Papuanewsonline.com
BERITA TAG Kriminal
Homepage
Catatan Komnas HAM: 42 Konflik di Papua Semester I 2026, Warga Sipil Paling Banyak Menjadi Korban
Papuanewsonline.com, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merilis catatan penting situasi HAM di Papua sepanjang Januari hingga awal Juli 2026. Tercatat sedikitnya terjadi 42 peristiwa konflik, di mana warga sipil menempati posisi kelompok yang paling banyak menderita, baik menjadi korban jiwa maupun mengalami luka-luka. Data ini dipaparkan dalam penyampaian hasil pemantauan resmi di Jakarta, Selasa (14/7/2026).Dari keseluruhan peristiwa, sebanyak 59 orang meninggal dunia. Rinciannya, 43 orang adalah warga sipil, 8 orang dari unsur aparat keamanan, dan 8 lainnya anggota kelompok bersenjata. Selain itu tercatat pula 50 orang mengalami luka-luka, di mana 40 di antaranya adalah warga sipil. Sebagian besar kejadian berupa serangan terhadap warga, operasi keamanan, serta kontak senjata antarpihak. Wilayah dengan kasus terbanyak adalah Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang mencakup sekitar 80 persen dari seluruh insiden.Komisioner Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, mengingatkan tren situasi saat ini mirip dengan tahun lalu yang mencatat 97 peristiwa kekerasan. Jika tidak ada perubahan mendasar pada kebijakan dan penanganan, dikhawatirkan angka di akhir tahun akan kembali tinggi. “Kekerasan ini dampaknya berlanjut lama bagi korban dan keluarga. Ini menjadi peringatan keras bagi negara untuk segera mengambil langkah nyata,” ujarnya menegaskan.Konflik ini memicu krisis kemanusiaan yang nyata. Warga terus mengungsi meninggalkan kampung halaman demi keselamatan, namun sulit untuk kembali. Layanan kesehatan, ekonomi, dan mata pencaharian terganggu parah. Pola kekerasan terhadap tenaga kesehatan, warga sipil, hingga awak pesawat juga terulang kembali. Komnas HAM menegaskan hukum harus ditegakkan adil kepada semua pihak, sekaligus perlindungan warga sipil menjadi prioritas utama.Penulis: JidEditor: OF
15 Jul 2026, 11:09 WIT
Warga Timika Dibacok 6 Kali Di Pasar Lama Koperapoka
Papuanewsonline.com, Mimika - Seorang warga Timika, Papua Tengah, bernama Monci Weraditi, 52 tahun, menjadi korban pembacokan di Jalan Koperapoka, area Pasar Lama, Jumat 13 Juli 2026 sekitar pukul 14.00 WIT.Menurut keterangan korban, aksi tersebut dilakukan oleh 3 orang pelaku. Salah satu pelaku membawa senjata tajam jenis parang.Korban mengaku dibacok sebanyak 6 hingga 7 kali. Akibat serangan itu, Monci mengalami luka pada tangan kiri, tangan kanan, bagian belakang kepala, perut, dan bahu.Saat ini korban beralamat di Jalan Baru, Timika dan masih menjalani penanganan medis di Instalasi Rawat Darurat IGD RSUD Mimika.Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Motif kejadian juga belum diketahui.Penulis: HendrikEditor: OF
14 Jul 2026, 23:54 WIT
Muhammad Rullyandi Menilai Penetepan KUHAP Baru Sebagai Penyempurnaan Aturan Sebelumnya
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan bagian dari pembaruan sistem hukum pidana nasional yang bertujuan memperkuat supremasi hukum serta memberikan kepastian dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan aparat penegak hukum.Menurut Rullyandi, KUHAP baru hadir sebagai bentuk koreksi dan penyempurnaan terhadap aturan sebelumnya melalui proses harmonisasi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan hukum, termasuk sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).“Lahirnya KUHAP baru merupakan paradigma pembaharuan hukum yang telah melalui proses harmonisasi serta mempertimbangkan berbagai perubahan hukum, termasuk putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi bagian dari perkembangan hukum acara pidana,” ujar Muhammad Rullyandi di Jakarta, Selasa (14/7/2026).Ia menjelaskan, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mengatur mengenai perlunya prosedur pemeriksaan calon tersangka sebelum dilakukan penetapan tersangka. Menurutnya, ketentuan tersebut merupakan bagian dari rezim KUHAP lama dan telah mengalami perubahan dengan berlakunya KUHAP baru.“Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 harus dipahami dalam konteks keberlakuan KUHAP pada saat itu. Dengan adanya KUHAP baru, terdapat paradigma dan pengaturan baru yang menegaskan mekanisme penetapan tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti,” jelasnya.Rullyandi menyebut, KUHAP baru telah mengatur secara tegas bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh paling sedikit dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 31 dan Pasal 90 ayat (1) KUHAP baru.“Ketentuan dalam KUHAP baru memberikan penegasan bahwa dasar utama penetapan tersangka adalah terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah. Hal ini menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum sekaligus memperkuat profesionalitas aparat penegak hukum,” katanya.Ia menambahkan, dengan adanya pengaturan baru tersebut, ketentuan mengenai pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan tersangka sebagaimana berkembang dalam praktik berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tidak lagi menjadi persyaratan mutlak sepanjang penyidik telah memenuhi standar pembuktian yang ditentukan dalam KUHAP baru.“Sepanjang penyidik telah memperoleh minimal dua alat bukti yang sah sesuai KUHAP baru, maka penetapan tersangka dapat dilakukan berdasarkan ketentuan tersebut tanpa harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka sebagai saksi,” tutur Rullyandi.Lebih lanjut, ia menilai perubahan KUHAP ini harus dipahami sebagai upaya menyeimbangkan antara perlindungan hak warga negara dengan kebutuhan penegakan hukum yang efektif.“KUHAP baru pada prinsipnya tetap menjunjung tinggi due process of law, namun di sisi lain memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan kewenangannya secara profesional berdasarkan alat bukti yang sah,” pungkasnya. PNO-12
14 Jul 2026, 19:08 WIT
Gelar Dialog Publik, Polda Maluku Bahas Penyelesaian Hukum Dalam Sengketa Tanah Adat
Papuanewsonline.com, Ambon – Persoalan sengketa tanah adat di Maluku tidak dapat lagi dipandang sebagai konflik kepemilikan semata, tetapi telah berkembang menjadi isu strategis yang menyangkut kepastian hukum, stabilitas keamanan daerah, perlindungan hak masyarakat adat, hingga keberlangsungan pembangunan dan investasi nasional.Komitmen tersebut mengemuka dalam Dialog Publik Polda Maluku bertajuk "Tanah Adat Bukan Medan Konflik; Solusi Hukum dan Adat atas Konflik Lahan" yang diselenggarakan bersama RRI Ambon di Auditorium RRI Ambon dan disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 FM, RRI Digital, serta kanal YouTube RRI Ambon.Dialog menghadirkan narasumber dari berbagai unsur, yakni Kasubdit II Ditreskrimum Polda Maluku AKBP Ismanto Yuwono, S.I.P., S.I.K., pakar hukum Universitas Pattimura Dr. Novyta Uktolseja, S.H., M.Kn., Penata Pertanahan Ahli Muda Kanwil BPN Provinsi Maluku Julianus Keriyoma, S.SiT., S.H., Sekretaris Umum Majelis Latupati Provinsi Maluku Decky Tanasale, serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Dr. Sc. Agr. drh. Faradilla A., MTAPSc.Dialog tersebut menjadi ruang bersama dalam merumuskan pendekatan penyelesaian konflik tanah adat yang mengintegrasikan aspek hukum nasional, hukum adat, administrasi pertanahan, serta peran pemerintah sebagai fasilitator penyelesaian konflik.Dalam pemaparannya, para narasumber menilai sebagian besar konflik pertanahan di Maluku berakar pada persoalan administrasi yang belum tertata dengan baik.Data kepemilikan tanah yang hilang, tidak terdokumentasi secara resmi, batas-batas petuanan adat yang belum memiliki kepastian, hingga perubahan kondisi geografis dari waktu ke waktu menjadi faktor dominan yang memicu sengketa.Persoalan semakin kompleks karena sebagian besar tanah adat di Maluku diwariskan berdasarkan sejarah, silsilah keluarga, tanah dati, tanah marga, tanah soa maupun tanah pusaka yang selama ini lebih banyak didasarkan pada pengakuan adat dibandingkan administrasi formal.Para narasumber juga menegaskan bahwa pada masa lalu konflik seperti ini relatif dapat diselesaikan melalui mekanisme musyawarah adat karena masyarakat masih memegang teguh nilai, sumpah adat, serta kewibawaan para tetua negeri.Namun dalam perkembangan saat ini, meningkatnya kebutuhan ekonomi, pembangunan serta perubahan sosial menyebabkan penyelesaian sengketa adat semakin membutuhkan dukungan kepastian hukum dan administrasi pertanahan.Dalam dialog tersebut dijelaskan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup serta sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.Sementara itu, pengelolaan sumber daya agraria juga mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.Melalui landasan konstitusi tersebut, penyelesaian konflik pertanahan harus tetap menghormati hak masyarakat adat tanpa mengabaikan kepastian hukum nasional.Perwakilan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku menegaskan bahwa salah satu langkah preventif paling efektif dalam mengurangi sengketa adalah mendorong masyarakat melakukan pendaftaran tanah.Dengan administrasi yang jelas, riwayat kepemilikan dapat terdokumentasi secara resmi sehingga meminimalisir potensi konflik di masa mendatang.BPN juga menjelaskan bahwa penyelesaian melalui jalur pengadilan tetap terbuka apabila para pihak memiliki dokumen hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.Dalam kesempatan tersebut dijelaskan pula bahwa kawasan hutan maupun wilayah pantai memiliki ketentuan tersendiri sesuai regulasi sehingga tidak seluruh bidang tanah dapat diterbitkan sertifikat.Majelis Latupati: Sengketa Tanah Adat Terus MeningkatSekretaris Umum Majelis Latupati Provinsi Maluku mengungkapkan bahwa hampir setiap hari lembaganya menerima laporan terkait sengketa tanah adat.Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kembali mekanisme penyelesaian berbasis musyawarah, peran aktif saniri negeri, pemerintah daerah, tokoh adat serta seluruh pemangku kepentingan agar konflik tidak berkembang menjadi gangguan keamanan maupun konflik sosial yang lebih luas.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K, menegaskan bahwa kehadiran Polda Maluku dalam dialog publik tersebut merupakan bagian dari upaya preventif Polri membangun literasi hukum sekaligus memperkuat kolaborasi dalam penyelesaian konflik pertanahan secara damai."Persoalan tanah adat bukan semata persoalan hukum, tetapi juga menyangkut sejarah, nilai budaya, identitas masyarakat, dan hubungan kekeluargaan. Karena itu penyelesaiannya harus mengedepankan dialog, musyawarah, penghormatan terhadap hukum adat, serta didukung kepastian hukum sesuai peraturan perundang-undangan," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Menurutnya, Polri terus mendorong penyelesaian konflik melalui pendekatan yang humanis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar setiap persoalan tidak berkembang menjadi konflik sosial yang mengganggu stabilitas keamanan daerah."Polda Maluku mendukung langkah pemerintah daerah, BPN, lembaga adat, akademisi, serta seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat edukasi mengenai administrasi pertanahan. Masyarakat juga diimbau segera mendaftarkan tanahnya agar memiliki kepastian hukum sehingga potensi sengketa di masa depan dapat diminimalkan," tambahnya.Ia menegaskan bahwa menjaga keamanan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum ketika konflik telah terjadi, tetapi juga melalui edukasi, pencegahan, serta membangun kesadaran hukum masyarakat.Dialog publik tersebut menghasilkan kesamaan pandangan bahwa penyelesaian konflik tanah adat membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, Badan Pertanahan Nasional, aparat penegak hukum, lembaga adat, akademisi, hingga masyarakat.Pendaftaran tanah, penguatan data administrasi, penegasan batas wilayah adat, pelestarian mekanisme musyawarah, serta penghormatan terhadap hukum adat dan hukum nasional menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas keamanan di Maluku.Dengan pendekatan kolaboratif tersebut, penyelesaian sengketa tanah adat diharapkan tidak hanya menghadirkan keadilan bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan daerah dan investasi yang berkelanjutan. PNO-12
14 Jul 2026, 18:48 WIT
Kecelakaan Tunggal Di Jalan Logging SP-9, 1 Warga OAP Meninggal Dunia
Papuanewsonline.com, Mimika – Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Logging, Jalan Poros SP-9, Kabupaten Timika, Provinsi Papua Tengah, Sabtu pagi.Kecelakaan Terjadi di Jalan Logging SP-9 Peristiwa kecelakaan tunggal terjadi di ruas Jalan Logging, Jalan Poros, tepatnya di Jalan Logging SP-9.Satu Warga OAP Meninggal di Lokasi Dalam kejadian tersebut, ada salah satu masyarakat Orang Asli Papua yang meninggal dunia di tempat kejadian. Ujar salah satu warga dalam video yang beredar di grup WhatsApp.Identitas Korban Belum Diketahui Hingga saat ini nama dan identitas korban yang jelas belum diketahui. Pihak keluarga disebut akan datang ke lokasi untuk melihat.Pihak Keamanan Sudah Tangani Pihak keamanan sudah menangani kejadian tersebut. Dalam video yang beredar di grup WhatsApp terlihat ada mobil lantas dan anggota lantas berada di lokasi kejadian.Motor Korban di Bawah Dari pantauan di lokasi, motor milik korban berada di bawah. Proses di lokasi masih berlangsung.Kronologi Masih Didalami Kronologi dan identitas korban sampai saat ini belum diketahui. Pihak Satlantas Polres Mimika masih melakukan penanganan di tempat kejadian perkara.Imbauan Pengguna Jalan Masyarakat diimbau berhati-hati saat melintas di Jalan Logging SP-9. Ruas jalan tersebut merupakan jalur yang sering dilalui kendaraan proyek truk roda 6 dan roda 10.Penulis: HendrikEditor: OF
11 Jul 2026, 14:59 WIT
Kecelakaan di Jalan Poros SP9 Iwaka, Seorang Pria Tewas di Lokasi
Papuanewsonline.com, Mimika – Sebuah musibah kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Kabupaten Mimika, merenggut nyawa seorang pria. Peristiwa nahas berlangsung pada Sabtu (11/7/2026) pagi di ruas Jalan Poros SP9, wilayah Distrik Iwaka. Korban ditemukan sudah meninggal dunia di lokasi kejadian, tidak jauh dari sepeda motor yang diduga dikendarainya.Kejadian ini sempat menyita perhatian warga setelah foto dan video di lokasi beredar di media sosial. Seorang warga yang melintas dari arah Lembaga Pemasyarakatan menuju Markas Yonif menceritakan menemukan korban di lokasi. Saat itu tidak terlihat ada kendaraan lain di sekitar tempat kejadian, sehingga penyebab pasti kecelakaan belum diketahui dan masih dalam penyelidikan. Pihak kepolisian segera bertindak cepat. Personel Unit Laka Lantas Satlantas Polres Mimika telah tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian, mengevakuasi jenazah korban, serta mengumpulkan keterangan dari para saksi yang ada di sekitar lokasi kejadian.Hingga saat ini, identitas korban maupun kronologi lengkap peristiwa belum dapat diumumkan secara resmi. Pihak berwenang masih terus melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan apa yang sebenarnya terjadi dan penyebab kecelakaan tunggal tersebut.Pihak kepolisian mengimbau seluruh pengguna jalan agar selalu berhati-hati, mematuhi peraturan lalu lintas, dan menjaga kecepatan. Khususnya di Jalan Poros SP9 yang sering dilalui kendaraan dengan kecepatan tinggi, agar keselamatan tetap terjaga dan musibah serupa tidak terulang.Penulis: JidEditor: OF
11 Jul 2026, 14:52 WIT
Dugaan Korupsi Lahan Perkebunan, Kejari Mimika Sita Uang Rp300 Juta
Papuanewsonline.com, Mimika – Kejaksaan Negeri Mimika resmi menyita uang tunai sebesar Rp300 juta dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Kasus ini berkaitan dengan proyek pembukaan lahan perkebunan seluas 150 hektare yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024. Dana tersebut dikelola oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Mimika.Proses penyitaan dilakukan Tim Jaksa Penyidik pada Selasa (7/7/2026) di Aula Kejari Mimika. Uang senilai Rp300 juta diserahkan oleh pihak yang berinisial M dari PT TPM dan kini diamankan sebagai barang bukti. Kegiatan ini disaksikan langsung Kepala Kejari Mimika, Dr. I Putu Eka Suyantha, serta pejabat terkait dan perwakilan BNI Cabang Timika.Uang sitaan tersebut secara resmi diterima Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Mimika, Arthur Fritz Gerald, untuk selanjutnya disimpan di rekening penitipan khusus barang bukti. Langkah ini diambil guna mengamankan aset sekaligus memulihkan kerugian keuangan negara yang diderita akibat perbuatan yang disidik.Pihak Kejari menegaskan penanganan kasus korupsi tidak hanya berfokus pada pembuktian kesalahan, tetapi juga mengutamakan penyelamatan aset negara. Proses penyidikan berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang sah.Penulis: JidEditor: GF
08 Jul 2026, 08:37 WIT
Berkenal Lewat Aplikasi Kencan, Seorang Pria Jadi Korban Asusila di Kolam Renang Timika
Papuanewsonline.com, Mimika – Sebuah kasus tindak pidana asusila mengguncang warga Kabupaten Mimika. Seorang pria menjadi korban perbuatan tidak menyenangkan di kamar mandi salah satu kolam renang di wilayah Kota Timika. Kejadian bermula dari perkenalan yang dilakukan melalui aplikasi media sosial khusus komunitas tertentu. Pihak kepolisian telah menangkap pelaku dan menetapkannya sebagai tersangka untuk dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya.Kasat Reskrim Polres Mimika, AKP Ibnu Rudi Hartono, membenarkan penangkapan terhadap tersangka yang berinisial WT. Pelaku diserahkan oleh keluarga korban ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu pada malam tanggal 3 Juli 2026, lalu segera diamankan oleh petugas. Saat ini tersangka telah ditempatkan di tahanan Satuan Reserse Kriminal guna memudahkan proses hukum yang sedang berjalan.Berdasarkan keterangan yang diperoleh, korban dan pelaku berkenalan melalui aplikasi kencan daring bernama Walla. Setelah cukup lama berkomunikasi secara maya, tersangka mengajak korban bertemu dan berenang bersama di lokasi tersebut. Tanpa diketahui keduanya, kakak kandung korban ternyata mengikuti pergerakan mereka hingga ke lokasi kolam renang karena merasa curiga.Saat kakak korban meminta adiknya segera pulang, korban masuk ke kamar mandi untuk bersiap meninggalkan tempat.Di momen itulah, tersangka diam-diam mengikuti masuk dan melakukan tindak pidana asusila terhadap korban.“Mereka berencana berenang, namun diikuti kakak korban. Saat korban masuk kamar mandi untuk pulang, perbuatan keji itu terjadi,” jelas AKP Ibnu menjelaskan kronologi kejadian tersebut.Penyelidikan telah selesai dilakukan dan status perkara kini ditingkatkan ke tahap penyidikan resmi. Tersangka telah ditetapkan dan langsung ditahan demi proses hukum selanjutnya. Terkait hal ini, kepolisian mengimbau masyarakat agar senantiasa berhati-hati dan waspada saat menggunakan media sosial maupun aplikasi kencan. Bertemu orang yang baru dikenal secara dunia maya memiliki risiko tinggi, sehingga harus ekstra berhati-hati demi menjaga keselamatan diri sendiri.Penulis: JidEditor: OF
08 Jul 2026, 08:25 WIT
Kabidhum Tanggapi Polemik Dugaan Hilangnya Barang Bukti 80 Gram Narkotika
Papuanewsonline.com, Ambon – Fakta baru terungkap dalam polemik dugaan hilangnya barang bukti narkotika yang menyeret nama Kasat Reserse Narkoba Polres Buru. Hasil klarifikasi resmi Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Maluku terhadap tersangka narkotika, Saleh Tan, mengungkap pengakuan yang berbeda dengan isu yang berkembang di ruang publik terkait dugaan adanya barang bukti sabu seberat 80 gram.Dalam keterangannya kepada pemeriksa Bidang Propam Polda Maluku, Saleh Tan menegaskan bahwa saat pengungkapan kasus narkotika pada 8 Agustus 2025 di sebuah rumah kos di depan Kantor DPRD Kabupaten Buru, barang bukti yang ditemukan bukan 80 gram sabu sebagaimana isu yang berkembang, melainkan hanya satu paket sabu yang berada dalam penguasaan tersangka Iswar Amin.Klarifikasi tersebut menjadi bagian dari pendalaman yang dilakukan Bidang Propam Polda Maluku menyusul beredarnya pemberitaan yang mengaitkan Kasat Reserse Narkoba Polres Buru dengan dugaan hilangnya barang bukti narkotika.Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan bahwa sejak isu tersebut mencuat, Kapolda Maluku telah memerintahkan jajaran pengawasan internal untuk bekerja secara profesional, objektif, dan transparan guna memastikan seluruh informasi yang berkembang diuji berdasarkan fakta dan alat bukti."Setiap informasi yang berkembang di masyarakat menjadi perhatian serius Bapak Kapolda Maluku. Oleh karena itu, Bidang Propam melakukan pendalaman secara menyeluruh, memeriksa dokumen perkara, meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang mengetahui langsung peristiwa tersebut, termasuk tersangka yang terlibat dalam perkara, sehingga setiap kesimpulan yang diambil benar-benar berdasarkan fakta, bukan opini ataupun asumsi," ujar Kabid Humas.Saat dimintai klarifikasi oleh Bidang Propam Polda Maluku pada Selasa, 23 Juni 2026, Dalam pemeriksaannya, Saleh Tan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengetahui adanya barang bukti sabu seberat sekitar 80 gram sebagaimana yang diberitakan.Menurut Saleh Tan, saat penangkapan berlangsung, barang bukti yang ditemukan petugas hanya satu paket sabu yang berada dalam penguasaan Iswar Amin.Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak dapat membenarkan informasi mengenai dugaan hilangnya barang bukti dalam jumlah tersebut karena fakta yang diketahuinya di lokasi kejadian tidak demikian.Lebih lanjut, Saleh Tan mengaku bahwa ketika berada di Rutan Polda Maluku, dirinya pernah didatangi oleh empat anggota Polres Buru bersama seorang wartawan.Menurut pengakuannya, saat itu ia diminta memberikan keterangan kepada wartawan bahwa terdapat barang bukti sabu sekitar 80 gram dalam perkara tersebut.Namun Saleh Tan mengaku menolak permintaan tersebut karena merasa hal itu tidak sesuai dengan fakta yang diketahuinya saat proses penangkapan berlangsung.Seluruh keterangan Saleh Tan telah dituangkan dalam berita acara klarifikasi sebagai bagian dari proses pendalaman yang dilakukan Bidang Propam Polda Maluku.Kabid Humas menjelaskan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, pemeriksaan dokumen perkara, serta pendalaman terhadap pihak-pihak terkait, hingga saat ini Bidang Propam Polda Maluku belum menemukan bukti yang cukup untuk menguatkan dugaan keterlibatan Kasat Reserse Narkoba Polres Buru dalam isu hilangnya barang bukti sebagaimana berkembang di ruang publik."Hasil pendalaman yang dilakukan Bidang Propam sampai saat ini belum menemukan bukti yang cukup untuk membenarkan dugaan tersebut. Karena itu kami mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum, mengedepankan asas praduga tak bersalah, dan tidak membangun opini yang belum didukung alat bukti yang sah," kata Kombes Pol. Rositah.Kabid Humas menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., kebijakan terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungan Polri sangat tegas dan tidak mengenal kompromi."Bapak Kapolda telah menegaskan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada ruang dan tidak ada toleransi bagi anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Siapa pun yang terbukti, baik sebagai pengguna, pengedar, terlebih bandar narkoba, akan diproses secara pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta dikenakan sanksi etik secara tegas hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)," tegas Kombes Pol. Rositah.Menurutnya, komitmen tersebut bukan sekadar slogan, tetapi telah diwujudkan melalui tindakan nyata.Sebagai bukti konsistensi penegakan hukum, Polda Maluku telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap empat personel Polres Buru yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika."Meskipun keempat personel tersebut dikategorikan sebagai pengguna, mereka tetap diproses sesuai ketentuan hukum dan kode etik profesi Polri hingga dijatuhi sanksi PTDH. Ini menjadi bukti bahwa Polda Maluku tidak pernah melindungi anggota yang terbukti melakukan pelanggaran, khususnya dalam tindak pidana narkotika yang menjadi perhatian serius Bapak Kapolda," jelasnya.Kabid Humas menambahkan, Polda Maluku tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi ataupun bukti baru yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum."Apabila di kemudian hari ditemukan bukti baru yang sah, Polda Maluku tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun tanpa memandang pangkat maupun jabatan. Prinsip yang selalu ditekankan Bapak Kapolda adalah sederhana, anggota yang tidak bersalah harus dilindungi nama baiknya, sedangkan anggota yang terbukti bersalah wajib diproses secara hukum dan etik tanpa pandang bulu. Komitmen kami adalah menghadirkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan," tutup Kombes Pol. Rositah. PNO-12
07 Jul 2026, 17:48 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
