logo-website
Minggu, 24 Agu 2025,  WIT

Bupati Mimika ‘Sentil’ Telkomsel: Internet Lumpuh, Rakyat Jangan Jadi Korban Diam-Diam!

Gangguan jaringan internet sejak 16 Agustus 2025 memukul sektor ekonomi dan sosial di Papua Selatan dan Papua Tengah. Bupati Mimika tegas meminta Telkomsel beri kompensasi nyata, bukan sekadar janji.

Papuanewsonline.com - 22 Agu 2025, 13:13 WIT

Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan

Bupati Mimika, Johannes Rettob, saat diwawancarai awak media di Timika. Rettob menegaskan Telkomsel wajib memberi kompensasi kepada masyarakat atas gangguan internet yang memukul sektor ekonomi, pendidikan, dan sosial di Papua.

Papuanewsonline.com, Mimika – Layanan internet di Papua Selatan dan Papua Tengah masih mengalami gangguan serius sejak 16 Agustus 2025. Kerusakan pada Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi-Maluku-Papua Cable System (SMPCS) ruas Sorong-Merauke menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu, terutama di sektor ekonomi digital, pendidikan, hingga komunikasi sehari-hari.


Dampak gangguan ini langsung dirasakan masyarakat luas. Usaha mikro dan kecil yang bergantung pada pemasaran online terhenti, transaksi perbankan digital tersendat, hingga proses belajar mengajar berbasis internet lumpuh.

Tidak tinggal diam, Bupati Mimika, Johannes Rettob, angkat bicara lantang menanggapi keluhan masyarakat yang merasa dirugikan. Dalam wawancara bersama awak media di Timika, Rettob menegaskan perlunya tanggung jawab dari pihak operator.

Bupati John, sapaan akrab Johannes Rettob, menilai Telkomsel sebagai anak perusahaan PT Telkom Indonesia tidak bisa lepas tangan. Menurutnya, gangguan internet bukan hanya sekadar gangguan teknis, tetapi telah berdampak langsung pada perekonomian rakyat.

“Harus ada kuota gratis bagi masyarakat setelah pemulihan jaringan internet. Harusnya ada kompensasi yang layak,” tegas Bupati John.

Ia menambahkan, kompensasi tersebut harus diberikan secara nyata, bukan sebatas wacana atau janji.

“Masyarakat kehilangan kesempatan untuk menjalankan usaha, belajar, dan berkomunikasi. Kerugian ini nyata. Jadi kompensasi juga harus nyata, sesuai kerugian yang dialami,” sambungnya.

Gangguan internet kali ini memperlihatkan betapa pentingnya infrastruktur digital di Tanah Papua. Tidak hanya aktivitas ekonomi yang terganggu, masyarakat juga kehilangan akses untuk berkomunikasi dengan keluarga di luar daerah, bahkan sulit mengakses layanan kesehatan dan informasi publik berbasis digital.

Kondisi ini menurut Bupati John menunjukkan perlunya evaluasi besar-besaran terhadap sistem layanan telekomunikasi di Papua, agar ke depan kejadian serupa tidak berulang.

Di sisi lain, Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menyampaikan harapan agar proses perbaikan jaringan serat optik Telkom Group bisa segera diselesaikan. PT Telkom Indonesia sendiri telah menyiapkan kapal khusus untuk memperbaiki SKKL yang mengalami kerusakan di dua titik koordinat ruas Sorong-Merauke.

Proses perbaikan akan dilaksanakan dalam dua tahap. Jika berjalan lancar, layanan internet di Papua Selatan dan Papua Tengah diharapkan segera kembali normal, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas tanpa hambatan.

Pernyataan tegas Bupati Mimika menjadi suara penting yang mewakili keresahan rakyat. Dengan menuntut kompensasi, pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat tidak hanya menjadi korban, tetapi juga mendapatkan haknya atas layanan publik yang seharusnya bisa diakses tanpa hambatan.

Gangguan ini sekaligus menjadi pelajaran bahwa infrastruktur digital harus mendapat perhatian serius, terutama di wilayah timur Indonesia yang masih sering menghadapi kendala konektivitas.

 

Penulis : Jidan

Editor : GF

Bagikan berita:
To Social Media :
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE