Pokja Agama MRP Papua Tengah: Masyarakat Inginkan Ruang Pendidikan Tetap Sipil

Papuanewsonline.com, Nabire – Sikap Pokja Agama Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah yang menolak keterlibatan TNI dalam revitalisasi bangunan SMK merupakan cerminan suara masyarakat yang telah dihimpun dari berbagai kabupaten se-wilayah. Ketua Pokja Agama MRP Benny Wenior Pakage menegaskan pendidikan adalah ranah sipil yang harus menjamin rasa aman bagi peserta didik, pendidik, dan warga sekitar, sehingga pembangunan sebaiknya diserahkan kepada kementerian terkait, pemerintah daerah, serta tenaga profesional sesuai aturan yang berlaku.

Aspirasi ini muncul dari hasil penjaringan luas yang dilakukan di Mimika, Nabire, Paniai, Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, hingga Deiyai. 

Secara umum masyarakat mengharapkan pemerintah lebih mengutamakan pendekatan dialog, perlindungan hak Orang Asli Papua, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta terciptanya suasana damai yang mendukung kehidupan bermasyarakat.

Pokja Agama MRP menilai seluruh masukan tersebut menjadi landasan utama menjalankan fungsi perwakilan kultural lembaga. 

Setiap kebijakan pembangunan, termasuk di sektor pendidikan, wajib mempertimbangkan kondisi sosial-budaya serta kebutuhan nyata masyarakat setempat agar hasilnya benar-benar diterima dan bermanfaat.

Di sisi lain, pemerintah dan TNI menyatakan keterlibatan dalam pembangunan masuk dalam lingkup Operasi Militer Selain Perang sesuai peraturan yang berlaku. 

Namun Pokja Agama MRP menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan menyeluruh dengan masyarakat guna mencegah perbedaan persepsi yang dapat memicu ketegangan.

Penulis: Jid

Editor: OF