logo-website
Rabu, 03 Des 2025,  WIT
BERITA Ekonomi Homepage
Edoardus Rahawadan Apresiasi Kontribusi Freeport terhadap Kemajuan Pendidikan dan Ekonomi Mimika Papuanewsonline.com, Timika — Ketua Pemuda Kei Kabupaten Mimika, Edoardus Rahawadan, menilai kemajuan yang dicapai Kabupaten Mimika dalam dua dekade terakhir tidak dapat dilepaskan dari kontribusi besar PT Freeport Indonesia (PTFI). Menurutnya, perusahaan tambang raksasa tersebut telah memainkan peran penting dalam pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat adat Amungme dan Kamoro. Dalam wawancaranya di Timika, Edoardus mengatakan bahwa para pemuda dan masyarakat Mimika telah melihat langsung dampak positif kehadiran Freeport di Tanah Amungsa dan Kamoro. “Banyak dari kami, anak-anak muda Mimika, tahu benar bagaimana perubahan besar terjadi dalam 20 tahun terakhir. Pemerintahan, ekonomi, hingga infrastruktur berkembang pesat — dan itu tidak terlepas dari kontribusi PT Freeport Indonesia,” ujarnya. Edoardus menyoroti peran Freeport yang selama ini aktif bermitra dengan lembaga lokal seperti LPMAK (Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro) dan kini YPMAK, dalam menjalankan berbagai program sosial dan pemberdayaan. Melalui lembaga tersebut, Freeport telah mengembangkan berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan beasiswa, layanan kesehatan, dan program ekonomi berbasis komunitas. “Kami mengapresiasi kontribusi besar Freeport, bukan hanya untuk orang Amungme dan Kamoro sebagai pemilik hak ulayat, tetapi juga untuk pemuda Kei di Mimika yang turut merasakan manfaat, terutama di area pendulangan,” kata Edoardus. Ia menambahkan bahwa banyak pemuda Kei yang tidak memiliki pekerjaan tetap bisa bertahan hidup dari hasil pendulangan di wilayah operasi Freeport, dan hal itu menurutnya merupakan bentuk kemurahan hati perusahaan terhadap masyarakat lokal. “Saya secara pribadi dan mewakili Pemuda Kei Mimika sangat berterima kasih atas kemurahan hati Freeport. Bantuan itu nyata, dirasakan langsung oleh masyarakat bawah,” imbuhnya. Lebih lanjut, Edoardus juga menyinggung isu yang tengah hangat di publik mengenai sosok calon Presiden Direktur PT Freeport Indonesia yang ramai diberitakan di media nasional. Menurutnya, meski setiap orang berhak mempublikasikan diri untuk menduduki jabatan tertentu, namun secara moral dan adat, posisi puncak di Freeport sepatutnya dipercayakan kepada anak asli Amungme atau Kamoro, dua suku pemilik hak ulayat di wilayah tambang tersebut. “Kami tahu siapa itu orang Amungme, siapa itu orang Kamoro. Mereka adalah pemilik tanah tempat Freeport berdiri. Banyak generasi muda Amungme dan Kamoro yang cerdas, berpendidikan, dan bahkan dibina langsung oleh Freeport. Mereka layak memimpin perusahaan ini,” tegasnya. Edoardus menilai bahwa penempatan anak daerah sebagai Presiden Direktur bukan hanya simbol representasi, tetapi juga bentuk penghargaan dan penguatan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat adat. “Kalau ada nama-nama dari luar yang disebut di media, itu hak mereka. Tapi kami, Pemuda Kei di Mimika, hanya mengenal bahwa tanah ini adalah milik Amungme dan Kamoro. Prinsip kami jelas: bumi kami pijak, langit kami junjung,” ujarnya dengan tegas. Menutup pernyataannya, Edoardus juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat, khususnya para penambang rakyat dan pemuda Kei yang menggantungkan hidup di area pendulangan Freeport, agar dapat mengelola hasil pendulangan dengan bijak. “Saya mengimbau saudara-saudaraku, terutama dari Kei dan NTT yang bekerja di area pendulangan, agar memanfaatkan hasil pendulangan untuk kebutuhan ekonomi secara bijak. Saat ini Freeport tengah menghadapi kendala operasional, jadi mari kita tetap jaga keamanan dan ketertiban di area kerja,” pesan Edoardus. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap Freeport, namun berkomitmen menjaga stabilitas daerah dan memastikan keadilan bagi masyarakat adat serta kesejahteraan bersama di Mimika. “Kami pemuda Kei tidak punya kepentingan dengan Freeport. Kepentingan kami hanya satu: Mimika harus aman, masyarakat adat pemilik hak ulayat harus mendapat keadilan, dan daerah ini harus terus maju,” tutupnya.(GF) 04 Nov 2025, 19:27 WIT
Harga Emas dan Bawang Merah Picu Inflasi Timika: BPS Catat Laju 1,55 Persen di Oktober 2025 Papuanewsonline.com, Timika – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika kembali merilis laporan resmi mengenai perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Oktober 2025. Berdasarkan hasil survei harga di berbagai titik pantau, Timika mencatat inflasi Year on Year (y-on-y) sebesar 1,55 persen, dengan nilai IHK mencapai 111,74 poin. Kepala BPS Kabupaten Mimika, dalam keterangan persnya, menjelaskan bahwa meski inflasi Timika masih dalam kategori terkendali dan stabil, terdapat beberapa komoditas yang memberikan tekanan cukup kuat terhadap kenaikan harga di tingkat konsumen. “Kenaikan harga emas perhiasan dan bawang merah menjadi dua faktor dominan penyumbang inflasi bulan ini. Namun secara umum, kondisi harga di pasar Timika masih stabil,” ujar perwakilan BPS Mimika saat ditemui di kantor BPS, Selasa (4/11/2025). Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi y-on-y tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, dengan kenaikan mencapai 17,56 persen. Lonjakan signifikan ini terutama disebabkan oleh naiknya harga emas perhiasan, yang terus meningkat seiring kondisi pasar global. Selain itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga mencatat inflasi sebesar 0,29 persen, diikuti oleh perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,14 persen. Dua kelompok ini terdampak oleh kenaikan harga bawang merah, minyak goreng, dan beberapa bahan pangan lain yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Menariknya, tidak semua kelompok pengeluaran menunjukkan kenaikan harga. Beberapa sektor justru mengalami deflasi, seperti pakaian dan alas kaki (-1,35 persen) serta transportasi (-0,20 persen). Deflasi pada sektor transportasi terjadi karena penurunan harga tiket pesawat (angkutan udara), sementara pada kelompok pangan terdapat penurunan harga pada komoditas kangkung, bayam, cabai rawit, dan daging ayam ras. “Fluktuasi harga pangan segar seperti sayuran dan cabai masih menjadi faktor dinamis dalam struktur inflasi Timika. Ketika pasokan lancar dan cuaca mendukung, harga akan turun dan menekan inflasi secara keseluruhan,” tambah pejabat BPS tersebut. Secara umum, tingkat inflasi Timika sebesar 1,55 persen dinilai masih dalam batas wajar dan terkendali, di bawah ambang batas nasional. Meski demikian, BPS mengingatkan pentingnya antisipasi terhadap gejolak harga komoditas strategis, terutama menjelang akhir tahun ketika permintaan masyarakat cenderung meningkat. BPS Mimika menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pemantauan harga di pasar tradisional dan modern, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. “Data inflasi ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan ekonomi yang tepat, baik untuk stabilisasi harga maupun untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah perubahan ekonomi nasional,” jelasnya. Menutup laporannya, BPS Mimika juga mengimbau masyarakat agar bijak dalam berbelanja dan mengelola keuangan rumah tangga, terutama dalam menghadapi potensi kenaikan harga menjelang periode akhir tahun. “Masyarakat perlu menyesuaikan pola konsumsi dengan kondisi pasar, agar tetap stabil secara ekonomi meskipun terjadi fluktuasi harga komoditas tertentu,” tutupnya. Dengan inflasi yang masih terkendali, BPS berharap sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat terus diperkuat demi menjaga kestabilan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan warga Mimika ke depan.     Penulis: Jid Editor: GF   04 Nov 2025, 16:12 WIT
Wagub Papua Tegaskan Koperasi Sebagai Pilar Ekonomi Rakyat untuk Mewujudkan Papua Produktif Papuanewsonline.com, Jayapura — Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, menegaskan bahwa keberadaan Koperasi Merah Putih memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput. Hal itu disampaikan saat membuka kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendampingan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jayapura, Senin (03/11/2025). Dalam sambutannya, Wagub Aryoko menuturkan bahwa koperasi merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan misi Papua Produktif, yakni mendorong produktivitas masyarakat melalui inovasi kewirausahaan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. “Koperasi adalah wujud nyata dari semangat kebersamaan ekonomi rakyat. Melalui koperasi, masyarakat di desa dan kelurahan dapat berdaya, mengelola potensi lokal, serta mengembangkan usaha yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan,” ujar Wagub Aryoko Rumaropen. Wagub menjelaskan bahwa semangat berkoperasi selaras dengan upaya pemerintah dalam menciptakan ekonomi masyarakat yang mandiri dan berdaya saing. Melalui sistem koperasi yang sehat dan terkelola dengan baik, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pelaku utama dalam kegiatan ekonomi lokal. Ia juga menilai bahwa Koperasi Merah Putih telah menjadi model nyata pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat yang patut ditiru oleh daerah lain. Dengan pendekatan yang menekankan gotong royong, transparansi, dan inovasi, koperasi mampu menjadi wadah produktif yang memperkuat fondasi ekonomi rakyat. “Inilah bentuk nyata dari upaya menjadikan masyarakat Papua lebih produktif, mandiri, dan berdaya saing. Koperasi harus menjadi bagian dari solusi ekonomi, bukan hanya simbol kebersamaan,” ungkapnya dengan penuh semangat. Selain meningkatkan kesejahteraan, Aryoko juga menyoroti bahwa kegiatan pelatihan ini turut mendukung misi Papua Cerdas, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, peningkatan kompetensi pendamping koperasi merupakan langkah penting dalam memastikan para pengelola koperasi memiliki kemampuan manajerial, keuangan, dan digitalisasi yang baik. Dengan demikian, koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan dan mampu menghadapi tantangan ekonomi modern. “Pendamping koperasi harus menjadi agen perubahan yang membawa semangat baru bagi masyarakat. Mereka bukan hanya pembimbing teknis, tetapi juga inspirator dan motivator bagi para pelaku usaha lokal,” tambah Wagub Aryoko. Dalam kesempatan yang sama, Wagub juga mendorong agar koperasi-koperasi di Papua mulai bertransformasi ke arah digitalisasi layanan guna mempermudah akses permodalan dan pemasaran produk anggota. Ia menilai, di era perkembangan teknologi saat ini, koperasi perlu mengadopsi sistem yang lebih transparan, efisien, dan berbasis data agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Pemerintah Provinsi Papua, kata Aryoko, akan terus memberikan dukungan melalui pelatihan, pendampingan, dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem koperasi di seluruh wilayah Papua. Menutup sambutannya, Wagub Aryoko mengajak seluruh peserta dan pemangku kepentingan untuk menjadikan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat yang tangguh, modern, dan berdaya saing. “Mari kita jadikan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan semangat kebersamaan, kita bisa mewujudkan Papua yang maju, mandiri, dan harmonis,” tegasnya. Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh para pendamping koperasi dari berbagai kabupaten dan kota di Papua. Selain sesi pelatihan teknis, kegiatan juga diisi dengan diskusi dan berbagi pengalaman tentang praktik terbaik pengelolaan koperasi di tingkat lokal. Penulis: Jid Editor: GF 03 Nov 2025, 22:39 WIT
Gubernur Papua Tekankan Bank Papua Perkuat Peran Strategis dalam Mendorong UMKM dan Perekonomian Papuanewsonline.com, Jayapura — Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai kunjungan silaturahmi jajaran Direksi dan Dewan Komisaris Bank Papua ke Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, di Kantor Gubernur Papua, Senin (03/11/2025). Pertemuan tersebut digelar sebagai bagian dari agenda rutin pelaporan kinerja dan kondisi terkini Bank Papua kepada Gubernur selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pemegang Saham Mayoritas, sekaligus sebagai upaya mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan milik daerah itu. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mathius Fakhiri memberikan sejumlah arahan strategis, khususnya terkait peran penting Bank Papua dalam memperkuat perekonomian masyarakat Papua melalui dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Tadi arahan beliau lebih kepada keberpihakan kita sebagai Bank Daerah terhadap para pelaku UMKM. Bank Papua diharapkan hadir lebih kuat di tengah masyarakat, menjadi mitra pembangunan ekonomi rakyat, dan tidak hanya fokus pada sektor korporasi,” ujar Direktur Operasional Bank Papua, Isak S. Wopari, usai pertemuan. Dalam laporannya, pihak manajemen Bank Papua menyampaikan kesiapannya untuk terus memberdayakan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembinaan, pemberian akses permodalan, serta pendampingan manajerial kepada pelaku usaha kecil di berbagai wilayah Papua. Wopari menjelaskan, hingga saat ini Bank Papua telah membina lebih dari seribu pelaku UMKM yang tersebar di Kota Jayapura, Abepura, Sentani, hingga daerah-daerah lain tempat cabang Bank Papua beroperasi. “UMKM binaan Bank Papua ini tidak hanya menjadi nasabah, tetapi juga kami dampingi dalam hal manajemen usaha, akses pembiayaan, dan promosi produk. Hasilnya bisa dilihat di sentra usaha seperti kawasan depan GOR Waringin, Imbi, dan Mama-Mama Papua,” jelasnya. Selain itu, Bank Papua juga aktif mendukung berbagai kegiatan pameran dan pelatihan kewirausahaan lokal guna memperluas jangkauan pasar produk-produk UMKM Papua ke tingkat nasional. Menyikapi perubahan wilayah administrasi yang kini terbagi menjadi enam provinsi di Tanah Papua, Wopari menegaskan bahwa Bank Papua tetap beroperasi di bawah kendali Gubernur Papua selaku pemegang saham utama. “Meski kini terdapat enam provinsi baru, secara struktur dan keputusan strategis, Bank Papua masih berada di bawah kendali Pemerintah Provinsi Papua. Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh daerah agar pelayanan dan dukungan pembiayaan tetap berjalan optimal,” tegasnya. Langkah ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan peran Bank Papua sebagai lembaga keuangan daerah yang tidak hanya berfungsi komersial, tetapi juga sosial — yakni mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Tanah Papua. Gubernur Mathius Fakhiri dalam arahannya menekankan pentingnya soliditas antara pemerintah daerah dan Bank Papua dalam menjawab tantangan ekonomi daerah. Menurutnya, dengan potensi sumber daya alam dan manusia yang besar, Papua memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi daerah dengan struktur ekonomi yang mandiri dan inklusif. “Bank Papua memiliki tanggung jawab moral dan ekonomi untuk menjadi motor penggerak kemajuan daerah. Dukungan terhadap UMKM bukan hanya soal kredit, tapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan lokal,” ujarnya. Pertemuan ini ditutup dengan penegasan komitmen kedua belah pihak untuk terus memperkuat sinergi, khususnya dalam memperluas akses pembiayaan, digitalisasi layanan perbankan, serta memperkuat inklusi keuangan di wilayah-wilayah terpencil. Penulis: Jid Editor: GF 03 Nov 2025, 22:36 WIT
BI Papua dan Pemprov Papua Bersinergi Gelar GNPIP: Upaya Konkret Kendalikan Inflasi Papuanewsonline.com, Jayapura — Pemerintah Provinsi Papua bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Papua akan melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) pada 13 November 2025 di Kantor Gubernur Papua, Jayapura. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menjaga kestabilan harga pangan, mengendalikan inflasi daerah, serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat di tengah fluktuasi ekonomi global dan nasional. Kepala Perwakilan BI Provinsi Papua, Faturachman, menyampaikan bahwa pelaksanaan GNPIP merupakan bagian dari komitmen bersama seluruh pemangku kebijakan di Papua dalam menekan laju inflasi pangan yang kerap dipengaruhi faktor cuaca, transportasi, serta keterbatasan distribusi antar wilayah. “GNPIP akan menjadi kegiatan terpadu dengan berbagai program yang menyentuh langsung sektor riil, terutama pertanian dan akses pangan masyarakat. Dengan tema ‘Jaga Pangan, Jaga Papua’, kami ingin mendorong sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat,” ujar Faturachman, Senin (3/11/2025). Dalam pelaksanaannya, GNPIP Papua akan menghadirkan berbagai kegiatan utama, di antaranya Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, Kerja Sama Antar Daerah (KAD) sebagai langkah strategis memperkuat konektivitas pasokan pangan antara Papua dan Papua Pegunungan, Penyerahan bantuan sarana dan prasarana pertanian (Sarpras) bagi kelompok tani lokal, Business Matching pembiayaan sektor pertanian, yang mempertemukan pelaku usaha dengan lembaga keuangan untuk membuka akses modal dan Talkshow dan pameran UMKM pangan, sebagai sarana edukasi dan promosi produk unggulan lokal. Faturachman menegaskan bahwa salah satu agenda penting GNPIP adalah penandatanganan kerja sama business-to-business (B2B) antara pelaku usaha dari Papua dan Papua Pegunungan. “Kerja sama ini diharapkan dapat menjamin kelancaran pasokan bahan pangan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi antarwilayah,” tambahnya. Sementara itu, Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, menyampaikan apresiasi atas inisiatif BI Papua yang terus mendorong sinergi kebijakan pengendalian inflasi di tingkat daerah. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, tingkat inflasi Papua masih berada dalam batas aman dan sesuai dengan sasaran nasional. “Melalui pelaksanaan GNPIP dan kegiatan seperti Gerakan Pangan Murah, pemerintah berupaya meringankan beban masyarakat, menjaga daya beli, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM,” kata Gubernur Fakhiri. Ia juga menambahkan bahwa sektor pertanian memiliki potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar wilayah. “Kita ingin generasi muda Papua melihat sektor pertanian bukan hanya sebagai kegiatan tradisional, tetapi juga peluang ekonomi yang menjanjikan di masa depan,” tegasnya. Melalui GNPIP, BI Papua dan Pemprov Papua berharap dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang tangguh dan adaptif, dengan memperkuat rantai pasok pangan lokal. Kolaborasi lintas sektor ini juga sejalan dengan upaya nasional dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok menjelang akhir tahun. Kegiatan ini diprediksi akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota, pelaku UMKM, lembaga keuangan, serta masyarakat umum. Penulis: Jid Editor: GF   03 Nov 2025, 22:32 WIT
Bupati Mimika Dorong Modernisasi Proses Pembotolan Air di Batang, Borneo Papuanewsonline.com, Mimika – Udara segar dan semangat kerja terpancar dari para pekerja di unit pembotolan air Batang, Borneo, saat Bupati Mimika, Johannes Rettob, melakukan kunjungan kerja pada 2 November 2025. Dalam kunjungan tersebut, Bupati menyaksikan langsung proses pembotolan air secara manual dan bahkan sempat mencoba sendiri hasil produksi air lokal tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan efisiensi, kualitas, dan kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah pedalaman Mimika Barat Tengah. “Saya sangat menghargai kerja keras dan dedikasi seluruh tim Batang Soda di bawah pimpinan Pak Abdul Hadi dan manajer Pak Aziz. Mereka telah menunjukkan semangat luar biasa dalam mengelola produksi air minum dengan fasilitas terbatas,” ujar Bupati Rettob dengan penuh apresiasi. Bupati Mimika menilai bahwa proses pembotolan air yang masih dilakukan secara manual memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih modern dan efisien. Menurutnya, penggunaan teknologi dan sistem otomatisasi akan membantu meningkatkan kapasitas produksi serta menjaga kualitas air agar tetap higienis dan kompetitif. “Kita harus mencari cara untuk mengotomatisasi sebagian proses agar tidak terlalu mengandalkan tenaga manual. Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tentang daya saing dan keberlanjutan usaha,” tegasnya. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah siap memberikan dukungan, baik dalam bentuk pelatihan tenaga kerja, fasilitasi peralatan, maupun akses pendanaan usaha kecil dan menengah yang memiliki potensi ekonomi di tingkat lokal. Kunjungan kerja ini disambut hangat oleh masyarakat setempat. Mereka menilai kehadiran Bupati di tengah-tengah kegiatan masyarakat menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak hanya hadir di pusat kota, tetapi juga menjangkau wilayah pelosok. Salah satu warga, Yohanis Wompere, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Bupati yang telah memberikan perhatian terhadap pengembangan usaha lokal seperti Batang Soda. “Kami sangat berterima kasih atas dukungan Bupati. Kehadiran beliau memberi semangat baru bagi kami untuk terus berusaha dan meningkatkan kualitas produksi air di daerah ini,” ujarnya. Selain itu, masyarakat berharap agar usaha pembotolan air di Batang dapat terus berkembang dan menjadi sumber pendapatan utama bagi warga sekitar. Bupati Johannes Rettob menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar seremoni, tetapi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan. “Kami ingin setiap potensi lokal di Mimika — termasuk pengelolaan air minum, pertanian, dan kerajinan — bisa berkembang menjadi sektor unggulan. Pemerintah daerah akan hadir untuk mendukung dari sisi regulasi, peralatan, hingga pemasaran,” jelas Rettob. Langkah ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pasokan produk dari luar Mimika. Usaha pembotolan air di Batang, Borneo kini menjadi simbol inovasi masyarakat pedesaan yang mengandalkan sumber daya alam lokal untuk meningkatkan taraf hidup. Dengan dukungan pemerintah dan modernisasi teknologi, industri kecil ini berpotensi tumbuh menjadi ikon ekonomi kerakyatan Mimika Barat Tengah. Kunjungan Bupati Johannes Rettob menandai langkah awal menuju perubahan besar di sektor pengolahan air lokal, sekaligus menegaskan arah pembangunan Mimika yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan inovasi berkelanjutan. Penulis: Hendrik Editor: GF  02 Nov 2025, 21:46 WIT
Kapolda Maluku Tinjau Pembangunan Gedung SPPG Polres Maluku Tengah Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si melaksanakan peninjauan pembangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Polres Maluku Tengah, Jumat (31/10/2025) pukul 16.10 WIT.Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Kapolda Maluku di wilayah hukum Polres Maluku Tengah, sekaligus bentuk nyata dukungan Polri terhadap program prioritas pemerintah pusat dalam bidang kesehatan dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) anak bangsa.Dalam peninjauan tersebut Kapolda didampingi langsung oleh Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H. Turut hadir Karo Log, Dir Intelkam, Dir Binmas, Dir Pamobvit, Dir Lantas, Korspripim, Kapolres Maluku Tengah, Wakapolres Maluku Tengah, Danyon B Pelopor Sat Brimob Polda Maluku, serta Pejabat Utama Polres Maluku Tengah.Dalam arahannya, Kapolda Maluku menyampaikan, pembangunan Gedung SPPG merupakan langkah konkret Polri dalam mendukung Program Asta Cita Pemerintah Pusat, khususnya pada sektor peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas SDM anak bangsa.Kapolda menegaskan, Polri bukan hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.“SPPG ini merupakan langkah nyata Polri dalam mendukung penuh program prioritas pemerintah pusat dalam menciptakan kesehatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia anak bangsa. Pembangunan ini adalah bagian dari pengabdian kita untuk masa depan generasi muda Indonesia,” ungkap Kapolda.Lebih lanjut, Kapolda menjelaskan, pembangunan SPPG dilaksanakan secara bertahap pada seluruh jajaran Polres di wilayah Polda Maluku, sebagai bentuk keseriusan institusi dalam memastikan pelayanan Polri tidak hanya menyentuh aspek keamanan, tetapi juga kemanusiaan dan sosial masyarakat.Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Maluku meninjau langsung progres pembangunan di lapangan. Ia memberikan arahan agar seluruh proses pembangunan berjalan sesuai dengan standar teknis, kualitas mutu, dan perencanaan yang telah ditetapkan.“Saya minta agar pembangunan Gedung SPPG ini benar-benar diperhatikan dengan baik. Pembangunan harus mengikuti standar mutu, sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Jangan terburu-buru menyelesaikan pekerjaan yang justru menurunkan kualitas bangunan,” tegasnya.Kapolda juga menekankan kepada Kapolres Maluku Tengah untuk melakukan pengawasan melekat terhadap setiap tahapan pembangunan, mulai dari proses awal hingga penyelesaian akhir. Hal ini penting agar hasil yang dicapai dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.“Pastikan setiap tahap pembangunan berjalan sesuai standar dan terkontrol dengan baik. Kapolres agar terus memantau progresnya. Kita ingin SPPG ini bukan hanya selesai dibangun, tetapi juga memiliki kualitas yang baik dan layak digunakan dalam jangka panjang,” pesan Kapolda.Kapolda juga menegaskan, Polri berkomitmen penuh mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan kesehatan anak bangsa melalui pembangunan SPPG. Ia menyebutkan SPPG Polres merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap tumbuh kembang generasi penerus, agar menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.“SPPG ini bukan untuk anggota Polri, tetapi untuk masyarakat, khususnya bagi anak-anak kita, generasi penerus bangsa. Polri ingin hadir dan berkontribusi langsung terhadap masa depan mereka, melalui peningkatan kesehatan dan pemenuhan gizi yang memadai,” ujar Kapolda.Lebih jauh, Kapolda menjelaskan, keberadaan SPPG di jajaran Polres akan menjadi sarana edukatif dan sosial, di mana masyarakat dapat memperoleh layanan dan pemahaman tentang pentingnya gizi seimbang serta pola hidup sehat. Hal ini diharapkan mampu mendukung program pemerintah menuju Indonesia Sehat 2045.“SPPG adalah wujud nyata Polri yang peduli dan hadir untuk masyarakat. Melalui program ini, kita berkontribusi aktif dalam menyiapkan generasi emas Indonesia yang sehat, tangguh, dan berkarakter,” tutup Kapolda. PNO-12 01 Nov 2025, 18:28 WIT
Satgas Humas Ops Damai Cartenz Berbagi Bersama Warga dan Anak-Anak di Jayapura Papuanewsonline.com, Jayapura - Satgas Humas Operasi Damai Cartenz menggelar kegiatan sosial berbagi bersama warga dan anak-anak di Kelurahan Gurabesi serta Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Minggu (26/10). Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kepedulian Polri dalam mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menciptakan kedamaian di Tanah Papua.Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., mengatakan bahwa kegiatan sederhana ini memiliki makna besar dalam membangun suasana damai di Papua.“Terlihat memang ini hal yang kecil, tapi dampaknya bagi damainya Papua itu yang terpenting,” ujar Brigjen Pol. Faizal Ramadhani dalam keterangannya.Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menambahkan bahwa kegiatan sosial ini juga menjadi momen memperkuat kedekatan personel dengan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, anggota Satgas Humas membagikan makanan ringan serta melakukan interaksi langsung dengan warga dan anak-anak setempat.Acara yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIT hingga selesai itu diisi dengan kegiatan berbagi, canda, dan kebersamaan. Suasana penuh keakraban terlihat antara personel Satgas Humas Ops Damai Cartenz dan warga, mencerminkan semangat damai yang diusung oleh Operasi Damai Cartenz.Kegiatan berbagi ini diharapkan menjadi langkah kecil namun berarti dalam memperkuat rasa persaudaraan dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri di Papua. PNO-12 28 Okt 2025, 10:20 WIT
Brimob Amankan Lokasi Anjloknya Kereta Purwojaya di Bekasi Papuanewsonline.com, Jakarta - Kereta Api Purwojaya dengan rute Cilacap–Gambir anjlok di kawasan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu (25/10/2025). Menyikapi peristiwa tersebut, personel Brimob Polda Metro Jaya dari Batalion D Pelopor diterjunkan untuk membantu pengamanan serta pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi kejadian.Pada Minggu (26/10/2025), Polda Metro Jaya menegaskan bahwa langkah ini mencerminkan profesionalisme dan dedikasi Brimob dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi situasi kedaruratan di wilayah hukum Polda Metro Jaya.Personel Brimob tiba di lokasi sekitar pukul 20.15 WIB dan langsung berkoordinasi dengan pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI), kepolisian setempat, serta instansi terkait lainnya. Mereka kemudian melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar lintasan yang terdampak akibat dua gerbong bagian belakang kereta yang anjlok.Menurut keterangan dari pihak KAI, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan aman menggunakan bus menuju Stasiun Cikampek untuk melanjutkan perjalanan.Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Henik Maryanto menegaskan bahwa kegiatan pengamanan ini merupakan wujud respons cepat dan kesiapsiagaan Brimob Polda Metro Jaya dalam menghadapi berbagai kondisi darurat."Kehadiran Brimob di lapangan bertujuan untuk memastikan situasi tetap aman dan mendukung kelancaran penanganan di lokasi kejadian," ujar Dansat. PNO-12 28 Okt 2025, 07:32 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT