APBD Fantastis, Serapan Minim: Johanis Kemong Tuding Tata Kelola Keuangan Mimika Amburadul
Meski anggaran mencapai Rp6,7 triliun ditambah bantuan provinsi Rp80 miliar, Kabupaten Mimika dinilai gagal mengelola keuangan daerah secara efektif dan transparan
Papuanewsonline.com - 11 Okt 2025, 00:32 WIT
Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan

Papuanewsonline.com, Timika – Kegeraman mewarnai ruang sidang DPRD Papua Tengah ketika Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, Johanis Kemong, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Mimika. Ia menilai, tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mimika berada pada titik nadir, dengan serapan anggaran yang jauh dari kata maksimal.
Dalam pernyataannya pada Jumat
(10/10/2025), Kemong menegaskan bahwa hingga kini, Pemkab Mimika gagal
menunjukkan kinerja nyata dalam mengelola APBD tahun anggaran 2024–2025.
“Saya sampaikan kepada Bupati
Mimika bahwa penyerapan APBD 2024–2025 belum berjalan dengan baik dan
maksimal,” ujar Kemong dengan nada tinggi.
Ironisnya, meski APBD Kabupaten
Mimika mencapai Rp6,7 triliun, dana tersebut belum memberikan dampak signifikan
bagi kesejahteraan masyarakat. Bahkan, tambahan bantuan dari Pemerintah
Provinsi Papua Tengah sebesar Rp80 miliar pun tak kunjung terlihat hasil
penggunaannya.
Kemong mempertanyakan
transparansi Pemkab Mimika dalam mengelola dana sebesar itu. Ia menyoroti
anomali di mana untuk merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-29 Kabupaten Mimika,
pemerintah daerah justru harus meminta dukungan anggaran tambahan dari
provinsi.
“APBD kita mencapai angka
fantastis, ditambah Rp80 miliar bantuan provinsi. Tapi untuk acara ulang tahun
kabupaten saja, masih mengajukan bantuan. Kemana sebenarnya larinya uang
sebesar itu?” tegas Kemong, penuh heran.
Melihat carut-marut tersebut,
Johanis Kemong berkomitmen untuk menelusuri keberadaan anggaran yang
disebut-sebut “mengendap” di berbagai Dinas dan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD). Ia menegaskan akan melakukan pengawasan ketat dan melaporkan temuannya
langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Anggaran ini menumpuknya di
Dinas mana? Penyerapannya di Dinas mana? Berapa yang digunakan dan berapa
sisanya? Semua akan kami telusuri, awasi, dan laporkan,” kata Kemong dengan
nada geram.
Tidak berhenti sampai di situ,
Kemong juga menyoroti sikap Gubernur Papua Tengah yang tetap memberikan bantuan
besar kepada Mimika. Menurutnya, bantuan semestinya lebih diprioritaskan ke
kabupaten lain di Papua Tengah yang lebih membutuhkan.
“Saya menghimbau agar Gubernur
selektif dalam memberikan bantuan. Daerah-daerah yang benar-benar kesulitan di
Papua Tengah seharusnya lebih diutamakan dibanding Kabupaten Mimika,”
tandasnya.
Pernyataan keras dari Johanis
Kemong ini menjadi alarm serius bagi tata kelola keuangan daerah Mimika. Dengan
anggaran fantastis yang tidak terserap secara optimal, publik kian
mempertanyakan transparansi, efektivitas, dan komitmen Pemkab dalam menjalankan
program pembangunan.
Penulis: Jid
Editor: GF