Ancaman Keamanan Menguat, Kunjungan Wapres Gibran ke Yahukimo Dibatalkan Mendadak

Papuanewsonline.com, Mimika — Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, membatalkan secara mendadak kunjungan kerjanya ke Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, pada Rabu (14/1/2026). Keputusan tersebut diambil menyusul adanya ancaman keamanan yang dinilai serius terhadap keselamatan VVIP.

Pembatalan dilakukan ketika Wapres beserta rombongan telah berada di dalam pesawat Hercules di Bandara Wamena sekitar pukul 10.20 WIT. Seluruh penumpang telah duduk dan bagasi tersusun rapi, sementara salah satu agenda utama kunjungan adalah peninjauan ke Rumah Sakit Umum Daerah Yahukimo.

Namun, pada saat-saat terakhir sebelum lepas landas, Tim Pengamanan Wapres melakukan evaluasi lanjutan terhadap situasi keamanan di wilayah tujuan. Hasilnya, pesawat diputuskan untuk tidak melanjutkan penerbangan dan berbalik arah menuju Pangkalan TNI Angkatan Udara Manuhua, Biak, Papua.

Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI Amrin Ibrahim menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan keamanan terkini di Yahukimo. “Melihat pertimbangan keamanan di Yahukimo sampai dengan pagi ini, saya menyarankan kepada Bapak Wapres untuk tidak melakukan kunjungan ke Yahukimo. Kami menyarankan untuk dilakukan penjadwalan kembali,” ujarnya kepada wartawan.

Ia menambahkan, “Dari pertimbangan intelijen, kami melihat ada gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab di sana yang menurut pertimbangan kami untuk keamanan VVIP tentunya sangat tidak memungkinkan.” Pernyataan tersebut disampaikan bersama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Meski tidak dirinci secara detail, beredar informasi adanya kontak senjata di sekitar Bandara Yahukimo pada pagi hari sebelum rencana kedatangan Wapres. Kelompok yang diduga berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) disebut melakukan penembakan terhadap pesawat militer dan sipil.

Kabupaten Yahukimo memang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan keamanan yang tinggi. Sepanjang tahun 2025, kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan OPM mengklaim telah melakukan sejumlah aksi di daerah tersebut, termasuk pernyataan kesiapan perang terhadap aparat keamanan.

Situasi tersebut menjadi dasar kuat bagi aparat keamanan untuk tidak mengambil risiko terhadap keselamatan Wapres dan rombongan. Langkah pembatalan dinilai sebagai keputusan strategis untuk menghindari potensi gangguan keamanan yang lebih besar.

“Kami akan terus melakukan evaluasi dan koordinasi agar kunjungan dapat dilakukan di kemudian hari dengan kondisi yang aman dan kondusif,” pungkas Mayjen TNI Amrin Ibrahim.

Penulis: Jid

Editor: GF