Dana Desa Tidak Cair, Para Kepala Kampung Di Nduga Ancam Palang Kantor Bupati

Papuanewsonline.com, Nduga

– Buntut dari macetnya proses Dana Desa di Kabupaten Nduga, akhirnya  Para Kepala Kampung kompak akan memalang sejumlah fasilitas Pemerintah, yaitu Bandara, Dinas PMK dan Dinas BKAD, serta Kantor Bulati  Nduga.

Koordinator 248 Kampung di Nduga, Nus Nganikme, membenarkan dalam waktu dekat semua kepala kampung di Kabupaten Nduga akan melakukan aksi  sehingga aparat penegak hukum harus memeriksa mantan Pj Bupati, mantan Sekda dan Kepala Bagian keuangan terkait lambanya pencairan dana Desa di Kabupaten Nduga.

“Selama ini kami pikir sumber masalahnya pada Pendamping Kampung, Tenaga Ahli dan Dinas PMK. Ternyata kami baru tahu kalau kemacetan proses dana desa di kabupaten Nduga ada pada kebijakan Bupati, Sekda dan Kepala dinas keuangan,"  Ucap Kepala Kampung  Nus Nganikme kepada awak Media, Rabu (3/7/2024).

Nus mengatakan bahwa seluruh kepala kampung sangat berharap agar Pj Bupati  serius menangani masalah ini,  sehingga  tidak berlarut-larut.

“Kami tidak akan menyalahkan Pendamping maupun Tenaga Ahli karena ini kesalahan Pemerintah kami, yaitu Bupati dan Sekda serta Kepala Dinas Keuangan sebelumnya. Kami paham bahwa Pendamping Desa sudah bekerja maksimal dengan segala keterbatasan sehingga tidak mungkin mereka tipu-tipu kami”, tandas Nus 

Ditambahkan, Para Kepala Kampung di Nduga  berharap agar BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan dinas Inspektorat Propinsi Papua segera melakukan audit dan investigasi terhadap Kepala Dinas Keuangan sebelumnya yaitu JOHNI LUMBA karena proses pencairan Keuangan ADD atau ADK melalui BKAD (badan keuangan dan aset daerah kabupaten Nduga) selalu dihambat oleh yang bersangkutan.

“Saya tiba dari Wamena nanti, akan pimpin Kampung-kampung dan kami akan palang bandara dan Kantor-kantor yang saya sudah sebutkan diatas itu, agar segera diproses," tegas Nus.

Terkait dengan hal ini,  Tenaga Ahli dan Kordinator Pendamping, Thinus Murip juga merasah kesal dengan ulah Pemkab Nduga.

" Saya dan rekan-rekan pendamping  sudah Lelah Kerja bakti, karena kami kerja mempertaruhkan segalanya dengan penuh resiko tinggi, namun hak kami juga belum dibayar," Kesalnya.

Lanjut Kata Thinus Mirip, Pendamping di Kabupaten Nduga akan tetap pada prinsip, bahwa  tidak akan menggerjakan administrasi apapun sebelum hak mereka dibayar, termasuk sistem pelaporan dan pembuatan dokumen yang ada pada mereka.

“Kami sudah berkomitmen tidak akan memproses verifikasi Tenaga ahli dan administrasi lain yang berhubungan dengan pencairan. Karena dampak dari kebijakan pemerintah yang keliru,  nama baik kami tercemar, karena kami setiap tahun dituduh menyalahgunakan Dana Desa, padahal kami tidak tahu bahkan hak kami pun tidak dibayarkan," tegas  Thinus Murip.

Lanjut Thinus, Meskipun dana tersebut sudah masuk di rekening  kampung karena kerja keras Pendamping  dan Dinas DPMK, namun dana itu tidak serta merta keluar atau bisa diambil, karena ada proses.

" kami meminta  Pemda segera lunasi hutang tahun kemarin dan anggaran tahun ini, agar Hak kami segera dibayarkan," tegas Thinus.

Terpisah kepala Dinas PMK Nduga, Mahgda Gwijangge saat dikonfirmasi  menyampaikan tidak dapat melakukan kebijakan yang nantinya melanggar hukum, sehingga akan berkoordinasi dengan  pimpinan tertinggi yaitu Bupati, Sekda serta kepala dinas keuangan.

Sementara itu,  Pj Bupati Nduga, Elai Giban enggan berkomentar, awak Media ini berupaya melakukan konfirmasi melalu pesan singkat maupun telepon selulernya, namun tidak ditanggapi kendati telepon selulernya sedang aktif.

Diketahui Elai Giban merupakan sosok yang  barusan dilantik oleh  Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai sebagai Penjabat Bupati Nduga yang baru, namun diduga kuat Elai Giban tidak memiliki kemampuan dan inovasi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat Nduga. (Fauzia)