Masyarakat Adat Tsingwarop Gelar Aksi Protes, Tuntut Kompensasi 10% dari PTFI
Pantauan di lapangan menunjukkan massa aksi melakukan pembakaran ban bekas sebagai simbol kekecewaan dan protes. Aparat Kepolisian Mimika terlihat berjaga ketat untuk mengamankan jalannya aksi
Papuanewsonline.com - 18 Nov 2025, 01:00 WIT
Papuanewsonline.com/ Ekonomi
Papuanewsonline.com, Timika - Masyarakat yang tergabung dalam Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) dan Lembaga Masyarakat Adat Tsingwarop (Tsinga – Waa/Banti – Aroanop) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor YPMAK pada Senin (17/11/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dinilai tidak mengakomodir tuntutan kompensasi sebesar 10 persen dari pendapatan bersih tahunan perusahaan (2023-2041).
Pantauan di lapangan menunjukkan massa aksi melakukan pembakaran ban bekas sebagai simbol kekecewaan dan protes. Aparat Kepolisian Mimika terlihat berjaga ketat untuk mengamankan jalannya aksi. Arnold Beanal, selaku Ketua LMA Tsingwarop, mengungkapkan bahwa aksi ini merupakan kelanjutan dari proses negosiasi kompensasi yang belum membuahkan hasil.
"Aksi hari ini terkait proses negosiasi kompensasi kepada manajemen PT Freeport, dalam hal ini terkait kesepakatan yang sudah dibuat. Dan kami sudah bersepakat didalam perjanjian amdal di tahun 2023, namun itu tidak didengar," tegasnya.
Menurut Arnold, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahkan telah memfasilitasi pertemuan antara PTFI dan masyarakat pada tanggal 6 Agustus lalu. Namun, PTFI dinilai tidak serius karena mengirimkan perwakilan yang tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan.
"Itu difasilitasi oleh Menteri terkait kompensasi ini. Namun saat itu mereka mengutus orang yang tidak bisa mengambil keputusan itu, sehingga kami balik dan berkoordinasi dengan Kapolres untuk menjadi mediator agar mempertemukan PT FI dengan kami, dan itupun tidak berhasil," ujarnya.
Koordinator aksi, Litinus Niwilingame, menambahkan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes keras kepada pimpinan manajemen PTFI yang dinilai tidak mampu mengakomodir kepentingan masyarakat adat.
"Mereka selalu mengabaikan. Kami protes di sini agar PT Freeport hadir dan duduk bersama kami lanjutkan tuntutan kami, yakni kami minta 10 persen dari nilai kompensasi," tegasnya. Litinus menambahkan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan nasib masyarakat adat hingga tuntutan mereka dipenuhi.
Penulis: Jid
Editor: GF
