Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Pimpin Rapat dengan Forkopimda, Bupati/Walikota Bahas Karhutla
Hadir pada pertemuan Rakor tersebut diantaranya Pj. Gubernur Sumsel, Pangka II/Sriwijaya, Kapolda Sumsel, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Wakil Ketua DPRD, Provinsi, Danlanal, Danlanud, Dandim, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumsel.
Papuanewsonline.com - 09 Okt 2023, 19:26 WIT
Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan

Papuanewsonline.com, Palembang
- Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni memberikan atensi khusus kepada penanganan dan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di wilayah Sumatera Selamatan (Sumsel). Oleh karena itu, Fatoni mengundang Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) Provinsi, Bupati/Walikota se-Sumsel, Forkopimda Kabupaten/Kota dan perusahaan yang terkait untuk membahas karhutla.
Hadir pada pertemuan Rakor tersebut diantaranya Pj. Gubernur Sumsel, Pangka II/Sriwijaya, Kapolda Sumsel, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Wakil Ketua DPRD, Provinsi, Danlanal, Danlanud, Dandim, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumsel.
"Hari ini kita kumpul untuk mencari solusi penanganan Karhutla. Ini bentuk komitmen bersama menyelesaikan kebakaran yang belakangan dirasakan masyarakat dampaknya," ujar Fatoni saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumsel di Auditorium Graha Bina Praja, Kamis (5/10/2023).
Fatoni menegaskan hal yang sangat
memungkinkan dilakukan kepala daerah dalam percepatan penanganan Karhutla ini
adalah segera menyediakan anggaran penanganan Karhutla. Dia menyebut sebenarnya
anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) bisa digunakan dalam keadaan darurat.
“Pemerintah daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, termasuk belanja untuk
keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
APBD,” ujar Fatoni.
Selain membahas soal alokasi
anggaran, dalam rapat tersebut Fatoni juga sudah meminta agar semua pihak
berkontribusi aktif membantu percepatan penanganan Karhutla di daerah.
“Penanganan karhutla harus
terpadu, sinergi dan terencana karena ini tanggung jawab kita bersama,” kata
Fatoni.
“Kami memerlukan peran aktif
seluruh stakeholder terkait dalam pengendalian karhutla di Sumsel,” sambungnya.
(Redaksi)