Papuanewsonline.com
Polisi Amankan Distribusi BBM Ke Pegunungan, Atasi Krisis Listrik Dogiyai, Deiyai, Dan Paniai
Isu Perselingkuhan ASN Timika Mencuat, Bupati Johannes Rettob Peringatkan Sanksi Tegas
Himtak BKMT Mimika Gelar Pengajian Gabungan: Bersihkan Hati Dan Gerakkan Inovasi
28 Penumpang Selamat Tiba di Pomako, Operasi SAR Ditutup Setelah Bantuan BBM dari Keluarga
Suara Anak Adat Menguat, Polemik DPD RI dan MRP Papua Soroti Marwah Orang Asli Papua
Mobil Pick Up Terbakar di Kampung Hiripau, Bawa BBM Jenis Bensin
Pansus Bongkar Pelanggaran Ketenagakerjaan di PTFI, Pimpinan Perusahaan Terancam Sanksi Pidana
Nduga di Titik Terendah: Pemerintah Kehilangan Arah, Rakyat Kehilangan Harapan
UNIFIL Gelar Upacara Memorial Khidmat untuk Tiga Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon
Kepala BNPB Turun Langsung ke Manado, Pastikan Penanganan Darurat Gempa M 7,6 Berjalan Terpadu
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Polisi Amankan Distribusi BBM Ke Pegunungan, Atasi Krisis Listrik Dogiyai, Deiyai, Dan Paniai
Papuanewsonline.com, Papua Tengah – Aparat kepolisian
melaksanakan pengawalan ketat terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM)
menuju tiga kabupaten di wilayah pegunungan, yakni Dogiyai, Deiyai, dan Paniai.
Langkah ini diambil sebagai respons atas krisis listrik yang terjadi dan mengganggu
aktivitas masyarakat di wilayah tersebut. Pengawalan dilakukan mulai Sabtu
malam pukul 21.00 WIT hingga Minggu pagi pukul 07.05 WIT. (05/4/2026)Kegiatan dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas Kapolres
Dogiyai, AKBP Dennis A. Putra, bersama sejumlah pejabat dan personel
kepolisian. Rombongan penyalur BBM harus menempuh perjalanan lintas kabupaten
dengan medan yang cukup berat dan menantang. Meskipun demikian, seluruh personel tetap siaga penuh demi
memastikan keamanan armada hingga sampai ke tujuan dengan selamat.Diketahui, ketiga kabupaten tersebut sebelumnya mengalami
kekurangan pasokan listrik yang cukup signifikan akibat terhambatnya distribusi
BBM. Kondisi ini berdampak langsung pada terganggunya berbagai
aktivitas warga dan pelayanan publik. Dengan adanya pengawalan ini, diharapkan pasokan energi
dapat segera terisi kembali sehingga layanan listrik dapat beroperasi normal.Upaya ini menjadi bukti nyata komitmen aparat keamanan dalam
mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta menjaga stabilitas di
wilayah pegunungan Papua Tengah. Kehadiran polisi di jalur distribusi memastikan bantuan
energi ini tepat sasaran dan dapat segera dinikmati oleh masyarakat yang sedang
membutuhkan. Penulis: Jid
Editor: GF
06 Apr 2026, 10:51 WIT
Respon Isu Kelangkaan BBM, Polda Maluku Gelar Rakor Pastikan Stok Masih Tersedia
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama pemerintah daerah, Pertamina, dan pemangku kepentingan terkait untuk merespons isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kota Ambon, Kamis (2/4/2026).Rakor yang berlangsung di Ambon ini dipimpin oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, didampingi jajaran Polda Maluku, termasuk Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit) dan Direktorat Intelkam.Sejumlah pejabat turut hadir, antara lain perwakilan Pertamina wilayah Maluku-Papua, Dinas ESDM, Disperindag Kota Ambon, serta para pengelola SPBU.Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan bahwa antrean panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir lebih dipicu oleh kepanikan masyarakat akibat isu kelangkaan BBM, bukan karena keterbatasan stok.“Kondisi ini dipengaruhi informasi yang beredar di masyarakat, terutama melalui media sosial. Padahal, ketersediaan BBM di Ambon dalam kondisi cukup dan normal,” ujarnya.Ia juga menyoroti masih adanya SPBU yang belum konsisten dalam pelayanan, seperti tutup saat dibutuhkan atau kehabisan stok saat antrean panjang, yang memperkuat persepsi kelangkaan.Direktur Pam Obvit Polda Maluku menegaskan pihaknya akan meningkatkan pengawasan distribusi BBM hingga ke tingkat SPBU.“Kami minta seluruh jajaran Polsek memantau distribusi BBM. Jika ditemukan penimbunan atau penjualan di luar ketentuan, akan ditindak tegas sesuai hukum,” tegasnya.Ia juga menambahkan bahwa stabilitas distribusi BBM menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban dan mencegah gangguan kamtibmas.Perwakilan Pertamina wilayah Maluku dan Papua memastikan stok BBM, termasuk Pertalite dan Pertamax, dalam kondisi aman dan mencukupi.“Terminal BBM Wayame menjadi pusat distribusi utama, dan saat ini stok dalam kondisi aman. Pasokan juga terus berjalan, termasuk setelah kedatangan kapal pengangkut BBM,” jelasnya.Pertamina mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan (panic buying) dan tetap membeli BBM sesuai kebutuhan.Rakor ini menghasilkan komitmen bersama antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan Pertamina untuk memperkuat koordinasi, transparansi informasi, serta pengawasan distribusi BBM.Langkah ini diharapkan mampu meredam keresahan masyarakat serta memastikan distribusi energi berjalan lancar menjelang momentum hari besar keagamaan.Isu kelangkaan BBM di Ambon menunjukkan bahwa krisis informasi bisa sama berbahayanya dengan krisis pasokan. Dalam banyak kasus, kepanikan publik justru dipicu oleh persepsi, bukan realitas di lapangan.Langkah cepat Polda Maluku menggelar rakor lintas sektor patut diapresiasi sebagai upaya meredam disinformasi sekaligus menjaga stabilitas sosial. Namun, tantangan ke depan bukan hanya soal ketersediaan BBM, melainkan konsistensi pelayanan SPBU dan transparansi distribusi. PNO-12
03 Apr 2026, 13:36 WIT
Hadirkan Terobosan Baru Pelayanan, Kombes Indera: Aduan Pelanggaran Bisa Melalui Aplikasi
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku mencatat sebanyak 75 laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran anggota Polri sejak diluncurkannya layanan digital Divpropam Polri pada Oktober 2025.Polda Maluku terus mendorong transparansi penanganan pelanggaran anggota Polri melalui layanan pengaduan digital. Sejak diluncurkan pada 13 Oktober 2025, tercatat sebanyak 75 laporan masyarakat telah diterima melalui layanan Dumas QR Code Yanduan Divpropam Polri.Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Maluku, Kombes Pol Indera Gunawan, mengatakan seluruh laporan tersebut ditangani sesuai mekanisme yang berlaku.“Dari total 75 laporan yang masuk, sebanyak 46 laporan ditangani oleh Paminal Polda Maluku, sementara 29 laporan lainnya ditangani oleh Polres jajaran sesuai wilayah kejadian,” jelasnya.Ia menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif podcast (Potkes) yang digelar Tribun Ambon, Kamis (2/4/2026).Menurutnya, kehadiran layanan pengaduan berbasis digital, seperti aplikasi Quick Response Propam Polri, menjadi langkah strategis untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan.“Aplikasi ini memungkinkan masyarakat melapor dengan mudah tanpa harus datang ke kantor. Cukup melalui ponsel, laporan bisa langsung diterima dan ditindaklanjuti,” ujarnya.Selain mempermudah akses, layanan ini juga bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan pelanggaran anggota Polri.Indera menegaskan, setiap laporan yang masuk akan diproses sesuai prosedur dan tidak akan diabaikan.“Kami menjamin setiap laporan ditindaklanjuti. Tidak perlu takut melapor, karena setiap pelanggaran pasti ada konsekuensinya,” tegasnya.Polda Maluku juga terus melakukan sosialisasi layanan pengaduan ini kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti brosur, pduk, dan edukasi langsung.Dalam kesempatan itu, Kabid Propam turut mengingatkan seluruh personel Polri di wilayah Maluku untuk menjaga integritas dan menghindari pelanggaran.“Sekecil apa pun pelanggaran akan berdampak pada citra institusi. Kami tidak akan mentolerir setiap bentuk pelanggaran anggota,” ujarnya.Melalui layanan pengaduan digital ini, diharapkan pengawasan terhadap kinerja anggota Polri semakin terbuka dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif.Digitalisasi layanan pengaduan oleh Propam Polri merupakan langkah maju dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas institusi kepolisian. Data 75 laporan yang telah masuk menunjukkan bahwa kanal pengaduan ini mulai dimanfaatkan oleh masyarakat, sekaligus menjadi indikator meningkatnya kepercayaan publik untuk melapor.Konsistensi dalam penanganan perkara serta keterbukaan informasi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan.Karena itu, kolaborasi antara masyarakat sebagai pengawas eksternal dan institusi Polri sebagai pelaksana penegakan kode etik menjadi sangat penting. Jika dikelola secara konsisten, sistem pengaduan digital ini dapat menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan Polri yang profesional dan Presisi. PNO-12
03 Apr 2026, 13:26 WIT
Perkuat Ketahanan Pangan Polda Maluku, Karo SDM: Tingkatan Produktivitas di Setiap Polres
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Biro SDM Polda Maluku, Kombes Pol Jemi Junaidi, memimpin video conference (vicon) bersama para Wakapolres dan Kabag SDM Polres jajaran dalam rangka evaluasi dan penguatan program ketahanan pangan Polri.Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan produktif di wilayah hukum Polda Maluku guna mendukung program ketahanan pangan nasional.Dalam arahannya, Karo SDM menekankan pentingnya peningkatan produktivitas di setiap Polres, meskipun dihadapkan pada tantangan cuaca yang kurang mendukung.“Saya berharap seluruh jajaran tetap konsisten meningkatkan kegiatan penanaman. Kendala cuaca harus disikapi dengan kerja keras agar hasil produksi tahun ini bisa lebih optimal,” ujar Jemi.Ia juga meminta jajaran untuk terus berinovasi dalam pengelolaan program ketahanan pangan, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.Kegiatan vicon turut diikuti para perwira Polda Maluku yang terlibat dalam program tersebut, sebagai bentuk sinergi internal dalam mendukung keberhasilan program prioritas Polri.Program ketahanan pangan sendiri merupakan bagian dari strategi Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah.Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar dan diharapkan mampu meningkatkan kinerja jajaran dalam pelaksanaan program di lapangan.Langkah Polda Maluku memperkuat koordinasi melalui vicon menunjukkan bahwa program ketahanan pangan Polri tidak hanya bersifat simbolik, tetapi mulai diarahkan pada peningkatan output nyata.Namun, tantangan utama tetap berada pada implementasi di lapangan, terutama faktor cuaca dan konsistensi pengelolaan. Tanpa evaluasi berkelanjutan dan inovasi lokal, program ini berpotensi stagnan dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap kebutuhan pangan masyarakat. PNO-12
02 Apr 2026, 20:06 WIT
Wakapolda Maluku Ikuti Anev Kamtibmas Nasional
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku mengikuti analisis dan evaluasi (anev) situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terkini yang digelar Mabes Polri sebagai langkah memperkuat respons terhadap dinamika keamanan nasional.Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni mengikuti kegiatan analisis dan evaluasi (anev) situasi kamtibmas terkini yang diselenggarakan Mabes Polri secara virtual, Selasa (31/3/2026).Kegiatan yang dipimpin Asisten Utama Bidang Operasi Kapolri, Komjen Pol Dr. Mohammad Fadil Imran ini diikuti seluruh jajaran Polda di Indonesia guna memantau perkembangan situasi keamanan serta menyusun langkah antisipatif.Di Polda Maluku, Wakapolda didampingi sejumlah pejabat utama, di antaranya Direktur Samapta, Direktur Intelkam, Direktur Binmas, Direktur Reskrimum, Kabid Dokkes, Auditor Itwasda, serta perwakilan satuan kerja lainnya.Melalui forum ini, Polri menekankan pentingnya kesiapsiagaan jajaran dalam menjaga stabilitas kamtibmas, termasuk meningkatkan deteksi dini, respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan, serta penguatan koordinasi lintas fungsi.Anev kamtibmas ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Polri dalam memastikan situasi keamanan tetap kondusif di tengah dinamika sosial masyarakat.Kegiatan berlangsung lancar dan menjadi sarana konsolidasi nasional dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. PNO-12
01 Apr 2026, 22:04 WIT
Dorong Ekonomi Pesisir, Kapolda Riau Salurkan Bantuan 20 Mesin Ketinting Untuk Nelayan Meranti
Papuanewsonline.com, Kepulauan Meranti - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyerahkan 20 unit mesin ketinting kepada nelayan Desa Bokor, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (31/3/2026), sebagai langkah konkret mendorong produktivitas nelayan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.Bantuan yang diserahkan di Aula Tantya Sudhirajati Polres Kepulauan Meranti tersebut terdiri dari 10 unit mesin merek Motoya dan 10 unit Pro-Quip, yang diberikan kepada 20 nelayan sebagai penguat produktivitas sekaligus penggerak ekonomi pesisir.Kapolda menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari peran Polri yang tidak berhenti pada fungsi keamanan, tetapi juga menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat secara langsung.“Kami menyadari bahwa tugas Polri tidak hanya menjaga kamtibmas, tetapi juga sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Karena itu, kami harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat,” katanya.Ia menekankan bahwa masyarakat pesisir memiliki potensi besar yang selama ini perlu didorong dengan dukungan sarana dan akses yang memadai.“Bantuan ini diharapkan menjadi pengungkit produktivitas nelayan, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Kita ingin masyarakat terus bergerak maju, mandiri, dan mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada,” ujar lulusan Akpol 1996 itu.Dalam pandangannya, pembangunan yang kuat tidak hanya bertumpu pada program, tetapi juga pada semangat kebersamaan dan kepedulian sosial.“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dengan kebersamaan dan semangat human solidarity, kita bisa membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat, baik di bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial,” tambahnya.Sebagai bagian dari pendekatan pembangunan berkelanjutan yang terus didorong Polda Riau melalui konsep Green Policing, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penanaman delapan bibit pohon jenis jambu madu dan mangga secara simbolis, sebagai pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan kepedulian terhadap lingkungan.Sementara itu, Camat Rangsang Barat, Jefri, menyampaikan apresiasi atas langkah konkret yang dilakukan Kapolda Riau dan jajaran.“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Kapolda Riau beserta rombongan. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi nelayan kami karena dapat meningkatkan aktivitas dan produktivitas mereka, yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.Menurutnya, bantuan tersebut tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa kehadiran negara di tengah masyarakat pesisir.Senada dengan Camat Jefri, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi menilai kegiatan tersebut sebagai langkah strategis yang berdampak langsung dan berkelanjutan.Menurut Kapolres, bantuan ini tepat sasaran dan berpotensi meningkatkan produktivitas nelayan serta memperkuat ekonomi lokal. "Kehadiran Bapak Kapolda juga memberikan dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat kepada Polri, yang terlihat dari antusiasme masyarakat serta situasi kegiatan yang berlangsung aman dan kondusif,” kata Aldi.Ia menambahkan, sinergi yang terbangun antara Polri, pemerintah daerah, dan seluruh unsur Forkopimda menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sekaligus memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. PNO-12
01 Apr 2026, 21:31 WIT
Kelangkaan LPG 12 Kg Guncang Timika, Harga Melonjak dan UMKM Tertekan
Papuanewsonline.com, Timika – Stok Gas LPG 12 kilogram di
Timika, Papua Tengah, mengalami kekurangan signifikan dalam satu pekan
terakhir, yang berdampak pada berbagai sektor usaha dan memicu kenaikan harga
di tingkat pengecer. Situasi ini tidak hanya menyulitkan aktivitas rumah tangga
masyarakat, tetapi juga mengganggu jalannya ekonomi harian daerah. (1/4/26)Beberapa titik penjualan bahkan melaporkan bahwa barang
tersebut hampir tidak tersedia sama sekali, dengan sejumlah warga mengaku harus
berpindah-pindah lokasi pengecer tanpa mendapatkan hasil. Kondisi ini mengindikasikan adanya gangguan serius pada
rantai distribusi energi rumah tangga di wilayah tersebut.Dampak paling parah dirasakan oleh pelaku usaha kecil yang
sangat bergantung pada LPG sebagai sumber energi utama. Pengelola rumah makan
dan warung makan di Timika kini terpaksa kembali menggunakan kompor berbahan
bakar minyak tanah. Selain meningkatkan biaya operasional, penggunaan bahan
bakar konvensional ini juga dinilai kurang efisien dan memperlambat proses
produksi makanan. Hal ini menunjukkan bahwa krisis LPG tidak hanya berdampak
pada kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi juga langsung memukul sektor
ekonomi mikro yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal.Kelangkaan ini memunculkan pertanyaan besar terkait sistem
distribusi LPG di daerah. Sejumlah agen penjualan mengaku sudah tidak menerima
pasokan dari distributor selama satu minggu terakhir, bahkan ada yang mengalami
kekosongan lebih lama. Situasi ini memicu spekulasi adanya gangguan pada jalur
distribusi atau pengurangan suplai dari hulu.Isu kenaikan harga di tingkat distributor juga mulai
beredar, yang mendorong pengecer untuk menaikkan harga lebih awal sebagai
antisipasi. Namun hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari pihak
distributor maupun otoritas terkait mengenai penyebab pasti terhambatnya
pasokan.Meskipun pemerintah melalui Pertamina menyatakan bahwa stok
LPG nasional hingga Maret 2026 dalam kondisi aman dengan ketahanan 18–21 hari
untuk jenis subsidi dan non-subsidi, persoalan utama terletak pada rantai
distribusi ke wilayah Indonesia Timur seperti Papua. Distribusi LPG ke daerah ini bergantung pada jalur laut
dengan waktu tempuh panjang, yang rentan terhadap gangguan cuaca dan
keterbatasan armada logistik. Selain itu, biaya distribusi yang tinggi juga memengaruhi
harga akhir di tingkat konsumen. Kenaikan harga LPG berpotensi mendorong
inflasi daerah dan menekan daya beli masyarakat jika kondisi ini berlangsung
lama. Penulis: Jid
Editor: GF
01 Apr 2026, 14:27 WIT
Polres Tanimbar Kawal Aksi Nelayan Lermatang Mediasi Bersama PT INPEX
Papuanewsonline.com, Tanimbar - Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar berhasil mengawal aksi unjuk rasa nelayan Desa Lermatang di area Shelter PT INPEX Masela hingga berujung pada kesepakatan pembayaran kompensasi, Selasa (31/3/2026).Aksi yang digelar di Kecamatan Tanimbar Selatan itu menuntut realisasi kompensasi bagi nelayan tangkap terdampak aktivitas proyek. Pengamanan dipimpin Wakapolres Kepulauan Tanimbar, Kompol Wilhelmus B. Minanlarat, dengan melibatkan personel gabungan Polres dan Polsek setempat.Selain memastikan situasi tetap kondusif, aparat juga memfasilitasi proses mediasi antara perwakilan warga, pemerintah daerah, dan manajemen PT INPEX Masela.Dialog yang berlangsung konstruktif menghasilkan kesepakatan bahwa pihak perusahaan bersedia memenuhi tuntutan kompensasi yang diajukan nelayan.Wakapolres Kompol Wilhelmus B. Minanlarat menyampaikan apresiasi atas sikap masyarakat yang tetap menjaga ketertiban selama penyampaian aspirasi.“Kami bersyukur seluruh rangkaian aksi hingga mediasi berjalan aman dan damai. Ini menunjukkan kedewasaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi,” ujarnya.Ia menegaskan, peran Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjadi fasilitator komunikasi guna mendorong solusi yang adil.“Polri hadir sebagai jembatan komunikasi yang netral agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui dialog,” tegasnya.Meski sempat terjadi insiden saling dorong, situasi tetap terkendali dan tidak mengganggu jalannya aksi secara keseluruhan.Setelah mediasi selesai, massa membubarkan diri secara tertib. Hingga berita ini diturunkan, kondisi keamanan di kawasan Shelter PT INPEX Masela dan sekitarnya dilaporkan tetap kondusif.Keberhasilan pengamanan aksi ini tidak hanya mencerminkan kesiapan aparat dalam menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga menunjukkan pentingnya pendekatan dialogis dalam menyelesaikan konflik sosial di wilayah proyek strategis.Dengan tercapainya kesepakatan antara nelayan Desa Lermatang dan PT INPEX Masela, diharapkan implementasi hasil mediasi dapat berjalan konsisten dan transparan, sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah potensi konflik lanjutan di kemudian hari. PNO-12
01 Apr 2026, 09:37 WIT
Rakernis Gabungan Divisi Polri: Integritas dan Kepercayaan Publik Jadi Prioritas
Papuanewsonline.com, Ambon – Penguatan integritas dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi pesan utama dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) gabungan divisi Polri yang digelar Mabes Polri, Selasa (31/3/2026).Arahan tersebut disampaikan Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo saat membuka Rakernis yang diikuti secara virtual melalui zoom meeting oleh seluruh jajaran Polri di tingkat polda sampai dengan Polres, termasuk Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Iman Tobroni dari Polda Maluku.Rakernis ini melibatkan Divisi Humas, Divisi Hukum, Divisi Hubungan Internasional (Hubinter), serta Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri sebagai bagian dari penguatan fungsi strategis institusi.Di Polda Maluku, kegiatan tersebut dihadiri Kabid Humas Kombes Pol. Rositah Umasugi, Kabidkum, Dir Samapta, Dir Reskrimum, Dir Resnarkoba, Auditor Itwasda, Staf Ahli Kapolda, serta para perwira perwakilan satuan kerja.Dalam arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa seluruh fungsi di tubuh Polri harus berorientasi pada kepentingan masyarakat serta mampu memperkuat kepercayaan publik.“Setiap fungsi, baik kehumasan, hukum, hubungan internasional, maupun teknologi informasi, harus memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan publik dan transparansi kinerja Polri,” tegasnya.Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas sebagai fondasi utama institusi.“Integritas adalah kunci. Tidak boleh ada ruang bagi pelanggaran yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat. Setiap anggota harus bekerja profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik,” ujarnya.Rakernis ini menjadi forum konsolidasi nasional untuk menyelaraskan kebijakan serta memperkuat sinergi antar fungsi dalam mendukung transformasi Polri yang presisi. PNO-12
01 Apr 2026, 09:23 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
