1 Tahun Konflik Kwamki Narama Makan Korban, Warga Desak Pemerintah Pusat Dan Kemenham Intervensi
Konflik horizontal di Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, memasuki tahun kedua tanpa penyelesaian. Korban jiwa terus berjatuhan dan warga sipil terluka.
Papuanewsonline.com - 24 Agu 2026, 09:58 WIT
Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan
Papuanewsonline.com, Mimika – Konflik horizontal di Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, memasuki tahun kedua tanpa penyelesaian. Korban jiwa terus berjatuhan dan warga sipil terluka.
Minimnya ketegasan penegakan hukum dan lambatnya respons Pemerintah Daerah serta DPRK Mimika membuat masyarakat mendesak Pemerintah Pusat dan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) turun tangan secara darurat.
Desakan itu disampaikan tokoh pemerhati krisis kemanusiaan Amungme, Dianu Omaleng, melalui rilis tertulis kepada redaksi Senin, 24 Agustus 2026.
Dianu menyebut eskalasi kekerasan di Kwamki Narama sudah meluas hingga menyerang warga di luar zona konflik.
"Situasi ini menunjukkan perlunya langkah konkret yang melampaui mediasi sementara, demi menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan hidup bagi seluruh warga di Mimika," tegasnya dalam rilis.
Mewakili warga Mimika, Dianu menyampaikan 3 tuntutan mendesak kepada negara:
1. Investigasi dan Pemantauan HAM
Kementerian HAM dan Komnas HAM diminta segera melakukan investigasi lapangan serta memantau langsung perlindungan warga sipil di Mimika.
2. Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
Dianu mendorong Polres Mimika, Polda Papua Tengah, dan Mabes Polri menindak tegas pelaku kekerasan fisik dan peredaran senjata berbahaya di Kwamki Narama yang disebutnya sebagai "medan perang".
3. Evaluasi Total Pemda dan DPRK Mimika
Dianu mendesak pimpinan daerah dan legislatif menyusun peta jalan penyelesaian konflik struktural yang mengikat. Penyusunan harus melibatkan seluruh tokoh adat, agama, dan masyarakat.
"Konflik Kwamki Narama sudah satu tahun dan menelan belasan korban nyawa. Kami butuh solusi konkret. Diperlukan komitmen nyata penegakan hukum dan kehadiran negara seutuhnya agar pertumpahan darah tidak terus berulang," ujarnya.
Hingga berita ini ditayangkan, Pemkab Mimika, DPRK Mimika, Polres Mimika, dan Polda Papua Tengah belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan tersebut.
Penulis: Hendrik
Editor: OF
