Papuanewsonline.com
BERITA TAG Kriminal
Homepage
Tokoh Masyarakat Maximus Tipagau Mendesak Penegakan Hukum Tegas atas Konflik Kwamki Narama
Papuanewsonline.com, Mimika — Tokoh masyarakat sekaligus
pengusaha muda asli Papua, Maximus Tipagau, menyuarakan desakan keras kepada
Polres Mimika agar bertindak tegas dan tanpa kompromi dalam menangani konflik
dua kelompok warga yang terus berulang di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten
Mimika, Papua Tengah.Menurut Tipagau, konflik yang diwarnai aksi saling balas
panah tersebut telah menunjukkan wajah kekerasan yang tidak manusiawi dan
mencerminkan kegagalan penegakan hukum. Ia menilai, aparat kepolisian tidak
boleh lagi bersikap setengah hati dalam menghadapi konflik yang telah memakan
banyak korban jiwa.“Konflik di Kwamki Narama sangat tidak manusiawi. Kepala
perang dari kedua kubu harus segera ditangkap dan diproses hukum. Negara harus
hadir dan menunjukkan tidak ada pihak yang kebal hukum,” tegas Tipagau di
Timika, Senin (05/01/2026).Konflik yang telah berlangsung sejak Oktober 2025 itu
kembali pecah pada Minggu hingga Senin (4–5/1/2026), menambah dua korban
meninggal dunia. Dengan insiden terbaru tersebut, total korban tewas akibat
konflik Kwamki Narama kini mencapai 10 orang, memperlihatkan eskalasi kekerasan
yang semakin mengkhawatirkan.Tipagau menilai, konflik berkepanjangan ini tidak hanya
mengganggu rasa aman masyarakat dan stabilitas pemerintahan daerah, tetapi juga
telah berkembang menjadi persoalan serius yang menyangkut kemanusiaan,
keamanan, serta kewibawaan negara di mata publik.“Saya sangat prihatin. Pemerintah daerah memiliki tanggung
jawab konstitusional untuk hadir dan menjadi penengah. Konflik ini tidak boleh
dibiarkan berlarut-larut,” katanya.Ia juga mengingatkan bahwa upaya mediasi pernah dilakukan
oleh Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa bersama Forkopimda Mimika dan
Kabupaten Puncak pada awal Desember 2025. Namun, hingga kini upaya tersebut
belum mampu menghadirkan perdamaian permanen, bahkan konflik kembali memakan
korban, termasuk dari unsur kepolisian yang mengalami luka.Selain aspek keamanan, Tipagau menyoroti lemahnya pendataan
administrasi kependudukan di wilayah konflik. Ia meminta Pemerintah Kabupaten
Mimika melakukan pendataan secara menyeluruh guna memastikan kejelasan status
warga dan mencegah saling lempar tanggung jawab antar pemerintah daerah.“Harus jelas mana warga ber-KTP Mimika dan mana warga
Kabupaten Puncak. Ini penting agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab
antar pemerintah daerah,” ujarnya.Meski mendorong penegakan hukum secara tegas, Tipagau
menegaskan bahwa pendekatan keamanan semata tidak akan cukup. Ia meminta kedua
kepala daerah membuka kembali ruang dialog dengan mengedepankan hukum positif
yang berjalan seiring dengan hukum adat, agar perdamaian yang terbangun
bersifat jangka panjang dan berakar pada nilai-nilai lokal.“Pendekatan humanis dan musyawarah adat akan melahirkan
perdamaian yang lebih kokoh dan berkelanjutan dibanding sekadar penjagaan
aparat,” jelasnya.Sebagai solusi jangka panjang, Tipagau mengusulkan agar
tradisi konflik dialihkan menjadi kegiatan budaya positif, seperti Festival
Kamoro Kakuru, yang dapat menjadi ruang ekspresi budaya tanpa kekerasan. Ia
menegaskan bahwa dengan dukungan Otonomi Khusus dan APBD Mimika yang besar,
masyarakat asli Papua seharusnya menikmati rasa aman, kesejahteraan, serta
penghormatan atas hak-haknya. Penulis: JidEditor: GF
06 Jan 2026, 20:57 WIT
Rombongan Pejabat Kabupaten Puncak Diserang Panah Saat Proses Kremasi Jenazah Jori Murib
Papuanewsonline.com, Mimika — Situasi keamanan di Distrik
Kwamki Narama kembali memanas setelah rombongan pejabat Kabupaten Puncak
mengalami serangan panah saat menghadiri prosesi kremasi jenazah Jori Murib di
Kampung Amole, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Selasa (06/01/2026).Rombongan yang terdiri dari Wakil Bupati Kabupaten Puncak
Naftali Akawal dan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Nenu Tambuni datang ke
lokasi sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam
proses penghormatan terakhir bagi almarhum Jori Murib, yang sebelumnya
meninggal akibat terkena panah pada Minggu (04/01/2026).Namun, kehadiran rombongan pejabat tersebut justru diwarnai
aksi penyerangan dari salah satu kelompok masyarakat yang sedang terlibat
bentrokan. Serangan terjadi menggunakan panah dan menargetkan area sekitar
lokasi kremasi, sehingga memicu kepanikan dan ketegangan di lapangan.“Kita sangat prihatin dengan kejadian ini yang mengganggu
upaya untuk memberikan penghormatan terakhir kepada korban,” ujar salah satu
petugas keamanan yang berada di lokasi kejadian.Pantauan langsung menunjukkan bahwa insiden tersebut terjadi
tepat saat Wakil Bupati dan Plt Sekda Kabupaten Puncak hendak meninjau lokasi
kremasi yang telah dipersiapkan. Situasi yang semula kondusif berubah menjadi
mencekam dalam waktu singkat akibat aksi penyerangan tersebut.Penyerangan diduga kuat berkaitan dengan penolakan terhadap
pelaksanaan kremasi jenazah Jori Murib. Informasi di lapangan menyebutkan bahwa
kedua kelompok yang berada di sekitar wilayah Polsek Kwamki Narama belum
mencapai kesepakatan, dan salah satu pihak secara tegas menolak prosesi
kremasi, sehingga memicu aksi kekerasan terhadap rombongan pejabat.Aparat keamanan gabungan dari Batalyon B Satbrimob, Polres
Mimika, dan Polsek Kwamki Narama segera bergerak cepat untuk mengamankan
situasi. Upaya pengendalian dilakukan dengan pembubaran massa penyerang
menggunakan gas air mata guna mencegah konflik meluas dan jatuhnya korban
tambahan.“Kami bertindak cepat untuk melindungi pejabat dan
memastikan tidak ada korban tambahan,” jelas Kapolsek Kwamki Narama dalam
keterangan singkatnya di lokasi.Setelah kondisi dinyatakan relatif terkendali, Wakil Bupati
Naftali Akawal dan Plt Sekda Nenu Tambuni langsung diamankan dan dievakuasi
keluar dari wilayah Kwamki Narama menggunakan kendaraan dinas. Sementara itu,
prosesi kremasi jenazah Jori Murib terpaksa ditunda hingga tercapai kesepakatan
antara kedua kelompok yang bertikai demi menjamin keamanan dan ketertiban
bersama. Penulis: JidEditor: GF
06 Jan 2026, 20:53 WIT
ODGJ Tewas Terpanah di Tengah Konflik Kwamki Narama, Diduga Hanya Melintas Tanpa Terlibat
Papuanewsonline.com, Mimika – Seorang Orang Dengan Gangguan
Jiwa (ODGJ) bernama Aprilia Magai menjadi korban tragis konflik antarkelompok
yang terjadi di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika. Korban ditemukan
meninggal dunia dengan sejumlah anak panah tertancap di tubuhnya di jalan aspal
Kampung Maleo pada Senin (5/1/2026) sekitar pukul 11.00 WIT.Kapolsek Kwamki Narama Iptu Yusak Sawaki membenarkan
peristiwa tersebut dan menyampaikan bahwa korban bukan bagian dari kelompok
yang sedang berkonflik. “Kami sangat prihatin dengan kejadian ini. Korban
diduga hanya melintas di lokasi kejadian,” ujarnya.Menurut keterangan kepolisian, korban diketahui sehari-hari
sering berjalan ke sana kemari di wilayah Kwamki Narama dan sekitarnya. Saat
kejadian berlangsung, tidak diketahui secara pasti siapa pelaku penyerangan,
meskipun terdapat saksi yang sempat berteriak meminta agar korban tidak
dipanah.Peristiwa tersebut terjadi saat aparat keamanan tengah
melakukan pembongkaran tenda-tenda perang di wilayah konflik sebagai bagian
dari upaya penertiban dan pengamanan situasi. “Korban sempat melintas di
sekitar lokasi dan bahkan meminta minum kepada aparat keamanan sebelum
melanjutkan perjalanan ke arah wilayah kubu Newegalen,” jelasnya.Setelah aparat keamanan meninggalkan lokasi pembongkaran,
korban melanjutkan perjalanan menuju wilayah kubu Newegalen. Di wilayah
tersebut, korban kemudian diserang dan dipanah hingga meninggal dunia di
tempat.Jenazah korban selanjutnya dievakuasi oleh aparat dan dibawa
ke RSUD Mimika untuk penanganan lebih lanjut. Kepolisian juga melakukan
koordinasi dengan pihak keluarga korban guna memastikan proses pemakaman
dilakukan secara layak dan bermartabat.“Kami sudah berkoordinasi dengan keluarga agar korban tidak
dibakar, karena korban bukan bagian dari konflik atau orang perang. Kami minta
agar dimakamkan sesuai dengan tata cara agama,” tambah Kapolsek.Peristiwa ini menambah daftar korban sipil dalam konflik
Kwamki Narama dan menjadi perhatian serius aparat keamanan, terutama terkait
perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam pertikaian.“Kami akan semakin memperketat pengamanan dan upaya untuk
melindungi masyarakat non-konflik, khususnya kelompok rentan agar tidak lagi
menjadi korban kekerasan,” tegas Iptu Yusak Sawaki. Aparat juga berkomitmen
melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan pelaku mendapatkan sanksi hukum
yang sesuai. Penulis: JidEditor: GF
05 Jan 2026, 19:38 WIT
Baru Beberapa Hari Tiba, Korban Konflik Kwamki Narama Tewas Tertembus Puluhan Anak Panah
Papuanewsonline.com, Mimika – Seorang warga asal Kabupaten
Puncak dilaporkan meninggal dunia akibat tertembus puluhan anak panah dalam
konflik antarkelompok yang terjadi di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika.
Korban diketahui bernama Jori Murib dan baru beberapa hari berada di Mimika
sebelum insiden tersebut terjadi pada Minggu (4/1/2026).Korban diketahui tiba di Mimika pada 30 Desember 2025 dan
kemudian bergabung dengan salah satu kubu yang terlibat dalam konflik, yakni
kubu Newegalen. Kehadiran korban di wilayah konflik tersebut terjadi dalam
situasi yang masih diliputi ketegangan akibat bentrokan yang telah berlangsung
sejak beberapa bulan terakhir.Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman
menjelaskan bahwa korban baru datang dari Kabupaten Puncak dan bergabung dengan
kubu atas sebelum terlibat dalam peristiwa berdarah tersebut. “Informasinya
korban baru datang dari Kabupaten Puncak, bergabung dengan kubu atas
(Newegalen), sebelum terlibat dalam peristiwa tersebut,” ujar Kapolres Mimika
AKBP Billyandha Hildiario Budiman (5/1/26).Menurut Kapolres, saat kejadian korban diduga dalam kondisi
mabuk ketika berjalan melewati batas wilayah yang menjadi area pertikaian.
Kondisi tersebut memicu pengejaran oleh kubu Dang hingga berujung pada
penyerangan yang menyebabkan korban mengalami luka sangat parah.Akibat serangan tersebut, tubuh korban tertancap puluhan
anak panah dan korban dinyatakan meninggal dunia tidak lama setelah insiden
terjadi. “Ini bukan perang yang melebar, melainkan aksi spontan yang terjadi
karena situasi yang tidak terkendali,” tegasnya.Jenazah korban saat ini masih berada di RSUD Mimika sambil
menunggu kepastian terkait proses pemakaman. Aparat kepolisian terus melakukan
koordinasi dengan pihak keluarga serta kelompok terkait untuk menentukan lokasi
pemakaman yang disepakati bersama.Kapolres juga menjelaskan bahwa sempat terjadi penolakan
dari kubu Newegalen terkait lokasi pemakaman tertentu, sehingga jenazah
sementara disemayamkan di rumah sakit. “Kami masih berkoordinasi dengan pihak
keluarga, apakah jenazah akan dimakamkan di Mimika atau dibawa kembali ke
Kabupaten Puncak. Proses ini membutuhkan waktu agar seluruh pihak dapat
mencapai kesepakatan,” jelasnya.Pihak kepolisian menegaskan bahwa peristiwa tersebut akan
diproses secara hukum karena dikategorikan sebagai tindak pidana kriminal
murni. “Apabila unsur pidananya terpenuhi, pasti kami proses sesuai hukum tanpa
pandang bulu,” katanya.Untuk mencegah konflik lanjutan, aparat gabungan TNI–Polri
telah melakukan penyekatan dan pengamanan di sejumlah titik rawan di Distrik
Kwamki Narama. Kapolres memastikan kondisi keamanan saat ini dalam keadaan
kondusif. “Situasi saat ini kondusif. Sejak kemarin personel sudah kami
siagakan dan dilakukan penyekatan guna mengantisipasi konflik susulan,”
tutupnya. Penulis: JidEditor: GF
05 Jan 2026, 19:36 WIT
Konflik Antar Kelompok di Kwamki Narama, Warga Mimika Tewas Diserang Anak Panah
Papuanewsonline.com, Mimika – Konflik antar kelompok yang
terjadi di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, kembali
menelan korban jiwa. Seorang warga Mimika dilaporkan meninggal dunia setelah
menjadi sasaran serangan menggunakan puluhan anak panah oleh kelompok lain.Korban diketahui bernama Jori Murib, meski identitas
lengkapnya masih dalam pendalaman pihak berwenang. Peristiwa tragis tersebut
terjadi pada Minggu, 5 Januari 2026, dan menambah panjang daftar korban akibat
konflik yang belum sepenuhnya mereda di wilayah tersebut.Kapolsek Kwamki Narama, Iptu Yusak Sawaki, membenarkan
kejadian tersebut. Ia menjelaskan bahwa korban diserang setelah berada di
sekitar wilayah Dang. “Korban atas nama Jori Murib, diserang setelah
minum-minuman keras di dekat wilayah Dang,” kata Iptu Yusak Sawaki, Minggu
(4/1/2026).Usai kejadian, jasad korban segera dievakuasi oleh aparat
kepolisian dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mimika untuk penanganan
lebih lanjut serta keperluan medis dan administrasi.Konflik antar kelompok di Distrik Kwamki Narama diketahui
telah berlangsung sejak Oktober 2025. Hingga saat ini, bentrokan tersebut telah
menelan sedikitnya 10 korban jiwa, dengan masing-masing lima korban berasal
dari kelompok Dang dan kelompok Newegalen.Situasi tersebut menimbulkan ketegangan berkepanjangan di
tengah masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini dikenal rawan
konflik. Aktivitas warga pun kerap terganggu akibat meningkatnya kewaspadaan
dan kekhawatiran akan bentrokan susulan.Pihak kepolisian bersama unsur terkait terus meningkatkan
upaya pengamanan di lokasi konflik. “Kami terus berupaya untuk menghentikan
konflik ini dan mengajak masyarakat untuk hidup damai,” kata Iptu Yusak Sawaki.Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dan
menghindari tindakan kekerasan. Menurutnya, penyelesaian konflik secara damai
menjadi kunci utama untuk menghentikan siklus kekerasan yang terus berulang.Aparat keamanan memastikan akan terus memantau perkembangan
situasi di Kwamki Narama dan sekitarnya guna mengembalikan rasa aman serta
menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Penulis: HendrikEditor: GF
05 Jan 2026, 10:28 WIT
Dugaan Penyalahgunaan Wewenang, Tanah Bundaran Petrosea Dibeli dengan Dokumen Palsu
Papuanewsonline.com, Mimika – Dugaan praktik korupsi dan
penyalahgunaan wewenang kembali mencuat di Kabupaten Mimika, Papua Tengah,
terkait pembelian tanah seluas sekitar 10 hektare di kawasan Bundaran Petrosea.
Lahan tersebut diduga diperoleh melalui proses peralihan hak yang menggunakan
dokumen bermasalah dan berpotensi melanggar hukum.Kasus ini mendapat sorotan dari Mulyadi Alrianto Tajuddin,
SH, MH, C.Me, CLA, yang memberikan pendapat hukum atas proses peralihan hak
tanah dimaksud. Ia menilai terdapat indikasi kuat penggunaan dokumen yang tidak
sah secara hukum dalam transaksi tersebut.Menurut Mulyadi, dokumen yang digunakan dalam proses
peralihan hak atas tanah tersebut diduga merupakan dokumen yang secara fisik
terlihat asli, namun secara substansi dinilai palsu. Dugaan itu diperkuat
dengan adanya pencoretan serta perubahan tanggal yang tidak sesuai dengan
ketentuan hukum pertanahan.“Diduga, dokumen yang digunakan untuk peralihan hak atas
tanah tersebut adalah dokumen yang secara fisik asli namun secara substansi
palsu (asli tapi palsu/aspal), ditandai dengan adanya pencoretan dan perubahan
tanggal yang tidak sah menurut hukum,” kata Mulyadi.Selain persoalan dokumen, Mulyadi juga menyoroti peran Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mimika. Ia menyebut adanya indikasi
kelalaian berat dari Kepala BPN dalam menerbitkan atau memberlakukan sertifikat
yang mengandung cacat hukum.“Kelalaian ini terindikasi melanggar hukum,” tambah Mulyadi.Lebih lanjut, sorotan juga tertuju pada Surat Bupati Mimika
Nomor 900.1.1.4/0797/2023 tertanggal 16 Juli 2025 yang menyebutkan bahwa tanah
Bundaran Petrosea telah dimenangkan hingga tingkat Mahkamah Agung dan tinggal
dilakukan pembayaran kepada PT Petrosea dengan pagu anggaran sebesar Rp11
miliar. Surat tersebut dinilai berpotensi mengandung keterangan palsu dalam
akta otentik.Sementara itu, Jeremias Martthinus Patty, S.H., M.H., selaku
kuasa hukum dalam perkara ini, menyampaikan bahwa pihaknya mencermati serius
perkembangan kasus tersebut dan menunggu proses investigasi berjalan sesuai
koridor hukum.“Kami menantikan hasil investigasi dan penegakan hukum yang
adil dan transparan,” tutup Jeremias.Kasus ini menambah daftar persoalan pertanahan di Mimika
yang dinilai membutuhkan penanganan serius, transparan, dan akuntabel agar
tidak merugikan keuangan negara maupun hak-hak masyarakat. Penulis: Hendrik
Editor: GF
04 Jan 2026, 20:04 WIT
TPNPB Kodap XVI Yahukimo Keluarkan Peringatan Terbuka Terkait Rencana Pendirian Pos Militer
Papuanewsonline.com, Yahukimo – Manajemen Markas Pusat
KOMNAS TPNPB menyatakan telah menerima laporan resmi dari Brigjen Elkius Kobak
dan Mayor Kopitua Heluka terkait sikap pasukan TPNPB Kodap XVI Yahukimo
terhadap rencana pendirian pos militer di wilayah Jalan Gunung, Kabupaten
Yahukimo, Papua Pegunungan, Jumat (3/1/2026).Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa pasukan TPNPB yang
terdiri dari dua komando wilayah perang (Kowip) dan tujuh batalyon telah
menyampaikan peringatan keras kepada sejumlah pihak, termasuk Didimus Yahuli,
Esau Miram, para kepala suku, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, serta
kalangan intelektual dari 12 suku yang bermukim di Yahukimo.Peringatan itu dikeluarkan menyusul adanya upaya pendirian
pos militer di kawasan Jalan Gunung yang dinilai oleh TPNPB sebagai ancaman
serius terhadap keamanan dan keselamatan warga sipil di wilayah tersebut.TPNPB Kodap XVI Yahukimo menyatakan sikap tegas terhadap
pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendirian pos militer dimaksud dan
menyebutkan kesiapan untuk mengambil tindakan ekstrem apabila peringatan
tersebut tidak diindahkan.“Jika masih ada pihak-pihak yang terlibat dalam pendirian
pos militer di Jalan Gunung, maka kami siap melakukan eksekusi mati terhadap
mereka,” kata Elkius Kobak, TPNPB Kodap XVI Yahukimo.Selain peringatan terkait pos militer, TPNPB juga
menyampaikan permintaan kepada Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal
Ramadhani, serta seluruh aparat militer Indonesia yang melakukan operasi di
Yahukimo agar tidak melakukan penangkapan dan penembakan secara sembarangan
terhadap anak-anak muda setempat.Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menilai bahwa tindakan
aparat keamanan di wilayah konflik bersenjata kerap berdampak langsung pada
masyarakat sipil, sehingga meminta agar operasi militer dihentikan atau
dibatasi.Pernyataan tersebut juga ditujukan kepada Presiden Prabowo
Subianto, Panglima TNI Agus Subiyanto, serta Pangdam XVII/Cenderawasih agar
menghentikan praktik intimidasi, penangkapan, dan penembakan terhadap warga
sipil di wilayah konflik di Tanah Papua.Situasi keamanan di Yahukimo dilaporkan masih dalam kondisi
tegang seiring beredarnya pernyataan dan peringatan terbuka tersebut, sementara
berbagai pihak menyerukan perlunya langkah-langkah yang mengedepankan
perlindungan warga sipil.Penulis: HendrikEditor: GF
03 Jan 2026, 20:19 WIT
Respons Cepat Polres Malra Menangkap Pelaku Pengancaman Senjata Tajam di Malam Tahun Baru
Papuanewsonline.com, Malra - Respons cepat jajaran Kepolisian Resor Maluku Tenggara (Polres Malra) berhasil mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada malam pergantian Tahun Baru 2026. Seorang pemuda berinisial M.B alias Musa diamankan petugas setelah diduga melakukan pengancaman terhadap pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam.Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi, S.Pt., S.I.K., didampingi Kasat Reskrim Polres Malra Iptu Barry Talabessy, S.Pd., S.H., M.H., dalam keterangan pers pada Kamis (1/1/2026) pukul 15.00 WIT, mengungkapkan bahwa penindakan tersebut merupakan bagian dari pengamanan intensif malam pergantian tahun.Kapolres menjelaskan, kejadian bermula pada Kamis dini hari, 1 Januari 2026 sekitar pukul 03.30 WIT, saat personel Polres Maluku Tenggara tengah melaksanakan patroli dan pengamanan perayaan Tahun Baru di kawasan Landmark Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Kei Kecil. Petugas menerima laporan masyarakat mengenai adanya seorang pemuda dalam kondisi mabuk yang menghadang serta mengancam pengguna jalan dengan senjata tajam.“Menindaklanjuti laporan tersebut, anggota patroli langsung bergerak menuju lokasi. Setibanya di TKP, petugas mendapati terduga pelaku M.B alias Musa dalam keadaan mabuk dan sedang melakukan pengancaman sambil menggenggam sebilah pisau berbentuk sangkur,” ujar AKBP Rian Suhendi.Dengan tindakan cepat, terukur, dan profesional, petugas berhasil membekuk serta mengamankan pelaku beserta barang bukti senjata tajam. Selanjutnya, terduga pelaku langsung dibawa ke Mapolres Maluku Tenggara guna menjalani proses hukum lebih lanjut.Berdasarkan hasil penyidikan, M.B alias Musa diduga melanggar ketentuan hukum terkait kepemilikan dan membawa senjata tajam tanpa izin. Tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Staatsblad 1948 Nomor 17), dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun.Kapolres menegaskan bahwa Polres Maluku Tenggara berkomitmen penuh menjaga stabilitas kamtibmas dan tidak akan mentolerir segala bentuk kekerasan, khususnya yang melibatkan penggunaan senjata tajam.“Polres Maluku Tenggara akan terus konsisten dalam penegakan hukum demi menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Kami juga mengimbau masyarakat untuk menekan peredaran minuman keras, karena miras menjadi salah satu faktor dominan pemicu aksi kekerasan,” tegas Kapolres.Ia turut mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak membawa atau menggunakan senjata tajam ilegal karena dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain, serta mengharapkan dukungan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.Kecepatan respons Polres Maluku Tenggara dalam menangani kasus pengancaman bersenjata tajam di malam pergantian tahun menjadi bukti nyata kesiapsiagaan aparat kepolisian dalam mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas. Langkah cepat ini tidak hanya mencegah terjadinya korban jiwa, tetapi juga menunjukkan kehadiran negara dalam memberikan rasa aman di momen krusial perayaan Tahun Baru.Penegakan hukum yang tegas, disertai imbauan preventif terkait pengendalian minuman keras dan larangan membawa senjata tajam, merupakan strategi penting dalam menekan angka kekerasan. Sinergi berkelanjutan antara kepolisian dan masyarakat diharapkan semakin memperkuat stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Maluku Tenggara. PNO-12
02 Jan 2026, 16:13 WIT
Serangan Bersenjata TPNPB di Kota Dekai Lukai Dua Anggota TNI dan Seorang PNS
Papuanewsonline.com, Yahukimo – Pasukan Tentara Pembebasan
Nasional Papua Barat (TPNPB) dilaporkan melakukan serangan bersenjata terhadap
pos militer Indonesia di Kota Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo, pada malam
pergantian tahun, Rabu (31/12/2025).Serangan tersebut disebut berada di bawah komando Mayor
Kopitua Heluka dan mengakibatkan dua anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)
serta seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengalami luka tembak.Informasi mengenai aksi tersebut disampaikan melalui
pernyataan yang dibagikan oleh juru bicara TPNPB, Sebby Sambom, yang
menyebutkan bahwa serangan dilakukan sebagai bagian dari agenda perlawanan
kelompok bersenjata tersebut.Dalam pernyataan yang disampaikan, Mayor Kopitua Heluka
menyebut aksi tersebut sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaan Papua dan
dikaitkan dengan momentum pergantian tahun.Ia menegaskan bahwa selama keberadaan militer Indonesia
masih dianggap menduduki wilayah Papua secara ilegal, maka perlawanan
bersenjata akan terus dilakukan oleh kelompoknya.Selain Mayor Kopitua Heluka, Panglima Komando Wilayah
Pertahanan XVI Yahukimo Brigjen Elkius Kobak juga disebut bertanggung jawab
atas serangan tersebut dan menyatakan komitmen untuk melanjutkan perlawanan.Sebby Sambom menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan
TPNPB merupakan bentuk penolakan terhadap kehadiran militer Indonesia di Papua
dan menegaskan tuntutan kemerdekaan sebagai tujuan utama perjuangan.Hingga saat ini, Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB disebut
masih mengumpulkan informasi lengkap dan akan menyampaikan laporan resmi
setelah data terkonsolidasi.Sementara itu, situasi keamanan di Kabupaten Yahukimo
dilaporkan masih dalam kondisi tegang, dengan aparat keamanan Indonesia
meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya serangan
lanjutan. Penulis: HendrikEditor: GF
31 Des 2025, 23:56 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
