TPNPB UMUMKAN SERANGAN TERHADAP ANGGOTA TNI DI PAPUA, 1 TEWAS DAN 2 LUKA-LUKA

Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Dalam siaran pers kedua yang diterbitkan Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada Kamis (26/02/2026), pihaknya mengumumkan telah melakukan serangan terhadap aparat militer yang mereka sebut sebagai "kolonial Indonesia" di Kabupaten Puncak. Siaran pers yang dibacakan oleh Jubir TPNPB OPM Sebby Sambom menyatakan bahwa serangan dilakukan oleh pasukan TPNPB Kodap XXVII Sinak, Kodap XXVIII Yambi, dan Kodap XXVI Kiyawagi pada hari Senin (23/2/26) sekitar pukul 08.00 WIT.

Menurut laporan resmi yang diterima dari Komandan Operasi Umum TPNPB Mayor Jenderal Lekagak Telenggen, serangan tersebut mengakibatkan baku tembak yang berlangsung hingga beberapa hari kemudian, sehingga menghambat upaya evakuasi korban dari pihak militer

Pihak TPNPB menyatakan bahwa satu anggota militer tewas dan dua lainnya luka-luka, sementara korban jiwa maupun luka-luka tidak terjadi pada pasukan mereka.

Korban dari pihak militer baru dapat dievakuasi pada hari Kamis menggunakan dua unit helikopter untuk membawa mayat dan korban keluar dari wilayah yang disebut sebagai medan perang.

Mayor Jenderal Lekagak Telenggen dalam siaran pers tersebut menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa serangan dan penembakan terhadap pos-pos militer merupakan bagian dari revolusi tahapan menuju revolusi total untuk merebut kembali kemerdekaan bangsa Papua.

Ia juga mengimbau seluruh warga yang disebut sebagai "imigran Indonesia" dan warga negara asing yang melakukan pertambangan emas ilegal serta mencuri sumber daya alam Papua untuk segera keluar dari wilayah operasi TPNPB yang mencakup 36 Komando Daerah Pertahanan di seluruh Tanah Papua, karena operasi akan terus ditingkatkan.

Selain itu, pihak TPNPB menegaskan siap bertanggung jawab atas seluruh aksi kejadian dan penembakan terhadap aparat militer Indonesia serta agen intelijen yang memasuki wilayah yang mereka anggap sebagai wilayah perang. Mereka juga menyerukan agar seluruh aktivitas pemerintahan dan lainnya segera dikosongkan sebelum terjadi serangan.

Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB meminta kepada Dewan Keamanan PBB dan Palang Merah Internasional untuk memberikan ruang dan jaminan keamanan bagi warga sipil yang terkena dampak konflik.

Pihaknya menyatakan bahwa jika aparat militer Indonesia masih menggunakan fasilitas sekolah, gereja, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya sebagai pos militer, maka fasilitas tersebut akan menjadi target penyerangan, dan menyerukan agar negara yang mereka sebut sebagai "kolonialisme Indonesia" mematuhi hukum humaniter internasional agar warga sipil tidak menjadi korban.

Penulis: Jid

Editor: GF