logo-website
Sabtu, 11 Okt 2025,  WIT

APBD Fantastis, Serapan Minim: Johanis Kemong Tuding Tata Kelola Keuangan Mimika Amburadul

Meski anggaran mencapai Rp6,7 triliun ditambah bantuan provinsi Rp80 miliar, Kabupaten Mimika dinilai gagal mengelola keuangan daerah secara efektif dan transparan

Papuanewsonline.com - 11 Okt 2025, 00:32 WIT

Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan

Anggota DPRD Papua Tengah, Johanis Kemong, saat menyampaikan kritik keras terkait buruknya tata kelola APBD Kabupaten Mimika pada Jumat (10/10/2025). Ia menegaskan akan menelusuri penggunaan anggaran daerah yang dianggap tidak transparan dan serapannya jauh dari optimal.

Papuanewsonline.com, Timika – Kegeraman mewarnai ruang sidang DPRD Papua Tengah ketika Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, Johanis Kemong, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Mimika. Ia menilai, tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mimika berada pada titik nadir, dengan serapan anggaran yang jauh dari kata maksimal.


Dalam pernyataannya pada Jumat (10/10/2025), Kemong menegaskan bahwa hingga kini, Pemkab Mimika gagal menunjukkan kinerja nyata dalam mengelola APBD tahun anggaran 2024–2025.

“Saya sampaikan kepada Bupati Mimika bahwa penyerapan APBD 2024–2025 belum berjalan dengan baik dan maksimal,” ujar Kemong dengan nada tinggi.

Ironisnya, meski APBD Kabupaten Mimika mencapai Rp6,7 triliun, dana tersebut belum memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Bahkan, tambahan bantuan dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebesar Rp80 miliar pun tak kunjung terlihat hasil penggunaannya.

Kemong mempertanyakan transparansi Pemkab Mimika dalam mengelola dana sebesar itu. Ia menyoroti anomali di mana untuk merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-29 Kabupaten Mimika, pemerintah daerah justru harus meminta dukungan anggaran tambahan dari provinsi.

“APBD kita mencapai angka fantastis, ditambah Rp80 miliar bantuan provinsi. Tapi untuk acara ulang tahun kabupaten saja, masih mengajukan bantuan. Kemana sebenarnya larinya uang sebesar itu?” tegas Kemong, penuh heran.

Melihat carut-marut tersebut, Johanis Kemong berkomitmen untuk menelusuri keberadaan anggaran yang disebut-sebut “mengendap” di berbagai Dinas dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menegaskan akan melakukan pengawasan ketat dan melaporkan temuannya langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Anggaran ini menumpuknya di Dinas mana? Penyerapannya di Dinas mana? Berapa yang digunakan dan berapa sisanya? Semua akan kami telusuri, awasi, dan laporkan,” kata Kemong dengan nada geram.

Tidak berhenti sampai di situ, Kemong juga menyoroti sikap Gubernur Papua Tengah yang tetap memberikan bantuan besar kepada Mimika. Menurutnya, bantuan semestinya lebih diprioritaskan ke kabupaten lain di Papua Tengah yang lebih membutuhkan.

“Saya menghimbau agar Gubernur selektif dalam memberikan bantuan. Daerah-daerah yang benar-benar kesulitan di Papua Tengah seharusnya lebih diutamakan dibanding Kabupaten Mimika,” tandasnya.

Pernyataan keras dari Johanis Kemong ini menjadi alarm serius bagi tata kelola keuangan daerah Mimika. Dengan anggaran fantastis yang tidak terserap secara optimal, publik kian mempertanyakan transparansi, efektivitas, dan komitmen Pemkab dalam menjalankan program pembangunan.

 

 

 

Penulis: Jid

Editor: GF

Bagikan berita:
To Social Media :
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE