Papuanewsonline.com
BERITA Pendidikan & Kesehatan
Homepage
Buka Pendidikan Bintara Polri 2026, Wakapolda Maluku: SDM Unggul Jadi Kunci Transformasi Polri
Papuanewsonline.com, Ambon – Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.Si. secara resmi membuka Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Maluku, Negeri Passo, Senin (20/7/2026). Pembukaan pendidikan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program nasional Polri dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang profesional, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu memperkuat kualitas pelayanan publik di era transformasi digital.Upacara pembukaan berlangsung khidmat di Lapangan SPN Polda Maluku dengan dihadiri Irwasda Polda Maluku, para Pejabat Utama Polda Maluku, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Pengurus Bhayangkari Ranting SPN Polda Maluku, orang tua dan wali siswa, Pejabat Negeri Passo, serta Saniri Negeri Passo.Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda membacakan amanat Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri yang menegaskan bahwa pendidikan pembentukan tahun ini merupakan tonggak penting reformasi pendidikan Polri melalui penerapan Outcome-Based Education (OBE), yaitu sistem pendidikan yang berorientasi pada pencapaian kompetensi nyata lulusan sesuai kebutuhan organisasi dan masyarakat.Sebanyak 56 peserta didik resmi mengikuti pendidikan selama lima bulan, mulai 20 Juli hingga 16 Desember 2026, yang terdiri atas 50 Bintara SPKT, dua Bintara Polair, dua Bintara Bakomsus Penyidik, satu Bintara Bakomsus Humas, dan satu Bintara Rekpro.Secara nasional, pendidikan pembentukan Bintara Polri TA 2026 diikuti 4.792 peserta didik, terdiri atas 708 Polisi Wanita (Polwan) yang menjalani pendidikan di Sepolwan Lemdiklat Polri serta 4.084 Polisi Pria yang mengikuti pendidikan di 31 SPN Polda di seluruh Indonesia.Dalam amanat Kalemdiklat Polri ditegaskan bahwa kurikulum pendidikan kini tidak lagi berorientasi pada penyampaian materi semata, tetapi memastikan setiap lulusan memiliki kompetensi profesional, kemampuan berpikir kritis, literasi digital, komunikasi publik, kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat, hingga penguasaan teknologi kepolisian berbasis Artificial Intelligence (AI).Pendidikan tahun ini mengusung tema "Membangun Keutamaan Pendidikan Polri yang Berbasis Moral dan Literasi untuk Mendukung Program Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi yang Produktif serta Inklusif."Tema tersebut mencerminkan arah pembangunan SDM Polri yang tidak hanya tangguh dalam menjalankan tugas kepolisian, tetapi juga mampu mendukung agenda prioritas nasional melalui penguatan keamanan sebagai fondasi pembangunan.Dalam amanatnya juga ditegaskan bahwa lulusan Bintara SPKT nantinya akan menjadi garda terdepan pelayanan kepolisian karena merupakan personel pertama yang berinteraksi langsung dengan masyarakat saat menerima laporan maupun memberikan pelayanan kepolisian.Selain penguatan kompetensi teknis, pendidikan juga diarahkan membentuk karakter Bhayangkara yang menjunjung tinggi nilai Tribrata, Catur Prasetya, integritas, disiplin, kepemimpinan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta budaya pelayanan prima.Kalemdiklat Polri juga mengingatkan seluruh tenaga pendidik agar melaksanakan proses pembelajaran secara profesional tanpa kekerasan maupun perundungan."Pendidikan yang keras tidak harus kasar. Ketegasan harus membentuk karakter, bukan menumbuhkan dendam. Tekanan latihan harus memperkuat daya juang, bukan merusak fisik maupun mental peserta didik," demikian penegasan dalam amanat Kalemdiklat Polri.Usai upacara, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman menegaskan bahwa pendidikan pembentukan merupakan investasi strategis Polri dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang akan menentukan wajah pelayanan Polri di masa depan."Hari ini bukan sekadar membuka pendidikan, tetapi memulai proses melahirkan Bhayangkara-Bhayangkara muda yang akan menjadi wajah Polri di tengah masyarakat. Karena itu, pendidikan ini harus mampu membentuk personel yang profesional, berintegritas, humanis, disiplin, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi agar mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkeadilan," tegas Wakapolda.Menurutnya, lima bulan pendidikan di SPN Polda Maluku merupakan fase penting pembentukan karakter, kepemimpinan, etika profesi, serta kompetensi teknis yang akan menentukan kualitas pelayanan Polri di masa depan."SPKT merupakan pintu pertama pelayanan kepolisian. Karena itu lulusan yang dihasilkan harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, santun, memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," tambahnya.Wakapolda juga mengingatkan seluruh peserta didik agar mengikuti setiap tahapan pendidikan dengan penuh disiplin, semangat belajar, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya sebagai pedoman pengabdian kepada bangsa dan negara.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., menegaskan bahwa pembukaan pendidikan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian dari transformasi kelembagaan Polri yang menempatkan pembangunan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama."Pendidikan menjadi fondasi utama transformasi Polri Presisi. Melalui kurikulum berbasis Outcome-Based Education, kami memastikan setiap lulusan memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, menguasai perkembangan teknologi, memiliki kemampuan berpikir kritis, berintegritas, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang profesional dan humanis," jelas Rositah.Menurutnya, peningkatan kualitas SDM Polri merupakan investasi jangka panjang yang akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kemampuan Polri dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah."Polda Maluku berkomitmen mencetak Bhayangkara muda yang siap mengawal stabilitas keamanan, mendukung pembangunan nasional, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai implementasi nyata Polri Presisi," pungkasnya.Rangkaian upacara ditutup dengan Tradisi Penyiraman Air Kembang kepada seluruh peserta didik sebagai simbol penyucian niat, pembentukan karakter, dan tekad mengawali pengabdian sebagai insan Bhayangkara yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta semangat melayani masyarakat. PNO-12
22 Jul 2026, 11:51 WIT
Ketua GMKI Timika: Perguruan Tinggi di Mimika Adalah Investasi Peradaban, Bukan Beban Anggaran
Papuanewsonline.com, Mimika — Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Timika, Louis Fernando Afeanpah, menilai pembangunan perguruan tinggi di Kabupaten Mimika harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah, bukan sekadar beban terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Menurut Louis, Mimika sebagai salah satu daerah dengan kapasitas fiskal yang besar seharusnya mampu mewujudkan perguruan tinggi yang representatif untuk menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat sekaligus menyiapkan sumber daya manusia lokal yang kompetitif."Persoalan utamanya bukan pada ada atau tidaknya anggaran, tetapi bagaimana pemerintah daerah memandang pendidikan tinggi. Perguruan tinggi adalah investasi peradaban, bukan beban anggaran," ujar Louis dalam opini yang diterima Papuanewsonline.com.Ia mengatakan, selama ini banyak lulusan SMA di Mimika terpaksa melanjutkan pendidikan ke luar Papua dengan biaya yang tinggi karena keterbatasan akses pendidikan tinggi di daerah. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi paradoks bagi Mimika yang memiliki potensi ekonomi besar namun belum memiliki pusat pendidikan tinggi yang memadai.Louis menilai pemerintah daerah perlu mengubah orientasi pembangunan yang selama ini lebih banyak bertumpu pada pembangunan fisik menjadi pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan.Menurutnya, pendirian perguruan tinggi juga memiliki landasan hukum yang jelas melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.Selain itu, ia mengapresiasi langkah DPRK Mimika yang tengah mendorong penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat pembangunan sektor pendidikan di daerah.Louis juga mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) mengambil peran strategis dalam menyusun kajian akademik dan studi kelayakan sebagai dasar pendirian perguruan tinggi.Ia berpendapat model perguruan tinggi yang paling relevan bagi Mimika adalah perguruan tinggi vokasi atau politeknik berbasis sains terapan yang berorientasi pada kebutuhan industri dan potensi daerah, seperti teknologi pertambangan, logistik, teknik kelautan, pertanian, hingga administrasi publik."Perguruan tinggi harus mampu menjawab kebutuhan daerah, sehingga lulusannya siap bekerja dan mendukung pembangunan Mimika," katanya.Lebih lanjut, Louis menilai pembangunan perguruan tinggi juga dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap tenaga ahli dari luar serta memperkuat kapasitas riset dalam mendukung perumusan kebijakan publik berbasis data.Ia mengusulkan agar pemerintah daerah menyusun peta jalan pembangunan perguruan tinggi yang dimulai dengan penyelesaian Perda Pendidikan, penyusunan studi kelayakan oleh BRIDA, pembentukan skema pendanaan melalui APBD, Dana Otonomi Khusus dan sinergi dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga pembangunan kampus secara bertahap.Menurut Louis, keberadaan perguruan tinggi di Mimika bukan hanya untuk meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga menjadi fondasi bagi lahirnya kemandirian intelektual dan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan."Martabat sebuah daerah tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia yang dilahirkan. Karena itu, membangun perguruan tinggi merupakan investasi bagi masa depan Mimika," tutupnya.Penulis: BimEditor: OF
21 Jul 2026, 15:28 WIT
Mulai 20 Juli, Program MBG Kembali Disajikan Bagi Siswa Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika – Program unggulan pemerintah Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan kembali beroperasi secara penuh mulai 20 Juli 2026. Sebelumnya pelayanan sempat dihentikan sementara selama masa libur sekolah sesuai Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 guna efisiensi sekaligus melakukan penataan dan perbaikan menyeluruh sistem pelayanan.Pendamping Kepala Badan Gizi Nasional Regional Papua Tengah, Soeherman Bondar, menjelaskan meskipun nota dinas sudah mengatur tanggal mulai kembali pada 13 Juli, di Mimika penyesuaian dilakukan mengingat masih berlangsungnya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Peluncuran serentak dipastikan berjalan pada 20 Juli bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar efektif dan bagi dapur yang telah dinyatakan siap beroperasi.Ia menambahkan dari total 20 dapur pelayanan yang kini tersedia di Mimika, sebelumnya terdapat 11 dapur yang sempat ditangguhkan operasionalnya. Kini lima unit dapur telah kembali berfungsi dan siap melayani, sementara sisa lainnya akan dipersiapkan secara bertahap guna menjamin kualitas penyajian yang tetap terjaga baik, higienis, dan tepat guna.Mekanisme penyaluran pada tahun ajaran baru ini akan disesuaikan secara ketat dengan data resmi siswa yang meliputi nama lengkap beserta Nomor Induk Siswa Nasional. “Kami berharap data siswa baru segera diserahkan untuk segera didaftarkan, sedangkan siswa lama yang sudah tercatat dalam sistem dapat langsung dilayani sesuai daftar yang ada,” ujar Soeherman.Penulis: JidEditor: OF
19 Jul 2026, 23:17 WIT
Resmi Dilantik, Pengurus RMI NU Papua Tengah Siap Kembangkan Pendidikan Pesantren
Papuanewsonline.com, Mimika – Pengurus Wilayah Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) Provinsi Papua Tengah masa bakti 2020–2031 resmi dilantik pada Ahad, 19 Juli 2026 bertepatan dengan 4 Safar 1448 Hijriah. Acara pelantikan berlangsung di Kantor Cabang Pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Mimika, ditandai dengan pembacaan ikrar pengurus yang dipimpin langsung Sekretaris PWNU Papua Tengah, Ustadz Ibnu.Ketua PWNU Papua Tengah, Ustadz Imam Mawardi, menyambut baik terbentuknya kepengurusan ini. Menurutnya, RMI kini menjadi wadah utama yang mengakomodasi seluruh metode pembelajaran khas NU bagi para santri di wilayah Papua Tengah. Kehadiran lembaga ini juga menjadi kekuatan penting dalam menyukseskan berbagai kegiatan besar, salah satunya peringatan Hari Santri Nasional yang akan datang.Ketua RMI NU Papua Tengah yang baru dilantik, Ustadz Nasihin, menyampaikan komitmennya membangun pendidikan berbasis pesantren secara bertahap mulai dari jenjang paling dasar. “Kami mulai dari bawah, mulai Taman Belajar Qur’an hingga jenjang pesantren dengan metode yang disesuaikan dengan perkembangan anak,” ujarnya. Ia juga menjelaskan akan menjalin kerja sama strategis dengan Pondok Pesantren Langitan, Mabin, serta sistem Masa Bimbingan yang seluruhnya telah terhubung dan terkoordinasi langsung dari lembaga induknya.Cakupan pembinaan mencakup jenjang Taman Pendidikan Al-Qur’an, Taman Pendidikan Anak, hingga fasilitasi beasiswa yang disiapkan oleh Badan Wakaf NU untuk mendukung santri melanjutkan pendidikan ke pesantren maupun jenjang perguruan tinggi, semuanya terangkum dalam satu naungan organisasi yang teratur dan terarah.Penulis: JidEditor: OF
19 Jul 2026, 23:13 WIT
Aliansi Pemuda Amungsa Minta Dinas Pendidikan Perhatikan Sekolah PKBM Di Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika – Aliansi Pemuda Amungsa (APA) Kabupaten Mimika meminta kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika agar memberikan perhatian khusus kepada sekolah-sekolah Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang selama ini telah berperan aktif memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu.Dalam pernyataan sikapnya, APA menilai bahwa Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk sektor pendidikan harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, termasuk melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana pendidikan guna meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.Menurut APA, salah satu lembaga yang patut mendapat perhatian adalah Yayasan PKBM di SP2 Jalur 5, Distrik Mimika Baru, yang telah memberikan pendidikan kepada anak-anak dari tujuh suku di Kabupaten Mimika, terutama anak-anak Amungme dan Kamoro yang berasal dari keluarga kurang mampu.Oleh karena itu, APA meminta kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika agar segera turun langsung meninjau kondisi sekolah tersebut dan memberikan dukungan nyata melalui bantuan fasilitas pendidikan serta program pembinaan yang berkelanjutan.Aliansi Pemuda Amungsa meyakini bahwa pendidikan merupakan hak setiap anak sekaligus menjadi fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia Papua yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu menghadapi masa depan yang lebih baik.Melalui pernyataan sikap tersebut, APA berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap lembaga pendidikan nonformal yang telah berkontribusi dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Mimika."Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kemajuan pendidikan di Kabupaten Mimika."Penulis: JidEditor: OF
18 Jul 2026, 08:51 WIT
Hadapi Era Green Shipping, STIP Cetak 1.735 SDM Maritim Berdaya Saing Global
Papuanewsonline.com, Jakarta – Industri pelayaran dunia tengah mengalami transformasi besar. Digitalisasi kapal, otomatisasi sistem navigasi, penerapan teknologi rendah emisi, hingga target dekarbonisasi menuntut lahirnya sumber daya manusia maritim yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu menjawab tantangan keberlanjutan.Menjawab kebutuhan tersebut, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Indonesia meluluskan dan melepas 1.735 sumber daya manusia maritim di Jakarta, Kamis (16/7/2026). Lulusan terdiri atas 361 lulusan Program Diploma IV dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) serta 1.374 peserta Program Diklat Peningkatan Ahli Nautika dan Ahli Teknika Tingkat I sampai V. Para lulusan tersebut dipersiapkan untuk mengisi kebutuhan industri pelayaran nasional maupun internasional yang terus berkembang.Mewakili Menteri Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, mengatakan bahwa perubahan lanskap industri pelayaran global menuntut hadirnya SDM yang mampu menguasai teknologi sekaligus menjunjung tinggi keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan."Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Di tengah pesatnya transformasi industri pelayaran global, mulai dari digitalisasi, pemanfaatan teknologi cerdas, peningkatan standar keselamatan, hingga penerapan efisiensi energi dan perlindungan lingkungan, sektor maritim dituntut untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Karena itu, lulusan STIP harus mampu menjadi insan maritim yang profesional, adaptif, dan memiliki daya saing global," ujarnya.Ia menambahkan, penguatan kualitas SDM merupakan faktor strategis dalam mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk itu, pemerintah terus mendorong pengembangan pendidikan dan pelatihan maritim yang selaras dengan kebutuhan industri melalui pembaruan kurikulum, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi yang erat dengan dunia usaha dan dunia industri.Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP), Suharto, menegaskan bahwa transformasi sektor transportasi hanya dapat diwujudkan apabila didukung oleh sumber daya manusia yang unggul, inovatif, dan siap menghadapi perubahan."BPSDMP terus melakukan transformasi pendidikan vokasi transportasi agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Kami ingin melahirkan lulusan yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan yang mendorong keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan sektor transportasi. Penguatan kompetensi, karakter, serta kolaborasi dengan mitra industri dan institusi internasional akan terus menjadi prioritas kami dalam membangun SDM transportasi Indonesia yang berdaya saing global," katanya.Sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi di bawah Kementerian Perhubungan, STIP Indonesia telah menerapkan sistem pendidikan berbasis Outcome-Based Education (OBE) yang menitikberatkan pada pencapaian kompetensi lulusan sesuai kebutuhan industri. Taruna tidak hanya memperoleh pembelajaran di kelas, tetapi juga menjalani praktik di simulator, laboratorium, praktik berlayar di kapal niaga, hingga magang di perusahaan pelayaran dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).Ketua STIP Indonesia, Tri Cahyadi, mengatakan bahwa perubahan kebutuhan industri menjadi dasar utama dalam penyusunan sistem pembelajaran di STIP."Industri pelayaran membutuhkan SDM yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memahami standar internasional, sekaligus memiliki karakter dan integritas yang kuat. Karena itu, STIP terus memperkuat proses pembelajaran melalui pendekatan Outcome-Based Education, peningkatan kualitas praktik, serta memperluas kerja sama internasional agar lulusan memiliki pengalaman dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja," ujarnya.Komitmen tersebut tercermin dari berbagai capaian yang berhasil diraih STIP Indonesia. Pada tahun 2026, STIP memperoleh Akreditasi Internasional Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE) untuk bidang Engineering Technology and Similarity Named Programs. Selain itu, STIP aktif menjalin kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan maritim dunia, di antaranya World Maritime University (Swedia), Hochschule Flensburg University of Applied Sciences (Jerman), Jimei University (Tiongkok), Korea Maritime and Ocean University, serta berbagai organisasi maritim internasional melalui program pertukaran mahasiswa, dosen, pelatihan internasional, hingga pengembangan kompetensi di bidang dekarbonisasi pelayaran dan antikorupsi maritim.Mengusung tema "Navigating the Future: Seafarers as the Leaders in Maritime Technology and Guardians of the Environment", STIP menegaskan komitmennya dalam menyiapkan perwira transportasi laut yang mampu memimpin transformasi teknologi maritim sekaligus menjadi penjaga keberlanjutan lingkungan.Dengan bertambahnya 1.735 lulusan baru pada tahun ini, Indonesia semakin memperkuat ketersediaan SDM maritim yang profesional dan berdaya saing global. Kehadiran mereka diharapkan mampu mendukung pertumbuhan industri pelayaran nasional, memperkuat keselamatan pelayaran, serta menjawab kebutuhan tenaga profesional di tengah transformasi menuju industri maritim yang lebih digital, efisien, dan ramah lingkungan.Penulis: JidEditor: OF
16 Jul 2026, 21:47 WIT
Warga Kritik Kinerja Kadisdik Mimika: Jangan Hanya Duduk di Ruangan Ber-AC
Papuanewsonline.com, Timika, – Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Anton Welerubun, mendapat kritikan dari warga. Kritik tersebut dilayangkan terkait sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan minimnya pengawasan terhadap sekolah-sekolah di Mimika.Warga Mimika, Pogi Welerubun, menilai Kepala Dinas Pendidikan belum maksimal turun ke lapangan untuk melihat langsung persoalan yang terjadi di sekolah. Menurutnya, pejabat pendidikan tidak cukup hanya bekerja dari balik meja."Kepala dinas itu harus jeli, harus turun. Jangan terlalu banyak duduk di dalam ruangan ber-AC lalu berpangku tangan. Turun langsung ke lapangan, lihat," kata Pogi saat dihubungi melalui sambungan telepon WhatsApp, Kamis (16/7/2026).Soroti Penerimaan Siswa di SMA Negeri 6 TimikaPogi secara khusus menyoroti proses penerimaan siswa baru di SMA Negeri 6 Timika. Ia menemukan adanya siswa dari luar zona yang diterima, sementara warga yang berdomisili di sekitar Pasar Sentral dan Nayaro justru ditolak."Harusnya didahulukan yang di seputaran situ dulu. Baru bisa terima dari SP 13, SP 12, Mapurujaya. Bukan langsung serobotan saja masuk. Itu kepala dinas harus lihat hal-hal seperti begitu," ujarnya.Ia khawatir, jika Dinas Pendidikan berdiam diri, proses penerimaan siswa rawan terjadi praktik kolusi dan pungutan liar."Kalau dibiarkan, penerimaan bisa berdasarkan kedekatan atau uang," kata dia.Antrean Formulir dan Dugaan PungutanSelain masalah zonasi, Pogi juga menyoroti proses pembagian formulir pendaftaran yang dinilai tidak tertib dan tidak transparan.Menurutnya, orang tua siswa harus mengantre sejak pukul 04.00 WIT tanpa adanya sistem nomor antrean yang jelas."Guru-guru bagi formulir itu kadang lihat orang, keluarganya, baru dia kasih. Sementara orang antre dari jam 4 pagi sampai jam 9 lewat untuk dapat formulir. Itu rebutan seperti orang rebutan sembako. Tidak dibikin nomor antrean," tuturnya.Pogi juga menyinggung masih adanya dugaan pungutan biaya pendaftaran, padahal Pemerintah Kabupaten Mimika telah mencanangkan program sekolah gratis."Selama ini mungkin ada keluhan-keluhan dari sekolah-sekolah. Masalah pendidikan, ada yang gratis, ada yang masih dibayar dengan pungutan-pungutan seperti daftar mesti dibayar," tegasnya.Ia berharap Kepala Dinas Pendidikan segera melakukan evaluasi menyeluruh dan turun langsung memantau kondisi sekolah agar sistem pendidikan di Mimika berjalan adil dan transparan.Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Anton Welerubun, belum berhasil dikonfirmasi.Penulis: HendrikEditor. : Gf
16 Jul 2026, 14:51 WIT
Seperti Apa Pergaulan Anak di Boarding School? Ini Faktanya
Papuanewsonline.com, Mimika - “Pergaulan di asrama seperti apa?”, pertanyaan yang hampir pasti ditanyakan setiap orang tua yang mempertimbangkan boarding school. Jawabannya bergantung pada sistem sekolah. Di boarding school yang baik, pergaulan didesain: teman sekamar dirotasi, konflik dimediasi, dan aktivitas bersama membangun ikatan yang sehat. Untuk lebih detailnya, Anda bisa baca penjelasannya di artikel ini. Pertanyaan Paling Sering: Bagaimana Pergaulan di Asrama?Pengertian boarding school selama ini selalu erat stigmanya dengan sistem yang teratur dan aman bagi siswa. Tidak heran jika pergaulan juga menjadi concern ketika anak sekolah. Apalagi di beberapa asrama bisa terjadi perundungan yang akhirnya memberikan kejadian traumatis bagi siswa. Tetapi, perlu ditekankan, “tidak semua sekolah”, melainkan hanya “beberapa sekolah yang sistem pendidikannya tidak terkontrol dengan baik”. Berbeda dengan sistem asrama di Boarding School yang justru sistem pengawasan dilakukan oleh pembina asrama dan pembina akademik hingga 24 jam. Dengan begitu, anak tetap terkontrol dan bila terjadi konflik, bisa segera dimediasi oleh pembina asrama maupun guru di sekolah. Sistem yang Membentuk Pergaulan PositifBanyak sistem dan kegiatan di asrama yang tanpa disadari sebenarnya dapat membentuk pergaulan positif antar sesama, misalnya:1. Rotasi Teman SekamarSetiap 3 atau 6 bulan sekali, setidaknya harus ada rotasi kamar, agar siswa tidak berteman dengan orang yang sama dalam setiap periode. Ini juga mengajarkan mereka agar bisa beradaptasi dengan berbagai karakter sebelum menghadapi dunia luar. Secara tidak langsung, tentunya akan memperluas relasi sosial siswa. 2. Kegiatan Bersama: Olahraga, Ibadah, Study GroupIbadah tidak hanya berupa kegiatan spiritual biasa, namun dibaliknya ada momen kebersamaan terutama jika dijalankan bersama-sama. Begitu juga dengan kegiatan lainnya seperti olahraga dan study group. Interaksi yang terjadi jauh lebih positif dan juga terjaga. 3. Peran Pembina dalam Mediasi KonflikSecara teknis, pembina juga bertanggungjawab menjadi penengah dan pembimbing siswa terutama ketika terjadi konflik antar siswa. Pembina akan mengarahkan penyelesaian dengan cara baik-baik dan menjadikannya sebagai pembelajaran agar tidak terulang kembali. Nilai yang Tumbuh dari Kehidupan KomunalHidup bersama dalam 24 jam memang bukan hal yang mudah, terutama menghadapi orang dengan karakter berbeda. Namun, bukan soal itu, melainkan kita harus melihat nilai-nilai yang tumbuh setelah kebersamaan tersebut. Toleransi, Empati, dan Kerja SamaContohnya, toleransi, empat, dan kerjasama. Karena hidup dengan latar belakang dan kebiasaan berbeda, maka kita akan belajar untuk menerima dan menghargai perbedaan tersebut. Artinya, mengajarkan kita untuk bersikap toleransi. Begitu juga ketika teman merasa kesulitan, siswa akan belajar untuk memahami perasaannya atau bersikap empati dan membantu mereka. Dengan kebersamaan yang dilakukan setiap harinya, maka tumbuhlah sikap tanggung jawab dan mengutamakan kepentingan bersama daripada pribadi.Contoh: Kehidupan Sosial di SMA DwiwarnaNah, contoh kehidupan sosial di SMA Dwiwarna kurang lebih hampir sama dengan penjelasan sebelumnya. Sekolah ini juga menjalankan rangkaian kegiatan bersama-sama, mulai dari ibadah bersama di masjid, belajar kelompok di asrama, kegiatan keolahragaan, hingga keterlibatan pembina sebagai orang tua kedua di asrama. Rutinitas harian yang dilakukan siswa bersama-sama di asrama seperti piket harian, jadwal harian, makan bersama, dan kegiatan lainnya juga membentuk rasa kebersamaan dan rasa tanggung jawab sosial yang sangat kuat. Kegiatan bareng siswa di asrama bisa dilihat di TikTok @smadwiwarna, sedangkan cerita kehidupan asrama melalui Instagram @sma_dwiwarna.Tanda Boarding School dengan Lingkungan Sosial yang SehatMenilai lingkungan sosial itu sehat atau tidaknya bisa dinilai dari hubungan siswa dan pembina yang lebih terbuka, tidak ada kelompok yang mendominasi/ mengucilkan satu sama lain, siswa mudah beradaptasi, siswa diajarkan cara menyelesaikan masalah dengan baik-baik, banyak kegiatan positif, suasana belajar selalu kondusif dan tetap suportif meski tengah berkompetisi, interaksi antara siswa sangat natural, dan siswa terlihat sangat percaya diri dan aktif untuk berteman dengan siapa saja. Oleh karena itu, bagi orang tua, sebelum menentukan pilihan sekolah, memahami pengertian boarding school sangat penting agar tahu bedanya dengan sekolah reguler. Perlu dicatat juga, bahwa sistem boarding school yang baik tentu akan menjaga pergaulan siswa-siswanya selama di sekolah. Sebab itu, orang tua harus riset mendalam lagi terkait sekolah tujuannya. Untuk informasi seputar SMA Dwiwarna, Anda bisa mengunjungi laman resmi websitenya.Editor: OF
15 Jul 2026, 13:27 WIT
Mimika Miliki Payung Hukum Air Bersih: Draf Ranperda Diserahkan UNICEF, Jamin Layanan Berkelanjutan
Papuanewsonline.com, Mimika - Sebuah tonggak sejarah baru terukir di lantai dua Kantor Pusat Pemerintahan Mimika, Selasa pagi. Pemerintah Kabupaten Mimika secara resmi menerima penyerahan draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dari UNICEF Papua. Langkah krusial ini menjadi kunci masa depan layanan air bersih dan sanitasi bagi ratusan ribu warga, sekaligus melengkapi pengelolaan infrastruktur yang selama ini dibangun PT Freeport Indonesia dan jaringan PDAM yang melayani 14 ribu sambungan, namun belum memiliki landasan hukum yang jelas. (14/7/26) Kegiatan penting ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, jajaran pimpinan daerah, Ketua BAPEMPERDA DPRK Mimika Iwan Anwar, perwakilan UNICEF Papua, PT Freeport Indonesia, serta berbagai mitra pembangunan. Selama enam bulan terakhir, sejak Januari 2026, penyusunan draf ini dilakukan melalui diskusi mendalam, konsultasi dengan lima direktorat di berbagai kementerian terkait, serta melibatkan partisipasi masyarakat guna memastikan aturan yang dihasilkan kuat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.Perwakilan UNICEF Papua, Reza, menegaskan bahwa air bersih dan sanitasi adalah hak asasi manusia yang diakui dunia internasional.“Infrastruktur saja tak cukup, layanan ini ibarat tubuh yang butuh tulang, ia butuh regulasi, kelembagaan yang jelas, dan sistem pendanaan yang kuat agar tetap hidup dan bermanfaat selamanya,” ujarnya. Draf ini disusun agar Mimika memiliki landasan yang setara dengan kota-kota maju di Indonesia, sehingga pengelolaan air dapat berjalan secara profesional dan mandiri.Wakil Bupati Emanuel Kemong menyambut langkah ini dengan penuh antusiasme, menekankan pentingnya sinergi semua pihak demi mewujudkan Mimika yang sehat dan bersih. Sementara itu, Ketua BAPEMPERDA Iwan Anwar menegaskan keseriusan DPRK untuk segera membahas dan mengesahkan draf ini tahun ini juga, meskipun padat agenda. Ia menyoroti kondisi sumur yang mulai tercemar di beberapa wilayah, serta menekankan agar lembaga pengelola nantinya dikelola oleh putra daerah yang berkompeten demi menjaga kepentingan warga selamanya.Penyerahan dokumen ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan langkah nyata menjamin masa depan warga. Dengan payung hukum yang kokoh, kekayaan sumber daya alam Mimika kini disertai pula jaminan pelayanan dasar yang layak, beradab, dan dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang secara berkelanjutan.Penulis: JidEditor: OF
15 Jul 2026, 09:05 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
