Bayang-Bayang Rp 6 M Dan Lonjakan Rp 8 M: Ada Apa Di Balik Anggaran Pilkada Mimika?

MIMIKA, Papuanewsonline.com — Pengelolaan anggaran Pilkada di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, kini berada di bawah sorotan tajam. Sejumlah informasi yang beredar dari sumber internal memunculkan berbagai pertanyaan serius mengenai transparansi, mekanisme pengambilan keputusan, hingga dugaan pembengkakan anggaran dalam beberapa kegiatan penting.

Isu yang mencuat tidak main-main: kegiatan bernilai miliaran rupiah yang disebut tidak tercantum dalam rencana awal, lonjakan anggaran debat publik yang fantastis, hingga dugaan perjalanan dinas fiktif.

Pertanyaannya kini mengarah langsung ke meja para komisioner KPU Mimika: siapa yang sebenarnya mengendalikan penggunaan anggaran Pilkada bernilai miliaran rupiah itu?

Pesta Rakyat Rp 6 M Dipertanyakan

Sorotan pertama tertuju pada kegiatan bertajuk “Pesta Rakyat” yang disebut memiliki pagu hampir Rp 6 miliar.

Seorang sumber internal KPU Mimika kepada Papuanewsonline.com, Kamis dini hari (5/3/2026) sekitar pukul 02.30 WIT, mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut diduga tidak tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) awal Pilkada.

“Pertanyaannya sederhana. Apakah kegiatan ini pernah diputuskan melalui pleno resmi komisioner KPU Mimika? Kalau iya, mana berita acara plenonya? Kalau tidak, atas dasar apa kegiatan bernilai miliaran rupiah itu bisa dijalankan?” ujar sumber tersebut.

Dalam tata kelola anggaran lembaga publik, setiap perubahan kegiatan maupun penambahan anggaran seharusnya diputuskan melalui mekanisme resmi dan kolektif.

“Kalau prosedur itu tidak dilalui, publik berhak menduga ada keputusan sepihak yang melampaui kewenangan,” tegasnya.

Debat Publik Melonjak: Rp800 Juta Jadi Rp8 Miliar

Tak kalah mencengangkan adalah perubahan anggaran untuk kegiatan debat publik Pilkada Mimika.

Menurut sumber tersebut, anggaran awal debat publik disebut hanya sekitar Rp800 juta. Namun dalam perjalanannya, nilai itu dikabarkan melonjak hingga Rp8 miliar.

Lonjakan hampir sepuluh kali lipat ini memunculkan tanda tanya besar.

“Apa yang sebenarnya berubah? Apakah konsep acara? Skala produksi? Atau ada komponen anggaran yang tiba-tiba membengkak tanpa penjelasan transparan?” kata sumber itu.

Pertanyaan lain yang mengemuka adalah apakah perubahan anggaran tersebut pernah diputuskan melalui pleno resmi komisioner.

“Apakah seluruh komisioner mengetahui dan menyetujui perubahan itu? Atau justru ada keputusan yang diambil oleh pihak tertentu lalu dibungkus sebagai keputusan kolektif?” ujarnya.

Dugaan Intervensi Penunjukan Pihak Ketiga

Isu lain yang mencuat adalah dugaan keterlibatan komisioner dalam menentukan pihak ketiga pelaksana kegiatan.

Padahal dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, penunjukan rekanan memiliki aturan yang jelas dan tidak boleh diputuskan secara sepihak.

“Publik perlu tahu, apakah pernah ada komisioner yang secara langsung menentukan atau mengarahkan siapa rekanan yang harus mengerjakan kegiatan tertentu?” kata sumber tersebut.

Jika benar terjadi, tindakan semacam itu dinilai berpotensi menabrak aturan pengadaan yang berlaku.

Perjalanan Dinas Fiktif dan Dugaan Mark-Up

Selain persoalan kegiatan dan pengadaan, isu lain yang mulai menjadi pembicaraan adalah dugaan perjalanan dinas fiktif.

Sumber menyebut ada pertanyaan mengenai pencairan dana perjalanan dinas yang realisasinya tidak sepenuhnya jelas.

“Apakah benar ada perjalanan dinas yang dananya dicairkan tetapi kegiatannya tidak dilaksanakan secara utuh?” ujarnya.

Tak hanya itu, muncul pula dugaan mark-up anggaran serta kegiatan yang dipertanyakan keberadaannya.

“Misalnya surat perintah tugas hanya untuk dua orang, tetapi yang difasilitasi empat atau lima orang. Ini tentu perlu dijelaskan secara terbuka,” katanya.

Publik Menunggu Penjelasan

Deretan pertanyaan tersebut kini menjadi sorotan publik Mimika. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk menjawab berbagai spekulasi yang berkembang.

Jika seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran memang sesuai prosedur, maka para komisioner KPU Mimika dinilai tidak perlu ragu membuka dokumen dan mekanisme pengambilan keputusan secara terbuka.

Namun jika ditemukan pelanggaran, maka persoalan ini berpotensi berujung pada konsekuensi hukum yang serius.

Pilkada bukan sekadar pesta demokrasi. Ia juga merupakan ujian integritas bagi penyelenggara pemilu.

Ketika anggaran miliaran rupiah dipertanyakan publik, maka yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi itu sendiri.

Kini publik Mimika menunggu jawaban, apakah KPU siap membuka semuanya, atau memilih diam di tengah badai pertanyaan?

Penulis: Nerius Rahabav