Kemenko Polkam Kawal Pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan di Papua Selatan
Merauke dipilih karena batas maritim terbagi menjadi dua. Pertama, batas maritim antara Indonesia dan Papua Nugini yang ditetapkan melalui Indonesia-PNG Maritime Boundary Agreement pada tahun 1980. Kedua, batas maritim anatara Indonesia dengan Australia d
Papuanewsonline.com - 11 Jul 2025, 17:17 WIT
Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan
Papuanewsonline.com, Merauke -,
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa mengawal pembentukan Batalyon Teritorial Pembangungan (BTP) terutama di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Asdep Kekuatan, Kemampuan dan Kerja Sama Pertahanan, Brigjen TNI (Mar.) Kresno Pratowo mengatakan Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembentukan batalyon ini berfokus pada penyiapan alat dan kondisi juang, serta mendukung percepatan pembangunan nasional, khususnya di bidang infrastruktur, pertanian, dan kesehatan.
" Merauke dipilih karena batas maritim terbagi menjadi dua. Pertama, batas maritim antara Indonesia dan Papua Nugini yang ditetapkan melalui Indonesia-PNG Maritime Boundary Agreement pada tahun 1980. Kedua, batas maritim anatara Indonesia dengan Australia diwilayah Merauke yang diatur dalam Australia-Indonesia Maritime Treaty tahun 1997," ucap Brigjen Kresno saat melaksanakan serangkaian On The Spot (OTS) di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Jumat (11/7/2025).
Kresno menyampaikan bahwa Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari rapat dan rekomendasi yang telah dilaksanakan di tahun 2024, terkait Pembentukan serta Penggelaran Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Nasional yang Tersinkronisasi.
Ia menjelaskan Pelaksanaan OTS ini untuk mengidentifikasi permasalahan di bidang kekuatan, kemampuan dan kerja sama pertahanan terutama dalam pembentukan BTP, melibatkan Forkopimda Provinsi Papua Selatan, Pemkab Merauke, Satuan TNI AD, AL, dan AU di Merauke.
Pada kesempatan ini, Diketahui Brigjen Kresno juga mengunjungi lapangan Lantamal XI Merauke dan Lanud DMA Merauke, dengan tujuan untuk mengetahui gelar satuan dan pelaksanaan pengamanan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga di Provinsi Papua Selatan, serta hal-hal yang menonjol dan permasalahan aspek matra laut dan udara.
Selain itu, Ia juga mengunjungi lapangan dan monitoring di Yonif 801/KYK dan Yonif 802/WMJ. Secara garis besar kondisi yang ada pada Batalyon Teritorial yang telah tergelar di wilayah Papua Selatan dana akan kembali di gelar 3 Batalyon Teritorial di wilayah Papua Selatan.
“Kami dari Kemenko Polkam dan Pak Estu selaku perwakilan dari Kemhan datang ke sini untuk memberikan support dan melakukan identifikasi permasalahan yang ada terkait Pembangunan BTP,” kata Kresno Pratowo.
Kresno menyatakan bahwa Kemenko Polkam akan terus mengawal pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan sebagai wujud dari RPJMN tahun 2025-2029, serta memasukkan pertahanan pada Prioritas Nasional (PN) 2 yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.(Ning)
