DAP Meepago Sikapi Freeport, Eltinus Omaleng: Enam Gubernur dan Tujuh Wilayah Adat

Papuanewsonline.com, Jayapura – Forum Pleno I Dewan Adat Wilayah Meepago yang dipimpin oleh Ketua Dewan Adat Papua Representasi wilayah Adat Meepago, Eltinus Omaleng, Ketua Dewan Adat Wilayah Meepago, Wolter Belau, Ketua I Dewan Adat Papua, Yakonias Wabrar dan Wakil Sekjen Dewan Adat Papua.

Eltinus Omaleng mengeluarkan pernyataan sikap tegas. Mereka menolak dan mendesak penghentian sementara seluruh operasi PT Freeport Indonesia hingga perusahaan mampu memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan.

Selain itu, mereka juga menuntut evaluasi total Kontrak Karya serta menolak keras rencana eksploitasi di Blok Wabu, Intan Jaya, yang dinilai memicu konflik dan kekerasan.

Pernyataan sikap ini merupakan hasil pembahasan dalam Forum Pleno I Dewan Adat Wilayah Meepago, yang diselenggerakan di Abepura, Kota Jayapura, Papua pada 7-8 April 2026. Eltinus menyoroti kurangnya transparansi pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam, termasuk skema perdagangan karbon.

"Eksploitasi tanpa persetujuan adat adalah pelanggaran konstitusi. Negara hadir bukan sebagai alat kekuasaan semata, tapi pelindung hak rakyat," tegas Eltinus.

Ia juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menarik seluruh pasukan non-organik dari wilayah adat guna memulihkan rasa aman dan menghentikan pelanggaran HAM.

Terkait Freeport yang sudah beroperasi 59 tahun, Eltinus menuntut ruang kepemimpinan strategis bagi putra daerah, termasuk posisi Direktur Utama.

Ia juga mempertanyakan nasib 37 persen saham yang masih dikuasai asing, dan meminta agar bagian tersebut dapat dimiliki masyarakat adat.

"Jika keadilan ini tidak terjawab, kami akan memperjuangkannya hingga tingkat internasional," ujarnya.

Pertemuan besar rencananya digelar 10 Mei 2026 di Mimika dengan melibatkan enam gubernur dan tujuh wilayah adat.

Dukungan penuh datang dari seluruh elemen. Ketua Dewan Adat Wilayah Meepago, Wolter Belau, menegaskan pemilik ulayat siap mengambil langkah radikal jika dialog gagal.

Sementara perwakilan DAP, Yakobias Wabrar, memastikan tujuh wilayah adat bersatu dan menunjuk Eltinus sebagai koordinator perjuangan.

Mereka berharap para kepala daerah juga menunjukkan komitmen kuat demi masa depan anak cucu Papua.

Penulis: Jid

Editor: GF