Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Gandeng Universitas Muhammadiyah, Kapolda Maluku: Bangun SDM Unggul
Papuanewsonline.com, Ambon – Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing menjadi fondasi utama dalam mewujudkan keamanan dan kemajuan daerah. Berangkat dari semangat tersebut, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. menegaskan bahwa pembangunan keamanan tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi harus dimulai dari investasi jangka panjang melalui pendidikan, pembentukan karakter, penguatan budaya literasi, dan kolaborasi lintas sektor.Penegasan itu disampaikan Kapolda saat menerima audiensi pimpinan Universitas Muhammadiyah Maluku (UM Maluku) di Ruang Rapat Kapolda Maluku, Kamis (6/8/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara Polri dan perguruan tinggi dalam membangun generasi muda yang berkualitas sekaligus memperkuat ketahanan sosial sebagai fondasi pembangunan nasional.Audiensi dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Prof. Faris Al-Fadhat, M.A., Ph.D., didampingi jajaran pimpinan universitas, dan diterima Kapolda Maluku bersama Direktur Intelkam Polda Maluku, Direktur Binmas Polda Maluku, serta Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi.Dalam kesempatan tersebut, Rektor UM Maluku menyampaikan apresiasi atas dukungan Polda Maluku terhadap dunia pendidikan sekaligus memaparkan perkembangan universitas yang terus menunjukkan kemajuan.Dalam satu tahun terakhir, jumlah program studi di UM Maluku meningkat dari lima menjadi sepuluh program studi dan ditargetkan bertambah menjadi sebelas dalam waktu dekat serta mencapai lima belas program studi pada 2027. Rektor juga mengundang Kapolda Maluku untuk memberikan kuliah umum dan kuliah kebangsaan bagi mahasiswa sebagai bagian dari penguatan karakter, wawasan kebangsaan, serta kepemimpinan generasi muda.Kapolda menyambut baik ajakan tersebut dan menegaskan bahwa kemitraan antara kepolisian dan perguruan tinggi harus terus diperluas. Menurutnya, kolaborasi tidak boleh berhenti pada koordinasi menjaga keamanan kampus atau penyelesaian persoalan kamtibmas semata, tetapi harus diarahkan untuk membangun kualitas manusia yang akan menentukan masa depan Maluku."Hubungan Polri dengan perguruan tinggi harus melampaui kerja sama yang bersifat operasional. Kita harus membangun kolaborasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi muda Maluku yang berkualitas, berkarakter, dan mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah maupun bangsa," tegas Kapolda.Menurut Kapolda, keamanan yang sesungguhnya bukan hanya diukur dari rendahnya angka kriminalitas atau minimnya gangguan kamtibmas, tetapi juga dari terciptanya masyarakat yang cerdas, produktif, sehat, dan memiliki kesempatan berkembang melalui pendidikan yang berkualitas.Karena itu, pembangunan keamanan dan pembangunan sumber daya manusia merupakan dua agenda besar yang tidak dapat dipisahkan."Keamanan adalah prasyarat pembangunan, tetapi pembangunan manusia adalah fondasi utama keamanan itu sendiri. Ketika masyarakat memiliki pendidikan yang baik, karakter yang kuat, dan kesempatan berkembang, maka stabilitas sosial akan tumbuh secara alami," ujar Kapolda.Kapolda mengungkapkan, selama bertugas di Maluku dirinya berupaya memahami daerah ini tidak hanya dari sudut pandang penegakan hukum, tetapi juga dari sisi sosial, budaya, dan potensi pembangunan.Menurutnya, Maluku memiliki modal besar berupa kekayaan sumber daya alam, budaya yang kuat, serta generasi muda yang memiliki semangat tinggi untuk maju.Namun, potensi tersebut hanya akan memberikan manfaat apabila dibarengi dengan pembangunan kualitas manusia yang mampu mengelola dan mengembangkannya."Saya melihat Maluku memiliki modal yang luar biasa. Kekayaan laut, sumber daya alam, dan masyarakat yang tangguh merupakan anugerah besar. Persoalannya bukan pada kurangnya potensi, tetapi bagaimana kita membangun manusia yang mampu mengelola seluruh potensi tersebut secara cerdas dan berkelanjutan," katanya.Kapolda menilai pembangunan karakter pembelajar menjadi kebutuhan yang sangat mendasar bagi generasi muda Maluku. Menurutnya, budaya belajar harus dipahami sebagai proses sepanjang hayat, bukan sekadar mengejar ijazah atau gelar akademik.Ia mengajak seluruh institusi pendidikan untuk membangun budaya yang mendorong masyarakat terus belajar, terbuka terhadap perubahan, serta memiliki kemampuan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Dalam paparannya, Kapolda memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya budaya membaca sebagai fondasi lahirnya masyarakat yang kritis, terbuka, dan inovatif.Menurutnya, membaca bukan hanya aktivitas akademik, tetapi merupakan pintu masuk bagi lahirnya cara berpikir yang rasional, kemampuan memecahkan masalah, serta kesiapan menghadapi perubahan global."Budaya membaca harus menjadi gerakan bersama. Masyarakat yang gemar membaca akan lebih siap menghadapi perubahan, lebih mudah menerima inovasi, dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Kampus harus menjadi pusat lahirnya budaya literasi yang manfaatnya dirasakan hingga ke desa-desa," jelas Kapolda.Ia berharap perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademik, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan taman bacaan, komunitas literasi, pendampingan pelajar, hingga berbagai program pengabdian yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.Selain literasi, Kapolda juga menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, sebagai bekal menghadapi persaingan global.Menurutnya, generasi muda Maluku memiliki keberanian dan semangat merantau yang tinggi. Namun, keberanian tersebut harus didukung dengan kompetensi agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional."Saya berharap ke depan lahir gerakan pembelajaran bahasa Inggris yang berkelanjutan di Maluku. Bahkan, apabila memungkinkan, kita dapat mengembangkan konsep Kampung Inggris sebagai ruang membangun budaya belajar, kedisiplinan, kepercayaan diri, sekaligus membuka akses generasi muda terhadap peluang yang lebih luas," ungkap Kapolda.Kapolda meyakini bahwa apabila budaya literasi, penguasaan ilmu pengetahuan, dan kemampuan berbahasa asing terus diperkuat sejak dini, generasi muda Maluku akan memiliki daya saing tinggi serta mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.Ia menegaskan, membangun sumber daya manusia tidak dapat dilakukan melalui program jangka pendek, melainkan membutuhkan komitmen bersama, kesinambungan kebijakan, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan."Membangun Maluku harus dimulai dengan membangun manusianya. Ketika karakter, ilmu pengetahuan, dan semangat belajar menjadi budaya, saya yakin Maluku akan mampu melahirkan generasi yang unggul, berdaya saing, dan siap menjadi bagian penting dalam kemajuan Indonesia," tutup Kapolda pada sesi pertama dialog.Dalam dialog bersama pimpinan Universitas Muhammadiyah Maluku, Kapolda juga menyoroti persoalan sosial yang dinilai menjadi tantangan serius bagi pembangunan daerah, yakni tingginya kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga dan komunitas.Menurutnya, berdasarkan analisis terhadap berbagai kasus yang ditangani Polda Maluku, sebagian besar tindak pidana yang terjadi bukan berasal dari kejahatan terorganisir, melainkan berawal dari persoalan-persoalan di lingkungan domestik yang kemudian berkembang menjadi tindak kekerasan.Kapolda mengungkapkan, korban dalam berbagai kasus tersebut didominasi perempuan dan anak, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan keluarga, pendidikan karakter, dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat."Penegakan hukum memang penting, tetapi hukum hanya menyelesaikan akibat. Jika kita ingin menyelesaikan persoalan hingga ke akar, maka yang harus dibangun adalah keluarga yang kuat, masyarakat yang sehat, dan karakter generasi mudanya," tegas Kapolda.Ia menjelaskan bahwa sekitar 70 hingga 80 persen perkara kekerasan yang dianalisis Polda Maluku terjadi di lingkungan domestik, baik dalam lingkup rumah tangga maupun hubungan sosial yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.Fenomena tersebut, menurut Kapolda, menunjukkan bahwa ruang yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru kerap menjadi lokasi munculnya berbagai bentuk kekerasan yang berdampak panjang terhadap kualitas kehidupan masyarakat.Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan represif. Diperlukan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat untuk membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan.Kapolda menjelaskan terdapat sejumlah faktor yang memicu tingginya angka kekerasan domestik, mulai dari tekanan ekonomi, pola pengasuhan yang belum adaptif, lemahnya komunikasi keluarga, hingga rendahnya kemampuan mengelola konflik dan emosi.Ia menilai masih terdapat anggapan bahwa kekerasan merupakan bagian dari proses mendidik anak atau menyelesaikan persoalan keluarga. Padahal, pola tersebut justru melahirkan siklus kekerasan yang terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya."Keluarga adalah sekolah pertama bagi setiap anak. Apabila keluarga mampu menjalankan fungsi pendidikan, perlindungan, kasih sayang, dan pembinaan karakter dengan baik, maka potensi munculnya berbagai bentuk penyimpangan sosial akan jauh berkurang," ujar Kapolda.Karena itu, pembangunan manusia menurutnya tidak cukup dilakukan melalui pendidikan formal semata, tetapi harus dibarengi dengan penguatan ketahanan keluarga, peningkatan kualitas pengasuhan anak, pendidikan karakter, serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi tekanan hidup secara positif.Kapolda menilai perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda tersebut melalui riset, pengabdian kepada masyarakat, dan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis ilmiah.Ia berharap kampus tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten, tetapi juga menjadi pusat solusi atas berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat."Perguruan tinggi harus hadir memberikan solusi. Penelitian mengenai ketahanan keluarga, pola pengasuhan, kesehatan mental, pendidikan karakter, hingga pemberdayaan masyarakat harus mampu diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.Kapolda juga mengajak mahasiswa untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan sosial melalui berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.Menurutnya, mahasiswa dapat menjadi motor penggerak edukasi keluarga, pendampingan anak, peningkatan budaya literasi, penyuluhan pola pengasuhan yang sehat, hingga pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan.Dengan demikian, ilmu pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi tidak berhenti sebagai kajian akademik, tetapi benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat."Mahasiswa adalah agen perubahan. Kehadiran mereka di tengah masyarakat harus membawa solusi, memperkuat pendidikan, membangun optimisme, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Itulah makna pengabdian yang sesungguhnya," ujar Kapolda.Ia meyakini bahwa semakin kuat ketahanan keluarga, semakin kecil potensi munculnya berbagai persoalan sosial seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, kenakalan remaja, penyalahgunaan minuman keras, hingga tindak pidana lainnya.Sebaliknya, apabila persoalan di lingkungan keluarga terus diabaikan, masyarakat akan terus menghadapi siklus persoalan sosial yang sama dari waktu ke waktu.Kapolda menegaskan bahwa keamanan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum.Menurutnya, keamanan yang berkelanjutan akan tercipta ketika keluarga menjalankan fungsinya dengan baik, pendidikan membentuk karakter generasi muda, masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, dan seluruh elemen bangsa bekerja sama membangun lingkungan sosial yang sehat."Membangun Maluku harus dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga. Dari keluarga yang kuat akan lahir anak-anak yang berkarakter. Dari karakter yang baik akan lahir masyarakat yang produktif. Dan dari masyarakat yang produktif akan lahir daerah yang aman, damai, dan sejahtera. Inilah hakikat keamanan yang sesungguhnya," pungkas Kapolda.Selain pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ketahanan keluarga, Kapolda Maluku juga menyoroti pentingnya membangun solidaritas sosial sebagai fondasi utama menjaga stabilitas keamanan di daerah yang memiliki keberagaman budaya, suku, dan agama seperti Maluku.Menurut Kapolda, tantangan sosial yang dihadapi saat ini bukan hanya persoalan kriminalitas, tetapi juga berkembangnya egoisme kelompok, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi melalui media sosial, serta menurunnya ruang dialog antarkelompok masyarakat.Ia mengingatkan bahwa rasa memiliki terhadap kelompok merupakan hal yang wajar. Namun, apabila berkembang menjadi sikap yang selalu membenarkan kelompok sendiri dan menolak pandangan pihak lain secara tidak objektif, maka kondisi tersebut dapat menjadi pemicu konflik sosial."Keamanan tidak hanya dibangun melalui penegakan hukum. Keamanan tumbuh dari masyarakat yang saling percaya, terbuka terhadap perbedaan, mampu berdialog, serta menjadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan sumber perpecahan," ujar Kapolda.Kapolda mengungkapkan bahwa Maluku patut bersyukur karena hingga kini stabilitas keamanan tetap terjaga. Salah satu faktor penting yang berkontribusi adalah peran tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan para senior yang memiliki pengalaman menghadapi konflik sosial sehingga terus menjadi perekat persaudaraan di tengah masyarakat.Meski demikian, ia mengingatkan bahwa generasi muda saat ini tidak mengalami langsung konflik masa lalu. Karena itu, mereka perlu dibekali pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, literasi digital, serta kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.Sebagai bagian dari strategi pencegahan, Kapolda menjelaskan bahwa Polda Maluku terus mengembangkan Program Polisi Mengajar, yang menghadirkan anggota Polri di sekolah dan perguruan tinggi untuk berdialog dengan pelajar dan mahasiswa mengenai wawasan kebangsaan, toleransi, disiplin, etika bermedia sosial, bahaya penyalahgunaan narkoba, serta pentingnya menjaga persatuan dalam kehidupan bermasyarakat.Menurutnya, program tersebut bukan untuk mengambil peran guru atau dosen, melainkan sebagai bentuk kontribusi Polri dalam memperkuat pendidikan karakter dan meningkatkan kesadaran hukum sejak dini."Kami ingin kehadiran Polri di lingkungan pendidikan dipahami sebagai mitra strategis dalam membangun karakter generasi muda. Pengalaman lapangan yang dimiliki Polri dapat dipadukan dengan kekuatan akademik perguruan tinggi untuk melahirkan solusi yang lebih efektif bagi pembangunan masyarakat," kata Kapolda.Ia berharap perguruan tinggi menjadi ruang dialog yang mempertemukan mahasiswa dari berbagai latar belakang agama, suku, budaya, dan daerah sehingga kampus benar-benar menjadi miniatur Indonesia yang menumbuhkan sikap toleran, inklusif, dan menghargai keberagaman.Kapolda menegaskan bahwa pembangunan Maluku tidak dapat dilakukan secara sektoral. Seluruh pemangku kepentingan harus membangun visi bersama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, menjaga stabilitas keamanan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.Ia mengusulkan agar pemerintah daerah, perguruan tinggi, TNI–Polri, tokoh agama, tokoh adat, dunia usaha, serta berbagai elemen masyarakat memperkuat forum kolaborasi untuk menyusun arah pembangunan sumber daya manusia Maluku secara berkelanjutan.Kapolda juga menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kepastian hukum, dialog yang konstruktif, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan.Menurutnya, investasi yang dikelola secara bertanggung jawab akan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi daerah, dan pada akhirnya turut mendukung terciptanya stabilitas keamanan."Kita membutuhkan masyarakat yang terbuka terhadap perubahan, memiliki wawasan yang luas, serta mampu melihat setiap persoalan secara objektif. Pendidikan, literasi, dan dialog adalah fondasi utama untuk membangun masyarakat yang demikian," tegas Kapolda.Menutup arahannya, Kapolda menyampaikan optimismenya terhadap masa depan Maluku. Ia meyakini daerah ini memiliki seluruh modal untuk tumbuh menjadi wilayah yang aman, maju, dan berdaya saing apabila seluruh potensi yang dimiliki mampu disinergikan melalui pendidikan, kolaborasi, dan kepemimpinan yang visioner."Saya percaya Maluku memiliki masa depan yang besar. Kekayaan alam, budaya yang luhur, dan generasi muda yang penuh potensi merupakan modal luar biasa. Tugas kita bersama adalah memastikan seluruh potensi itu dikelola melalui pendidikan yang berkualitas, karakter yang kuat, dan kolaborasi yang berkesinambungan demi kemajuan Maluku dan Indonesia," pungkas Kapolda.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan audiensi bersama Universitas Muhammadiyah Maluku mencerminkan komitmen Polda Maluku untuk memperluas peran Polri dalam pembangunan sumber daya manusia melalui kolaborasi dengan dunia pendidikan.Menurutnya, Polri Presisi tidak hanya diwujudkan melalui penguatan penegakan hukum dan pelayanan publik, tetapi juga melalui upaya preventif dengan membangun masyarakat yang cerdas, toleran, dan memiliki ketahanan sosial yang kuat."Bapak Kapolda menegaskan bahwa keamanan yang berkelanjutan hanya dapat dibangun apabila seluruh elemen bangsa bergerak bersama memperkuat pendidikan, karakter, literasi, ketahanan keluarga, dan solidaritas sosial. Karena itu, sinergi Polri dengan perguruan tinggi menjadi investasi strategis untuk melahirkan generasi yang unggul sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Kabid Humas menambahkan, berbagai gagasan yang disampaikan Kapolda dalam audiensi tersebut akan ditindaklanjuti melalui penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi, termasuk pengembangan program edukasi, dialog kebangsaan, pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan literasi hukum dan digital bagi generasi muda.Ia berharap sinergi yang dibangun mampu memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya Maluku yang aman, inklusif, berdaya saing, serta mampu menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional.Audiensi yang berlangsung selama satu jam tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi antara Polda Maluku dan Universitas Muhammadiyah Maluku dalam bidang pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai program yang mendukung terciptanya keamanan dan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Maluku.Melalui kolaborasi tersebut, Polda Maluku menegaskan bahwa menjaga keamanan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan membangun manusia, memperkuat karakter, memperluas literasi, serta menghadirkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang menuju Indonesia yang maju, aman, dan berdaya saing. PNO-12
09 Agu 2026, 14:50 WIT
Wujudkan Tata Kelola Transparan, Polda Maluku Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II T.A. 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola organisasi yang bersih, transparan dan akuntabel melalui pelaksanaan Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2026. Audit yang menyasar aspek pelaksanaan dan pengendalian dengan fokus pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) tersebut resmi dimulai di Polda Maluku, Rabu (5/8/2026).Pembukaan Taklimat Awal Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II berlangsung di Rupatama Polda Maluku dan dihadiri langsung Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., didampingi Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K.Turut hadir Auditor Kepolisian Utama Tingkat II Itwasum Polri selaku Pengendali Mutu Audit Kinerja Itwasum Polri di Polda Maluku Brigjen Pol. Dr. Alfian Budianto, S.H., M.H., Irwasda Polda Maluku Kombes Pol. I Made Sunarta, para Karo, Direktur, Kabid, Kasetum, Karumkit, Kapolresta Ambon, Kapolres Maluku Tengah, para Kapolres jajaran yang mengikuti secara virtual, auditor Itwasda, Ka SPKT, Kayanma, serta seluruh anggota tim audit kinerja Itwasum Polri.Audit ini menjadi bagian dari mekanisme pengawasan internal Polri untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran di lingkungan Polda Maluku dan jajaran berjalan sesuai ketentuan, efektif, efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.Kapolda: Audit Bukan untuk Mencari Kesalahan, tetapi Memastikan Organisasi Terus BerbenahKapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K.,M.Si. menegaskan bahwa pelaksanaan audit kinerja harus dimanfaatkan sebagai momentum evaluasi dan perbaikan organisasi secara berkelanjutan.Menurutnya, audit bukan semata-mata proses pemeriksaan, melainkan bagian penting dari fungsi kontrol untuk memastikan setiap pelaksanaan tugas dan pengelolaan sumber daya organisasi berjalan sesuai aturan.“Kami menyampaikan selamat datang kepada Tim Audit Kinerja Itwasum Polri di Polda Maluku. Kami berharap pelaksanaan audit ini berjalan baik, lancar dan sesuai dengan rencana serta dapat diselesaikan tepat waktu,” ujar Kapolda Maluku.Kapolda juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan audit tersebut karena hasilnya dapat menjadi bahan koreksi bagi Polda Maluku dan jajaran untuk memperbaiki berbagai kekurangan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.“Kami berterima kasih atas pelaksanaan audit ini karena menjadi koreksi bagi kami untuk memperbaiki semua kekurangan yang ada, sehingga ke depan organisasi ini dapat menjadi lebih baik,” tegasnya.Lebih jauh, Kapolda Maluku memberikan penekanan agar pelaksanaan audit tidak menghasilkan temuan yang sama secara berulang.“Saya berharap dalam audit ini tidak ada lagi temuan berulang, apalagi temuan baru. Kalau masih ada temuan yang sama, berarti kita belum berubah. Karena itu, audit ini harus menjadi sarana kontrol untuk memperbaiki seluruh temuan yang ada dalam organisasi,” kata Dadang.Kapolda menilai audit kinerja merupakan momentum penting bagi seluruh satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sekaligus memastikan setiap proses berjalan secara bersih dan sesuai ketentuan.Ia juga meminta seluruh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) memberikan dukungan penuh kepada tim auditor dengan membuka ruang komunikasi dan koordinasi secara konstruktif.“Kepada seluruh Kasatker, saya minta agar melakukan kerja sama yang baik dengan tim audit sehingga pelaksanaan audit kinerja di Polda Maluku dapat berjalan lancar sampai selesai,” pungkasnya.Sementara itu, sambutan Irwasum Polri yang dibacakan Katim Audit Kinerja Itwasum Polri untuk Polda Maluku menegaskan bahwa audit kinerja merupakan bagian dari upaya Polri memastikan pengelolaan organisasi dan anggaran berlangsung profesional, transparan dan akuntabel.Dalam sambutan tersebut disampaikan apresiasi kepada Kapolda Maluku dan seluruh jajaran atas penerimaan serta dukungan terhadap pelaksanaan audit kinerja Itwasum Polri.Katim Audit menjelaskan, audit kinerja merupakan proses identifikasi masalah yang dilakukan secara profesional untuk mengawasi pengelolaan anggaran secara baik dan transparan pada setiap satuan kerja di lingkungan Kepolisian.“Audit kinerja merupakan proses identifikasi masalah yang dilakukan secara profesional untuk mengawasi pengelolaan anggaran secara baik dan transparan di setiap satuan kerja yang ada di Kepolisian,” ujar Katim Audit saat membacakan sambutan Irwasum Polri.Menurutnya, kehadiran tim audit di Polda Maluku tidak ditempatkan semata-mata sebagai pemeriksa, tetapi juga sebagai konsultan dan mitra organisasi dalam melakukan pengawasan sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.“Kehadiran Tim Audit Kinerja Itwasum Polri di Polda Maluku adalah sebagai konsultan dan mitra dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya pelanggaran. Karena itu, kami sangat berharap dukungan dan kerja sama dari para Kasatker dan seluruh pihak agar audit ini dapat berjalan lancar hingga selesai,” katanya.Itwasum Polri juga menegaskan bahwa audit kinerja tidak boleh berhenti pada kegiatan administratif atau seremonial. Lebih dari itu, audit harus menghasilkan perbaikan nyata dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan organisasi.“Audit kinerja ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan instrumen strategis untuk memastikan seluruh fungsi Kepolisian berjalan secara efektif sesuai aturan dalam mendukung transformasi Polri yang lebih baik di masa yang akan datang,” tegasnya.Tim audit juga meminta agar setiap potensi temuan, baik temuan berulang maupun temuan baru, segera dikomunikasikan sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan secara tepat dan sesuai ketentuan.Fokus PNBP dan BLU, Dorong Pengelolaan Keuangan yang Lebih Akuntabel.Pelaksanaan Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2026 di Polda Maluku secara khusus menyasar aspek pelaksanaan dan pengendalian dengan sasaran PNBP dan BLU di lingkungan Polda Maluku dan jajaran.Fokus tersebut menjadi penting karena pengelolaan penerimaan negara dan layanan berbasis BLU membutuhkan sistem administrasi, pelaksanaan, pengendalian serta pertanggungjawaban yang konsisten dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Melalui audit ini, setiap satuan kerja diharapkan mampu memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pengendalian hingga pertanggungjawaban berjalan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.Selain menemukan potensi kelemahan, audit juga diarahkan untuk mendorong langkah korektif sehingga persoalan yang ditemukan tidak kembali muncul pada pemeriksaan berikutnya.Pelaksanaan audit kinerja di Polda Maluku sekaligus mempertegas pentingnya pengawasan internal sebagai bagian dari reformasi tata kelola Kepolisian.Pengawasan tidak hanya diarahkan untuk menemukan kesalahan, tetapi juga memastikan setiap satuan kerja mampu melakukan perbaikan secara mandiri, membangun sistem pengendalian yang lebih kuat, serta mencegah potensi penyimpangan sejak dini.Kabidhumas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., menegaskan bahwa pelaksanaan audit kinerja merupakan bentuk komitmen Polda Maluku dalam membangun organisasi yang semakin profesional, transparan dan bertanggung jawab kepada negara maupun masyarakat.“Audit kinerja merupakan bagian penting dari upaya Polda Maluku memastikan seluruh proses pelaksanaan tugas, termasuk pengelolaan PNBP dan BLU, berjalan sesuai aturan, transparan dan akuntabel. Bagi kami, audit bukan hanya tentang menemukan kekurangan, tetapi yang lebih penting adalah memastikan setiap kekurangan segera diperbaiki dan tidak kembali terulang,” ujar Rositah.Ia menambahkan, Polda Maluku berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada tim auditor selama proses pemeriksaan berlangsung.“Kami siap mendukung pelaksanaan audit secara terbuka dan kooperatif. Seluruh satuan kerja diharapkan menjadikan audit ini sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan pembenahan sehingga tata kelola organisasi semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” katanya.Rositah menegaskan, penguatan pengawasan internal memiliki posisi strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian.“Semakin baik pengawasan dan pengendalian internal, semakin kuat pula akuntabilitas organisasi. Ini menjadi bagian dari komitmen Polda Maluku untuk terus berbenah dan menghadirkan tata kelola Kepolisian yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik,” pungkasnya.Pembukaan Taklimat Awal Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2026 di Polda Maluku berlangsung aman, tertib dan lancar. Selanjutnya, proses audit akan dilaksanakan sesuai sasaran dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Itwasum Polri. PNO-12
09 Agu 2026, 14:09 WIT
Pertumbuhan Ekonomi Papua dan Maluku Melambat, Menkeu Siapkan Strategi Baru
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kinerja ekonomi kawasan Maluku dan Papua menjadi sorotan utama pemerintah setelah mencatatkan pertumbuhan hanya 1,36 persen secara tahunan pada triwulan II tahun 2026. Angka ini tercatat jauh tertinggal dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang pada periode yang sama mencapai 5,29 persen. (6/8/26) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa struktur dan sumber pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah tersebut belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat potensi besar yang sebenarnya dimiliki oleh daerah-daerah di Indonesia bagian timur.Pemerintah pun menyadari perlunya penyusunan kebijakan yang jauh lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan karakteristik lokal guna mendongkrak laju pertumbuhan. Purbaya menegaskan kesiapan untuk menyusun "mesin penggerak baru" yang mampu membangkitkan roda perekonomian di sana, baik melalui penguatan konektivitas, peningkatan investasi, hingga pengembangan potensi unggulan daerah.Selama ini, keterbatasan infrastruktur, rantai pasok yang belum terbangun sempurna, serta ketergantungan pada sektor tertentu menjadi beberapa faktor yang menjadi fokus perbaikan. Pemerintah berkomitmen memastikan pemerataan pembangunan benar-benar terasa hingga ke pelosok wilayah, bukan hanya terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan utama.Penulis: JidEditor: OF
06 Agu 2026, 12:09 WIT
Sambut HUT RI, 33,24 Juta KPM Terima Bantuan Beras 10 Kg untuk 3 Bulan
Papuanewsonline.com, Jakarta - Pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan beras kepada 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Agustus 2026. Penyaluran serentak ini bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.Setiap KPM akan menerima beras 10 kilogram per bulan untuk alokasi Juli hingga September 2026. Total beras yang disalurkan mencapai hampir 1 juta ton dan bersumber dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, penyaluran ditugaskan kepada Perum Bulog."Pemerintah menugaskan Bulog untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah kepada 33.244.408 penerima masing-masing sebanyak 10 kilogram untuk alokasi Juli hingga September 2026," ujar Amran.Menurut Amran, bantuan ini merupakan bagian dari jaring pengaman sosial untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat stabilitas pangan nasional.Salur Serentak di Seluruh WilayahDirektur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani menjelaskan, pembagian akan dilaksanakan serentak di semua wilayah pada bulan Agustus."Penyaluran bantuan pangan ini akan dilaksanakan di bulan Agustus bersamaan dengan perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Indonesia di semua wilayah," kata Rachmi.Ia menambahkan, sasaran utama adalah masyarakat desil 1 sampai 4. Selain melalui jaringan Bulog, distribusi juga dapat memanfaatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang lokasinya dekat dengan penerima.Data penerima menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Untuk program ini pemerintah menyiapkan anggaran Rp17,52 triliun.Sebelumnya, pada tahap pertama alokasi Februari-Maret 2026, penyaluran telah menjangkau 33,14 juta keluarga atau sekitar 99,7 persen dari target.Penulis: HendrikEditor: OF
05 Agu 2026, 22:50 WIT
Tanam Bibit Kelapa, KKN 165 Ananta Abhipraya Wujudkan Desa Berdikari
Papuanewsonline.com, Kendal - Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Inisiatif Terprogram (MIT) Posko 165 UIN Walisongo Semarang menanam puluhan bibit kelapa di lahan desa binaan pada Minggu (2/8). Kegiatan yang digelar sejak pagi hari ini menjadi bagian dari program penghijauan sekaligus langkah strategis.Aksi penanaman ini melibatkan mahasiswa KKN bersama pelajar dan warga sekitar. Mereka tampak bergotong royong menyiapkan lahan hingga menanam bibit satu per satu.Kelapa dipilih sebagai komoditas utama karena memiliki nilai manfaat yang menyeluruh mulai dari buah, batang, hingga daunnya. Hal ini dinilai berpotensi menjadi sumber daya ekonomi yang stabil dan ramah lingkungan bagi masyarakat desa dalam jangka panjang.Koordinator Tim KKN 165, Abudzar Algifari (yang akrab disapa Gifary), menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan wujud nyata dari semangat membangun desa berdikari, yaitu desa yang mampu mengoptimalkan potensi lokalnya secara mandiri."Melalui penanaman ini, kami ingin mendorong terciptanya desa berdikari yang mampu mengelola potensi lokal tanpa harus bergantung penuh pada pihak luar," ujar Gifary.Selain menanam, tim KKN bersama warga juga melakukan pendataan dan penandaan bibit sebagai bagian dari program pemantauan pertumbuhan secara berkala.Meskipun hasil nyata penanaman kelapa ini baru akan terasa beberapa tahun mendatang, antusiasme warga tetap tinggi. Warga optimistis bahwa perawatan yang konsisten akan menjadikan pohon-pohon kelapa tersebut sebagai warisan ekonomi yang bermanfaat bagi lintas generasi.Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian program kerja Tim KKN 165 yang mengusung tema "Kepakkan Sayap Inovasi, Wujudkan Desa Berdikari" pada periode KKN 2026. Melalui pendekatan partisipatif, tim berharap program serupa dapat terus berlanjut dan menginspirasi desa-desa lain di wilayah Kendal. PNO-12
05 Agu 2026, 08:30 WIT
Data BPS: Inflasi Timika Juli 2026 Capai 3,28 Persen, Tekanan Biaya Hidup Terus Naik
Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika merilis data perkembangan Indeks Harga Konsumen untuk bulan Juli 2026. Secara tahunan atau year on year, tingkat inflasi mencapai 3,28 persen dengan angka indeks sebesar 116,36. Sementara jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, terjadi inflasi ringan sebesar 0,26 persen, dan sepanjang tahun berjalan tercatat 3,18 persen. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun-tahun sebelumnya.Kenaikan harga terjadi pada sebagian besar kelompok pengeluaran warga. (4/8/26) Peningkatan paling tajam tercatat pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 20,78 persen, diikuti kelompok transportasi 10,63 persen, rekreasi dan budaya 4,55 persen, serta perumahan, air, listrik dan bahan bakar 2,38 persen. Sementara itu, beberapa kelompok justru mengalami penurunan harga, antara lain pakaian dan alas kaki sebesar 1,79 persen, perlengkapan rumah tangga 1,29 persen, dan pendidikan 0,15 persen.Secara rinci, komoditas yang paling banyak memicu kenaikan harga secara tahunan meliputi emas perhiasan, tarif angkutan udara, bahan bakar, serta sejumlah kebutuhan pangan seperti ikan, beras, dan sayuran. Sebaliknya, penurunan harga terjadi pada beberapa jenis daging, cabai, tomat, serta kebutuhan sandang dan perlengkapan rumah tangga. Sementara pergerakan harga bulanan lebih banyak dipengaruhi oleh kenaikan harga sayuran, ikan, dan bahan bakar kendaraan.Dibandingkan dengan tiga tahun terakhir, tren inflasi tahunan di wilayah ini terus menunjukkan kenaikan beruntun: pada Juli 2024 tercatat 3,05 persen, Juli 2025 sebesar 3,16 persen, dan kini mencapai 3,28 persen. Capaian ini menjadi gambaran tekanan biaya hidup yang masih dirasakan masyarakat, khususnya dari sektor transportasi dan kebutuhan harian lainnya.Penulis: JidEditor: OF
04 Agu 2026, 17:55 WIT
Wakapolri: Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo Resmi Bergabung Ke UBISA
Papuanewsonline.com, Jakarta – Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si., yang juga menjabat sebagai Kasatgas Pembentukan Pusat Studi Kepolisian STIK-PTIK Lemdiklat Polri, resmi bergabung sebagai bagian dari sivitas akademika Universitas Bima Sakapenta (UBISA), Senin (3/8/2026).Bergabungnya salah satu penggerak pengembangan Pusat Studi Kepolisian tersebut mendapat apresiasi dari Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. Menurutnya, kehadiran Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo di UBISA bukan hanya bentuk kepedulian terhadap pendidikan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi Polri dengan perguruan tinggi.“Saya mengucapkan selamat kepada Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo atas bergabungnya di Universitas Bima Sakapenta. Kehadiran beliau akan semakin memperkuat kolaborasi antara Polri dan dunia pendidikan tinggi serta memperluas jejaring Pusat Studi Kepolisian yang terus kita bangun bersama perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia,” ujar Wakapolri.Wakapolri mengatakan, Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo melalui perannya sebagai Kasatgas Pembentukan Pusat Studi Kepolisian telah menjadi salah satu motor penggerak dalam membangun jejaring akademik Polri. Hingga saat ini, pembentukan Pusat Studi Kepolisian telah didorong di 79 perguruan tinggi negeri dan swasta (PTN/PTS) di berbagai daerah di Indonesia.Dari jumlah tersebut, 40 Pusat Studi Kepolisian telah beroperasi, 5 dalam tahap penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan 34 lainnya dalam proses menuju pembentukan dan kerja sama.“Ini bukan sekadar soal jumlah. Yang lebih penting adalah bagaimana Pusat Studi Kepolisian menjadi ruang bertemunya pengalaman praktis kepolisian dengan kekuatan akademik kampus. Dari sana kita ingin lahir riset, inovasi dan rekomendasi berbasis ilmu pengetahuan yang dapat menjawab persoalan keamanan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat,” kata Wakapolri.Menurut Wakapolri, jejaring tersebut merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem Police Science yang semakin terbuka dan kolaboratif. Perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi mitra pendidikan, tetapi juga menjadi mitra strategis Polri dalam mengembangkan evidence-based policing dan menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks di era digital.Sementara itu, Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo mengatakan keputusannya bergabung dengan UBISA dilandasi semangat untuk ikut mendukung perguruan tinggi yang sedang tumbuh dan berkembang.“Mendukung perguruan tinggi yang sedang bertumbuh bukan sekadar membantu sebuah institusi, melainkan ikut menanam benih masa depan bangsa. Perguruan tinggi merupakan salah satu pilar utama dalam membangun peradaban. Di dalamnya lahir sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, inovasi, dan berbagai solusi bagi persoalan bangsa,” ujar Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo.Menurutnya, perguruan tinggi besar tidak lahir dalam waktu singkat. Dibutuhkan gotong royong, kepercayaan masyarakat, dedikasi para pendidik, dukungan pemerintah, serta kontribusi alumni dan mitra strategis agar sebuah kampus dapat tumbuh menjadi pusat keunggulan.Kehadiran Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo di UBISA diterima langsung oleh Ketua Yayasan Khafdilah, S.Kom., S.H., M.H., Sekretaris Yayasan Maylane Boni Abdillah, Rektor UBISA Drs. Agus Supriyadi, M.T., Wakil Rektor II Dra. Surtiati, M.Pd., jajaran Program Studi Hukum, serta sivitas akademika UBISA.Rektor UBISA Drs. Agus Supriyadi, M.T. menyambut kehadiran Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo dan berharap pengalaman serta jejaring akademiknya dapat memberikan energi baru bagi perkembangan universitas.“Selamat bergabung di Universitas Bima Sakapenta. Semoga kehadiran beliau menginspirasi sekaligus memperkuat langkah UBISA dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, berbudi luhur, dan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara,” ujar Rektor UBISA.Dengan semangat “Mlesat Mabur Duwur, Nggayuh Adab Luhur”, kolaborasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat ekosistem akademik UBISA, tetapi juga membuka ruang yang semakin luas bagi sinergi perguruan tinggi dengan Polri.Bagi Polri, berkembangnya jejaring Pusat Studi Kepolisian di berbagai kampus menjadi investasi jangka panjang untuk membangun kepolisian yang semakin berbasis ilmu pengetahuan, riset, inovasi, dan kebutuhan masyarakat.“Polri masa depan harus semakin dekat dengan ilmu pengetahuan. Kampus adalah mitra strategis kita. Semakin kuat kolaborasi Polri dan perguruan tinggi, semakin kuat pula fondasi transformasi Polri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkas Wakapolri. PNO-12
04 Agu 2026, 14:20 WIT
Tanggapi Sistem Pengamanan di Sejumlah Mal, Polri Tekankan Aktivitas Masyarakat Tetap Aman
Papuanewsonline.com, Jakarta – Polri memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai pusat kegiatan ekonomi nasional tetap berada dalam kondisi aman dan terkendali. Kepastian tersebut disampaikan seiring meningkatnya perhatian publik terhadap penguatan sistem pengamanan di sejumlah kawasan bisnis, pusat perbelanjaan, kawasan industri, dan objek vital nasional di Jakarta maupun daerah lainnya.Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa Polri terus mengedepankan langkah-langkah preventif guna memastikan aktivitas masyarakat dan roda perekonomian nasional berjalan dengan baik."Polri terus melaksanakan patroli rutin, penguatan kegiatan intelijen, deteksi dini, pengamanan objek vital nasional, patroli siber, serta koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Seluruh langkah tersebut dilakukan untuk memastikan situasi keamanan tetap kondusif," ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di Jakarta, Senin (3/8/2026).Langkah antisipatif tersebut dilakukan secara berlapis dengan melibatkan seluruh satuan kewilayahan, mulai dari tingkat Mabes Polri, polda, polres, hingga polsek. Pengamanan difokuskan pada kawasan strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.Selain itu, Polri juga terus melakukan pemantauan secara real time melalui berbagai sistem yang dimiliki, termasuk Daily Operational Reporting System (DORS) yang menjadi sarana pemantauan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dari seluruh wilayah Indonesia.Berdasarkan data DORS, situasi keamanan secara umum berada dalam kondisi terkendali dan tidak ditemukan adanya kejadian menonjol yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional maupun aktivitas perekonomian masyarakat."Data yang kami peroleh melalui DORS menunjukkan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat hingga saat ini masih terkendali. Tidak terdapat kejadian menonjol yang berdampak terhadap stabilitas keamanan secara nasional. Seluruh personel di lapangan juga terus melaksanakan langkah-langkah pencegahan secara maksimal," kata Johnny.Menurutnya, peningkatan pengamanan yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan maupun pengelola kawasan usaha merupakan langkah antisipatif yang lazim dilakukan untuk memastikan keselamatan pekerja, perlindungan aset, dan kelancaran operasional perusahaan.Polri juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di tengah masyarakat."Pengalaman dari berbagai peristiwa pada masa lalu menjadi pelajaran bagi seluruh pihak untuk memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini. Oleh karena itu, kami memastikan bahwa setiap potensi gangguan akan ditangani secara cepat, tepat, dan profesional sehingga situasi yang kondusif dapat terus terjaga," ujarnya.Polri menegaskan bahwa negara hadir untuk menjamin rasa aman bagi seluruh masyarakat. Dengan kesiapan personel, dukungan teknologi, serta koordinasi yang terus diperkuat dengan berbagai pihak, masyarakat diharapkan dapat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan."Masyarakat tidak perlu merasa khawatir. Polri akan terus bekerja untuk menjaga keamanan dan memastikan seluruh aktivitas masyarakat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar," tutup Johnny. PNO-12
04 Agu 2026, 14:04 WIT
Dirreskrimsus Ingatkan Personel Polda Maluku Antisipasi El Nino
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku memperkuat kesiapsiagaan personel menghadapi potensi dampak fenomena El Niño yang diperkirakan dapat meningkatkan suhu, mengurangi curah hujan, serta memicu kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah.Pesan tersebut disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Maluku Kombes Pol. Budi Priyanto, S.I.K., M.Si., saat memimpin apel pagi gabungan personel Polda Maluku di Lapangan Tahapary Tantui, Ambon, Senin (3/8/2026).Apel gabungan tersebut dihadiri para Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, Penata Kebijakan Polri Polda Maluku, serta personel gabungan dari berbagai satuan kerja.Dalam arahannya, Budi yang baru dipercaya menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Maluku terlebih dahulu memperkenalkan diri sekaligus mengajak seluruh personel membangun sinergi dan soliditas dalam pelaksanaan tugas.“Ini pertama kali saya mengambil apel pagi. Saya berharap kita dapat saling menerima, membangun komunikasi, dan bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan,” kata Budi.Selanjutnya, Budi menyampaikan kembali arahan pimpinan Polri terkait kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Niño yang berpotensi memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat.Menurutnya, El Niño merupakan fenomena anomali iklim yang dapat menyebabkan peningkatan suhu, berkurangnya curah hujan, penurunan debit air, hingga kekeringan yang berpotensi berlangsung lebih panjang.“Fenomena El Niño ini harus kita sikapi dengan kesiapsiagaan. Ketika suhu meningkat, curah hujan berkurang dan debit air menurun, maka potensi kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan juga harus menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.Budi menegaskan, jajaran Polda Maluku perlu menyiapkan langkah antisipasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja. Kesiapsiagaan tidak hanya dilakukan ketika bencana telah terjadi, tetapi harus dibangun sejak dini melalui pemetaan potensi kerawanan, koordinasi lintas sektor, serta kesiapan personel dan sarana pendukung.“Prinsipnya kita jangan menunggu sampai terjadi. Masing-masing satuan kerja harus memahami potensi ancaman di wilayah tugasnya dan menyiapkan langkah-langkah pencegahan maupun penanganannya,” tegasnya.Ia menambahkan, kondisi cuaca ekstrem yang berkaitan dengan El Niño dapat memberikan dampak luas terhadap masyarakat, mulai dari ketersediaan air, aktivitas masyarakat, sektor pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.Karena itu, kepolisian dituntut mampu mengambil peran dalam upaya mitigasi dan pencegahan bersama stakeholder terkait.“Polri harus hadir sejak tahap pencegahan. Koordinasi dengan pemerintah daerah, stakeholder terkait dan seluruh elemen masyarakat harus diperkuat sehingga setiap potensi gangguan akibat perubahan cuaca dapat diantisipasi sedini mungkin,” jelas Budi.Sementara itu Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan, arahan tersebut merupakan bagian dari upaya Polda Maluku memastikan seluruh jajaran memiliki kesiapan menghadapi berbagai potensi gangguan, baik yang bersumber dari faktor alam maupun persoalan tata kelola internal organisasi.Menurutnya, fenomena El Niño perlu direspons dengan langkah preventif karena dampaknya dapat bersinggungan langsung dengan keamanan dan ketertiban masyarakat.“Polda Maluku tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika suatu kejadian sudah terjadi. Kesiapsiagaan, pencegahan dan sinergi lintas sektor menjadi bagian penting dari strategi kepolisian dalam menghadapi setiap potensi kerawanan,” kata Rositah.Ia menjelaskan, jajaran kepolisian di wilayah Maluku akan terus membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk memantau perkembangan kondisi cuaca serta potensi dampaknya terhadap masyarakat.“Ketika terjadi kekeringan atau peningkatan risiko karhutla, dampaknya bisa meluas. Karena itu, komunikasi dan koordinasi sejak dini sangat penting agar langkah mitigasi dapat dilakukan secara cepat dan tepat,” ujarnya.Melalui apel gabungan tersebut, Polda Maluku menegaskan kesiapan seluruh jajaran untuk menghadapi dinamika situasi ke depan dengan mengedepankan langkah preventif, koordinasi lintas sektor, disiplin organisasi serta penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel. PNO-12
04 Agu 2026, 13:47 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
