Kemenko Kumham Imipas Perkuat Harmonisasi Kebijakan, Kepatuhan Putusan MK Jadi Fokus Utama

Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menggelar rapat koordinasi internal untuk membahas kepatuhan pemerintah terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas judicial review sejumlah undang-undang. Forum ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat harmonisasi kebijakan nasional pasca putusan MK.

Rapat yang berlangsung pada Senin (13/4/2026) tersebut menyoroti masih rendahnya tingkat tindak lanjut terhadap sejumlah putusan MK. Selain itu, dibahas pula perlunya sistem koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar setiap koreksi konstitusional yang diputuskan MK dapat dijalankan secara efektif dan konsisten.

Kegiatan ini dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif Kemenko Kumham Imipas, Robianto, serta menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah dan akademisi. Dalam sambutannya, Robianto menegaskan bahwa kepatuhan terhadap putusan MK merupakan bagian penting dalam agenda pembangunan hukum nasional.

“Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa dipandang sebagai urusan satu institusi saja. Dibutuhkan sinkronisasi lintas kementerian dan lembaga agar putusan yang telah bersifat final dan mengikat benar-benar terlaksana,” ujar Robianto.

Menurutnya, Kemenko Kumham Imipas memiliki mandat koordinatif untuk memastikan putusan MK yang berdampak terhadap kebijakan publik dapat ditindaklanjuti secara terarah. Karena itu, rapat ini juga menjadi forum untuk memetakan berbagai hambatan implementasi, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun koordinasi antarinstansi.

Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga, Cahyani Suryandari, menilai penguatan kolaborasi antarlembaga menjadi kunci utama dalam meningkatkan kepatuhan terhadap putusan MK. Ia menegaskan bahwa banyak putusan MK yang berdampak lintas sektor, sehingga tidak dapat ditangani secara parsial.

“Putusan MK sering kali berdampak lintas sektor. Karena itu, diperlukan pola hubungan antar lembaga yang solid agar tindak lanjutnya tidak berjalan sendiri-sendiri,” kata Cahyani.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Ni’matul Huda, menegaskan bahwa judicial review merupakan instrumen penting untuk menjaga konsistensi politik hukum agar tetap berada di jalur konstitusi. Ia menilai putusan MK harus segera ditindaklanjuti sesuai bentuk regulasi yang dibutuhkan.

“Kita membutuhkan pedoman yang lebih jelas mengenai putusan mana yang harus segera ditindaklanjuti, siapa pihak yang bertanggung jawab, dan dalam bentuk regulasi apa pelaksanaannya,” tegasnya.

Di sisi lain, Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono Suroso, memaparkan pentingnya penyusunan indeks kepatuhan konstitusional sebagai alat ukur kesesuaian legislasi dan kebijakan pemerintah terhadap putusan MK.

“Perlu adanya kolaborasi antar kementerian tanpa ego sektoral dalam penyusunan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Tanpa koordinasi yang baik, implementasi putusan akan berjalan lambat dan tidak seragam,” ujar Fajar.

Melalui rapat koordinasi ini, Kemenko Kumham Imipas berharap dapat melahirkan rumusan kebijakan yang lebih terukur dalam mengawal pelaksanaan putusan MK, sekaligus memperkuat harmonisasi regulasi nasional sesuai amanat konstitusi dan menjaga kepercayaan publik terhadap negara hukum. (GF)