Papuanewsonline.com
Aliansi Pengusaha OAP Mimika Soroti Dugaan “Pinjam Bendera”, Tegaskan Penerapan Perpres 108/2025
Papuanewsonline.com, Mimika – Aliansi Pengusaha Orang Asli
Papua (OAP) Kabupaten Mimika menyoroti dugaan praktik “pinjam bendera” dalam
pelaksanaan proyek pemerintah di wilayah Mimika. Aliansi menegaskan bahwa
implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2025 tidak boleh
disalahgunakan oleh pihak non-OAP tanpa keterlibatan nyata memanfaatkan akses
bisnis bagi orang Asli Papua. (25/2/26)Perpres 108 Tahun 2025 secara tegas memberikan prioritas dan
afirmasi kepada pelaku usaha OAP dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di
Papua. Namun, Aliansi menilai masih terdapat praktik penggunaan nama perusahaan
OAP oleh pihak non-OAP tanpa keterlibatan nyata dalam pelaksanaan pekerjaan.Ketua Aliansi Pengusaha OAP Mimika, Emus Kogoya, menegaskan
bahwa praktik pinjam bendera merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat
Otonomi Khusus dan pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua.“Kami tidak akan tinggal diam jika hak pengusaha asli Papua
dirampas dengan cara-cara tidak bermartabat. Perpres 108/2025 dibuat untuk
mengangkat OAP, bukan untuk dijadikan tameng oleh pihak luar,” tegas Emus
Kogoya.Sekretaris Aliansi, Aji, menyampaikan bahwa praktik pinjam
bendera tidak hanya merugikan pengusaha OAP secara ekonomi, tetapi juga merusak
kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadaan pemerintah.“Kalau yang kerja bukan OAP, tapi yang dipakai namanya OAP,
itu saja saja membohongi masyarakat. Ini bukan sekadar persoalan administrasi,
ini soal harga diri dan keadilan,” ujar Aji.Perwakilan Aliansi, Faya, menyatakan bahwa generasi muda
pengusaha OAP di Mimika ingin bersaing secara profesional dan bermartabat.“Kami mampu. Kami bisa belajar dan berkembang. Tapi jangan
hak kami diambil dengan cara pinjam nama. Ini bukan hanya masalah pengusaha dan
pemerintah di Papua sendiri,” kata Faya.Empat Sikap Tegas Aliansi OAP Mimika:- Mendesak
Pemerintah Kabupaten Mimika dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperketat
validasi administrasi dan verifikasi faktual perusahaan OAP dalam setiap proses
pengadaan.- Meminta
dilibatkan secara resmi dalam tim verifikasi dan pengawasan untuk memastikan
perusahaan OAP benar-benar aktif dan dikelola langsung oleh OAP.- Membentuk
database resmi dan terverifikasi pengusaha OAP Mimika sebagai bentuk
transparansi dan dukungan terhadap data kelola pengadaan yang bersih.- Mewajibkan
seluruh anggota Aliansi menandatangani pakta integritas untuk menolak praktik
pinjam bendera dalam bentuk apa pun.Aliansi menegaskan bahwa sikap ini bukan bentuk penolakan
terhadap investasi atau kerja sama dengan pihak luar, melainkan upaya menjaga
integritas kebijakan afirmasi agar tepat sasaran.“Pembangunan di Mimika harus berdiri di atas kejujuran.
Kalau sistemnya bersih, pengusaha tidak perlu jadi penonton di tanahnya
sendiri,” tutup Emus Kogoya. Penulis: Jid
Editor: GF
25 Feb 2026, 12:36 WIT
Perkuat Sinergi Polri - BPN, Kapolda Sumsel Dorong Mitigasi Konflik Agraria untuk Jaga Keamanan
Papuanewsonline.com, Palembang - Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menegaskan pentingnya sinergi antara Polri dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mitigasi konflik agraria guna menjaga stabilitas keamanan serta memperkuat kepastian investasi di Sumatera Selatan.Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan strategis antara Polda Sumsel dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan di Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Selasa (24/2/2026). Pertemuan membahas percepatan sertifikasi dan penertiban administrasi aset negara sebagai langkah pencegahan terhadap potensi sengketa lahan yang dapat berdampak pada gangguan kamtibmas.Kapolda Sumsel menekankan bahwa persoalan agraria tidak dapat dipandang semata sebagai urusan administratif, melainkan isu strategis yang beririsan langsung dengan stabilitas sosial, keamanan, dan keberlangsungan pembangunan daerah.“Konflik pertanahan yang tidak tertangani secara sistematis dapat berkembang menjadi konflik sosial yang mengganggu kamtibmas. Oleh karena itu, mitigasi harus dilakukan secara terukur, berbasis data, dan berkelanjutan,” tegas Kapolda.Menurutnya, Sumatera Selatan merupakan wilayah strategis investasi, mulai dari sektor perkebunan, energi, hingga infrastruktur. Karena itu, kepastian hukum pertanahan menjadi prasyarat penting agar pembangunan berjalan tanpa hambatan akibat sengketa lahan.Kapolda juga menegaskan bahwa legalitas tanah yang jelas tidak hanya memberi perlindungan hukum terhadap aset negara, tetapi juga menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ia menilai, tanpa administrasi pertanahan yang tertib, potensi konflik akan meningkat dan berdampak langsung pada iklim investasi.Sebagai bentuk tindak lanjut, Polda Sumsel dan BPN Sumsel sepakat memperkuat koordinasi teknis melalui percepatan pendataan, verifikasi dokumen, serta sertifikasi aset yang belum terdokumentasi secara lengkap. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa penguatan sinergi dengan BPN merupakan bagian dari strategi preventif Polri dalam menjaga stabilitas daerah.Bapak Kapolda menempatkan penanganan konflik agraria sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kepastian hukum lahan memberikan rasa tenang bagi pelaku usaha untuk berinvestasi,” ujarnyaSementara itu, Kepala Kanwil BPN Sumsel, Ir. Rahmat, A.Ptnh., M.M., menyatakan komitmen BPN untuk mendukung langkah kolaboratif tersebut melalui verifikasi dokumen dan validasi lapangan secara menyeluruh, guna mencegah tumpang tindih kepemilikan yang kerap menjadi akar konflik agraria.Sebagai langkah lanjutan, Polda Sumsel bersama Kanwil BPN Sumsel akan menggelar konsolidasi teknis dengan jajaran Kapolres dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan untuk mempercepat penyelesaian kendala administrasi di lapangan.Penguatan sinergi Polri dan BPN ini menjadi langkah strategis dalam membangun tata kelola pertanahan yang lebih tertib, memperkuat kepastian hukum, serta memastikan Sumatera Selatan tetap kondusif, aman, dan ramah investasi. PNO-12
24 Feb 2026, 20:56 WIT
SPPT PBB-P2 TAHUN 2026 MIMIKA RESMI TERBIT, JATUH TEMPO 31 AGUSTUS 2026
Papuanewsonline.com, TIMIKA – Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Mimika mengumumkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
(SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan-Pemerintah Daerah (PBB-P2) tahun 2026 telah
resmi terbit dan siap diakses oleh seluruh wajib pajak.Pengumuman ini disampaikan untuk menginformasikan kepada
seluruh masyarakat Mimika terkait kewajiban pembayaran pajak tahun ini. Bapenda mengimbau agar setiap wajib pajak segera mengecek
dan mengambil dokumen SPPT PBB-P2 mereka, kemudian melakukan pembayaran tepat
waktu sebelum batas akhir yang ditetapkan.Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 tahun 2026 ditetapkan pada
tanggal 31 Agustus 2026. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai kanal yang
telah disediakan, antara lain melalui aplikasi Papua Mobile, layanan Livin' by
Mandiri, Wondr by BNI, Pos Indonesia, serta BRI Mobile.Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat memiliki peran penting
untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah dan meningkatkan kualitas
pelayanan publik di Kabupaten Mimika. Bagi yang membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat
menghubungi kantor Bapenda Mimika secara langsung atau melalui saluran
komunikasi resmi yang telah ditentukan. Penulis: Jid
Editor: GF
24 Feb 2026, 17:39 WIT
Kapolda Aceh Tinjau Progres Pembangunan 150 Huntap bagi Korban Banjir
Papuanewsonline.com, Aceh - Kapolda Aceh, Irjen Pol Marzuki Ali Basyah, melakukan pengecekan langsung progres pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana banjir di Kampung Simpang Kanan, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Kunjungan tersebut merupakan bentuk pengawasan sekaligus komitmen nyata Polri dalam memastikan proses pembangunan bantuan Polri berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.Dalam peninjauan itu, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M. memastikan bahwa pembangunan Huntap yang berjumlah 150 unit di atas lahan seluas 7,5 hektare berjalan sesuai target kualitas dan waktu pengerjaan. Ia menegaskan, pembangunan hunian tetap bukan sekadar menghadirkan bangunan fisik, tetapi merupakan wujud kepedulian institusi Polri dalam membantu pemulihan kehidupan sosial masyarakat pascabencana.“Pembangunan Huntap ini diharapkan mampu mengembalikan rasa aman, menumbuhkan optimisme, serta menghadirkan kembali harapan bagi masyarakat untuk menata masa depan yang lebih baik setelah terdampak bencana banjir,” ujar Kapolda.Program pembangunan Huntap tersebut menjadi bagian dari upaya Polri dalam mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana, sekaligus memastikan masyarakat yang sebelumnya terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Dengan pengawasan langsung pimpinan daerah, diharapkan seluruh proses pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sesuai kebutuhan warga terdampak. PNO-12
22 Feb 2026, 17:54 WIT
Polres Aceh Timur Salurkan Bantuan Logistik Kapolri ke 14 Titik Pengungsian Banjir
Papuanewsonline.com, Aceh Timur – Kepolisian Resor (Polres) Aceh Timur melaksanakan pendistribusian bantuan logistik dari Bapak Kapolri bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah hukum Polres Aceh Timur. Pelepasan bantuan secara simbolis dilakukan langsung oleh Kapolres Aceh Timur, AKBP Irwan Kurniadi, S.I.K., didampingi oleh tim koordinator bantuan bencana pada Kamis (19/02/2026) pagi di Mapolres setempat.Kegiatan ini diawali dengan tibanya bantuan logistik pada Rabu (18/02) yang diangkut menggunakan armada truk fuso. Kedatangan bantuan tersebut diawasi langsung oleh Perwira Koordinator Penyaluran Bantuan Bencana Wilayah Aceh, Kombes Pol Wahyu Kuncoro, S.I.K., M.H., bersama Wakil Koordinator AKBP Yayang Rizki Pratama S.I.K.Kapolres Aceh Timur, AKBP Irwan Kurniadi, S.I.K., menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian Bapak Kapolri terhadap masyarakat Aceh Timur yang saat ini tengah berada di posko-posko pengungsian."Hari ini kami melepas pendistribusian logistik ini ke 14 titik pengungsian yang tersebar di beberapa kecamatan. Tujuannya adalah untuk memastikan bantuan segera sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan guna meringankan beban mereka selama masa darurat bencana," ujar AKBP Irwan Kurniadi dalam keterangannya, Kamis (19/02).Bantuan logistik tersebut disalurkan melalui para Kapolsek jajaran untuk didistribusikan ke titik-titik pengungsian, yang meliputi:1. Wilayah Pante Bidari: (Desa Sijudo, Desa Sah Raja, Desa Pante Labu, dan Alue Ie Mirah).2. Wilayah Simpang Ulim: (Desa Matang Seupeng – Desa Titi baro).3. Wilayah Julok: (Desa Tanjong Tok Blang ).4. Wilayah Serbajadi: (Desa Ujung Karang, Desa Umah Sunti, Desa Umah Taring, dan Desa Bunin).5. Wilayah Simpang Jernih: (Desa Rantau Panjang).Hadir dalam kegiatan pelepasan tersebut antara lain Kabag Ops Polres Aceh Timur Kompol Sukirno S.E., jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Aceh Timur, serta para Kapolsek di wilayah yang terdampak banjir.Polres Aceh Timur berkomitmen untuk terus memantau situasi di lapangan dan memastikan seluruh personel di tingkat Polsek tetap siaga dalam membantu proses evakuasi maupun penyaluran bantuan lanjutan bagi warga masyarakat. PNO-12
22 Feb 2026, 17:48 WIT
Diguyur Hujan, Polantas Polda Maluku Berbagi Takjil untuk Pengendara
Papuanewsonline.com, Ambon – Memasuki hari ketiga bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku menggelar kegiatan sosial bertajuk Polantas Polda Maluku Menyapa dan Berbagi Takjil, Sabtu (21/2/2026). Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat yang menjalankan ibadah puasa.Aksi sosial tersebut berlangsung di tengah cuaca hujan deras. Meski demikian, semangat berbagi para personel Ditlantas Polda Maluku tidak surut dalam menyapa masyarakat dan membantu para pengguna jalan yang masih berada di perjalanan menjelang waktu berbuka puasa.Kegiatan dipimpin langsung oleh Kasubbag Renmin Ditlantas Polda Maluku, AKP O.S. Biring, bersama 41 personel Ditlantas Polda Maluku. Sebanyak 200 paket takjil dibagikan kepada pengendara lalu lintas dan masyarakat yang melintas di depan Masjid Raya Al-Fatah.AKP O.S. Biring menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polantas Polda Maluku untuk hadir di tengah masyarakat, khususnya pada momentum bulan suci Ramadhan yang sarat dengan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial.“Melalui kegiatan ini, kami ingin berbagi kebahagiaan sekaligus membantu masyarakat yang belum sempat berbuka puasa di rumah. Ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat,” ujarnya.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Rositah Umasugi menegaskan bahwa kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari pendekatan humanis Polri dalam membangun kepercayaan publik, khususnya di bulan suci Ramadhan.“Kegiatan berbagi takjil ini mencerminkan kehadiran Polri yang humanis dan peduli. Polri tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga hadir memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Kombes Pol Rositah Umasugi.Ia menambahkan, momentum Ramadhan dimanfaatkan jajaran Polda Maluku untuk terus memperkuat sinergi dan kedekatan emosional antara Polri dan masyarakat, sehingga tercipta suasana yang aman, nyaman, dan penuh kebersamaan.Respons positif pun datang dari para pengendara dan warga sekitar. Banyak masyarakat mengapresiasi kepedulian Polantas Polda Maluku yang tetap melaksanakan kegiatan sosial meski dalam kondisi hujan.Selain sebagai bentuk empati dan pelayanan kepada masyarakat, kegiatan Polantas Polda Maluku Menyapa dan Berbagi Takjil juga mencerminkan semangat Polri Presisi dalam membangun kepercayaan publik serta mempererat hubungan harmonis dengan masyarakat selama bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah.Kegiatan Polantas Polda Maluku Menyapa dan Berbagi Takjil menjadi contoh konkret pendekatan humanis Polri yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Di tengah cuaca hujan dan kesibukan menjelang waktu berbuka puasa, kehadiran Polantas di jalan raya tidak hanya membantu secara langsung, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan kedekatan emosional.Langkah ini menunjukkan transformasi peran Polri yang tidak semata-mata berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pelayanan sosial dan penguatan kepercayaan publik. Momentum Ramadhan dimanfaatkan secara tepat untuk menumbuhkan nilai empati, solidaritas, dan kebersamaan antara aparat kepolisian dan masyarakat.Pendekatan seperti ini dinilai efektif dalam memperkuat citra Polri yang Presisi prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan serta menjadi investasi sosial jangka panjang dalam menjaga stabilitas kamtibmas, khususnya di wilayah Maluku. PNO-12
22 Feb 2026, 17:35 WIT
Pelni Timika Luncurkan Diskon 30% Tiket Mudik Lebaran, Siapkan Tiga Armada Kapal
Papuanewsonline.com, Timika – Dalam rangka Hari Raya Idul
Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang
Timika meluncurkan program stimulus ekonomi dengan memberikan potongan harga
tiket kapal laut sebesar 30 persen untuk kelas ekonomi. Kepala Cabang Pelni
Timika Sigit Sujatmoko menjelaskan bahwa penawaran diskon ini berlaku untuk
pembelian tiket dengan jadwal keberangkatan mulai 11 Maret hingga 5 April 2026."Diskon 30 persen diberikan berdasarkan harga pokok
tiket, tidak termasuk biaya pass penumpang dan asuransi," ungkap Sigit. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat
memudahkan masyarakat memperoleh tiket dengan harga lebih terjangkau sekaligus
memberikan dorongan pada perputaran ekonomi daerah menjelang musim mudik
Lebaran. "Jika sebelum tanggal 5 April kuota atau tiket program
stimulus habis terjual, maka harga tiket akan kembali ke tarif normal.
Pemesanan tiket promo ini sudah bisa dilakukan mulai saat ini," jelasnya.Pelni Timika mengimbau masyarakat yang ingin memanfaatkan
penawaran spesial tersebut untuk segera melakukan pemesanan agar tidak
kehabisan kuota. Untuk menampung arus mudik Lebaran tahun ini, pihaknya telah
menyiapkan tiga armada kapal, yaitu KM Leuser, KM Sirimau, dan KM Tatamailau. "KM Leuser akan melakukan keberangkatan terakhir pada
24 Februari, namun masyarakat tidak perlu khawatir karena KM Sirimau dan KM
Tatamailau siap melanjutkan layanan mudik," ujar Sigit.Saat ini, KM Tatamailau sedang menjalani proses docking
rutin tahunan untuk memastikan kesiapan layanan dan keamanan perjalanan. Jadwal
operasional terbaru kapal tersebut akan diumumkan setelah mendapatkan penetapan
resmi dari kantor pusat Pelni."Perkiraan KM Tatamailau akan melakukan pemberangkatan
pada 6 Maret dan 11 Maret, sedangkan KM Sirimau dijadwalkan pada 19
Maret," jelasnya. Dengan dua pilihan kapal yang tersedia, diharapkan
masyarakat dapat memilih jadwal perjalanan sesuai kebutuhan sehingga tidak
terjadi penumpukan penumpang. "Kami berharap seluruh masyarakat bisa mudik dengan
nyaman bersama keluarga tanpa harus mengalami kemacetan atau keterbatasan
pilihan kapal," pungkasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
21 Feb 2026, 18:12 WIT
PERTAMINA PASTIKAN KETERSEDIAAN BBM TETAP AMAN SELAMA RAMADHAN DI PAPUA
Papuanewsonline.com, Jayapura – Pertamina Patra Niaga
memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Papua dalam kondisi
aman dan terjaga dengan baik selama bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah. Langkah
ini dilakukan untuk memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terkait pasokan
energi pokok selama periode ibadah dan persiapan Hari Raya Idul Fitri.Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional
Papua Maluku Awan Raharjo menjelaskan bahwa perencanaan antisipasi ketersediaan
BBM telah dilakukan sejak awal Februari. Wilayah Maluku dan Papua memiliki tantangan tersendiri
terkait pendistribusian ke wilayah kepulauan dan pegunungan, sehingga pihaknya
memastikan stok di seluruh terminal BBM tetap terjaga sebagai dasar kelancaran
distribusi hingga ke lapisan masyarakat. "Kita fokus menjaga ketahanan stok di terminal-terminal
sebagai fondasi untuk memastikan pasokan lancar ke semua titik
penyaluran," ujarnya.Pada hari pertama puasa, rata-rata ketahanan stok di 21
terminal BBM yang tersebar di wilayah Maluku dan Papua berada pada level yang
aman. Rinciannya, jenis solar dan dekslite memiliki ketahanan stok sekitar 11
hari, pertalite mencapai 26 hari, pertamax 29 hari, sementara minyak tanah
serta avtur mencapai 21 hari. "Angka ketahanan stok ini bersifat dinamis mengikuti
alur suplai masuk dan penyaluran ke SPBU, agen minyak tanah, serta kebutuhan
penerbangan, namun sudah diatur dengan matang agar pasokan tetap terjaga,"
jelasnya.Selain menjamin ketersediaan BBM, Pertamina juga
meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh SPBU selama Ramadhan dengan menjaga
kebersihan fasilitas, khususnya toilet dan mushola, serta memastikan
perlengkapan ibadah dalam kondisi layak. "Masyarakat yang membutuhkan informasi layanan atau
memiliki keluhan dapat menghubungi pusat kontak Pertamina yang siap melayani
setiap saat," pungkasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
21 Feb 2026, 02:08 WIT
IUPK Freeport Diperpanjang, Pemerintah RI Teken MoU Pasca 2041
Papuanewsonline.com, Washington – Pemerintah Republik
Indonesia telah secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait
perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI)
yang akan berlaku setelah tahun 2041. Penandatanganan kesepakatan strategis ini
dilakukan pada 18 Februari 2026 di Washington, D.C., Amerika Serikat, dengan
diwakili oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dari
pemerintah Indonesia, President and CEO Kathleen Quirk dari Freeport-McMoRan
Inc., serta Presiden Direktur Tony Wenas dari PT Freeport Indonesia.Acara penandatanganan MoU tersebut disaksikan langsung oleh
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tony Wenas menjelaskan bahwa kesepahaman ini menjadi langkah
penting untuk menjamin kelangsungan operasi tambang dan investasi jangka
panjang setelah masa izin yang berlaku saat ini berakhir pada tahun 2041. Ia menambahkan bahwa optimalisasi pemanfaatan sumber daya
alam melalui kegiatan eksplorasi yang mendetail akan meningkatkan cadangan
mineral serta memastikan kesinambungan produksi Freeport di masa depan."Kesepahaman ini menjadi landasan strategis untuk
memastikan keberlanjutan operasi dan investasi dalam jangka panjang, dengan
mengoptimalkan potensi sumber daya yang telah teridentifikasi melalui
eksplorasi mendalam," ujar Tony dalam keterangan tertulis(19/2/26).Melalui MoU ini juga ditegaskan akan adanya penambahan
kepemilikan saham pemerintah Indonesia di PT Freeport Indonesia sebesar 12
persen setelah tahun 2041.Perpanjangan izin tambang ini diharapkan dapat menjaga
kontribusi ekonomi yang signifikan bagi negara dan masyarakat Papua. Penerimaan
negara diperkirakan mencapai sekitar US$6 miliar atau setara Rp90 triliun per
tahun dengan asumsi harga komoditas saat ini. Selain itu, diperkirakan sekitar Rp14 triliun akan mengalir
ke pemerintah daerah, keberlanjutan lapangan kerja bagi sekitar 30 ribu tenaga
kerja tetap dapat terjaga, serta program pengembangan masyarakat mencapai
sekitar Rp2 triliun per tahun. Tony menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang disepakati
sejalan dengan amanat UUD 1945 bahwa pengelolaan sumber daya alam harus
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Penulis: Jid
Editor: GF
21 Feb 2026, 01:56 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
