Papuanewsonline.com
BERITA Pendidikan & Kesehatan
Homepage
Tukang Pangkas Rambut Ditemukan Meninggal di Kamar Kos, Diduga Karena Sakit
Papuanewsonline.com, Timika – Seorang pria paruh baya bernama
Bambang (55) ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam kamar kosnya di kawasan
Pasar Minggu, SP 1, pada Kamis sore (25/6/2026). Kejadian ini dibenarkan oleh
Kapolsek Mimika Baru, AKP Mattinetta, saat dikonfirmasi pada malam harinya.Menurut keterangan yang diperoleh, peristiwa bermula ketika saksi
bernama HFE mendatangi kamar korban sekitar pukul 17.30 WIT untuk mengajaknya
menghadiri pengajian yasinan. Karena tidak ada jawaban, saksi pun meminta bantuan dua tetangga.
Setelah mengintip lewat lubang ventilasi, mereka melihat korban terbaring tanpa
sadar, lalu segera mendobrak pintu dan mendapati korban sudah meninggal.Bambang dikenal sebagai tukang pangkas rambut yang bekerja di
wilayah SP 1. Ia tinggal sendiri di Timika, sementara istri dan anaknya menetap
di Kabupaten Tumanggung. Terakhir kali ia terlihat bekerja adalah pada Rabu (24/6) sekitar
pukul 12.00 WIT. Saksi lain menyebutkan bahwa pada sore harinya, korban sempat
terlihat berbaring di Mushollah Al-Amin sambil mengeluhkan demam dan menggigil.Ia bahkan disarankan untuk segera berobat, namun belum sempat
melakukannya sebelum ditemukan meninggal keesokan harinya. Berdasarkan pemeriksaan di tempat kejadian oleh tim Inafis, tidak
ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dugaan sementara, Bambang meninggal dunia akibat sakit yang
dideritanya. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Jun 2026, 03:39 WIT
BRIDA Mimika Dorong Ekosistem Riset Terbuka dan Berbasis Data
Papuanewsonline.com, Mimika – Kepala Badan Riset dan Inovasi
Daerah (BRIDA) Kabupaten Mimika, Slamet Sutejo, menekankan pentingnya membangun
ekosistem riset yang terbuka, kolaboratif, dan mampu memberikan manfaat nyata
bagi masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan penguatan
kapasitas riset dan advokasi yang melibatkan berbagai unsur masyarakat sipil,
akademisi, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lokal di Timika.Slamet mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut karena dinilai
sejalan dengan kebutuhan daerah dalam memperkuat budaya riset, inovasi, dan
advokasi yang didasarkan pada data serta fakta lapangan.Menurutnya, perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan
(artificial intelligence/AI) telah membuka banyak peluang dalam pengelolaan
informasi dan pengetahuan. Namun demikian, pemanfaatan teknologi harus tetap
diimbangi dengan verifikasi langsung di lapangan agar hasil kajian yang
dihasilkan tetap akurat.Ia mengingatkan bahwa aktor-aktor lokal perlu mampu beradaptasi
dengan kemajuan teknologi tanpa kehilangan kemampuan membaca realitas sosial
yang berkembang di masyarakat.“Penggunaan AI dan teknologi informasi harus tetap didukung data
nyata dari lapangan agar tidak menghasilkan kesimpulan yang meleset, bias, atau
keliru,” kata Slamet dalam Workshop Penguatan Riset, Advokasi, dan Pengembangan
Jejaring Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil Papua yang diselenggarakan
oleh Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Hotel Horison Diana Timika,
Kamis (25/6/2026).Slamet menjelaskan, BRIDA Kabupaten Mimika saat ini tengah
mendorong keterbukaan akses terhadap berbagai hasil penelitian, inovasi, dan
kajian daerah agar dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, mahasiswa,
akademisi, organisasi lokal, maupun pemangku kepentingan lainnya.Menurut dia, selama ini berbagai hasil kajian yang dihasilkan
pemerintah masih tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD),
sehingga belum seluruhnya mudah diakses oleh publik. Karena itu, diperlukan
sistem pengelolaan data riset yang lebih terintegrasi dan terbuka.Ia menilai keterbukaan informasi riset akan memperkuat kualitas
pengambilan keputusan sekaligus mendorong lahirnya kolaborasi yang lebih luas
antara pemerintah dan masyarakat.Selain itu, Slamet mengajak perguruan tinggi, mahasiswa,
organisasi masyarakat, hingga komunitas lokal untuk berperan aktif dalam
membangun ekosistem riset daerah melalui berbagai hasil penelitian, skripsi,
kajian organisasi, maupun riset berbasis komunitas.Menurutnya, hasil-hasil penelitian lokal memiliki nilai strategis
sebagai sumber referensi yang dapat memperkaya pengetahuan dan memperkuat dasar
penyusunan kebijakan pembangunan.“Hasil riset lokal dapat menjadi rujukan bersama, bukan untuk
disalin, tetapi untuk memperkaya referensi dan memperkuat dasar penyusunan
kebijakan,” katanya.Ia juga menegaskan bahwa kegiatan riset tidak selalu membutuhkan
anggaran besar. Yang terpenting adalah kemampuan memahami persoalan yang
dihadapi masyarakat, mendengar aspirasi warga, mengolah data yang tersedia,
serta menyesuaikannya dengan kondisi aktual di lapangan.Slamet menilai pembangunan budaya riset harus menjadi tanggung
jawab bersama dan tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah ataupun OPD
semata.Karena itu, BRIDA Mimika membuka ruang kolaborasi bagi seluruh
pihak yang memiliki hasil kajian atau penelitian agar dapat dikoordinasikan dan
dikelola secara lebih baik.Ia mengajak para peneliti, akademisi, mahasiswa, serta organisasi
masyarakat yang memiliki hasil riset untuk berkoordinasi dengan BRIDA sehingga
hasil kajian tersebut dapat terdokumentasi, diakses publik, dan dimanfaatkan
sebagai sumber pengetahuan bersama.Lebih lanjut, Slamet menekankan bahwa riset dan inovasi daerah
harus mampu menghasilkan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat dan tidak
berhenti sebagai dokumen administratif semata.Menurutnya, keberhasilan pembangunan riset daerah diukur dari
sejauh mana hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab kebutuhan
masyarakat serta mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.Di akhir penyampaiannya, ia berharap ekosistem riset yang sedang
dibangun di Kabupaten Mimika dapat berkembang menjadi model kolaborasi yang
bermanfaat tidak hanya bagi daerah tersebut, tetapi juga dapat menjadi contoh
bagi wilayah lain di Tanah Papua.“Ekosistem riset di Mimika diharapkan dapat memberi manfaat bukan
hanya bagi Kabupaten Mimika, tetapi juga dapat direplikasi oleh daerah lain di
Papua,” pungkasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Jun 2026, 03:31 WIT
Bantuan Pangan Bapanas Mulai Disalurkan ke 568 Keluarga di Kampung Nawaripi
Papuanewsonline.com, Timika – Sebanyak 568 Kepala Keluarga
di Kampung Nawaripi menerima bantuan beras dan minyak goreng dari Badan Pangan
Nasional (Bapanas) untuk periode Februari–Maret 2026. Penyaluran bantuan ini
dimulai sejak Selasa (23/6/2026), dan hingga hari kedua pelaksanaannya, Rabu
(24/6), sudah tercatat hampir 200 kepala keluarga yang telah mengambil haknya.Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun, menjelaskan
pembagian dilakukan secara ketat mengacu pada daftar resmi yang dikirim
pemerintah pusat melalui Bulog Timika. Setiap keluarga penerima mendapatkan
jatah masing-masing 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. “Bantuan hanya diberikan kepada nama yang tercantum dalam
daftar, tidak ada penambahan penerima di luar ketentuan,” tegasnya.Norman mengimbau warga yang belum menerima bantuan untuk
segera datang ke lokasi penyaluran di Warkop Nawaripi pada jam kerja, yaitu
mulai pukul 09.00 WIT. Ia mengingatkan agar tidak datang di siang hari mengingat
petugas juga memiliki waktu istirahat yang harus dihormati.Untuk memastikan keabsahan data, setiap warga yang datang
wajib membawa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga sebagai bukti identitas.
Langkah ini dilakukan agar penyaluran berjalan tertib, tepat
sasaran, dan tidak terjadi kesalahan penyerahan bantuan. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Jun 2026, 17:56 WIT
Mama Aliana Diizinkan Pulang Usai Dirawat, Pemda Intan Jaya Sesalkan Insiden Ledakan
Papuanewsonline.com, Nabire – Mama Aliana Pogau, salah satu
korban ledakan pada 18 Juni lalu di Kampung Danggoa, Distrik Agisiga, Intan
Jaya, telah diizinkan pulang setelah menjalani perawatan intensif di RSUD
Nabire. Bersama Mama Otopina Hogajau, keduanya awalnya dievakuasi ke RSUD Intan
Jaya, sebelum Mama Aliana dirujuk ke Nabire guna mendapatkan penanganan lebih
lanjut.Naftali Maisini dari Tim Kemanusiaan Pemkab Intan Jaya
menyampaikan rasa syukur atas perkembangan kondisi korban. “Selama hampir satu minggu menjalani perawatan, kini Mama
Aliana diperbolehkan kembali ke rumah. Seluruh biaya pengobatan ditanggung
sepenuhnya oleh pemerintah daerah, dan kami akan segera mengantarnya pulang ke
kampung halaman,” ujarnya.Sementara itu, Bupati Intan Jaya Aner Maisini menyatakan
penyesalan mendalam atas peristiwa yang menimpa warga sipil tersebut. Ia menegaskan bahwa upaya menciptakan suasana damai telah
terus dilakukan, namun kejadian ini berpotensi menimbulkan keresahan dan
mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keamanan daerah.Pemerintah daerah meminta penjelasan terbuka serta evaluasi
menyeluruh agar insiden serupa tidak terulang. “Setiap tindakan pengamanan harus mengutamakan keselamatan
warga dan dilakukan secara profesional. Kami juga mengharapkan aparat
mengedepankan pendekatan yang manusiawi dalam menjalankan tugasnya,” tegas
Bupati. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Jun 2026, 17:14 WIT
Yohanis Nussy: Papua Harus Jadi Produsen Pengetahuan untuk Kebijakan yang Melindungi Warga
Papuanewsonline.com, Timika — Pegiat Advokasi Papua
sekaligus penulis buku Transformasi Papua, Yohanis S. Nussy, menegaskan bahwa
masa depan perlindungan warga sipil Papua harus dibangun dari kekuatan
pengetahuan lokal. Menurutnya, Papua harus menjadi produsen data, penggerak
advokasi, dan penentu arah kebijakan.Hal itu disampaikan Nussy dalam paparannya pada kegiatan
Workshop Penguatan Riset Advokasi dan Pengembangan Jaringan Aktor Lokal dalam
Perlindungan Warga Sipil Papua yang diselenggarakan oleh Yayasan Merah Pusaka
Stratejik Indonesia (MPSI) di Horison Diana Hotel Timika, Kamis (25/6/2026).Dalam materi bertajuk “Membangun Kapasitas RAJA Lokal:
Riset, Advokasi, Jejaring Aktor”, Nussy menekankan pentingnya membangun
kekuatan aktor lokal Papua melalui tiga pilar utama, yakni riset, advokasi, dan
jejaring aktor. Ketiganya, kata dia, harus menjadi fondasi perubahan kebijakan
yang berbasis bukti dan berpihak pada keselamatan warga sipil.“Papua tidak boleh selamanya hanya menjadi objek riset dan
objek kebijakan. Putra-putri Papua harus menjadi subjek utama pembangunan,
produsen pengetahuan, dan pengawal kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan
masyarakat,” tegas Nussy.Menurut Nussy, tantangan Papua tidak bisa dijawab dengan
pendekatan seragam dari luar. Papua memiliki kompleksitas geopolitik, sosial,
budaya, dan geografis yang menuntut pendekatan spesifik lokal. Karena itu,
pengetahuan yang lahir dari masyarakat Papua sendiri harus ditempatkan sebagai
dasar dalam membaca masalah dan menyusun solusi.Ia menyebut, aktor lokal Papua harus memiliki kapasitas
untuk mengubah data lapangan menjadi bukti, bukti menjadi narasi kebijakan, dan
narasi kebijakan menjadi rekomendasi yang dapat diterima oleh pengambil
keputusan. Dengan begitu, advokasi tidak berhenti sebagai suara protes, tetapi
menjadi kerja strategis yang mampu memengaruhi kebijakan publik.“Data adalah senjata demokrasi. Bukan untuk menyerang,
tetapi untuk memastikan kebijakan maupun kritik tidak dibangun di atas
prasangka, asumsi, atau kepentingan sepihak,” ujarnya.Nussy menjelaskan bahwa riset advokasi harus dimulai dari
identifikasi masalah yang nyata di masyarakat. Ia menekankan pentingnya riset
kebijakan, riset partisipatif, dan bank data lokal sebagai fondasi advokasi
yang kuat. Menurutnya, masyarakat akar rumput, tokoh adat, komunitas lokal,
akademisi, jurnalis, dan organisasi sipil harus dilibatkan sebagai sumber utama
pengetahuan.Ia juga menilai bahwa kerja advokasi Papua perlu
meninggalkan pola reaktif. Aktor lokal harus mampu menyusun policy brief yang
tajam, ringkas, berbasis data, serta menawarkan solusi konkret kepada
pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.“Keluhan warga harus naik kelas menjadi dokumen kebijakan.
Aspirasi masyarakat harus diolah menjadi rekomendasi. Jika tidak, suara rakyat
hanya akan terdengar sesaat, lalu hilang dalam hiruk-pikuk politik,” kata
Nussy.Dalam paparannya, Nussy juga menyoroti pentingnya manajemen
jejaring aktor. Menurutnya, perlindungan warga sipil Papua tidak mungkin
dilakukan oleh satu kelompok saja. Dibutuhkan pemetaan aktor, pembangunan
kepercayaan, dan kolaborasi antara masyarakat sipil, tokoh adat, gereja,
akademisi, media, pemerintah daerah, dan lembaga kebijakan.Ia menekankan bahwa jejaring bukan sekadar kumpulan nama
atau organisasi, tetapi ekosistem kerja yang harus dibangun dengan
transparansi, konsistensi, dan tujuan bersama. Jejaring yang kuat, kata dia, akan membuat advokasi lebih
tahan terhadap tekanan, fragmentasi, dan hambatan struktural.“Gerakan yang berjalan sendiri akan mudah dipatahkan. Tetapi
gerakan yang dibangun dengan riset, jejaring, dan nilai bersama akan punya daya
tahan panjang,” ucapnya.Nussy juga mengingatkan bahwa aktor lokal Papua menghadapi
tantangan serius dalam ruang sipil, mulai dari penyempitan ruang demokrasi,
ancaman keamanan fisik dan digital, hingga fragmentasi kelompok kepentingan. Karena itu, ia mendorong adanya mekanisme perlindungan
mandiri bagi para pembela hak warga, termasuk perlindungan fisik, keamanan
digital, dukungan hukum, dan sistem peringatan dini berbasis komunitas.“Perlindungan warga sipil tidak hanya berarti merespons
setelah terjadi masalah, tetapi juga membangun daya tahan masyarakat agar mampu
mendeteksi risiko sejak dini dan keamanan manusia harus menjadi prioritas utama
dalam setiap kerja advokasi”, terangnya. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Jun 2026, 08:10 WIT
Tokoh Media Papua Nilai Literasi Digital dan Verifikasi Informasi Jadi Kunci Advokasi Berbasis Data
Papuanewsonline.com, Mimika - Tokoh Media Papua yang juga
Direktur Media Seputar Papua, Misbah Latuapo, menegaskan pentingnya literasi
digital dan tanggung jawab dalam menyebarluaskan informasi di tengah derasnya
arus informasi digital yang berkembang saat ini.Hal tersebut disampaikannya dalam Workshop Penguatan Riset,
Advokasi, dan Pengembangan Jejaring Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil
Papua yang diselenggarakan oleh Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di
Hotel Horison Diana Timika, Kamis (25/6/2026).Menurut Misbah, perkembangan media sosial, aplikasi
percakapan, hingga kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) telah
mempercepat penyebaran informasi. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga
meningkatkan risiko beredarnya informasi yang tidak terverifikasi dan
berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.“Di era digital saat ini, tanggung jawab menyampaikan
informasi yang benar bukan hanya berada di tangan jurnalis profesional, tetapi
juga seluruh masyarakat yang aktif menggunakan media sosial. Karena itu, budaya
verifikasi harus menjadi kebiasaan bersama sebelum membagikan informasi kepada
publik,” ujar Misbah.Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai
maupun meneruskan informasi, foto, video, atau narasi yang beredar di media
sosial dan grup percakapan tanpa melakukan pengecekan fakta terlebih dahulu. "Penyebaran informasi yang tidak akurat dapat memicu
konflik sosial, membentuk persepsi yang keliru, bahkan berpotensi menimbulkan
persoalan hukum.Misbah juga menyoroti penggunaan teknologi kecerdasan buatan
yang kini semakin luas dimanfaatkan masyarakat", tandasnya. Menurutnya, AI dapat membantu mempercepat akses informasi,
tetapi hasil yang ditampilkan tidak selalu benar dan tetap membutuhkan proses
verifikasi melalui sumber-sumber yang kredibel.“AI hanyalah alat bantu. Informasi yang dihasilkan tetap
harus diuji, diperiksa sumbernya, dan dibandingkan dengan data lain yang dapat
dipertanggungjawabkan. Jangan sampai teknologi justru membuat kita malas
melakukan pengecekan fakta,” katanya.Dalam paparannya, Misbah menjelaskan perbedaan mendasar
antara jurnalis profesional dan jurnalis warga. Ia menuturkan, jurnalis
profesional bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik, proses verifikasi, dan
mekanisme redaksi yang ketat."Citizens journalisme memiliki peran penting dalam
mendokumentasikan peristiwa, namun sering kali belum melalui proses verifikasi
yang memadai", tegasnya. Ia menilai peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami
etika informasi menjadi kebutuhan penting, terutama bagi organisasi kepemudaan,
komunitas masyarakat sipil, dan aktor lokal yang aktif melakukan advokasi
berbagai isu publik di Papua.Lebih lanjut, Misbah menekankan bahwa media sosial
seharusnya dimanfaatkan sebagai ruang edukasi, advokasi, dan penyebaran
informasi yang konstruktif, bukan sekadar untuk mengejar popularitas atau
jumlah tayangan.“Setiap informasi yang kita unggah harus memiliki manfaat
sosial. Pertanyaannya sederhana, apakah informasi itu membantu menyelesaikan
masalah atau justru memperkeruh keadaan. Kesadaran ini penting agar media
sosial menjadi instrumen pembangunan masyarakat,” ujarnya.Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan riset dalam produksi
konten publik, termasuk film dokumenter. Menurutnya, dokumenter yang baik tidak
cukup hanya menampilkan fakta visual, tetapi harus didukung data, narasumber
yang kredibel, konteks persoalan, serta menawarkan perspektif solusi.Misbah menilai masih banyak organisasi kepemudaan dan
kelompok masyarakat yang aktif mengangkat isu kebijakan publik, namun belum
didukung data yang kuat dan saluran komunikasi yang efektif kepada para
pengambil kebijakan. "Kedepan diharapkan kerja advokasi selalu dibangun di
atas fondasi riset yang kredibel dan komunikasi publik yang bertanggung
jawab", tuturnya. Misbah mengajak seluruh peserta untuk menjadikan informasi
sebagai instrumen perubahan sosial yang positif. Ia juga mendorong kolaborasi antara media, lembaga riset,
pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil guna memperkuat
budaya riset dan advokasi berbasis data di Papua.“Perubahan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat harus
dibangun melalui data yang valid, informasi yang akurat, dan kolaborasi yang
kuat antaraktor lokal. Di sinilah pentingnya sinergi antara media, peneliti,
dan masyarakat sipil untuk menghadirkan advokasi yang lebih efektif dan
berdampak,” kata Misbah. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Jun 2026, 08:06 WIT
Dinkes Mimika Luncurkan Program MCU Khusus dengan Anggaran Lebih Rp3 Miliar
Papuanewsonline.com, Timika – Dinas Kesehatan Kabupaten
Mimika menyiapkan program Medical Check Up (MCU) khusus yang lebih lengkap dan
menyasar kelompok sasaran tertentu. Program ini akan diluncurkan secara
serentak di 10 puskesmas wilayah perkotaan mulai 1 Juli 2026 mendatang, dengan
anggaran yang dialokasikan lebih dari Rp3 miliar.Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
Dinkes Mimika, Feika Rande Ratu, menjelaskan program ini menyasar sebanyak
1.731 peserta. (24/6/26) Sasarannya meliputi pelajar Orang Asli Papua yang akan
melanjutkan pendidikan, kader kesehatan, kepala kampung, tokoh agama, serta
tokoh masyarakat.“Berbeda dengan program MCU biasa yang menjangkau 1.000
orang, program ini memiliki paket pemeriksaan yang lebih mendalam,” ujarnya.Paket layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan dada,
perut, mata, dan jantung. Mekanisme pelaksanaannya dimulai dari puskesmas; jika
ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut, peserta akan dirujuk
ke Rumah Sakit Umum Daerah Mimika untuk pemeriksaan menggunakan peralatan medis
yang lebih lengkap.Setiap peserta mendapatkan layanan senilai sekitar Rp1,5
juta. Program ini dirancang untuk mempercepat deteksi dini berbagai penyakit,
sehingga penanganan dapat dilakukan lebih awal dan risiko komplikasi dapat
ditekan seminimal mungkin. Penulis: Jid
Editor: GF
25 Jun 2026, 07:31 WIT
Dinkes Mimika Sosialisasikan MCU bagi Usia Produktif, Cegah Penyakit Sejak Dini
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika
melalui Dinas Kesehatan menggelar sosialisasi Medical Check Up (MCU) bagi
kelompok usia produktif tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan
kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin guna mendukung
kualitas hidup dan produktivitas warga.Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Gotfried Maturbongs,
menegaskan bahwa kelompok usia produktif memiliki peran sangat strategis dalam
pembangunan daerah. (24/6/26) “Kesehatan yang prima menjadi modal utama agar masyarakat
dapat bekerja, berkarya, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan
Mimika,” ujarnya.Ia menjelaskan bahwa banyak penyakit tidak menular seperti
tekanan darah tinggi, diabetes, hingga gangguan jantung sering kali tidak
menimbulkan gejala jelas pada tahap awal. Akibatnya, kondisi ini baru terdeteksi ketika sudah memasuki
tahap lanjut dan membutuhkan penanganan yang lebih berat.“MCU menjadi cara efektif untuk mendeteksi risiko atau
penyakit sejak dini. Dengan pemeriksaan rutin, pencegahan dan pengobatan bisa
dilakukan lebih cepat sehingga risiko komplikasi dapat dihindari,” tambahnya. Ia juga berharap peserta dapat menyebarkan informasi ini ke
keluarga dan lingkungan sekitar agar manfaatnya meluas. Penulis: Jid
Editor: GF
24 Jun 2026, 18:19 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
