logo-website
Minggu, 05 Okt 2025,  WIT
BERITA Pendidikan & Kesehatan Homepage
Sampah Jadi Uang! Pemkab Mimika Resmikan Bank Sampah, Botol Plastik Dibeli Rp3 Ribu/Kilo Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika resmi meluncurkan program Bank Sampah di Distrik Mimika Baru, sebagai bagian dari upaya serius menangani permasalahan sampah yang kian mengkhawatirkan. Peresmian berlangsung semarak di Lapangan Jayanti, Kelurahan Sempan, pada Jumat (3/10/25), dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, perangkat daerah, serta para pegiat lingkungan. Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam sambutannya menegaskan bahwa masalah sampah di Mimika telah memasuki tahap darurat. Data mencatat, setiap hari terdapat lebih dari 100 ton sampah yang dihasilkan dari tiga distrik perkotaan: Mimika Baru, Wania, dan Kuala Kencana. “Kalau 1 kilo sampah dihargai Rp1.000 saja, maka potensi perputaran uang bisa mencapai Rp100 juta per hari. Artinya, sampah ini bukan sekadar masalah, tetapi juga peluang ekonomi besar,” ujar Bupati. Melalui Bank Sampah, Pemkab Mimika ingin mengubah paradigma masyarakat bahwa sampah tidak hanya sekadar limbah yang mengotori lingkungan, melainkan juga sumber penghasilan baru. “Kita harus mulai mengangkat, mengumpulkan, dan mengolah sampah dengan cara yang benar. Dengan Bank Sampah, sampah bukan lagi beban, tetapi bisa jadi uang. Inilah yang kita launching hari ini,” tegas Bupati Johannes. Ia juga memberikan apresiasi tinggi kepada Kepala Distrik Mimika Baru, Joel Luhukay, atas inisiatif dan langkah cepat dalam mengawal program ini. Sebagai langkah awal, Bank Sampah akan membeli berbagai jenis sampah anorganik dengan harga yang bervariasi. Untuk botol plastik air mineral, harganya ditetapkan Rp3.000 per kilogram, sementara untuk tutup botol dan jenis plastik lain memiliki harga berbeda. “Saya berharap masyarakat ke depan tidak lagi membuang sampah sembarangan, tapi justru berburu sampah untuk dijual ke Bank Sampah. Mulai dari rumah, mari kita pilah sampah organik, anorganik, dan sampah kayu,” pesan Bupati dengan penuh semangat. Kepala Distrik Mimika Baru, Joel Luhukay, menjelaskan bahwa program Bank Sampah sejatinya telah dimulai sejak 1 Juli 2025 dengan merekrut 22 tenaga pemilah sampah yang ditugaskan di kelurahan-kelurahan. Mereka memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, sosialisasi, serta menggerakkan masyarakat untuk disiplin memilah sampah sejak dari rumah tangga. “Tujuannya bukan hanya kebersihan lingkungan, tapi juga memberdayakan masyarakat agar melihat sampah sebagai aset ekonomi,” ungkap Joel. Program ini diharapkan dapat menjadi momentum perubahan besar bagi Mimika dalam mengatasi masalah persampahan. Dengan dukungan masyarakat, Pemkab Mimika optimis bahwa Bank Sampah akan mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sekaligus menciptakan peluang usaha baru, terutama bagi kelompok ekonomi kecil dan rumah tangga. Bupati menutup peresmian dengan penuh keyakinan, “Mari kita jadikan Mimika sebagai contoh daerah yang berhasil mengubah tantangan menjadi peluang. Dari sampah, lahirlah nilai ekonomi, dari kebersihan, lahirlah kesehatan, dan dari kesadaran, lahirlah masa depan yang lebih baik.”       Penulis: Jid Editor: GF 03 Okt 2025, 20:37 WIT
Jaga Pengelolaan SPPG, Kepala BGN: Ikuti Standar Polri Terapkan Rapid Test Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke depan akan dilengkapi dengan perangkat rapid test sebagai langkah pencegahan kasus keracunan makanan. Ia menegaskan, kebijakan ini selaras dengan instruksi Presiden, sekaligus mencontoh praktik baik yang sudah diterapkan SPPG di bawah Polri.“Kalau kita lihat, bangunan yang dikelola Polri itu memang memenuhi standar yang baik. Selain itu, sebelum makanan dibagikan, mereka melakukan rapid test terlebih dahulu,” jelas Dadan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).Ia menambahkan, arahan Presiden menekankan bahwa seluruh SPPG harus mengikuti pola pengelolaan seperti SPPG milik Polri, baik dari sisi fasilitas maupun prosedur keamanan pangan. “Instruksi Presiden jelas, seluruh dapur nantinya akan menerapkan sistem yang sama,” tegasnya.Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago, juga menyinggung pengelolaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Polri. Menurutnya, dengan jumlah sekitar 600 SPPG, Polri terbukti mampu menjaga standar pelayanan sehingga tidak ada laporan kasus keracunan yang menimpa penerima manfaat.“Tidak penting siapa yang memiliki dapur, apakah politisi, Polri, atau TNI. Yang terpenting adalah tanggung jawab dalam menjalankan standar yang sudah ditetapkan,” ujar Irma saat rapat kerja bersama BGN dan Menteri Kesehatan.Irma menegaskan, SPPG Polri bisa menjadi contoh bagi pengelolaan dapur bergizi gratis lainnya karena dinilai sesuai prosedur dan bebas kasus. PNO-12 03 Okt 2025, 11:23 WIT
Gudang Mebel di Jalan Bougenville Ludes Dilalap Api, Warga Timika Panik Saat Kobaran Membesar Papuanewsonline.com, Timika — Kepanikan melanda warga Jalan Bougenville, Distrik Mimika Baru, Timika, Papua Tengah, pada Kamis (2/10/2025) dini hari. Tepat pukul 02.20 WIT, gudang mebel dua lantai milik Ahmat Abidol terbakar hebat. Api berkobar cepat, melalap lantai dua bangunan ruko, disertai kepulan asap tebal yang membumbung ke udara. Sejumlah warga yang tinggal di sekitar lokasi berhamburan keluar rumah saat mendengar suara letupan dan melihat cahaya api yang membesar. Beberapa di antaranya mencoba membantu memindahkan barang-barang, namun kobaran yang kian membesar membuat upaya itu sulit dilakukan. Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mimika, Agustina Rahaded, membenarkan peristiwa kebakaran tersebut. Menurutnya, pihaknya langsung mengerahkan tujuh armada pemadam kebakaran untuk memadamkan api. “Kebakaran di Jalan Bougenville itu menimpa ruko milik Ahmat Abidol, yang difungsikan sebagai gudang mebel. Api melalap lantai dua bangunan. Korban jiwa nihil, hanya kerugian materil yang masih dalam pendataan,” ungkap Agustina saat dikonfirmasi, Kamis pagi. Proses pemadaman berlangsung cukup lama karena api sempat menyebar dengan cepat dan dikhawatirkan merembet ke bangunan sekitar. Berkat kesigapan petugas damkar dan bantuan warga, api berhasil dijinakkan menjelang pagi. Hingga berita ini diturunkan, penyebab kebakaran masih belum diketahui. Aparat kepolisian bersama tim BPBD masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik, namun hal itu belum dapat dipastikan. Agustina menambahkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pemilik ruko dan aparat setempat untuk mendata total kerugian yang ditimbulkan. “Jumlah kerugian belum bisa dipastikan karena proses pendataan masih berjalan,” katanya. Peristiwa ini menambah daftar panjang kebakaran ruko di wilayah Timika. Sejumlah warga berharap pemerintah daerah bisa meningkatkan kesiapsiagaan dan menambah fasilitas pencegahan kebakaran, mengingat banyak bangunan di kawasan tersebut difungsikan sebagai gudang maupun tempat usaha. “Api kalau sudah besar begini sangat berbahaya. Kami harap ada sistem peringatan dini atau alat pemadam ringan yang bisa tersedia di setiap ruko,” ujar salah satu warga setempat. Meski tidak ada korban jiwa, insiden ini tetap menyisakan duka mendalam bagi pemilik ruko karena seluruh isi gudang mebel dilaporkan ludes terbakar.     Penulis: JidEditor: GF 02 Okt 2025, 12:41 WIT
STIE Jambatan Bulan Resmi Bertransformasi Jadi Institut, Alumni Sambut dengan Apresiasi dan Dukungan Papuanewsonline.com, Timika – Kabar menggembirakan datang dari dunia pendidikan di Kabupaten Mimika. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambatan Bulan Timika kini resmi naik status menjadi Institut Jambatan Bulan, sebuah langkah besar yang diyakini akan membawa dampak signifikan bagi kemajuan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di daerah ini. Transformasi ini disambut hangat oleh berbagai pihak, tak terkecuali oleh para alumni yang tergabung dalam Ikatan Alumni (IKA) STIE Jambatan Bulan. Mereka menilai perubahan ini bukan hanya sekadar pergantian nama, melainkan tonggak sejarah yang menandai babak baru perjalanan almamater tercinta. Ketua IKA STIE Jambatan Bulan, Markus Ubro, S.E., menyampaikan apresiasinya atas pencapaian monumental tersebut. Dalam pesannya, Markus menyebut bahwa transformasi ini merupakan hasil kerja keras seluruh sivitas akademika yang patut dibanggakan. “Perubahan status ini bukan hanya soal nama, tetapi mencerminkan visi besar untuk membawa institusi kita ke arah yang lebih maju, progresif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Atas nama Ikatan Alumni STIE Jambatan Bulan, saya menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh sivitas akademika atas pencapaian luar biasa ini,” ujarnya pada Rabu (1/10/2025). Lebih jauh, Markus menekankan bahwa status institut membuka peluang lebih luas untuk pengembangan lembaga, baik melalui penambahan program studi baru, peningkatan kapasitas penelitian, maupun peningkatan mutu tenaga pengajar. “Kami yakin Institut Jambatan Bulan akan menjadi motor penggerak dalam mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki etika, integritas, dan semangat pengabdian yang kuat bagi masyarakat Mimika dan Papua pada umumnya,” tegasnya. Tak hanya memberikan apresiasi, IKA STIE Jambatan Bulan juga menegaskan komitmennya untuk terlibat langsung dalam mendukung transformasi ini. Sinergi alumni dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat jejaring, memberikan kontribusi nyata di lapangan kerja, serta mendukung pengembangan kelembagaan di masa depan. “Kami mengajak seluruh alumni untuk tetap terhubung, bergandengan tangan, dan berkontribusi nyata. Institut Jambatan Bulan adalah rumah besar kita bersama. Mari kita jaga, kembangkan, dan banggakan almamater ini, karena dari sinilah fondasi awal kita semua dibangun,” pungkas Markus. Perubahan status STIE Jambatan Bulan menjadi institut dipandang sebagai lompatan besar dalam dunia pendidikan Mimika, sekaligus menjadi harapan baru bagi generasi muda untuk meraih pendidikan tinggi yang lebih berkualitas dan kompetitif.       Penulis: Abim Editor: GF 02 Okt 2025, 00:39 WIT
Disdik Mimika Luruskan Polemik Bantuan Pendidikan Mahasiswa OAP: Penyaluran Dilakukan Bertahap Papuanewsonline.com, Timika – Setelah sempat memicu keresahan di kalangan mahasiswa, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Mimika akhirnya angkat bicara terkait polemik bantuan pendidikan bagi mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) dan Papua lainnya. Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Kabid SMP, SMA, dan SMK Disdik Mimika, Manto Ginting, menyusul aksi puluhan mahasiswa yang mendatangi kantor Disdik pada Rabu (1/10/2025). Menurut Manto, kesalahpahaman muncul akibat pemberitaan yang menyebutkan bantuan pendidikan disalurkan sekaligus dengan nominal Rp14 juta hingga Rp20 juta per mahasiswa. Padahal, kenyataannya bantuan tersebut memang direncanakan dalam dua tahap penyaluran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 275 Tahun 2025. “Para mahasiswa salah pengertian. Sejak awal kami sudah sampaikan bahwa penyaluran bantuan ini dibagi dua tahap. Jadi tidak langsung penuh seperti yang diberitakan,” tegas Manto Ginting. Selain soal persepsi nominal, Manto juga mengungkapkan adanya hambatan teknis yang menyebabkan sebagian mahasiswa belum menerima bantuan. Salah satunya adalah perbedaan rekening bank yang digunakan mahasiswa. Penyaluran dana dilakukan melalui Bank Papua, sementara banyak mahasiswa tercatat menggunakan rekening bank lain. “Selain itu, kami temukan ada 69 mahasiswa yang bermasalah dengan rekeningnya. Awalnya kami diberi waktu satu minggu untuk menyelesaikan, tapi pada praktiknya itu kembali ke mahasiswa masing-masing untuk mengurus rekening mereka,” jelasnya. Disdik Mimika menegaskan bahwa program bantuan pendidikan ini sudah melalui proses verifikasi yang panjang. Pada 2024, jumlah penerima tercatat hanya 231 mahasiswa. Namun setelah dilakukan pendataan ulang, jumlah mahasiswa penerima melonjak menjadi 1.047 orang yang terdiri dari mahasiswa OAP dan Papua lainnya. “Program ini mengalami pembenahan besar sejak dialihkan ke Disdik. Itu sebabnya jumlah penerima naik signifikan, karena kita lakukan verifikasi ulang dan validasi data,” terang Manto. Lebih jauh, Manto menekankan bahwa bantuan pendidikan ini sifatnya fleksibel untuk menunjang kebutuhan akademik mahasiswa, bukan hanya untuk pembayaran semester atau buku saja. “Bantuan ini tergantung kemampuan daerah, jadi tidak diatur harus bayar kuliah atau buku. Prinsipnya, bantuan ini untuk mendukung kebutuhan akademik mahasiswa agar mereka bisa tetap melanjutkan studi,” pungkasnya. Dengan penjelasan ini, Disdik Mimika berharap polemik yang sempat menimbulkan protes mahasiswa dapat mereda, dan seluruh penerima bisa segera memperoleh haknya sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.       Penulis: Jid Editor: GF 02 Okt 2025, 00:36 WIT
Mimika Dapat 20 Kuota Revitalisasi Sekolah dari Pemerintah Pusat, Dana Langsung Ke Rekening Sekolah Papuanewsonline.com, Timika – Pendidikan kembali menjadi sorotan di Kabupaten Mimika setelah pemerintah pusat resmi menetapkan 20 sekolah sebagai penerima program revitalisasi pendidikan tahun 2025. Program ini menghadirkan angin segar bagi dunia pendidikan di Mimika karena seluruh bantuan dana dikucurkan langsung ke rekening sekolah masing-masing. Namun, kabar gembira ini juga diwarnai nada kecewa dari Bupati Mimika, Johannes Rettob. Ia menyampaikan secara tegas bahwa Dinas Pendidikan (Disdik) Mimika kurang memberikan pendampingan teknis kepada sekolah-sekolah yang terpilih menerima bantuan revitalisasi. Dalam keterangannya, Bupati Johannes yang akrab disapa Jhon Rettob, menekankan bahwa revitalisasi sekolah bukan sekadar soal kucuran dana, tetapi juga soal bagaimana sekolah mampu melaksanakan program dengan benar sesuai regulasi. “Saya sesalkan tidak adanya pendampingan dari Disdik. Tidak mungkin saya (Bupati) lagi yang mendampingi program ini. Harusnya dinas hadir memberikan dukungan teknis agar sekolah tidak salah langkah,” ungkapnya, Selasa (30/9/2025). Bupati menambahkan, sekolah penerima bantuan tentu membutuhkan pendampingan terkait administrasi, perencanaan, hingga pelaporan agar dana revitalisasi bisa digunakan tepat sasaran. Mekanisme bantuan kali ini sedikit berbeda. Dana revitalisasi tidak lagi melalui pemerintah daerah atau dinas, melainkan langsung ditransfer ke rekening sekolah penerima. Dari 30 sekolah yang diusulkan oleh Pemkab Mimika, hanya 20 sekolah yang disetujui pemerintah pusat. “Kita usulkan 30 sekolah, tapi pusat hanya menyetujui 20 sekolah. Dan dana ini langsung dikirim ke rekening sekolah. Artinya sekolah harus benar-benar siap mengelola anggaran itu,” jelas Bupati Jhon. Langkah pemerintah pusat ini diyakini bisa mempercepat proses revitalisasi sekaligus meminimalisir birokrasi berbelit. Namun, konsekuensinya sekolah dituntut lebih mandiri dan transparan dalam penggunaan dana. Untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan, 20 kepala sekolah penerima kuota revitalisasi akan mendapatkan bimbingan langsung dari Kementerian Pendidikan. Bimbingan tersebut mencakup teknis pengelolaan anggaran, laporan penggunaan dana, hingga pengawasan pembangunan fasilitas sekolah. “Jadi nanti 20 kepala sekolah ini akan mendapat bimbingan dari Kementerian Pendidikan, yang mana bimbingan diberikan dalam bentuk teknis penggunaan anggaran,” tutur Bupati Jhon Rettob. Bupati Mimika berharap, meskipun tanpa pendampingan intens dari Disdik kabupaten, sekolah-sekolah penerima dapat memaksimalkan kesempatan ini demi meningkatkan mutu pendidikan di Mimika. Ia menegaskan bahwa keberhasilan revitalisasi sekolah akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas belajar siswa serta ketersediaan fasilitas pendidikan yang lebih layak. “Harapan kita, revitalisasi ini benar-benar membawa perubahan nyata. Bukan hanya bangunan sekolah yang bagus, tetapi juga kualitas pembelajaran dan semangat anak-anak kita untuk belajar semakin meningkat,” pungkasnya.  Penulis: Jid Editor: GF 02 Okt 2025, 00:29 WIT
Janji Manis Beasiswa Tak Sesuai Fakta, IPMAMI Geruduk dan Palang Kantor Dinas Pendidikan Mimika Papuanewsonline.com, Timika – Ketegangan mewarnai suasana di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika pada Rabu siang (1/10/2025), ketika puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Mimika (IPMAMI) melakukan aksi pemalangan. Gerakan ini merupakan bentuk kekecewaan atas kebijakan penyaluran beasiswa yang dinilai jauh dari janji manis Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Jenny Usmani, yang sebelumnya disampaikan melalui media. Dalam pernyataannya, Kadisdik menyebutkan bahwa dana beasiswa telah disalurkan dengan rincian: Rp20 juta untuk mahasiswa Amungme, Rp20 juta untuk Kamoro, serta Rp14 juta untuk lima suku kerabat. Namun kenyataan yang diterima mahasiswa ternyata berbeda jauh. Menurut pengakuan IPMAMI, beasiswa yang mereka terima hanya Rp10 juta untuk Amungme, Rp10 juta untuk Kamoro, dan Rp7 juta untuk lima suku kerabat. “Pernyataan di media tidak sesuai dengan kenyataan yang kami terima. Inilah alasan kami datang dan meminta penjelasan langsung dari Kepala Dinas,” tegas Fidel Ombak, koordinator lapangan aksi, dalam orasinya di depan kantor dinas. Selain menyoroti perbedaan nominal bantuan, mahasiswa juga mempermasalahkan keterlambatan dan kurangnya transparansi dalam daftar penerima beasiswa. Daftar yang baru ditempel di kantor dinas menyebutkan bahwa 69 mahasiswa terkendala berkas dan administrasi, hal ini semakin memperkuat kecurigaan mahasiswa akan adanya ketidakjelasan dalam proses penyaluran. Aksi ini berlangsung cukup panas dan sempat diwarnai keributan kecil antara mahasiswa dan aparat yang berjaga. Namun, IPMAMI menegaskan bahwa gerakan mereka tetap akan berlanjut dengan cara-cara damai sampai ada penjelasan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Dinas Pendidikan Mimika. “Kami tidak akan mundur sebelum ada transparansi. Mahasiswa tidak butuh janji kosong, kami butuh bukti nyata dan keadilan dalam distribusi beasiswa,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa dalam orasi lanjutan. Mahasiswa juga menyampaikan tuntutan agar Kepala Dinas segera membuka data secara jelas dan menghadirkan bukti realisasi anggaran. Mereka menilai, kebijakan pendidikan seharusnya berpihak pada kepentingan generasi muda, bukan justru memunculkan ketidakpastian dan polemik baru. Hingga berita ini diturunkan, pemalangan kantor masih berlangsung. Aktivitas pelayanan publik di Dinas Pendidikan Mimika pun terganggu akibat aksi mahasiswa tersebut. Situasi terus dipantau oleh aparat keamanan yang berjaga di lokasi untuk mengantisipasi potensi eskalasi lebih lanjut.       Penulis: Abim Editor: GF  01 Okt 2025, 22:13 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT