika – Aliansi Pengusaha Orang Asli
Papua (OAP) Kabupaten Mimika menyoroti dugaan praktik “pinjam bendera” dalam
pelaksanaan proyek pemerintah di wilayah Mimika. Aliansi menegaskan bahwa
implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2025 tidak boleh
disalahgunakan oleh pihak non-OAP tanpa keterlibatan nyata memanfaatkan akses
bisnis bagi orang Asli Papua. (25/2/26)Perpres 108 Tahun 2025 secara tegas memberikan prioritas dan
afirmasi kepada pelaku usaha OAP dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di
Papua. Namun, Aliansi menilai masih terdapat praktik penggunaan nama perusahaan
OAP oleh pihak non-OAP tanpa keterlibatan nyata dalam pelaksanaan pekerjaan.Ketua Aliansi Pengusaha OAP Mimika, Emus Kogoya, menegaskan
bahwa praktik pinjam bendera merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat
Otonomi Khusus dan pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua.“Kami tidak akan tinggal diam jika hak pengusaha asli Papua
dirampas dengan cara-cara tidak bermartabat. Perpres 108/2025 dibuat untuk
mengangkat OAP, bukan untuk dijadikan tameng oleh pihak luar,” tegas Emus
Kogoya.Sekretaris Aliansi, Aji, menyampaikan bahwa praktik pinjam
bendera tidak hanya merugikan pengusaha OAP secara ekonomi, tetapi juga merusak
kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadaan pemerintah.“Kalau yang kerja bukan OAP, tapi yang dipakai namanya OAP,
itu saja saja membohongi masyarakat. Ini bukan sekadar persoalan administrasi,
ini soal harga diri dan keadilan,” ujar Aji.Perwakilan Aliansi, Faya, menyatakan bahwa generasi muda
pengusaha OAP di Mimika ingin bersaing secara profesional dan bermartabat.“Kami mampu. Kami bisa belajar dan berkembang. Tapi jangan
hak kami diambil dengan cara pinjam nama. Ini bukan hanya masalah pengusaha dan
pemerintah di Papua sendiri,” kata Faya.Empat Sikap Tegas Aliansi OAP Mimika:- Mendesak
Pemerintah Kabupaten Mimika dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperketat
validasi administrasi dan verifikasi faktual perusahaan OAP dalam setiap proses
pengadaan.- Meminta
dilibatkan secara resmi dalam tim verifikasi dan pengawasan untuk memastikan
perusahaan OAP benar-benar aktif dan dikelola langsung oleh OAP.- Membentuk
database resmi dan terverifikasi pengusaha OAP Mimika sebagai bentuk
transparansi dan dukungan terhadap data kelola pengadaan yang bersih.- Mewajibkan
seluruh anggota Aliansi menandatangani pakta integritas untuk menolak praktik
pinjam bendera dalam bentuk apa pun.Aliansi menegaskan bahwa sikap ini bukan bentuk penolakan
terhadap investasi atau kerja sama dengan pihak luar, melainkan upaya menjaga
integritas kebijakan afirmasi agar tepat sasaran.“Pembangunan di Mimika harus berdiri di atas kejujuran.
Kalau sistemnya bersih, pengusaha tidak perlu jadi penonton di tanahnya
sendiri,” tutup Emus Kogoya. Penulis: Jid
Editor: GF
25 Feb 2026, 12:36 WIT
Ramadhan Penuh Makna, Polda Maluku Tebar Kepedulian Lewat Aksi Berbagi Takjil di Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon – Semangat berbagi dan kepedulian sosial mewarnai hari keenam Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah di Maluku. Polda Maluku kembali turun langsung ke tengah masyarakat melalui aksi berbagi takjil sebagai bagian dari penguatan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial Polri.Kegiatan yang digelar pada Selasa, (24 /2/2026) ini melibatkan tiga satuan kerja Polda Maluku, yakni Biro SDM, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum), dan Bidang Hukum (Bid Kum). Aksi tersebut dilaksanakan serentak di sejumlah ruas jalan strategis di Kota Ambon, menyasar masyarakat yang masih beraktivitas menjelang waktu berbuka puasa.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K, menegaskan bahwa kegiatan berbagi takjil ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk selalu hadir dengan pendekatan yang humanis dan membumi, khususnya di momentum Ramadhan.“Ramadhan adalah bulan penuh keberkahan dan kepedulian. Melalui kegiatan berbagi takjil ini, Polda Maluku ingin berbagi kebahagiaan sederhana sekaligus mempererat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat. Ini adalah wujud nyata Polri yang humanis dan peduli,” ujar Kabid Humas Polda Maluku.Secara teknis, Biro SDM Polda Maluku yang dipimpin Iptu Sumijo bersama 15 personel melaksanakan pembagian takjil di ruas Jalan A.M. Sangaji. Sementara itu, Dit Reskrimum Polda Maluku di bawah pimpinan Penata Tingkat I Maria Nari, S.H., bersama 15 personel membagikan takjil kepada pengguna jalan di Jalan Sultan Babullah. Adapun Bid Kum Polda Maluku yang dipimpin Pembina Mika Buyang, S.H., dengan 15 personel menyasar masyarakat di Jalan A.Y. Patty.Takjil yang dibagikan berupa paket makanan ringan berisi aneka kue, air mineral, kolak pisang, serta es pisang ijo. Sasaran kegiatan meliputi masyarakat yang masih dalam perjalanan, juru parkir, hingga warga yang membutuhkan.Kabid Humas Polda Maluku menambahkan, kegiatan ini juga merupakan bagian dari program Polda Maluku Menyapa Masyarakat selama Ramadhan 1447 Hijriah, yang sejalan dengan agenda Corporate Social Responsibility (CSR) Polri dalam membangun kepercayaan publik.“Kami ingin memastikan bahwa kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam aksi sosial dan kemanusiaan,” tambahnya.Respons positif masyarakat terhadap kegiatan ini menjadi motivasi bagi Polda Maluku untuk terus menebar kebaikan dan menjaga semangat kebersamaan, sebagaimana slogan Kapolda Maluku, “Maluku Tarus Biking Bae, Basudara Tarus Biking Bae.”Melalui langkah-langkah sederhana namun bermakna ini, Polda Maluku menegaskan bahwa Ramadhan adalah momentum memperkuat nilai empati, solidaritas, dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. PNO-12
25 Feb 2026, 10:31 WIT
Perkuat Sinergi Polri - BPN, Kapolda Sumsel Dorong Mitigasi Konflik Agraria untuk Jaga Keamanan
Papuanewsonline.com, Palembang - Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menegaskan pentingnya sinergi antara Polri dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mitigasi konflik agraria guna menjaga stabilitas keamanan serta memperkuat kepastian investasi di Sumatera Selatan.Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan strategis antara Polda Sumsel dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan di Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Selasa (24/2/2026). Pertemuan membahas percepatan sertifikasi dan penertiban administrasi aset negara sebagai langkah pencegahan terhadap potensi sengketa lahan yang dapat berdampak pada gangguan kamtibmas.Kapolda Sumsel menekankan bahwa persoalan agraria tidak dapat dipandang semata sebagai urusan administratif, melainkan isu strategis yang beririsan langsung dengan stabilitas sosial, keamanan, dan keberlangsungan pembangunan daerah.“Konflik pertanahan yang tidak tertangani secara sistematis dapat berkembang menjadi konflik sosial yang mengganggu kamtibmas. Oleh karena itu, mitigasi harus dilakukan secara terukur, berbasis data, dan berkelanjutan,” tegas Kapolda.Menurutnya, Sumatera Selatan merupakan wilayah strategis investasi, mulai dari sektor perkebunan, energi, hingga infrastruktur. Karena itu, kepastian hukum pertanahan menjadi prasyarat penting agar pembangunan berjalan tanpa hambatan akibat sengketa lahan.Kapolda juga menegaskan bahwa legalitas tanah yang jelas tidak hanya memberi perlindungan hukum terhadap aset negara, tetapi juga menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ia menilai, tanpa administrasi pertanahan yang tertib, potensi konflik akan meningkat dan berdampak langsung pada iklim investasi.Sebagai bentuk tindak lanjut, Polda Sumsel dan BPN Sumsel sepakat memperkuat koordinasi teknis melalui percepatan pendataan, verifikasi dokumen, serta sertifikasi aset yang belum terdokumentasi secara lengkap. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa penguatan sinergi dengan BPN merupakan bagian dari strategi preventif Polri dalam menjaga stabilitas daerah.Bapak Kapolda menempatkan penanganan konflik agraria sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kepastian hukum lahan memberikan rasa tenang bagi pelaku usaha untuk berinvestasi,” ujarnyaSementara itu, Kepala Kanwil BPN Sumsel, Ir. Rahmat, A.Ptnh., M.M., menyatakan komitmen BPN untuk mendukung langkah kolaboratif tersebut melalui verifikasi dokumen dan validasi lapangan secara menyeluruh, guna mencegah tumpang tindih kepemilikan yang kerap menjadi akar konflik agraria.Sebagai langkah lanjutan, Polda Sumsel bersama Kanwil BPN Sumsel akan menggelar konsolidasi teknis dengan jajaran Kapolres dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan untuk mempercepat penyelesaian kendala administrasi di lapangan.Penguatan sinergi Polri dan BPN ini menjadi langkah strategis dalam membangun tata kelola pertanahan yang lebih tertib, memperkuat kepastian hukum, serta memastikan Sumatera Selatan tetap kondusif, aman, dan ramah investasi. PNO-12
24 Feb 2026, 20:56 WIT
SPPT PBB-P2 TAHUN 2026 MIMIKA RESMI TERBIT, JATUH TEMPO 31 AGUSTUS 2026
Papuanewsonline.com, TIMIKA – Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Mimika mengumumkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
(SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan-Pemerintah Daerah (PBB-P2) tahun 2026 telah
resmi terbit dan siap diakses oleh seluruh wajib pajak.Pengumuman ini disampaikan untuk menginformasikan kepada
seluruh masyarakat Mimika terkait kewajiban pembayaran pajak tahun ini. Bapenda mengimbau agar setiap wajib pajak segera mengecek
dan mengambil dokumen SPPT PBB-P2 mereka, kemudian melakukan pembayaran tepat
waktu sebelum batas akhir yang ditetapkan.Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 tahun 2026 ditetapkan pada
tanggal 31 Agustus 2026. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai kanal yang
telah disediakan, antara lain melalui aplikasi Papua Mobile, layanan Livin' by
Mandiri, Wondr by BNI, Pos Indonesia, serta BRI Mobile.Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat memiliki peran penting
untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah dan meningkatkan kualitas
pelayanan publik di Kabupaten Mimika. Bagi yang membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat
menghubungi kantor Bapenda Mimika secara langsung atau melalui saluran
komunikasi resmi yang telah ditentukan. Penulis: Jid
Editor: GF
24 Feb 2026, 17:39 WIT
DPRK Mimika Desak Hentikan Penyalahgunaan Minyakita, Bantuan Negara Harus Sampai Ke Masyarakat!
Papuanewsonline.com, Timika – Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Mimika mengeluarkan desakan tegas kepada seluruh Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait untuk memperkuat pengawasan
terhadap distribusi minyak goreng bantuan pangan (Minyakita). Langkah ini diambil
setelah muncul dugaan praktik jual-beli komoditi bantuan pemerintah, bahkan
ditemukan diperdagangkan melalui platform daring."Bantuan yang diberikan oleh negara harus tepat sasaran
dan tidak boleh menjadi sumber keuntungan bagi pihak tertentu," tegas
Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapareyau. (23/2/26) Ia menegaskan larangan mutlak terhadap oknum yang
mengeksploitasi barang subsidi untuk kepentingan pribadi. Ketua DPRK juga
mengacu pada mekanisme distribusi yang perlu diperiksa lebih mendalam. "Saya belum bisa memastikan apakah penyaluran dilakukan
langsung ke masyarakat atau melalui kepala kampung. Namun jika ada pihak yang
menampung lalu menjual kembali ke kios-kios, itu adalah pelanggaran yang tidak
bisa ditolerir," jelasnya.Primus berharap pihak penyelenggara tidak hanya fokus pada
proses penyaluran semata, namun juga melakukan pemantauan langsung di lapangan.
"Jangan sampai bantuan hanya diserahkan tanpa ada
pengawasan berkelanjutan. Dinas terkait wajib melakukan evaluasi ulang terhadap
jalur distribusi. Jika pengawasan tidak berjalan optimal, maka kepala instansi
yang bertanggung jawab harus menjadi objek penilaian yang ketat,"
tandasnya.Senada dengan itu, Andika Adrian Tie menyampaikan
keprihatinan atas fenomena penyalahgunaan bantuan ini.Menurutnya, Minyakita merupakan bantuan pemerintah pusat
melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) yang seharusnya meringankan beban ekonomi
masyarakat."Sangat menyakitkan hati jika bantuan yang bertujuan
kemanusiaan justru disalahgunakan. Kami dari Komisi II meminta Disperindag dan
Bulog untuk mengawasi setiap tahap peredaran komoditi ini," ucap Andika. Selain pengawasan administratif, ia juga mengajak aparat
penegak peraturan untuk terlibat aktif. "Kami menginginkan tindakan tegas yang konkret. Satpol
PP sebagai garda terdepan di lapangan harus segera mengambil langkah untuk
mencegah praktik ini berkembang," pungkasnya."Semoga dengan pengawasan yang lebih ketat, setiap
tetes bantuan bisa sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkannya,"
tambah Andika dengan harapan tinggi. Penulis: Jid
Editor: GF
24 Feb 2026, 04:20 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
