Pemerintah Provinsi Papua Awasi Ketat Netralitas ASN dalam PSU Pilgub Papua
Ini merupakan peringatan keras kepada seluruh ASN agar tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis
Papuanewsonline.com - 15 Jul 2025, 18:16 WIT
Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Menjelang PSU Pilgub Papua, Pemerintah Provinsi Papua secara tegas mengawasi secara ketat netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua.
Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Papua, Danny Korwa, memberikan peringatan keras kepada seluruh ASN agar tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis.
Korwa menekankan pentingnya peran ASN dalam menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Netralitas ASN merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” tegasnya. (15/7/25)
Ia menambahkan bahwa aturan tersebut secara jelas menegaskan kewajiban ASN untuk bersikap netral dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah, termasuk PSU Pilgub Papua.
" Pelanggaran terhadap netralitas tersebut akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan disiplin yang berlaku," Ucapnya.
Selain mengacu pada UU dan PP, Danny juga menyebutkan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN yang ditandatangani oleh sejumlah kementerian dan lembaga pengawas pemilu.
" SKB ini memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai pengawasan netralitas ASN. Sehingga ASN yang melanggar prinsip netralitas dan terjun terlibat politik praktis dalam PSU Pilgub, maka akan dikenakan sanksi tegas, mulai dari sangsi sedang hingga berat.
Danny mengimbau agar seluruh ASN senantiasa menjaga profesionalisme dan tidak berpihak kepada pasangan calon mana pun.
“Sikap netralitas sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintahan,” Sorotnya.
Danny juga mengajak masyarakat untuk aktif menggunakan hak pilihnya dalam PSU Pilgub Papua mendatang demi memastikan proses demokrasi berjalan dengan aman, baik dan lancar.
"Mari kita hadir di TPS untuk memilih pemimpin yang akan mengawal pembangunan di Papua lima tahun mendatang," Ajaknya. ( Jidan )
