Wabup Emanuel: Dana Otsus Mimika Harus Fokus Bermanfaat Langsung Bagi Orang Asli Papua
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menegaskan arah pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur.
Papuanewsonline.com - 15 Jul 2026, 08:53 WIT
Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan
Papuanewsonline.com, Mimika – Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menegaskan arah pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur. Kedua sumber dana besar ini wajib difokuskan pada program yang memberikan dampak nyata, terutama bagi Orang Asli Papua yang tinggal di wilayah pedalaman maupun pesisir.
“Dana ini milik saudara kita Orang Asli Papua, manfaatnya harus sampai langsung ke kampung-kampung, bukan sekadar habis untuk biaya operasional,” tegasnya dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran, Senin (13/7/2026).
Pencairan dana Otsus dilakukan secara bertahap dan diatur sangat ketat. Tahap pertama 30% telah tersedia, namun pencairan tahap kedua sebesar 45% baru bisa dilakukan setelah laporan pertanggungjawaban tahap pertama dinyatakan lengkap.
Sementara tahap ketiga sebesar 25% baru akan cair jika realisasi keseluruhan minimal mencapai 70% pada akhir November.
Emanuel mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah pengelola dana agar bekerja serius, sebab tanggung jawab moralnya sangat besar demi kesejahteraan masyarakat.
Kepala BPKAD Mimika, Marthen Tappi Mallisa, menyampaikan kabar perkembangan keuangan per 11 Juli 2026.
Realisasi anggaran naik dari 23,81% menjadi 24,89%, setara tambahan dana sebesar Rp46 miliar, dari total pagu APBD sebesar Rp5,85 triliun yang sudah terealisasi lebih dari Rp1,4 triliun.
Meski angka meningkat, ia menegaskan prinsip tegas: “Uang mengikuti hasil kerja, bukan sebaliknya. Pencairan harus sejalan dengan kemajuan fisik di lapangan.”
Evaluasi juga menyoroti pelaksanaan Anggaran Operasional Satuan Kerja dan kinerja seluruh satuan kerja. Hingga kini, rata-rata realisasi fisik mencapai 29,69% dan keuangan 34,05%.
Dari 65 satuan kerja, hanya 3 yang memiliki kinerja tinggi, sementara sebagian besar masih berada di kategori rendah hingga sedang.
Berbagai kendala seperti kenaikan harga, penyesuaian proyek nasional, dan kekhawatiran mutasi pejabat menjadi penghambat yang harus segera dicarikan solusinya.
Penulis: Jid
Editor: OF