Bupati Mimika ‘Sentil’ Telkomsel: Internet Lumpuh, Rakyat Jangan Jadi Korban Diam-Diam!
Gangguan jaringan internet sejak 16 Agustus 2025 memukul sektor ekonomi dan sosial di Papua Selatan dan Papua Tengah. Bupati Mimika tegas meminta Telkomsel beri kompensasi nyata, bukan sekadar janji.
Papuanewsonline.com - 22 Agu 2025, 13:13 WIT
Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan

Papuanewsonline.com, Mimika – Layanan internet di Papua Selatan dan Papua Tengah masih mengalami gangguan serius sejak 16 Agustus 2025. Kerusakan pada Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi-Maluku-Papua Cable System (SMPCS) ruas Sorong-Merauke menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu, terutama di sektor ekonomi digital, pendidikan, hingga komunikasi sehari-hari.
Dampak gangguan ini langsung
dirasakan masyarakat luas. Usaha mikro dan kecil yang bergantung pada pemasaran
online terhenti, transaksi perbankan digital tersendat, hingga proses belajar
mengajar berbasis internet lumpuh.
Tidak tinggal diam, Bupati
Mimika, Johannes Rettob, angkat bicara lantang menanggapi keluhan masyarakat
yang merasa dirugikan. Dalam wawancara bersama awak media di Timika, Rettob
menegaskan perlunya tanggung jawab dari pihak operator.
Bupati John, sapaan akrab
Johannes Rettob, menilai Telkomsel sebagai anak perusahaan PT Telkom Indonesia
tidak bisa lepas tangan. Menurutnya, gangguan internet bukan hanya sekadar
gangguan teknis, tetapi telah berdampak langsung pada perekonomian rakyat.
“Harus ada kuota gratis bagi
masyarakat setelah pemulihan jaringan internet. Harusnya ada kompensasi yang
layak,” tegas Bupati John.
Ia menambahkan, kompensasi
tersebut harus diberikan secara nyata, bukan sebatas wacana atau janji.
“Masyarakat kehilangan
kesempatan untuk menjalankan usaha, belajar, dan berkomunikasi. Kerugian ini
nyata. Jadi kompensasi juga harus nyata, sesuai kerugian yang dialami,”
sambungnya.
Gangguan internet kali ini
memperlihatkan betapa pentingnya infrastruktur digital di Tanah Papua. Tidak
hanya aktivitas ekonomi yang terganggu, masyarakat juga kehilangan akses untuk
berkomunikasi dengan keluarga di luar daerah, bahkan sulit mengakses layanan
kesehatan dan informasi publik berbasis digital.
Kondisi ini menurut Bupati John
menunjukkan perlunya evaluasi besar-besaran terhadap sistem layanan
telekomunikasi di Papua, agar ke depan kejadian serupa tidak berulang.
Di sisi lain, Gubernur Papua
Tengah, Meki Fritz Nawipa, menyampaikan harapan agar proses perbaikan jaringan
serat optik Telkom Group bisa segera diselesaikan. PT Telkom Indonesia sendiri
telah menyiapkan kapal khusus untuk memperbaiki SKKL yang mengalami kerusakan
di dua titik koordinat ruas Sorong-Merauke.
Proses perbaikan akan
dilaksanakan dalam dua tahap. Jika berjalan lancar, layanan internet di Papua
Selatan dan Papua Tengah diharapkan segera kembali normal, sehingga masyarakat
bisa kembali beraktivitas tanpa hambatan.
Pernyataan tegas Bupati Mimika
menjadi suara penting yang mewakili keresahan rakyat. Dengan menuntut
kompensasi, pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat tidak hanya menjadi
korban, tetapi juga mendapatkan haknya atas layanan publik yang seharusnya bisa
diakses tanpa hambatan.
Gangguan ini sekaligus menjadi
pelajaran bahwa infrastruktur digital harus mendapat perhatian serius, terutama
di wilayah timur Indonesia yang masih sering menghadapi kendala konektivitas.
Penulis : Jidan
Editor : GF