logo-website
Minggu, 01 Mar 2026,  WIT
BERITA TAG Ekonomi Homepage
Salurkan Sembako, Satgas Damai Cartenz Pulihkan Semangat Anak Panti di Jayapura Papuanewsonline.com, Jayapura – Kepedulian terhadap sesama kembali ditunjukkan Satgas Ops Damai Cartenz 2026 melalui kegiatan pembagian sembako dan dukungan psikososial kepada anak-anak Panti Asuhan Muhammadiyah dan Pembawah Terang di Kota Jayapura, Kamis (26/2).Kegiatan tersebut dilaksanakan di Panti Asuhan Muhammadiyah serta di Barak 6 SPN Polda Papua yang saat ini menjadi lokasi pengungsian anak-anak Panti Asuhan Pembawah Terang pascakebakaran gedung panti beberapa waktu lalu.Dalam kegiatan itu, personel Ban Ops yang dipimpin IPTU Ali Akbar, S.E., menyerahkan bantuan berupa bahan makanan dan makanan ringan kepada total 70 anak dari kedua panti asuhan.Selain itu, Tim Satgas Ban Ops Damai Cartenz juga memberikan pendampingan psikososial kepada 40 anak Panti Asuhan Pembawah Terang yang mengungsi. Pendampingan dilakukan melalui kegiatan ice breaking dan energizer guna membantu meredakan emosi negatif serta mengurangi trauma pascakejadian kebakaran.Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Faizal Ramadhani, mengatakan kegiatan tersebut diawali dengan koordinasi bersama pengelola panti asuhan agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.“Hasil kegiatan menunjukkan koordinasi berjalan baik sehingga pembagian sembako dan dukungan psikososial dapat terlaksana dengan aman, tertib, dan lancar,” Kata Ka Ops Damai Cartenz.Menurut Ka Ops Damai Cartenz, para pengurus dan anak-anak panti menyampaikan rasa syukur atas perhatian yang diberikan. Anak-anak yang mengikuti sesi dukungan psikososial juga terlihat lebih ceria dan aktif selama kegiatan berlangsung.Sementara itu ditempat yang berbeda, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Adarma Sinaga, menegaskan bahwa kegiatan kemanusiaan merupakan bagian dari komitmen Satgas untuk menghadirkan rasa aman sekaligus kepedulian sosial di tengah masyarakat.“Satgas Damai Cartenz tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga berupaya hadir membantu masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak yang terdampak musibah,” katanya.Kombes Pol Adarma Sinaga, berharap kegiatan tersebut dapat meringankan beban pengurus panti dan membantu anak-anak tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari.Satgas Damai Cartenz 2026 menyatakan akan terus melaksanakan kegiatan kemanusiaan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. PNO-12 28 Feb 2026, 19:31 WIT
Perkuat Silaturahmi, Kapolda Maluku Sahur Bersama Warga Fiditan Papuanewsonline.com, Tual – Dalam suasana penuh kekhusyukan bulan suci Ramadhan, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K., M.Si melaksanakan Sahur Bersama dan Safari Ramadhan bersama masyarakat Desa/Ohoi Fiditan, Kota Tual, Kamis (26/2/2026) pukul 04.00 WIT.Menurut Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K, Kegiatan tersebut berlangsung di Musholah Al-Sholeh, Kecamatan Dullah Utara, dan dihadiri sejumlah pejabat utama Polda Maluku, unsur Pemerintah Kota Tual, jajaran Polres, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, serta perangkat Desa Fiditan.Kehadiran Kapolda Maluku di tengah masyarakat pada waktu sahur dini hari tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan wujud nyata pendekatan humanis Polri dalam memperkuat silaturahmi sekaligus mendorong percepatan rekonsiliasi pasca terjadinya gesekan antarwarga di wilayah Fiditan.Sementara itu Dalam penyampaiannya, Kapolda menegaskan bahwa kedatangannya bertujuan membangun kedekatan emosional dan memastikan perdamaian benar-benar terwujud di tengah masyarakat.“Saya datang untuk bersilaturahmi dengan warga masyarakat di sini, dan besar harapan saya agar Desa Fiditan ini bisa damai secepatnya,” ujar Kapolda Maluku.Ia mengingatkan bahwa konflik horizontal hanya akan menimbulkan kerugian, luka sosial, serta menghambat kemajuan daerah. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak luar yang ingin memecah belah persaudaraan.“Jangan mau diadu domba oleh pihak luar. Kita semua harus bersatu. Tidak ada lagi zamannya kita berkelahi, dan jangan biarkan orang lain masuk dan memprovokasi dari dalam,” tegasnya.Kapolda Maluku menekankan bahwa keamanan sejatinya lahir dari kesadaran kolektif masyarakat. Aparat keamanan hadir sebagai pendukung dan penjaga stabilitas, namun fondasi utama kamtibmas berada di tangan warga itu sendiri.“Keamanan dibentuk oleh kekuatan masyarakat. Kami pihak keamanan hanya sebagai pendukung dan penjaga. Masyarakatlah yang menciptakan keamanan itu,” jelas Kapolda.Secara khusus, Kapolda mengajak para pemuda untuk menjadi motor perdamaian dan agen perubahan di lingkungannya masing-masing. Generasi muda diminta menurunkan ego sektoral serta berani menyampaikan informasi apabila mengetahui potensi tindak pidana.“Para pemuda-pemudi sekalian, yang paling utama kita harus bersatu dan menurunkan ego bahwa mereka adalah musuh kita. Satukan tekad dan beranikan diri memberikan informasi apabila mengetahui adanya tindak pidana,” pesannya.Kapolda Maluku juga mengungkapkan bahwa pada malam sebelumnya telah dilakukan pertemuan informal dengan perwakilan Kompleks Fiditan Kampung Lama dan Kompleks Fiditan Kampung Baru guna membangun komunikasi dan kesepahaman bersama.Dari pertemuan tersebut disepakati sejumlah langkah konkret sebagai bentuk komitmen perdamaian, di antaranya pelaksanaan buka puasa bersama yang dipusatkan di lingkungan Fiditan Kampung Lama dengan melibatkan warga dari kedua kompleks.“Hari ini kita akan melaksanakan buka puasa di lingkungan Fiditan Kampung Lama, dan telah disepakati untuk memobilisasi warga Kompleks Fiditan Kampung Baru agar berbuka puasa bersama di sana,” ungkap Kapolda.Selain itu, kedua kelompok juga sepakat untuk mengumpulkan seluruh senjata tajam yang selama ini digunakan dalam aksi saling serang sebelum pelaksanaan buka puasa bersama, sebagai simbol kesungguhan mengakhiri konflik dan menjaga perdamaian.Kesepakatan tersebut disambut positif oleh tokoh masyarakat dan para pemuda. Bulan suci Ramadhan dinilai sebagai momentum tepat untuk membuka lembaran baru, memperkuat ukhuwah, serta mengembalikan nilai-nilai persaudaraan dan kearifan lokal yang selama ini menjadi identitas masyarakat Maluku.Langkah Kapolda Maluku turun langsung bersahur bersama warga Fiditan pada waktu dini hari menunjukkan kepemimpinan yang empatik dan berorientasi solusi. Pendekatan ini menegaskan bahwa kehadiran Polri tidak semata-mata dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga sebagai fasilitator perdamaian dan perekat sosial.Di tengah dinamika sosial yang sempat memanas, penggunaan momentum Ramadhan sebagai ruang rekonsiliasi merupakan strategi efektif dan berakar pada nilai budaya serta religius masyarakat setempat. Kesepakatan konkret berupa buka puasa bersama dan penyerahan senjata tajam menjadi indikator kuat bahwa perdamaian tidak berhenti pada wacana, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata.Model pendekatan humanis berbasis kearifan lokal dan nilai keagamaan ini layak menjadi rujukan nasional dalam penanganan konflik horizontal, demi terwujudnya keamanan yang berkelanjutan, damai, dan bermartabat. PNO-12 28 Feb 2026, 19:26 WIT
GARUDA INDONESIA BUKA RUTE JAKARTA-DENPASAR-TIMIKA, MIMIKA SIAP RAIH MANFAAT EKONOMI Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika menyambut positif dengan penuh antusiasme rencana pembukaan rute penerbangan baru oleh Garuda Indonesia yang akan melayani jalur Jakarta–Denpasar–Timika (bolak-balik) mulai tanggal 29 Maret 2026 mendatang. Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyampaikan hal tersebut setelah menerima kunjungan audiensi dari jajaran PT Garuda Indonesia Branch Office Timika di kantornya.Pertemuan tersebut fokus membahas tentang penguatan akses transportasi udara guna mendukung mobilitas masyarakat serta percepatan pembangunan daerah. Kedua pihak juga membahas berbagai langkah pendukung untuk memastikan operasional rute baru berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Bupati menyampaikan bahwa kehadiran rute penerbangan baru ini menjadi bukti perhatian terhadap perkembangan wilayah Mimika sebagai salah satu daerah penting di Papua.Kehadiran rute baru Jakarta–Denpasar–Timika diperkirakan akan memberikan dampak signifikan, tidak hanya bagi masyarakat yang membutuhkan akses perjalanan lebih mudah dan nyaman, tetapi juga menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi daerah.Rute tersebut dinilai akan memperlancar arus penumpang dari dan menuju Timika, termasuk kalangan pelaku usaha, investor potensial, wisatawan domestik maupun mancanegara, serta masyarakat umum yang memiliki keperluan di bidang pendidikan, kesehatan, maupun aktivitas bisnis.Bupati berharap, peningkatan konektivitas udara ini mampu mendorong sektor pariwisata dan perdagangan di Mimika untuk semakin berkembang pesat, sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua.  Dengan beroperasinya rute baru tersebut pada akhir Maret 2026, Pemerintah Kabupaten Mimika sangat optimis bahwa konektivitas wilayah akan semakin kuat dan membawa manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Penulis: Jid Editor: GF 27 Feb 2026, 14:38 WIT
Dandim Mimika Pimpin Panen Padi Perdana Milik Kodim 1710/Mimika Papuanewsonline.com, Timika – Komandan Kodim (Dandim) 1710/Mimika Letkol Inf Redi Dwi Yuda Kurniawan, S.I.P., secara langsung memimpin kegiatan panen padi perdana di lahan ketahanan pangan milik Kodim 1710/Mimika. Kegiatan bersejarah ini menjadi bukti konkret dukungan TNI Angkatan Darat terhadap program nasional ketahanan pangan, dengan fokus khusus pada pemenuhan kebutuhan pangan di wilayah Kabupaten Mimika. (26/2/26)Dalam keterangan resmi, Dandim menyampaikan bahwa sektor pertanian memegang peran strategis yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan ketersediaan pangan di daerah. Oleh karena itu, seluruh jajaran Kodim 1710/Mimika terus berupaya maksimal untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang sebelumnya tidak terpakai menjadi lahan produktif yang memberikan manfaat nyata, baik bagi kebutuhan internal satuan maupun untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar.Ia menegaskan bahwa keterlibatan prajurit dalam pengelolaan sektor pertanian merupakan bentuk komitmen yang kuat dari TNI AD untuk membantu pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Selain menjalankan tugas pokok di bidang pertahanan negara, prajurit juga dituntut untuk tetap adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam mendukung peningkatan kesejahteraan melalui pengembangan potensi sektor pertanian lokal.Panen padi perdana ini dilakukan di atas lahan seluas 3 hektar yang dikelola secara profesional oleh prajurit Kodim selama beberapa bulan terakhir.Hasil panen yang dihasilkan diharapkan tidak hanya mampu menambah stok pangan di wilayah Mimika, tetapi juga menjadi inspirasi serta motivasi bagi masyarakat luas untuk terus mengembangkan potensi pertanian di daerah masing-masingKodim 1710/Mimika berkomitmen untuk terus mengawal dan mengembangkan program ketahanan pangan secara berkelanjutan melalui pendampingan langsung, inovasi dalam pengelolaan lahan, serta kerja sama sinergis dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat di Mimika.  Penulis: Jid Editor: GF 27 Feb 2026, 09:49 WIT
Dana Otsus Triwulan I 2026 Disalurkan Ke 16 Daerah Papua, Penyaluran Tercepat Sejak Implementasi Papuanewsonline.com, Papua – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengumumkan bahwa Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2026 Triwulan I telah berhasil disalurkan kepada 16 daerah di wilayah Tanah Papua. Penyaluran dana ini dilakukan setelah pemerintah daerah (Pemda) terkait memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan prosedur yang telah ditetapkan secara ketat. "Beberapa daerah telah berhasil merealisasikan Dana Otsus 1 persen dan 1,25 persen karena telah memenuhi semua persyaratan administrasi dan prosedur yang berlaku," ujar Ribka. (26/2/26)Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per tanggal 19 Februari 2026, Dana Otsus Triwulan I telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada 13 Pemda. Daerah yang pertama kali menerima dana antara lain Kabupaten Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yahukimo, Kota Jayapura, Kota Sorong, Kabupaten Manokwari Selatan, serta Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Kemudian tiga kabupaten lainnya yaitu Merauke, Jayawijaya, dan Sarmi telah menerima alokasi dana pada tanggal 23 Februari 2026.Total dana yang disalurkan terdiri atas komponen Dana Otsus 1 persen, 1,25 persen, dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), dengan jumlah yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Contohnya, Provinsi Papua menerima dana sebesar Rp166,38 miliar, Provinsi Papua Selatan Rp91,56 miliar, Provinsi Papua Barat Daya Rp84,61 miliar, Kabupaten Yahukimo Rp142,06 miliar, serta Kabupaten Pegunungan Bintang Rp94,90 miliar. Ribka menjelaskan bahwa penyaluran tahun ini menjadi yang tercepat sejak implementasi Undang-Undang (UU) Otsus, dengan tahap pertama dimulai pada bulan Februari, jauh lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang umumnya dilakukan pada April atau Mei.Percepatan penyaluran ini didukung oleh peningkatan interoperabilitas sistem keuangan daerah melalui integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), serta sistem perencanaan Bappenas."Terjadi kemajuan signifikan dalam percepatan dan perbaikan tata kelola penyaluran Dana Otsus pada tahun 2025 dan 2026. Integrasi sistem sangat berperan penting dalam meningkatkan efisiensi proses penyaluran," jelasnya. Ribka juga mengimbau daerah yang belum menyelesaikan persyaratan untuk segera menuntaskan kewajiban tersebut agar pelayanan publik pada triwulan pertama dapat berjalan optimal. Ia menegaskan bahwa Dana Otsus difokuskan pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sehingga ketepatan waktu penyaluran sangat menentukan manfaat yang diterima oleh masyarakat.  Penulis: Jid Editor: GF 26 Feb 2026, 13:41 WIT
Resmikan Masjid Ar Rahman, Kasad: Tingkatkan Keimanan dan Ketakwaan Dalam Menjalani Tugas Papuanewsonline.com, Bandung – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menegaskan bahwa masjid memiliki peran strategis bukan hanya sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai tempat berkumpul dan membina karakter prajurit. Penegasan tersebut disampaikannya saat meresmikan Masjid Ar Rahman di lingkungan Direktorat Ajudan Jenderal TNI AD (Ditajenad), Bandung, Selasa (24/2/2026).Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Kasad, didampingi Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat (Dirajenad) Brigjen TNI Ridwan serta Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana Ny. Uli Simanjuntak.Dalam sambutannya, Kasad menyampaikan bahwa pembangunan Masjid Ar Rahman merupakan bagian dari upaya pembinaan mental dan rohani prajurit serta keluarga besar TNI AD. Keberadaan masjid diharapkan dapat menjadi sarana meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam mendukung pelaksanaan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.“Masjid bukan hanya sarana ibadah dan pembinaan spiritual, jadi saya teringat waktu kecil, masjid itu tempat kumpul segala kegiatan, jadi waktu saya kecil ada lomba cerdas cermat ya di masjid, kehidupan saya tidak jauh dari masjid,” ungkap Kasad.Kasad menegaskan bahwa kekuatan spiritual memiliki peran penting dalam membentuk prajurit yang berkarakter, berintegritas, dan profesional. Dengan landasan moral yang kuat, prajurit diyakini mampu menjalankan tugas secara optimal dan bertanggung jawab.Masjid Ar Rahman yang mulai dibangun sejak Oktober 2025 tersebut hadir dengan konsep sederhana namun fungsional, serta dilengkapi fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan ibadah dan pembinaan keagamaan. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini diharapkan menjadi pusat kegiatan keagamaan yang mempererat kebersamaan antarpersonel.Usai peresmian, Kasad melanjutkan kegiatan dengan buka puasa bersama prajurit, PNS, dan anggota Persit di Markas Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI AD (Makodiklatad). Di sana, Kasad dan Ketum Persit KCK juga menyerahkan santunan kepada anak yatim yang berdomisili di sekitar Makodiklatad.“Kita harus terus pelihara dan terus tingkatkan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan nilai-nilai keagamaan kita, dan mempererat silaturahmi kita,” pungkas Kasad. PNO-12 26 Feb 2026, 07:37 WIT
"1994 Untuk Negeri", Wujud Soliditas dan Sinergitas Lintas Matra TNI–Polri Papuanewsonline.com, Ambon – Kepedulian terhadap pelestarian lingkungan hidup kembali ditunjukkan jajaran TNI–Polri. Kapolda Maluku, Dadang Hartanto, melaksanakan penanaman simbolis bibit pohon mahoni dalam kegiatan bertajuk “1994 Untuk Negeri” yang digelar di Markas Komando Polda Maluku, Kota Ambon, Selasa (24/2/2026) sore.Kegiatan tersebut merupakan bagian dari gerakan pengabdian Alumni Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) Tahun 1994 sebagai wujud kontribusi nyata bagi bangsa dan negara, khususnya dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.Acara penanaman pohon yang berlangsung pukul 16.00 hingga 17.00 WIT ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi TNI, di antaranya Pangkoarmada III Laksamana Muda TNI Dato Rusman Sutan Nurdin, Danrem 151/Binaiya Brigjen TNI Raffles Manurung, Wadankoderal IX Laksamana Pertama TNI Dr. Muhammad Risahdi, Kasrem 151/Binaiya Kolonel Inf Gatot Heru Buana, serta Liaison Officer TNI AL – Kodaeral IX Kolonel Laut (P) Ivong Wicaksono Wibowo.Program “1994 Untuk Negeri” menegaskan komitmen para alumni Akabri 1994 yang kini mengabdi di berbagai institusi strategis TNI dan Polri untuk terus berkontribusi positif di tengah masyarakat, tidak hanya melalui tugas pertahanan dan keamanan, tetapi juga lewat aksi nyata di bidang sosial dan lingkungan.Dalam sambutannya, Kapolda Maluku menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan simbol tanggung jawab moral para perwira alumni Akabri yang telah ditempa untuk mengabdi sepanjang hayat.“Sebagai alumni Akabri 1994, kami ingin meninggalkan jejak pengabdian yang nyata. Menanam pohon adalah simbol kehidupan, keberlanjutan, dan harapan untuk masa depan negeri,” ujar Kapolda.Penanaman bibit pohon mahoni dilakukan secara simbolis oleh Kapolda Maluku bersama para pejabat TNI yang hadir. Momentum ini mencerminkan soliditas dan sinergitas lintas matra TNI–Polri dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari kepentingan nasional.Kapolda juga menegaskan bahwa isu lingkungan hidup memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan nasional. Kerusakan lingkungan, menurutnya, dapat berdampak luas terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.“Menjaga lingkungan adalah bagian dari menjaga masa depan bangsa. Ketahanan nasional tidak hanya soal keamanan, tetapi juga tentang keberlanjutan alam dan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.Pohon mahoni yang ditanam di lingkungan Mako Polda Maluku diharapkan menjadi simbol pertumbuhan, kekuatan, serta keberlanjutan sinergi TNI–Polri dalam pengabdian kepada rakyat.Kegiatan penanaman berlangsung tertib, penuh semangat kebersamaan, dan berjalan aman serta kondusif. Melalui gerakan “1994 Untuk Negeri”, para alumni Akabri 1994 menegaskan komitmen untuk terus hadir, berkontribusi, dan memberikan manfaat nyata bagi bangsa, sekaligus menjaga bumi Maluku tetap hijau dan lestari bagi generasi mendatang. PNO-12 25 Feb 2026, 19:58 WIT
Aliansi Peduli Pengusaha OAP Tanggapi Penyerahan DPA SKPD Mimika 2026 Papuanewsonline.com, Mimika – Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) Mimika menyambut penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2026 oleh Pemerintah Kabupaten Mimika. Namun Aliansi menegaskan bahwa pernyataan Bupati terkait adanya proyek arahan harus dibuktikan melalui praktik yang transparan dan adil dalam pelaksanaan proyek. (25/2/26)Aliansi menilai bahwa komitmen administrasi harus diikuti dengan perlindungan nyata terhadap pengusaha Orang Asli Papua agar kebijakan afirmatif benar-benar berdampak pada ekonomi masyarakat lokal.Perwakilan Aliansi menyampaikan bahwa percepatan penyerahan DPA merupakan langkah positif, tetapi pengawasan terhadap pelaksanaan proyek harus dikuatkan agar tidak terjadi penyalahgunaan nama perusahaan OAP tanpa keterlibatan nyata.“Kami mendukung transparansi anggaran. Namun yang lebih penting adalah memastikan bahwa pengusaha OAP benar-benar diberi ruang untuk bekerja, bukan sekadar dicantumkan namanya dalam dokumen,” tegas perwakilan Aliansi OAP Mimika.Sikap dan Harapan Aliansi:- Mendorong transparansi penuh dalam proses tender dan pelaksanaan proyek APBD 2026.- Memastikan implementasi kebijakan afirmatif bagi OAP berjalan sesuai semangat Perpres 108 Tahun 2025.- Mengajak DPRD, lembaga adat, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan anggaran.- Menolak praktik penyalahgunaan nama perusahaan OAP dalam bentuk apa pun.Aliansi Peduli Pengusaha OAP Mimika menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah daerah dalam menjaga integritas pelaksanaan APBD 2026.“Pembangunan di Mimika harus memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua. Transparansi dan keadilan adalah kunci,” tutup pernyataan Aliansi. Penulis: Jid Editor: GF 25 Feb 2026, 12:48 WIT
Aliansi Pengusaha OAP Mimika Soroti Dugaan “Pinjam Bendera”, Tegaskan Penerapan Perpres 108/2025 Papuanewsonline.com, Mimika – Aliansi Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) Kabupaten Mimika menyoroti dugaan praktik “pinjam bendera” dalam pelaksanaan proyek pemerintah di wilayah Mimika. Aliansi menegaskan bahwa implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2025 tidak boleh disalahgunakan oleh pihak non-OAP tanpa keterlibatan nyata memanfaatkan akses bisnis bagi orang Asli Papua. (25/2/26)Perpres 108 Tahun 2025 secara tegas memberikan prioritas dan afirmasi kepada pelaku usaha OAP dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Papua. Namun, Aliansi menilai masih terdapat praktik penggunaan nama perusahaan OAP oleh pihak non-OAP tanpa keterlibatan nyata dalam pelaksanaan pekerjaan.Ketua Aliansi Pengusaha OAP Mimika, Emus Kogoya, menegaskan bahwa praktik pinjam bendera merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat Otonomi Khusus dan pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua.“Kami tidak akan tinggal diam jika hak pengusaha asli Papua dirampas dengan cara-cara tidak bermartabat. Perpres 108/2025 dibuat untuk mengangkat OAP, bukan untuk dijadikan tameng oleh pihak luar,” tegas Emus Kogoya.Sekretaris Aliansi, Aji, menyampaikan bahwa praktik pinjam bendera tidak hanya merugikan pengusaha OAP secara ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadaan pemerintah.“Kalau yang kerja bukan OAP, tapi yang dipakai namanya OAP, itu saja saja membohongi masyarakat. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, ini soal harga diri dan keadilan,” ujar Aji.Perwakilan Aliansi, Faya, menyatakan bahwa generasi muda pengusaha OAP di Mimika ingin bersaing secara profesional dan bermartabat.“Kami mampu. Kami bisa belajar dan berkembang. Tapi jangan hak kami diambil dengan cara pinjam nama. Ini bukan hanya masalah pengusaha dan pemerintah di Papua sendiri,” kata Faya.Empat Sikap Tegas Aliansi OAP Mimika:- Mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperketat validasi administrasi dan verifikasi faktual perusahaan OAP dalam setiap proses pengadaan.- Meminta dilibatkan secara resmi dalam tim verifikasi dan pengawasan untuk memastikan perusahaan OAP benar-benar aktif dan dikelola langsung oleh OAP.- Membentuk database resmi dan terverifikasi pengusaha OAP Mimika sebagai bentuk transparansi dan dukungan terhadap data kelola pengadaan yang bersih.- Mewajibkan seluruh anggota Aliansi menandatangani pakta integritas untuk menolak praktik pinjam bendera dalam bentuk apa pun.Aliansi menegaskan bahwa sikap ini bukan bentuk penolakan terhadap investasi atau kerja sama dengan pihak luar, melainkan upaya menjaga integritas kebijakan afirmasi agar tepat sasaran.“Pembangunan di Mimika harus berdiri di atas kejujuran. Kalau sistemnya bersih, pengusaha tidak perlu jadi penonton di tanahnya sendiri,” tutup Emus Kogoya. Penulis: Jid Editor: GF 25 Feb 2026, 12:36 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT