Mimika Miliki Payung Hukum Air Bersih: Draf Ranperda Diserahkan UNICEF, Jamin Layanan Berkelanjutan

Papuanewsonline.com, Mimika - Sebuah tonggak sejarah baru terukir di lantai dua Kantor Pusat Pemerintahan Mimika, Selasa pagi. Pemerintah Kabupaten Mimika secara resmi menerima penyerahan draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dari UNICEF Papua. Langkah krusial ini menjadi kunci masa depan layanan air bersih dan sanitasi bagi ratusan ribu warga, sekaligus melengkapi pengelolaan infrastruktur yang selama ini dibangun PT Freeport Indonesia dan jaringan PDAM yang melayani 14 ribu sambungan, namun belum memiliki landasan hukum yang jelas. (14/7/26) 

Kegiatan penting ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, jajaran pimpinan daerah, Ketua BAPEMPERDA DPRK Mimika Iwan Anwar, perwakilan UNICEF Papua, PT Freeport Indonesia, serta berbagai mitra pembangunan. 

Selama enam bulan terakhir, sejak Januari 2026, penyusunan draf ini dilakukan melalui diskusi mendalam, konsultasi dengan lima direktorat di berbagai kementerian terkait, serta melibatkan partisipasi masyarakat guna memastikan aturan yang dihasilkan kuat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Perwakilan UNICEF Papua, Reza, menegaskan bahwa air bersih dan sanitasi adalah hak asasi manusia yang diakui dunia internasional.

“Infrastruktur saja tak cukup, layanan ini ibarat tubuh yang butuh tulang, ia butuh regulasi, kelembagaan yang jelas, dan sistem pendanaan yang kuat agar tetap hidup dan bermanfaat selamanya,” ujarnya. 

Draf ini disusun agar Mimika memiliki landasan yang setara dengan kota-kota maju di Indonesia, sehingga pengelolaan air dapat berjalan secara profesional dan mandiri.

Wakil Bupati Emanuel Kemong menyambut langkah ini dengan penuh antusiasme, menekankan pentingnya sinergi semua pihak demi mewujudkan Mimika yang sehat dan bersih. 

Sementara itu, Ketua BAPEMPERDA Iwan Anwar menegaskan keseriusan DPRK untuk segera membahas dan mengesahkan draf ini tahun ini juga, meskipun padat agenda. 

Ia menyoroti kondisi sumur yang mulai tercemar di beberapa wilayah, serta menekankan agar lembaga pengelola nantinya dikelola oleh putra daerah yang berkompeten demi menjaga kepentingan warga selamanya.

Penyerahan dokumen ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan langkah nyata menjamin masa depan warga. 

Dengan payung hukum yang kokoh, kekayaan sumber daya alam Mimika kini disertai pula jaminan pelayanan dasar yang layak, beradab, dan dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang secara berkelanjutan.

Penulis: Jid

Editor: OF