Aliansi Pengusaha OAP Mimika Soroti Dugaan Intervensi Proyek Pokir DPRK
Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) Kabupaten Mimika menyampaikan kritik terhadap dugaan intervensi dalam pengelolaan proyek yang bersumber dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRK Mimika.
Papuanewsonline.com - 07 Agu 2026, 09:53 WIT
Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan
Papuanewsonline.com, Mimika – Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) Kabupaten Mimika menyampaikan kritik terhadap dugaan intervensi dalam pengelolaan proyek yang bersumber dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRK Mimika. Mereka menduga sejumlah proyek telah dikondisikan untuk kepentingan tertentu sehingga berpotensi mengurangi kesempatan pengusaha lokal Papua.
Ketua Aliansi Peduli Pengusaha OAP Mimika, Emus Kogoya, menyoroti kinerja anggota DPRK Mimika, terutama legislator yang berasal dari jalur pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus). Menurutnya, anggota dewan seharusnya turut memperjuangkan kepentingan masyarakat dan pengusaha asli Papua.
“Kami ingatkan dengan keras kepada seluruh Anggota DPRK Mimika, terutama kalian yang duduk lewat jalur Otsus! Jangan hanya datang, duduk, diam, makan gaji, lalu pulang tanpa peduli nasib rakyat!” ujar Emus saat dikonfirmasi, Jumat (7/8/2026).
Emus juga menuding adanya dugaan intervensi terhadap sejumlah proyek pengadaan langsung (PL) dan tender terbatas di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD). Ia meminta persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRK Mimika.
Sementara itu, Sekretaris Aliansi, Aji Lemauk, meminta Pemerintah Kabupaten Mimika tidak tunduk terhadap intervensi politik dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ia menilai kepala OPD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta kelompok kerja pengadaan harus menjalankan kewenangannya sesuai aturan yang berlaku.
“Kami mendesak Pemda Mimika, stop tunduk pada intervensi dewan! Kepala dinas jangan mau didikte atau diancam anggarannya dipotong hanya karena menolak menitipkan proyek kepada perusahaan kroni oknum DPRK,” tegas Aji.
Aji menilai pengelolaan proyek pemerintah harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, perlindungan terhadap pengusaha OAP juga perlu diwujudkan melalui pelaksanaan kebijakan afirmasi Otsus secara konsisten.
Anggota Aliansi Peduli Pengusaha OAP Mimika, Faya Naa, turut meminta adanya transparansi terhadap seluruh paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
“Kami tidak mau lagi jadi penonton di daerah kami sendiri. Anggota DPRK Mimika harus ingat fungsi mereka adalah mengawasi, bukan merangkap jadi kontraktor bayangan,” kata Faya.
Faya juga mendesak Bupati dan Sekretaris Daerah Mimika melakukan audit terhadap paket pengadaan langsung dan tender di setiap OPD. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan proses pengadaan berjalan transparan serta memberikan kesempatan yang adil bagi pengusaha asli Papua.
Aliansi Peduli Pengusaha OAP Mimika berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti berbagai dugaan tersebut secara terbuka. Mereka juga meminta seluruh pihak mengedepankan aturan dalam pengelolaan proyek pemerintah serta memastikan kebijakan afirmasi bagi pengusaha OAP benar-benar diterapkan.
Editor: OF
