Satgas Pangan Polda Maluku Gelar Rakor Stabilisasi Harga Beras, Tegaskan Komitmen Lawan Spekulan

Papuanewsonline.com, Ambon – Satgas Pangan Polda Maluku terus bergerak cepat merespons persoalan melonjaknya harga beras di sejumlah wilayah. Bertempat di Aula Ditreskrimsus Polda Maluku, Batu Meja, Ambon, Satgas menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama distributor, pelaku usaha, Bulog Divre Maluku–Maluku Utara, serta instansi terkait.

Rakor ini dipimpin langsung oleh Kasubdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Maluku dengan menghadirkan Kepala Dinas Perindag Provinsi Maluku, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, serta perwakilan Bulog sebagai narasumber. Hadir pula para pelaku usaha dan distributor beras yang menjadi bagian penting dari rantai pasok pangan di Maluku.

Dalam forum tersebut, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., menyampaikan bahwa salah satu persoalan utama adalah kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras. Berdasarkan keputusan Badan Pangan Nasional (Bapanas) tertanggal 22 Agustus 2025, HET yang semula Rp13.500 per kilogram kini naik menjadi Rp15.500.

Kenaikan ini menimbulkan dampak langsung bagi masyarakat, terutama pada ritel modern lokal maupun pasar tradisional, di mana harga jual yang dipatok pedagang kerap melampaui HET.

“Dari hasil pantauan, ditemukan fakta bahwa harga beras di ritel modern lokal melampaui HET, sementara di ritel modern terpusat masih sesuai ketentuan,” jelas Kombes Rositah.

Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Maluku menegaskan bahwa meski HET mengalami penyesuaian, pasokan beras di Maluku aman, baik jenis premium maupun medium. Pemerintah daerah bersama Bulog telah menggelar pasar murah serta melakukan monitoring rutin di pasar tradisional maupun ritel modern.

Satgas Pangan Polda Maluku juga telah meminta para distributor dan pelaku usaha untuk membuat surat pernyataan agar tidak menjual beras melebihi HET.

“Ini adalah komitmen bersama untuk melindungi masyarakat. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan berlebih dengan menjual beras di atas HET,” tegas Kombes Rositah.

Selain menjaga harga, Satgas Pangan juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi agar tidak terjadi penimbunan yang berpotensi memicu kelangkaan. Polda Maluku mengingatkan akan menindak tegas pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan dengan menjual beras jauh di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah.

“Ini bukan hanya soal angka, tapi menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Negara hadir untuk memastikan tidak ada rakyat yang kesulitan membeli beras dengan harga wajar,” ujar Rositah menambahkan.

Rakor ini menghasilkan kesepahaman antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan distributor untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas pangan. Satgas Pangan Polda Maluku memastikan akan terus melakukan operasi pasar, sidak harga, serta pemantauan stok sebagai langkah jangka panjang.

Dengan koordinasi yang solid, diharapkan harga beras di Maluku dapat kembali stabil, masyarakat tidak terbebani, dan distribusi tetap berjalan lancar.

Penulis: GF
Editor: GF