Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Kapolda Sumsel Pimpin Apel Sabuk Kamtibmas dan Siaga Karhutla
Papuanewsonline.com, Lahat - Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Sandi Nugroho, memimpin langsung Apel Besar Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Sabuk Kamtibmas yang digelar di Lapangan Mapolres Lahat, Minggu (17/5/2026). Dalam arahannya, Jenderal bintang dua tersebut menegaskan perlunya aparat dan pemerintah daerah meninggalkan cara-cara konvensional dengan memprioritaskan pemanfaatan teknologi dan pendekatan yang lebih solutif bagi masyarakat.Kegiatan berskala besar ini merupakan wujud nyata sinergitas dan soliditas lintas sektoral di Kabupaten Lahat. Hadir dalam apel tersebut jajaran lengkap Forkopimda Kabupaten Lahat, di antaranya Bupati Lahat Bursah Zarnubi, S.E., Wakil Bupati Widia Ningsih, S.H., M.H., Sekretaris Daerah Dr. Ir. H. Izromaita, M.Si., dan Ketua DPRD Fitrizal Homizi, S.T., M.Si., M.M. Pada pelaksanaan apel ini, Kapolda Sumsel turut didampingi oleh sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Sumsel, yakni Dirintelkam, Dirpolairud, dan Kabid Propam.Pasukan apel yang disiagakan melibatkan kekuatan penuh dari berbagai elemen, mencakup personel gabungan TNI-Polri, Satpol PP, Dishub, BPBD, Damkar, dan Manggala Agni. Menariknya, apel ini juga melibatkan elemen sipil di tingkat tapak secara masif, mulai dari Masyarakat Peduli Api (MPA), perwakilan perusahaan, relawan Sabuk Kamtibmas, Saka Bhayangkara, Patroli Keamanan Sekolah (PKS), komunitas Ojol, Mahasiswa, hingga organisasi kemasyarakatan seperti GP Ansor dan PSHT.Dalam amanatnya, Irjen Pol Sandi Nugroho mengingatkan bahwa ancaman Karhutla harus direspons dengan kecepatan dan akurasi.“Penanganan Karhutla tidak boleh lagi menggunakan pola-pola lama. Kita harus memanfaatkan teknologi untuk memantau titik api secara *real-time*. Deteksi dini harus dilakukan, dan setiap kerawanan harus segera dipetakan,” tegas Kapolda Sumsel.Lebih lanjut, ia mendorong sinergi bersama Pemkab Lahat untuk memberikan jalan keluar nyata bagi para petani. Salah satunya melalui bantuan alat berat agar masyarakat memiliki alternatif dan tidak lagi membuka lahan perkebunan dengan cara dibakar.Selain isu lingkungan, Kapolda menggarisbawahi peran strategis Sabuk Kamtibmas. Program ini didesain tidak hanya untuk mencegah kejahatan fisik, tetapi juga sebagai cooling system di ruang digital guna membentengi masyarakat dari hoaks dan provokasi.Di hadapan peserta apel, Kapolda memberikan instruksi tegas: hilangkan ego sektoral, kedepankan edukasi yang diiringi penegakan hukum objektif tanpa pandang bulu, perkuat siskamling, dan jalankan tugas dengan prinsip kerja cerdas dan ikhlas. Ia kemudian menutup amanatnya dengan sebuah pertanyaan reflektif yang humanis, "Sudahkah Anda berbuat baik hari ini?" sebagai pedoman pengabdian personel di lapangan.Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel menekankan bahwa apel gabungan ini adalah bukti kesiapan institusi yang adaptif terhadap dinamika ancaman di masyarakat."Penegasan dari Bapak Kapolda sangat jelas, kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Keterlibatan personel dari Polri, TNI, Pemda, hingga elemen ormas, mahasiswa, dan perusahaan hari ini membuktikan bahwa ekosistem keamanan di Sumsel sudah terbangun kuat. Pendekatan kita saat ini adalah modernisasi deteksi dini dan edukasi yang memanusiakan masyarakat, namun tetap tegak lurus pada aturan hukum jika terjadi pelanggaran fatal," urai Kabid Humas.Apel kesiapsiagaan ini menjadi manifestasi nyata kehadiran negara di tengah rakyat. Melalui perpaduan sinergi teknologi, ketegasan hukum, dan kepekaan sosial, Polda Sumsel menargetkan terciptanya iklim perlindungan yang komprehensif. Dengan demikian, roda perekonomian dapat terus berputar bebas dari ancaman bencana asap, aktivitas warga berjalan tenang, dan cita-cita luhur untuk mewujudkan Kabupaten Lahat yang aman, sejuk, serta sejahtera dapat terealisasi seutuhnya. PNO-12
18 Mei 2026, 14:57 WIT
Dukung Program Presiden, Wakapolda Maluku Perkuat Ekonomi Desa Lewat Koperasi Merah Putih
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H., menghadiri peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dilaksanakan secara nasional melalui video conference bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Sabtu (16/5/2026), di Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.Kegiatan yang digelar Kementerian Koperasi Republik Indonesia tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional percepatan implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan tema “Kolaborasi Nasional untuk Percepatan Implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih”. Program ini diarahkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kemandirian desa, serta memperluas pemerataan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.Pelaksanaan video conference nasional dipusatkan di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, dan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat fondasi ekonomi nasional berbasis desa dan komunitas.Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda Maluku menegaskan komitmen Polri untuk mendukung penuh seluruh program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk penguatan sektor ekonomi kerakyatan melalui koperasi desa.“Polri siap mendukung dan mengawal program-program strategis nasional pemerintah, termasuk pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan hingga ke wilayah pedesaan,” ujar Brigjen Pol. Imam Thobroni.Menurutnya, keberhasilan program koperasi desa membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, TNI-Polri, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat secara luas.“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar program ini berjalan efektif, berkelanjutan, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara merata,” tambahnya.Kehadiran jajaran TNI-Polri bersama pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya di sektor ekonomi kerakyatan.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Pangdam XV/Pattimura, pejabat utama Kodam XV/Pattimura dan Polda Maluku, Wali Kota Ambon, Ketua DPRD Kota Ambon, unsur Kejaksaan Tinggi Maluku, pimpinan OPD Provinsi Maluku dan Kota Ambon, para kepala desa dan lurah se-Kecamatan Teluk Ambon, serta tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat setempat.Melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah berharap tercipta penguatan ekonomi masyarakat berbasis desa yang mampu meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari daerah. PNO-12
18 Mei 2026, 14:34 WIT
Melalui Vicon: Wakapolda Maluku Ikuti Ground Breaking Gudang Pangan Polri dan Launching 166 SPPG
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., MH, menghadiri kegiatan Video Conference (Vicon) Ground Breaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri dan Launching Operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri yang dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Sabtu (16/5/2026).Kegiatan nasional yang dipusatkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur tersebut diikuti secara virtual oleh seluruh jajaran Polda dan Polres se-Indonesia sebagai bentuk dukungan Polri terhadap program strategis nasional di bidang ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat.Di Mapolda Maluku, Wakapolda Maluku didampingi Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol. Jemi Junaidi, S.I.K., bersama sejumlah Pejabat Utama Polda Maluku, di antaranya Dirreskrimsus, Dirsamapta, Dirlantas, Kabidkum, Kabidpropam, Kabidhumas, Wakapolresta Ambon, serta Ps. Wadirbinmas Polda Maluku.Turut hadir pula perwakilan instansi terkait di wilayah Kota Ambon serta perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang mendukung program ketahanan pangan nasional.Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto bersama Kapolri dan pejabat terkait juga melaksanakan panen jagung kuartal II secara serentak yang diikuti seluruh jajaran Polda dan Polres di daerah masing-masing sebagai bagian dari upaya memperkuat swasembada pangan nasional.Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Polri atas dukungannya terhadap program ketahanan pangan nasional.“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolri dan seluruh jajaran Polri yang telah mendukung program ketahanan pangan nasional. Tentara dan Polisi adalah abdi negara yang harus selalu hadir untuk rakyat serta mendukung program strategis pemerintah demi kepentingan masyarakat,” ujar Presiden Prabowo.Sementara itu, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Iman Tobroni menegaskan bahwa Polda Maluku siap mendukung penuh seluruh program strategis pemerintah, khususnya di bidang ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat.“Polda Maluku berkomitmen mendukung program ketahanan pangan nasional dan operasional SPPG Polri sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan di daerah,” ungkap Brigjen Pol. Iman Tobroni.Ia menambahkan, sinergi antara Polri, pemerintah daerah, kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menyukseskan program nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia.Melalui pembangunan gudang ketahanan pangan dan operasional SPPG Polri, diharapkan distribusi pangan, stabilitas ketersediaan bahan pokok, serta pelayanan pemenuhan gizi masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan merata hingga ke daerah. PNO-12
18 Mei 2026, 14:26 WIT
Presiden Prabowo Dorong Kemandirian Pangan Nasional, Mensesneg: Cadangan Beras Tembus 5,3 Juta Ton
Papuanewsonline.com, Tuban - Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya ditunjukkan saat Presiden melakukan groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta launching operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026.Usai mendampingi Kepala Negara dalam kegiatan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa agenda di Tuban merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Menurutnya, pemerintah kini tidak hanya fokus mempertahankan capaian swasembada beras, tetapi juga memperkuat produksi jagung dan komoditas pangan strategis lainnya.“Ini salah satu upaya kita, kerja keras kita untuk memastikan pangan kita kuat, pangan kita mandiri setelah kita berhasil mencapai swasembada beras di tahun 2025 yang lalu atas kerja keras Pak Mentan beserta dengan seluruh jajaran. Kita sekarang mengejar untuk juga swasembada di bidang jagung dan seluruh komoditas pangan lainnya,” ujar Menteri Pras.Lebih lanjut, Menteri Pras juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petani Indonesia atas kontribusi mereka dalam menjaga ketersediaan pangan nasional. Menteri Pras menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan merupakan hasil kerja bersama pemerintah dan para petani di seluruh daerah.“Tentunya kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih, tidak hanya kepada Menteri Pertanian tetapi kepada seluruh petani di seluruh Indonesia karena kerja keras para petani kita dapat mencapai swasembada pangan,” imbuh Menteri Pras.Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pras turut mengungkapkan capaian strategis lain di sektor pangan nasional, yakni meningkatnya cadangan beras pemerintah yang kini mencapai 5,3 juta ton di gudang Bulog. Menurutnya, jumlah tersebut menjadi pencapaian bersejarah yang menunjukkan kondisi pangan nasional yang aman dan terkendali.“Cadangan beras pemerintah di gudang Bulog sejumlah 5,3 juta ton. sekali lagi kita ingin memastikan bahwa pangan kita aman, terkendali, harga juga terjangkau bahkan bisa memberi bantuan kepada saudara-saudara kita di negara lain,” ungkap Menteri Pras.Senada dengan Menteri Pras, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan bahwa pemerintah juga terus memperkuat dukungan sektor pertanian, termasuk memastikan ketersediaan pupuk bagi petani. Menurut Menteri Amran, stok pupuk nasional saat ini dalam kondisi lebih dari cukup, bahkan Indonesia telah mulai melakukan ekspor pupuk ke sejumlah negara.“Pupuk kita lebih dari cukup bahkan kemarin kami ekspor ke Australia, berikutnya Filipina, Brasil, India, bahkan kemarin juga Menteri Pertanian Australia langsung mengucapkan terima kasih 4 kali. Ini kehebatan Bapak Presiden Republik Indonesia gagasan besar beliau kita laksanakan dengan baik,” ujar Menteri Amran.Selain keberhasilan swasembada beras, Menteri Amran menyebut Indonesia kini juga telah mencapai swasembada jagung untuk kebutuhan pakan. Menteri Amran menambahkan bahwa harga pupuk dalam negeri pun mengalami penurunan hingga 20 persen, yang diharapkan semakin membantu produktivitas petani nasional.“Swasembada beras sudah, kemudian kita ekspor pupuk, harga pupuk dalam negeri turun 20 persen. Kemudian kita sudah swasembada jagung untuk pakan. Berikutnya industri seperti disampaikan tadi Pak Mensesneg,” pungkas Menteri Amran. PNO-12
18 Mei 2026, 14:21 WIT
Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Polda Kaltim Gelar Panen Raya Kuartal II Tahun 2026
Papuanewsonline.com, Kukar - Kepolisian Daerah Kalimantan Timur kembali menggelar Panen Raya Serentak Kuartal II Tahun 2026 di Lahan Ketahanan Pangan Kawasan PT.Kitadin, Desa Embalut, Kec.Tenggarong Seberang, Kab.Kukar, Sabtu (16/05/26).Kegiatan tersebut dihadiri langsung Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H., para Pejabat Utama Polda Kaltim, Forkopimda Prov.Kaltim dan Kab.Kukar, para Stakeholder terkait, tokoh masyarakat, kelompok tani, hingga mahasiswa.Kegiatan panen raya tersebut juga diikuti secara virtual oleh seluruh Polres jajaran Polda Kaltim yang melaksanakan panen di wilayah masing-masing sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.Dalam sambutannya, Kapolda Kaltim menegaskan bahwa program ketahanan pangan, khususnya komoditas jagung, merupakan langkah strategis Polri dalam mendukung kemandirian pangan nasional melalui optimalisasi lahan dan pemberdayaan masyarakat.“Program ketahanan pangan ini tidak akan berjalan optimal tanpa adanya sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak. Kebersamaan yang terbangun hari ini menjadi bukti nyata komitmen kita bersama dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” ujar Irjen Pol Endar.Kapolda menjelaskan, berdasarkan data Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri periode Januari hingga Mei 2026, Polda Kaltim berhasil merealisasikan penanaman jagung seluas 861,45 hektare atau 57,1 persen dari total potensi lahan 1.517,5 hektare, dengan hasil panen mencapai 368,97 ton jagung.Dari total hasil panen tersebut, sebanyak 220,24 ton jagung telah berhasil diserap oleh Perum Bulog. Sementara pada Mei 2026, Polda Kaltim juga melaksanakan panen serentak di seluruh Polres jajaran dengan total luas lahan 31,25 hektare dan proyeksi hasil panen mencapai 47,40 ton jagung.Selain itu, Kapolda Kaltim turut mengapresiasi peran aktif 207 kelompok tani binaan Polri di seluruh wilayah Kalimantan Timur, di mana 94 persen di antaranya menjalankan usaha pertanian secara mandiri.“Keberhasilan program ini merupakan hasil kerja keras bersama. Saya mengapresiasi seluruh kelompok tani yang terus menunjukkan semangat dan optimisme dalam mengelola sektor pertanian secara mandiri dan produktif,” ungkapnya.Selanjutnya, Kegiatan dilanjutkan dengan mengikuti panen raya virtual yang dipusatkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto bersama Kapolri. PNO-12
18 Mei 2026, 14:01 WIT
Polres Kepulauan Tanimbar dan Polsek Jajaran Redam Ketegangan Konflik di Desa Kormomolin
Papuanewsonline.com, Tanimbar - Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar, Aparat gabungan Polres Kepulauan Tanimbar dan Polsek jajaran berhasil menggagalkan bentrok fisik antarwarga Desa Meyano Das dan Desa Kilmasa, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ketegangan yang terjadi pada, Rabu (13/05/26) sore tersebut sempat dipicu oleh aksi saling rusak tanaman warga dan pembakaran rumah kebun oleh beberapa kelompok Warga di wilayah tapal batas kedua Desa, antara Desa Meyano Das dan Desa Kilmasa.Bermula dari Pemerintah Desa Meyano Das menerima laporan adanya pengrusakan kebun milik Warga mereka oleh sekelompok Masyarakat Desa Kilmasa. Kasi Kesejahteraan Desa Meyano Das bersama dua pegawai Kantor Camat Kormomolin turun ke lokasi. Mereka menemukan sejumlah tanaman rusak dan satu rumah kebun hangus terbakar.Mengetahui apa yang terjadi pada kebun, Provokasi melalui pengeras suara yang dilakukan oleh seorang warga berinisial SR di alun-alun Desa Meyano Das pun tak terbendung. Hal ini tentunya memicu konsentrasi massa yang membawa senjata tajam (sajam) berupa busur, panah, dan parang.Massa dari Desa Meyano Das juga ikut bergerak melakukan aksi balasan dengan merusak tanaman milik warga Desa Kilmasa di perbatasan. Merespons adanya serangan tersebut, Warga Desa Kilmasa pun bersenjata tajam berkumpul untuk menghadang massa dari Desa Meyano Das.Langkah cepat tanggap dari Aparat keamanan dan Tokoh Agama berhasil mencegah terjadinya kontak fisik di garis perbatasan. Massa dari Desa Kilmasa berhasil dilerai oleh Ketua Majelis Jemaat GPM Kilmasa, Pdt. Ny. ERLIN LEKATOMPESSY, S.Si., bersama sejumlah Personel dari Polsek Kormomolin.Sementara itu, massa dari Desa Meyano Das berhasil dihadang oleh Kapolsek Kormomolin Ipda I GD HENDRA B. ARIMBAWA bersama Bhabinkamtibmas dan Babinsa setempat. Kedua kubu massa kedua Desa pun akhirnya bersedia untuk mengurungkan niatnya untuk bertikai dan diarahkan kembali ke Desa masing-masing.Wakapolres Kepulauan Tanimbar Kompol WILHELMUS B. MINANLARAT, S.H., yang memimpin langsung pengamanan aksi massa dari kedua Desa ini memberikan arahan dan pesan Kamtibmas secara langsung kepada jajaran Pemerintah Desa serta Tokoh Masyarakat di kedua Desa. Beliau menyayangkan adanya pengerahan massa menggunakan pengeras suara yang memicu eskalasi situasi.“Kami dari Pihak Kepolisian memastikan akan mendalami unsur pelanggaran hukum yang terjadi” pungkasnya.Beliau pun mengapresiasi respons cepat yang dilakukan Kapolsek Kormomolin Ipda I GD HENDRA B. ARIMBAWA, Babinsa, Bhabinkamtibmas, beserta Ketua Majelis Jemaat GPM Kilmasa Pdt. Ny. ERLIN LEKATOMPESSY, S.Si., yang berhasil melakukan penyekatan massa di perbatasan sehingga bentrok fisik fatal tidak sampai terjadi.“Warga diimbau untuk tidak bertindak anarkis. Segala bentuk kerugian material berupa kerusakan ratusan tanaman keladi, pisang, ubi, serta pembakaran 4 (empat) unit rumah kebun milik Warga kedua Desa akan dicatat dan diproses secara hukum” tegasnya.Kepolisian dalam hal ini Jajaran Polres Kepulauan Tanimbar menjamin keamanan kedua Desa dengan mempertebal Personel gabungan dari Polsek Kormomolin, Polsek Nirunmas, Satuan Reskrim dibawa pimpinan Kasat Reskrim Iptu RIFALDI SAID, SH, MH, dan Personel Satuan Samapta Polres Kepulauan Tanimbar. Sampai saat ini, situasi terpantau kondusif.Pemerintah Kecamatan Kormomolin bersama Polres Kepulauan Tanimbar telah menjadwalkan agenda mediasi resmi untuk penyelesaian konflik secara damai. Pertemuan penandatanganan perdamaian direncanakan akan berlangsung pada hari Jumat, 15 Mei 2026, pukul 10.00 WIT, bertempat di Kantor Camat Kormomolin. PNO-12
18 Mei 2026, 12:16 WIT
Polri Sinergi Bersama Bank Indonesia dan Botasupal Musnahkan 466.535 Lembar Uang Rupiah Palsu
Papuanewsonline.com, Jakarta – Bareskrim Polri bersama Bank Indonesia dan unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) melaksanakan konferensi pers dan seremonial pemusnahan uang rupiah palsu di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (13/5/2026).Dalam keterangannya, Wakabareskrim Polri Irjen Pol. Nunung Syaifuddin menegaskan bahwa kegiatan pemusnahan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional serta melindungi masyarakat dari peredaran uang palsu.“Polri berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk kejahatan mata uang, mulai dari pembuatan, penyimpanan, hingga peredaran uang palsu. Sepanjang tahun 2025 hingga April 2026, rasio temuan uang palsu terus menurun dari 4 ppm pada tahun 2025 menjadi 1 ppm pada April 2026,” ujar Irjen Pol. Nunung Syaifuddin.Ia menjelaskan, pengungkapan kasus uang palsu oleh Bareskrim Polri dan jajaran pada periode 2025 hingga 2026 mencapai 252 laporan polisi dengan jumlah tersangka sebanyak 1.241 orang. Dari pengungkapan tersebut, aparat berhasil mengamankan barang bukti berupa 137.005 lembar uang rupiah palsu dan 17.267 lembar uang dolar palsu.Menurut Wakabareskrim, uang palsu tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat, namun juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian nasional dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mata uang rupiah.“Uang palsu tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mata uang negara,” katanya.Adapun uang rupiah palsu yang dimusnahkan pada kegiatan tersebut berjumlah 466.535 lembar berbagai pecahan. Barang bukti tersebut merupakan hasil temuan perbankan melalui Bank Indonesia pada periode 2017 hingga November 2025 yang kemudian diserahkan kepada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri sesuai mekanisme penanganan non-yudisial.Pemusnahan dilakukan menggunakan mesin pencacah setelah adanya penetapan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Penetapan Nomor 01/PNBid/2026/PN Jakarta Pusat tanggal 23 Januari 2026, sehingga uang tidak lagi menyerupai bentuk aslinya dan dipastikan tidak dapat kembali beredar di masyarakat.Wakabareskrim juga mengingatkan masyarakat agar lebih teliti saat menerima uang tunai dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan atau mencurigai adanya uang palsu.“Pemalsuan uang merupakan kejahatan serius sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar,” tegasnya.Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi antarinstansi, peningkatan kualitas bahan uang, teknologi cetak, dan unsur pengamanan uang rupiah yang semakin modern sehingga lebih mudah dikenali masyarakat dan semakin sulit dipalsukan.Ricky juga menjelaskan bahwa kualitas uang rupiah Indonesia mendapat pengakuan dunia internasional. Seri uang emisi 2022 memperoleh penghargaan Best New Banknote Series pada IACA Currency Award 2023, sementara pecahan Rp50.000 emisi 2022 meraih peringkat kedua dunia sebagai uang kertas paling aman dan paling sulit dipalsukan pada November 2024.Melalui kegiatan pemusnahan tersebut, Polri bersama Bank Indonesia dan seluruh unsur Botasupal berharap masyarakat semakin waspada terhadap peredaran uang palsu serta aktif melaporkan apabila menemukan uang yang diragukan keasliannya kepada aparat kepolisian maupun Bank Indonesia. PNO-12
14 Mei 2026, 18:28 WIT
Polri Dorong Kolaborasi Nasional Lindungi Karya Anak Bangsa di Era Digital
Papuanewsonline.com, Jakarta – Fenomena pembajakan digital masih menjadi ancaman serius bagi industri perfilman nasional di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan distribusi konten digital. Berdasarkan data Coalition Against Piracy (CAP) tahun 2025, kawasan Asia-Pasifik mengalami lebih dari 215 miliar kunjungan ke situs ilegal streaming dan unduhan film, dengan Indonesia masuk dalam lima besar negara dengan tingkat akses tertinggi.Kondisi tersebut mendorong pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat perlindungan terhadap karya anak bangsa sekaligus meningkatkan keamanan ruang digital. Melalui kegiatan Divhumas Polri melaksanakan Pertemuan Production House (PH) bertema “Melindungi Karya Anak Bangsa di Era Digital: Sinergi Nasional Melawan Pembajakan dan Kejahatan Siber serta Penguatan Edukasi Etika Kepolisian dalam Industri Perfilman”, para pemangku kepentingan berupaya membangun kesamaan persepsi dan langkah strategis dalam menjaga keberlangsungan industri perfilman Indonesia.Sambutan Kadivhumas Polri yang disampaikan oleh Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo menegaskan bahwa Polri memiliki peran strategis dalam melindungi hak kekayaan intelektual serta menjaga keamanan ruang digital sebagai ekosistem baru industri perfilman. Menurutnya, Polri dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan dunia digital yang terus berkembang.“Penanganan permasalahan industri perfilman tidak dapat dilakukan secara parsial dan membutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat,” ujarnya.Ia juga menekankan bahwa Polri membuka ruang kolaborasi dengan insan perfilman untuk menghadirkan gambaran Polri yang profesional, humanis, dan edukatif. Melalui pertemuan bersama Production House, diharapkan terbangun kesamaan visi, komitmen bersama, serta langkah nyata yang berkelanjutan dalam melindungi karya anak bangsa.“Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan, solusi, dan kerja sama strategis untuk kemajuan industri perfilman Indonesia,” tambahnya.Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Sonny Hendra Sudaryana menyampaikan bahwa kepercayaan atau trust menjadi faktor utama dalam pertumbuhan dan penguatan ekonomi digital nasional. Untuk memperkuat ekosistem digital, pemerintah memperkenalkan kerangka strategi 6C yang mencakup Connectivity, Competency, Capital, Catalysis, Commerce, dan Compliance sebagai fondasi pengembangan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.Menurutnya, penguatan infrastruktur digital nasional harus diiringi dengan peningkatan talenta dan literasi digital masyarakat agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Selain itu, dukungan investasi, pembiayaan, serta percepatan akselerasi ekosistem digital juga dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan industri kreatif dan teknologi digital nasional.Sonny menilai pembajakan konten digital tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pelaku industri, tetapi juga melemahkan semangat berkarya dan menghambat pertumbuhan ekosistem kreatif nasional secara berkelanjutan. Karena itu, platform digital diharapkan memiliki mekanisme pemblokiran yang efektif guna mencegah penyebaran konten ilegal sekaligus membangun kepercayaan publik sebagai platform distribusi konten yang sehat dan berkualitas.Sementara itu, perwakilan Dittipidsiber Bareskrim Polri Kompol Jeffrey Bram menekankan pentingnya penguatan keamanan siber pada production house maupun platform distribusi film untuk mencegah kebocoran konten dan penyebaran film secara ilegal sebelum maupun sesudah distribusi resmi.Ia menjelaskan bahwa pengamanan sistem digital pada industri perfilman perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan sistem penyimpanan data, kontrol akses distribusi, hingga perlindungan terhadap server dan platform digital. Menurutnya, penanganan digital piracy tidak dapat hanya mengandalkan pemblokiran situs ilegal semata, tetapi juga membutuhkan pendekatan preventif melalui edukasi dan peningkatan literasi digital masyarakat.“Edukasi kepada masyarakat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait penggunaan konten digital secara legal serta dampak negatif pembajakan terhadap industri kreatif nasional,” jelasnya.Jeffrey juga menyampaikan bahwa regulasi terkait moderasi konten digital mengacu pada Pasal 40 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan UU ITE, PP Nomor 43 Tahun 2023, serta Kepmen Nomor 522 Tahun 2024 yang mengatur kewajiban penanganan konten ilegal oleh platform digital.Melalui pertemuan tersebut, seluruh pihak berharap tercipta kolaborasi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku industri perfilman, platform digital, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem perfilman nasional yang aman, sehat, dan berdaya saing di era digital. PNO-12
14 Mei 2026, 17:50 WIT
Ketua Dewan Adat Lemasa Tegaskan Hak Ulayat dan Tolak Klaim Sepihak atas Besi Tua di Areal Freeport
Papuanewsonline.com, Timika – Bertempat di Honai Dewan Adat
Lemasa, Jalan Kelimutu, Timika, Papua Tengah, Dewan Adat Lemasa bersama
tokoh-tokoh adat Amungme menggelar pertemuan penting guna menyikapi berbagai
persoalan adat dan hak ulayat masyarakat Amungme di wilayah operasional PT
Freeport Indonesia. (13/05/26).Dalam pertemuan tersebut, para tokoh adat menegaskan
penolakan terhadap klaim sepihak terkait pengelolaan besi tua di areal Freeport
yang dinilai tidak melalui mekanisme adat dan tidak melibatkan seluruh pemilik
hak ulayat secara sah.Ketua Dewan Adat Lemasa (Amungme Naisorey) Joel Beanal,
menegaskan bahwa setiap keputusan yang menyangkut tanah adat, sumber daya,
maupun aset yang berada di wilayah Amungsa harus dibicarakan bersama seluruh
pemilik hak adat.“Kami menolak segala bentuk klaim sepihak yang
mengatasnamakan masyarakat adat tanpa melalui musyawarah adat yang benar. Semua
keputusan harus menghormati struktur adat dan hak masyarakat Amungme,” tegas
Joel Beanal.Sementara itu, Wakil Ketua I Dewan Adat Lemasa (Amungme
Naisorei) Domi Kum, menyampaikan bahwa masyarakat adat Amungme tetap menjaga
persatuan dan meminta semua pihak menghormati keputusan adat yang lahir dari
musyawarah bersama, demi keutuhan tatanan adat suku Amungme dari 11 wilayah
amungsa.Dewan Kehormatan Anggota Pendiri Lemasa, Johanes Kasamol,
juga mengingatkan pentingnya menjaga marwah lembaga adat sebagai rumah bersama
masyarakat Amungme.“Lemasa berdiri untuk menjaga kepentingan masyarakat
Amungme. Jangan ada pihak yang menggunakan nama adat demi kepentingan pribadi
atau kelompok tertentu,” ujar Johanes Kasamol.Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Adat Lemasa
sekaligus anak dari salah satu Tokoh besar pendiri Lemasa, Florentinus Beanal,
menekankan bahwa kehadiran PT Freeport Indonesia selama ini telah memberikan
dampak yang sangat baik bagi masyarakat Papua, khususnya suku Amungme, Kamoro,
dan lima suku kekerabatan lainnya.“Freeport ini sudah terlalu baik untuk masyarakat Papua,
secara khusus Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan. Kehadiran
Freeport memberikan dampak persahabatan dan manfaat yang luar biasa bagi kita
semua,” ujar Florentinus Beanal.Ia juga mengajak seluruh masyarakat adat untuk tetap menjaga
persatuan, stabilitas, dan hubungan baik yang telah terbangun selama ini demi
masa depan generasi Amungme di Tanah Papua.Stafg Peleksana Lemasa Bidang Adat dan Budaya, Ruben Kum,
yang juga bertindak sebagai Pelaksana Program Harian Lemasa, menyampaikan bahwa
lembaga adat memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga budaya, nilai-nilai
adat, persatuan masyarakat Amungme, serta menjaga kehormatan tanah adat di
tengah berbagai persoalan yang terjadi.“Kami di Lemasa tetap berdiri menjaga adat dan budaya
Amungme. Semua persoalan harus diselesaikan dengan menghormati aturan adat,
musyawarah, dan kepentingan seluruh masyarakat pemilik hak ulayat. Lemasa hadir
untuk menjaga persatuan masyarakat Amungme agar tetap kuat dalam menghadapi
berbagai tantangan ke depan,” ujar Ruben Kum.Ia juga menambahkan bahwa Lemasa akan terus menjalankan
program-program pemberdayaan masyarakat adat dan memperkuat koordinasi
antarwilayah adat Amungme demi menjaga kehormatan masyarakat Amungsa dari
Jigimugi sampai Mbumbram.Pertemuan tersebut turut dihadiri seluruh anggota Amungme
Lemasa dari 11 wilayah Amungsa, mulai dari Jigimugi hingga Mbumbram. Kehadiran
para anggota adat menunjukkan solidaritas dan komitmen bersama dalam menjaga
hak-hak masyarakat Amungme.Melalui pertemuan ini, Dewan Adat Lemasa berharap seluruh
pihak dapat menghormati mekanisme adat yang berlaku dan mengedepankan dialog
dalam menyelesaikan setiap persoalan yang berkaitan dengan hak ulayat
masyarakat Amungme.Para tokoh adat juga menegaskan pentingnya restu adat dan
pengakuan terhadap eksistensi masyarakat asli, khususnya suku Amungme dan
Kamoro, dalam setiap aktivitas ekonomi, investasi, maupun pengelolaan sumber
daya alam di Tanah Papua. Menurut mereka, investor dan pemerintah wajib
menghormati struktur adat yang telah berdiri sejak lama, seperti Lemasa dan
Lemasko, sebagai representasi sah masyarakat pemilik hak ulayat.Dalam pernyataannya, para tokoh meminta negara dan seluruh
pihak terkait untuk menghargai hak-hak masyarakat lokal tanpa membentuk
lembaga-lembaga baru yang hanya melayani kepentingan kelompok tertentu demi
keuntungan sepihak. Mereka menilai bahwa keberadaan lembaga adat asli merupakan
fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial, budaya, dan hubungan kemitraan
di wilayah adat Amungsa.Selain itu, Dewan Adat Lemasa juga mendorong adanya sinergi
yang transparan dan terbuka antara pemerintah, PT Freeport Indonesia, dan
masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Kemitraan yang dibangun
diharapkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat asli Papua,
khususnya Amungme dan Kamoro.Lemasa sendiri merupakan lembaga kultur masyarakat Amungme
yang berdiri sejak tahun 1994 dan dikenal sebagai salah satu lembaga adat
pertama di Tanah Papua sebelum era reformasi serta sebelum lahirnya berbagai
lembaga adat lainnya di Papua. Keberadaan Lemasa dinilai memiliki sejarah
panjang dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Amungme serta menjaga nilai
budaya dan adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur.Para tokoh adat juga menyerukan persatuan seluruh masyarakat
Amungme demi menjaga tanah adat, budaya, dan masa depan generasi penerus di
Tanah Amungsa.Dalam dokumentasi kegiatan yang berlangsung di Honai Dewan
Adat Lemasa tersebut, tampak para tokoh adat, pengurus Lemasa, serta masyarakat
Amungme berkumpul bersama menyampaikan sikap adat secara terbuka dan damai.
Pertemuan itu menjadi simbol persatuan masyarakat Amungme dalam menjaga hak
ulayat, martabat adat, serta solidaritas antarwilayah Amungsa.Beberapa tokoh yang hadir secara langsung dalam kegiatan
tersebut terlihat memberikan penyampaian dan dukungan terhadap keputusan
bersama Dewan Adat Lemasa. Suasana pertemuan berlangsung penuh kekeluargaan dan
penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang diwariskan leluhur Amungme.Seluruh peserta yang hadir juga menegaskan komitmen untuk
menjaga stabilitas masyarakat adat serta mengedepankan dialog adat dalam
menyelesaikan setiap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat Amungme
di wilayah Timika dan sekitarnya. Penulis: Jid
Editor: GF
14 Mei 2026, 13:28 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
