Diduga Ada Anggaran Siluman, Ketua DPRK Mimika Tutup Mulut Tentang Urgensi Bahas APBD-P di Bali
Kebijakan Pemerintah pusat, langsung dari Presiden Prabowo Subianto tentang efesiensi anggaran, tapi di Kabupaten ini aneh, malah bahas APBD-P di Bali dengan keluarkan anggaran miliaran rupiah
Papuanewsonline.com - 23 Agu 2025, 13:35 WIT
Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan
Papuanewsonline.com,Timika- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika Primus Natikapereyau tutup mulut dan tidak mau berkomentar tentang urgensi pembahasan APBD-P Mimika tahun 2025 di Bali.
Media ini berupaya melakukan konfirmasi kepada ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau tentang urgensi pembahasan APBD-P Mimika di Bali, namun tidak ditanggapi.
Hal ini menimbulkan spekukasi Diduga karena banyak disusupi anggaran siluman dalam APBD Perubahan tahun 2025, sehingga ketua DPRK Primus Natikapereyau tidak mau berkomentar.
Diketahui usai dibahas di Bali, DPRK Mimika resmi mengesahkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 senilai Rp. 6,8 triliun.
Keputusan itu diambil usai delapan fraksi DPRK Mimika menyatakan setuju dalam rapat paripurna IV masa sidang III yang berlangsung di Gedung DPRK Mimika, Jumat (22/8/2025).
Sebelum pengesahan APBD Perubahan, semua anggota DPRK Mimika dipimpin ketua DPRK Primus Natikapereyau dan seluruh OPD dipimpin Bupati Mimika Johanes Rettob berangkat ke Bali melakukan pembahasan APBD perubahan 2025 di sana, sekitar hampir 3 Minggu di Hotel mewah di Bali.
Pembahasan APBD diluar Kabupaten Mimika merupakan lose kontack dari pengawasan masyarakat, sehingga diduga banyak anggaran siluman dalam APBD Perubahan Tahun 2025 di Kabupaten Mimika.
Giyan Trika Pongbangka salah satu mahasiswa di Timika menyebutkan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Mimika tahun 2025 yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Mimika di Bali, dinilai rawan dengan anggaran 'siluman' atau anggaran yang disembunyikan dari publik Mimika karena tidak ada pengawasan.
Giyan mengatakan pembahasan APBD-P Mimika di Bali sebagai praktik yang tidak patut dilakukan, karena pembahasan anggaran seharusnya dilakukan di Kantor DPRD atau di tempat lain di wilayah Kabupaten Mimika.
" Kebijakan Pemerintah pusat, langsung dari Presiden Prabowo Subianto tentang efesiensi anggaran, tapi di Kabupaten ini aneh, malah bahas APBD-P di Bali dengan keluarkan anggaran miliaran rupiah, kemudian mereka kembali dan sahkan di Timika," ujar Giyan di Timika, Sabtu (23/8/2025).
Giyan menyatakan seharusnya pembahasan APBD-P dilaksanakn di Timika sehingga ada partisipasi dan pengawasan publik dari masyarakat Mimika.
" Apa urgensinya bahas APBD-P di Bali dan disahkan di Timika, kenapa tidak dibahas di Timika dan disahkan di Timika," sorot Giyan.
Giyan menjelaskan pembahasan APBD-P Mimika Tahun 2025 di Bali merupakan pemborosan anggaran.
" Ini bagian dari Pemborosan anggaran, dimana penggunaan dana secara tidak efektif, tidak efisien, dan tidak sesuai kebutuhan, yang mengakibatkan kerugian finansial dan tidak memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat," Pungkasnya.(Cori)
