Papuanewsonline.com
BERITA TAG Kriminal
Homepage
Prabowo Saksikan Penyerahan Denda Rp10,27 Triliun, Negara Selamatkan 2,37 Juta Hektare Hutan
Papuanewsonline.com, Jakarta — Presiden Republik Indonesia
Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif
sebesar Rp10,27 triliun dan lahan kawasan hutan seluas 2,37 juta hektare kepada
negara dalam acara yang digelar di kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia,
Jakarta, Rabu (13/5/2026).Penyerahan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah
dalam memperkuat penertiban kawasan hutan serta menyelamatkan aset dan kekayaan
negara yang selama ini dikuasai secara tidak semestinya. Pemerintah menilai
upaya ini penting untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam nasional
secara menyeluruh.Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan
masyarakat kini menuntut bukti nyata dari kerja pemerintah dalam memberantas
praktik penyalahgunaan kekayaan negara dan penegakan hukum di sektor sumber
daya alam.“Bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, sudah pada tahap bahwa
rakyat kita ingin melihat bukti,” ujar Bapak Presiden.Presiden mengungkapkan bahwa penyerahan kali ini merupakan
tahap keempat dari proses penyelamatan aset negara yang telah berjalan. Hingga
saat ini, total nilai aset dan kekayaan negara yang berhasil diamankan disebut
mencapai sekitar Rp40 triliun.Menurut Presiden Prabowo, hasil dari penyelamatan aset
tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan berbagai fasilitas
pelayanan publik di seluruh Indonesia, termasuk renovasi sekolah serta
perbaikan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas.Pemerintah berharap pengembalian aset negara dapat
memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan
kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik di daerah-daerah yang
masih membutuhkan perhatian pembangunan.Selain itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi
kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan bersama Kejaksaan Agung,
Kepolisian, TNI, BPKP, dan PPATK yang dinilai berhasil bekerja sama mengamankan
aset negara dalam jumlah besar.Ia menegaskan penguasaan negara atas sumber daya alam
merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan demi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.Secara tegas, Presiden juga menyatakan pemerintah akan terus
berjuang menghentikan praktik korupsi dan berbagai bentuk perampasan kekayaan
negara yang merugikan masyarakat dan masa depan bangsa.Langkah penertiban kawasan hutan dan pengembalian aset ini
dinilai menjadi momentum penting dalam menunjukkan komitmen pemerintah terhadap
penegakan hukum, transparansi pengelolaan sumber daya alam, dan penguatan tata
kelola negara yang lebih adil dan berpihak kepada rakyat. (GF)
13 Mei 2026, 23:41 WIT
LMA Mimika Jenguk Korban Sipil Kontak Tembak di Tembagapura, Serukan Kepedulian dan Perdamaian
Papuanewsonline.com, Mimika - Anggota Lembaga Masyarakat
Adat (LMA) Kabupaten Mimika, Jerry Alom, menjenguk seorang warga sipil korban
kontak tembak pada 8 Mei 2026 antara aparat keamanan dan kelompok separatis
teroris Papua di kawasan Mile 68 Tembagapura, yakni Apeliu Magai, yang saat ini
berada dalam kondisi kritis dan menjalani perawatan intensif medis di RSUD
Mimika.Dengan wajah penuh keprihatinan, Jerry Alom menyampaikan
rasa duka dan kepeduliannya kepada korban serta keluarga yang kini diliputi
kecemasan. Ia menuturkan bahwa kondisi Apeliu Magai sangat memprihatinkan dan
dalam waktu dekat akan menjalani tindakan operasi untuk menyelamatkan nyawanya.“Kami datang sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan. Saudara
kami Apeliu Magai saat ini dalam kondisi kritis dan akan menjalani operasi
medis. Kami berharap semua pihak memberi perhatian serius agar korban bisa
mendapatkan penanganan terbaik dan keluarganya juga diperhatikan,” ujar Jerry
Alom, Selasa (13/5/2026). Menurutnya, masyarakat sipil tidak boleh terus-menerus
menjadi pihak yang menanggung penderitaan akibat konflik bersenjata yang
terjadi di wilayah Papua, khususnya di kawasan Tembagapura dan sekitarnya. Ia
berharap tragedi seperti ini tidak kembali terulang karena yang paling
merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil.“Korban rakyat kecil ini bukan hanya mengalami luka fisik,
tetapi juga meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga dan masyarakat sekitar.
Kami berharap kejadian seperti ini jangan sampai terulang lagi. Papua butuh
ketenangan, masyarakat butuh rasa aman untuk hidup dan mencari nafkah,”
katanya.Jerry Alom juga memohon perhatian serius dari Pemerintah
Kabupaten Mimika terhadap kondisi korban dan keluarganya yang saat ini
menghadapi beban berat, baik secara kesehatan maupun ekonomi. Ia menilai
keluarga korban membutuhkan dukungan nyata agar tetap kuat mendampingi proses
pengobatan yang sedang berlangsung.“Kami mohon Pemerintah Kabupaten Mimika hadir membantu biaya
dan kebutuhan keluarga korban. Saat kondisi seperti ini, keluarga sangat
membutuhkan uluran tangan karena mereka sedang menghadapi situasi yang berat
secara ekonomi maupun psikologis,” ungkapnya.Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan
kemanusiaan dan menjaga situasi tetap kondusif demi keselamatan warga sipil di
Papua. Menurutnya, tidak ada keluarga yang siap kehilangan orang yang mereka
cintai akibat konflik yang berkepanjangan.“Jangan biarkan rakyat kecil terus menjadi korban. Kami
semua punya tanggung jawab menjaga kedamaian tanah Papua agar anak-anak bisa
hidup tenang, masyarakat bisa bekerja, dan keluarga tidak lagi menangis karena
konflik,” tutup Jerry Alom. Penulis: Jid
Editor: GF
13 Mei 2026, 23:22 WIT
Polda Papua Tengah, Selidiki Dugaan Korupsi Dana Hibah KPU Mimika Senilai Rp28 Miliar
Papuanewsonline.com, Timika – Direktorat Reserse dan
Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Tengah kini tengah mendalami kasus
dugaan korupsi pengelolaan dana hibah yang diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Mimika. Anggaran yang menjadi sorotan besar ini digunakan untuk
keperluan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, di mana
berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
tahun 2025, tercatat ada dana sebesar Rp28 miliar yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan penggunaannya sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang
berlaku.Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Jeremias Rontini,
mengonfirmasi bahwa penyidikan masih berjalan intensif dan menjadi prioritas
utama tim penyidik. “Proses pengumpulan bukti dan data pendukung masih terus
dilakukan. Kami tidak bisa menentukan waktu selesai, namun butuh dukungan
banyak pihak agar kasus ini terungkap terang-benderang. Nanti jika berkas sudah
lengkap dan kuat, kami akan umumkan kepada publik,” ujarnya (13/5/2026). Nilai kerugian negara yang ditemukan dinilai sangat
fantastis sehingga menjadi sorotan luas masyarakat.Sebagai respons atas temuan tersebut, KPU Mimika telah
mengambil langkah internal dengan mengembalikan dana senilai Rp502,77 juta ke
kas negara, yang merupakan bagian dari temuan audit BPK. Selain itu, melalui rapat pleno pada 20 Januari 2026, lima
komisioner KPU Mimika juga telah merekomendasikan pemberhentian sementara
Sekretaris dan Bendahara atas dugaan pelanggaran administrasi berat dan sikap
tidak kooperatif dalam evaluasi anggaran. Rekomendasi ini telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal KPU
RI melalui KPU Provinsi Papua Tengah.Diketahui, total dana hibah Pilkada 2024 yang digelontorkan
Pemkab Mimika mencapai lebih dari Rp221 miliar. Rinciannya, KPU Mimika menerima Rp140,91 miliar, Bawaslu
Rp36,40 miliar, Polres Mimika Rp27,45 miliar, serta Kodim 1710/Mimika sebesar
Rp16,87 miliar. Penulis: Jid
Editor: GF
13 Mei 2026, 19:53 WIT
KPPBC Timika Soroti Peredaran Minuman dan Rokok Ilegal di Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika — Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP C Timika, Yudi Amrullah, menyoroti maraknya
peredaran minuman beralkohol dan rokok ilegal di Kabupaten Mimika saat
diwawancarai pada Rabu (13/05/2026).Yudi menjelaskan, untuk minuman beralkohol, sebagian besar
kasus yang ditemukan berkaitan dengan penjualan oleh pihak yang tidak memiliki
izin resmi, meskipun produk yang dijual sebenarnya telah dilengkapi pita cukai
resmi.“Kalau untuk minuman beralkohol, umumnya yang kami temukan
adalah penjual yang tidak memiliki izin edar atau izin penjualan, sementara
barangnya sendiri memiliki pita cukai resmi,” ujarnya.Sementara itu, untuk peredaran rokok ilegal, Yudi menyebut
terdapat beberapa kategori pelanggaran yang sering ditemukan di lapangan.Kategori tersebut meliputi rokok polos tanpa pita cukai,
penggunaan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai bekas, hingga penyalahgunaan
pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.“Ada juga salah peruntukan pita cukai, misalnya pita cukai
untuk rokok linting digunakan pada rokok mesin. Selain itu ada salah
personalisasi, di mana pita cukai milik perusahaan kecil digunakan pada produk
perusahaan besar untuk menghindari pajak,” jelasnya.Menurutnya, peredaran rokok ilegal di Mimika saat ini cukup
banyak ditemukan, meskipun skalanya belum sebesar daerah lain seperti
Kalimantan, Sumatera, maupun Sulawesi.Ia mengungkapkan, sebagian besar rokok ilegal yang beredar
di Mimika berasal dari Pulau Jawa dan masuk melalui jalur distribusi tertentu.KPPBC Timika, lanjut Yudi, terus melakukan pengawasan dan
penindakan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal guna melindungi
penerimaan negara sekaligus menjaga persaingan usaha yang sehat. Penulis: Bim
Editor: GF
13 Mei 2026, 18:22 WIT
Aksi Bakar Lilin Di Timika, Tuntut Kebenaran Dan Keadilan Atas Meninggalnya Nalince Wamang
Papuanewsonline.com, Timika – Solidaritas Pemuda Muslim
bersama sejumlah warga dan keluarga almarhum menggelar aksi doa bersama dan
penyalaan lilin di Bundaran Timika Indah, Selasa sore. Kegiatan ini digelar
sebagai bentuk belasungkawa sekaligus protes keras atas meninggalnya Nalince
Wamang yang diduga menjadi korban penembakan di lokasi pendulangan emas Wini
Kalikuluk, Mile 69, Tembagapura, pada 7 Mei lalu. (12/05/26)Ketua Solidaritas Pemuda Muslim Mimika, Arifin Letsoin,
dalam orasinya mengutuk peristiwa tersebut yang merenggut nyawa generasi muda
yang sedang berjuang menata masa depan. Ia menegaskan komitmen pihaknya untuk
terus memperjuangkan keadilan. Dalam aksi damai ini, peserta menyampaikan 12 poin tuntutan
penting, di antaranya mendesak Panglima TNI dan Kapolri mengusut tuntas kasus
tersebut, membentuk tim investigasi independen yang melibatkan Komnas HAM dan
tokoh masyarakat, serta menuntut aparat yang terlibat diproses hukum tanpa
perlindungan. Selain itu, mereka juga menuntut evaluasi menyeluruh
terhadap Operasi Damai Cartenz, pemberian santunan, permintaan maaf resmi,
serta jaminan keamanan bagi warga sipil di wilayah Tembagapura.Massa aksi juga menyerukan agar penggunaan kekuatan
berlebihan dihentikan dan meminta perhatian para wakil rakyat untuk turun
langsung melihat fakta di lapangan. Suara lantang bergema: “Nyawa rakyat bukan target operasi!
Darah anak Papua bukan tumbal konflik! Tangkap pelaku, adili penembak, tegakkan
keadilan!”. Kegiatan ini menjadi seruan bagi seluruh elemen bangsa untuk
bersatu mengawal kasus ini hingga keadilan benar-benar terwujud. Penulis: Jid
Editor: GF
13 Mei 2026, 10:50 WIT
Kapolda Papua Tengah Kunjungi Korban Penembakan Insiden Tembagapura di RSMM
Papuanewsonline.com, Timika – Kapolda Papua Tengah, Brigjen
Pol Jeremias Rontini, melakukan kunjungan langsung ke Rumah Sakit Mitra
Masyarakat (RSMM) Timika, Selasa (12/5/2026), guna menjenguk korban penembakan
yang masih menjalani perawatan intensif. Di bangsal perawatan Lukas, ia
memastikan bahwa saat ini hanya tersisa satu pasien yang masih dirawat, bernama
Femina Elas Murib.Kedatangan ini merupakan wujud nyata kepedulian aparat
kepolisian terhadap masyarakat yang menjadi korban insiden keamanan di wilayah
Tembagapura beberapa waktu lalu.Usai menengok kondisi korban, Brigjen Jeremias menyampaikan
rasa keprihatinan mendalam atas musibah yang terjadi. Ia menekankan perlunya
penyusunan langkah mitigasi dan edukasi khusus bagi masyarakat setempat, yang
mayoritas berprofesi sebagai pendulang. “Ke depannya kami akan gencarkan sosialisasi, agar warga
paham tindakan apa yang harus diambil saat menghadapi situasi darurat atau
ancaman bahaya di lokasi kerja. Hal ini sangat penting demi keselamatan jiwa
mereka sendiri,” jelasnya.Menurut Kapolda, upaya pencegahan dan pemahaman kedaruratan
nantinya akan dikoordinasikan dengan koordinator kamp maupun pihak terkait,
termasuk manajemen PT Freeport Indonesia. Sinergi ini diharapkan mampu meminimalkan risiko dan
mempercepat penanganan jika ada kejadian serupa. Selain memberikan semangat,
pihaknya juga menyerahkan bantuan santunan sebagai bentuk kepedulian
kemanusiaan. “Ini sumbangan tulus dari rezeki kami, nilainya mungkin
tidak besar, tapi semoga bisa memotivasi dan meringankan beban keluarga,”
ujarnya. Penulis: Jid
Editor: GF
13 Mei 2026, 10:07 WIT
Belasan Titik Togel Diduga Marak Di Timika, Warga: Hukum Seolah Tak Ada
Papuanewsonline.com, Timika — Praktik perjudian toto gelap
atau togel diduga beroperasi terang-terangan di jantung aktivitas ekonomi
rakyat Timika. Di tengah hiruk-pikuk pedagang dan pembeli, transaksi ilegal itu
berjalan mulus, nyaris tanpa gangguan.Pantauan Papuanewsonline.com, Selasa (12/052026),
sedikitnya sebelas titik penjualan togel terpantau aktif di kawasan Pasar Lama.
Selain itu, praktik serupa juga ditemukan di Lorong Sawito—yang biasa disebut
warga Timika sebagai “Lorong Togel”—dan di dalam Pasar SP2 dengan sekitar lima
titik penjual yang berderet.Transaksi dilakukan terbuka. Penjual melayani pembeli tanpa
terlihat rasa takut. Kondisi ini menimbulkan kesan hukum tidak hadir di
lokasi-lokasi ramai tersebut. “Seolah-olah hukum tidak pernah ada di tempat
itu,” kata sumber di lapangan.Lebih mengejutkan, seorang penjual secara gamblang menyebut
adanya “bos-bos” yang mengendalikan jaringan. “Beda-beda bos. Biasa dipanggil
Bos Masur dan Bos Wawan,” ujarnya santai. Pernyataan itu mengindikasikan dugaan
praktik terorganisir, bukan usaha kecil sembunyi-sembunyi.Pasar Lama, Lorong Sawito, dan Pasar SP2 bukan lokasi
terpencil. Letaknya strategis dan ramai setiap hari. Jika judi togel bisa
beroperasi terbuka di sana, publik mempertanyakan pengawasan aparat. “Apakah
aparat tidak mengetahui? Ataukah ada pembiaran?” ujar warga.Undang-undang secara tegas melarang praktik perjudian dalam
bentuk apapun. Namun realitas di lapangan justru menunjukkan togel seperti
mendapat ruang aman untuk tumbuh. Warga khawatir dampaknya ke generasi muda.“Kami harap polisi segera bertindak. Jangan sampai generasi
muda rusak karena judi,” kata Ode, warga Timika. Menurutnya, judi togel kerap
menjadi pintu masuk masalah sosial: utang menumpuk, konflik keluarga, hingga
tindak kriminal lanjutan.Jika benar belasan titik aktif tersebar di tiga kawasan itu,
maka ini bukan persoalan kecil. Ini menjadi ujian serius bagi integritas dan
ketegasan aparat penegak hukum di Mimika, khususnya Polres Mimika sebagai garda
terdepan.“Penertiban harus menyentuh akar persoalan, termasuk dugaan
adanya pihak-pihak yang mengendalikan jaringan tersebut,” pinta Ode. Ia
berharap penindakan tidak berhenti pada razia seremonial, tetapi membongkar
jaringan hingga ke atas.Hingga berita ini diterbitkan, Selasa, 12 Mei 2026 Polres
Mimika belum memberikan keterangan resmi. Sementara itu, sumber media ini
menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum dalam memuluskan praktik perjudian.
Namun informasi tersebut masih perlu pembuktian lebih lanjut. Penulis: Hendrik
Editor: GF
12 Mei 2026, 20:27 WIT
TPNPB Klaim Rampas Senjata SS1 Milik Anggota TNI AU di Enarotali Paniai
Papuanewsonline.com, Paniai — Tentara Pembebasan Nasional
Papua Barat (TPNPB) melalui Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM mengumumkan
klaim perampasan satu pucuk senjata jenis SS1 milik anggota TNI Angkatan Udara
di Kabupaten Paniai, Papua Tengah.Klaim tersebut disampaikan dalam siaran pers resmi yang
diterima media pada Senin (11/5/2026). Dalam keterangannya, TPNPB menyebut
operasi dilakukan sekitar pukul 12.30 WPB di wilayah Kota Enarotali, Kabupaten
Paniai.“Hari ini senin tanggal, 11 Mei 2026, 12-30 wpb Tentara
Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Kodap XIII Kegepa Nipouda Paniai aktif
melakukan operasi di kota Enarotali kab, Paniai Papua Tengah,” demikian isi
siaran pers tersebut.Dalam pernyataannya, Komnas TPNPB mengklaim berhasil
merampas satu pucuk senjata SS1 yang disebut milik anggota TNI Angkatan Udara
Kopaskas Bandar Udara Enarotali.“Komnas TPNPB berhasil merampas 1 pucuk senjata merek SS1
milik anggota TNI Angkatan Udara Kopaskas Bandar Udara Enarotali, Kab. Paniai,”
tulis pernyataan itu.TPNPB juga menyatakan siap bertanggung jawab atas aksi
perampasan senjata tersebut. Mereka menyebut operasi dilakukan oleh pasukan
dari Kompi Markas Kodap XIII Kegepa Nipouda Paniai di bawah pimpinan Pangkodap
Matius Gobai dan Wakil Pangkodap Henok Yeimo.“Komnas TPNPB Kodap XIII Kegepa Nipouda Paniai siap
bertanggung jawab atas rampas senjata dari aparat keamanan saat bertugas di
wilayah Paniai,” lanjut isi pernyataan tersebut.Selain menyampaikan klaim perampasan senjata, TPNPB kembali
menyerukan agar pemerintah pusat menarik personel militer dari Papua.
Pernyataan itu secara khusus ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia,
Prabowo Subianto.“Kami tegaskan kepada saudara Presiden RI Prabowo Subianto
segera tarik militer organik maupun non organik dari tanah Papua,” tegas mereka
dalam siaran pers tersebut.Pernyataan itu diumumkan oleh Juru Bicara Komnas TPNPB-OPM,
Sebby Sambom, atas nama Manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB-OPM.
Mereka menyebut informasi tersebut merupakan laporan resmi dari markas Kodap
XIII Kegepa Nipouda Paniai kepada pimpinan pusat organisasi.Hingga berita ini diterbitkan, Papuanewsonline.com belum
memperoleh konfirmasi maupun tanggapan resmi dari pihak TNI, TNI Angkatan
Udara, maupun aparat keamanan terkait klaim perampasan senjata yang disampaikan
TPNPB tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan. (GF)
12 Mei 2026, 09:14 WIT
IPMADO Jayapura Gelar Aksi Mimbar Bebas, Kecam Kekerasan di Dogiyai
Papuanewsonline.com, Jayapura – Ikatan Pelajar Mahasiswa
Dogiyai (IPMADO) yang menempuh pendidikan di Jayapura menggelar aksi mimbar
bebas di kawasan Lingkaran Abepura, Senin (11/5/2026). Aksi ini merupakan
bentuk protes keras atas tragedi berdarah yang melanda Kabupaten Dogiyai serta
rentetan kekerasan yang terus terjadi di berbagai wilayah Tanah Papua.Massa berorasi lantang sambil membawa poster bertuliskan
tuntutan, antara lain penarikan pasukan militer, pengakuan kasus Dogiyai
sebagai pelanggaran HAM berat, dan seruan keadilan bagi seluruh korban.Brasius Gobai, salah satu peserta aksi, menyayangkan situasi
keamanan yang dinilai tak kunjung membaik sejak masa berlakunya Trikora hingga
sekarang. Ia menegaskan bahwa kehadiran aparat seharusnya mengayomi
dan melindungi, namun kenyataannya warga justru kerap menjadi sasaran
kekerasan, pengungsian, dan ketidakadilan. “Kami bersatu melawan ketidakadilan ini. Hampir seluruh
wilayah Papua merasakan hal yang sama: hidup dalam suasana darurat militer dan
krisis kemanusiaan,” tegasnya di hadapan massa.Bruno Tebai memaparkan kronologi kelam peristiwa mulai 31
Maret 2026. Bermula dari ditemukannya jenazah anggota polisi di depan gereja,
situasi segera memanas. Aparat memblokade jalan, melepaskan tembakan, membakar
kendaraan warga, dan mengejar pemuda hingga masuk ke pemukiman. Akibatnya, lima warga sipil tewas dan empat lainnya terluka.
Korban yang gugur antara lain Siprianus Tibakoto, Yulita Ester Pigai, Martinus
Yobee, Angkian Edowai, dan Ferdinan Auwe.Dalam tuntutan akhirnya, IPMADO mendesak pemerintah pusat
dan penegak hukum mengusut tuntas seluruh kejadian serta menjamin keadilan bagi
keluarga korban. Penulis: Jid
Editor: GF
12 Mei 2026, 08:57 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
